Terduga tersangka, melakukan transaksi dari akun Mi chat. Sebelumya, dua terduga pelaku lain berinisial DR dan NM, juga diamankan karena diduga sebagai pelaku eksploitasi terhadap korban. Keduanya, telah terlebih dahulu ditangkap oleh Tim Macan Gading. Diamankannya terduga pelaku tersebut, berdasarkan laporan pihak keluarga korban ke Polresta Bengkulu, Senin (12/12/2022) lalu. Laporan tersebut, langsung ditindaklanjuti. Hingga akhirnya, juga mengamankan terduga pelaku lain berinisial RO.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Atas dugaan perbuatan tersebut, pihak keluarga korban tidak tidak terima. Anaknya yang usia 16 tahun, telah melayani seorang laki-laki di salah satu hotel kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu. Akhirnya, semua pelaku berhasil diamankan,” terang Kasi Humas AKP Sugiarto, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/12/2022) tadi.

Disampaikannya, saat ini terduga pelaku telah diamankan di Mapolresta Bengkulu. Selanjutnya, kesemuanya masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Untuk pemeriksaan lebih lanjut, masih dilakukan pendalaman dan pengembangan perkara oleh Unit PPA, ” terang AKP Sugiharto. (bkl/sit)

Dijelaskan Kapolres Jombang, salah satu tugas Satgas PPA adalah bersama-sama melaksanakan sosialisasi pada institusi pendidikan yang ada di Kabupaten Jombang. Dengan melaksanakan audiensi bersama guru, orang tua dan murid, terkait pencegahan terhadap aksi kekerasan seksual terhadap anak. Jika mengetahui ada indikasi tersebut, masyarakat supaya tidak segan melaporkan ke pihak Kepolisian.

“Satgas nantinya akan menggencarkan ajakan kepada masyarakat, untuk bersama-sama menentang terjadinya aksi pencabulan atau kekerasan terhadap perempuan dan anak. Baik melalui media cetak maupun media sosial,” ujarnya.

Satgas tersebut, ujarnya, berperan mengantisipasi terjadinya aksi pencabulan dan kekerasan seksual. Termasuk, hingga pada tingkatan gejolak di masyarakat. ” Untuk itu, Satgas PPA dalam tugasnya juga memberdayakan Bhabinkamtibmas beserta tiga pilar desa setempat, untuk rutin melaksanakan pengawasan dan sosialisasi kepada institusi pendidikan. Termasuk, di tempat mengajar mengaji,” terangnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dalam penanganan korban, paparnya, Satgas PPA nantinya juga akan menyiapkan Tim Trauma Healing untuk menghilangkan trauma pada korban pencabulan serta membuka layanan konsultasi psikologi terhadap orang tua korban pencabulan. “Tentunya, Polres Jombang nanti tidak bisa bekerja sendiri. Makanya, nanti akan berkoordinasi dengan Pemkab Jombang, untuk dibuatkan satu tempat khusus seperti Safety House atau Trauma Healing Center,” paparnya.

Kapolres Jombang berharap, dengan adanya Satgas PPA yang telah terbentuk tersebut, seluruh stakeholder yang ada di Jombang, untuk saling bersinergi dengan berkolaborasi yang baik dalam penanganan kasus-kasus terhadap perempuan dan anak. “Jadi, yang saya tekankan adalah memberikan sosialisasi, pemahaman, edukasi pada masyarakat Jombang yang belum paham terhadap kekerasan pada perempuan dan anak,” jelasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, perwakilan Kejaksaan Negeri Jombang, Pengadilan Negeri Jombang, Pengadilan Agama Jombang, Dinas P2KB dan P3A Kabupaten Jombang, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kominfo serta Poli Psikiater dan Psikologi RSUD Jombang. (azl/gie)

“Hari yang ditunggu-tunggu ini malah tuntutannya ditunda, tentu saja saya sangat kecewa. Lalu, kenapa terdakwa juga tidak dihadirkan di pengadilan. Saya kira, ini satu peristiwa yang tidak perlu terjadi. Saya tidak tahu alasan kenapa ini ditunda, seharusnya ini tidak ada penundaan,” ujarnya geram.

Selain itu, tambahnya, dengan penundaan sidang tuntutan tersebut, maka secara tidak langsung akan berdampak terhadap korban.”Tentu terkatung-katung dalam penegakan hukumnya dan mengakibatkan korban trauma. Saya akan berkomunikasi dengan Kejati Jatim, terkait dikabulkannya penundaan ini. Karena sidang ini adalah yang ditunggu-tunggu korban selama satu tahun lebih,” terangnya.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Kasi Intel Kejari Kota Batu sekaligus JPU, Edi Sutomo, mengatakan tuntutan ditunda pada Rabu (27/07/2022) mendatang. “Sampai tengah malam tadi (Selasa, red), kami lakukan cek dan ricek surat tuntutan kami, ada ratusan lembar. Akhirnya kami putuskan ditunda, karena perlu ada tambahan kami. Dan masih ada keperluan tambahan untuk memasukkan alasan yuridis supaya lebih meyakinkan majelis hakim, sehingga kita putuskan pembacaan tuntutan ditunda,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua tim kuasa hukum terdakwa JE, Hotma Sitompul, mengatakan bahwa pihaknya bersyukur terhadap penundaan sidang tuntutan tersebut. “Hal ini membuktikan, bahwa jaksa (JPU) yang hadir dalam persidangan sungguh-sungguh memperhatikan semua yang terungkap di persidangan. Dan hal itu wajar, bila jaksa memohon waktu menunda untuk mempelajari lebih baik supaya keadilan bisa dicapai. Jangan ada yang mempengaruhi persidangan,” ujarnya. (gie)

Kasat Binmas, Iptu Djembadi, mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sudah dilakukan jajaran Satbinmas melalui Kanit Binmas Polsek maupun Bhabinkamtibmas.

“Jadi penyuluhan dilakukan bukan hanya saat terjadi kasus, akan tetapi sebelumnya sudah ada penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Harapannya kasus kekerasan seksual tidak terjadi kembali,” jelasnya, Rabu (20/04/2022) tadi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Pihaknya mengimbau masyarakat dan para orang tua agar memiliki kepedulian dan lebih ketat dalam mengawasi anak-anak saat berada dilingkungan masyarakat. Usahakan anak-anak tidak dibiarkan beraktifitas sendirian di luar rumah untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.

“Kami harapkan masyarakat atau para orang tua lebih peduli dan lebih ketat mengawasi anak-anaknya saat beraktifitas diluar rumah. Selalu damping anak-anak sebagai upaya mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan,“ ujarnya.

Satbinmas Polres Situbondo juga mengharapkan masyarakat proaktif melaporkan jika ada kejadian kriminalitas ataupun gangguan Kamtibmas ke call center 110 ataupun Polsek terdekat dan Bhabinkamtibmas. (her/gie)

Bantahan itu, disampaikan pihak SPI, melalui kuasa hukum Recky Bernadus Surupandy, SH, MH dalam konferensi persnya. Ikut dalam konferensi pers itu, Kepala Sekolah SPI, Risna Amalia dan melalui Zoom tokoh pemerhati anak, Dr Seto Mulyadi, SPsi, MSi atau biasa dikenal sebagai Kak Seto.

Baca Juga:

• Tiga Kepala Daerah Malang Raya Komitmen Sinergi Pembangunan Transportasi Berbasis Kawasan
• Sukses Taklukan Gunung Bokong, Siswa SDN Ngaglik 1 Batu Bakal Taklukkan Gunung Buthak
• Kawal Gugatan Sengketa Tanah Lapangan Desa, Puluhan Warga Sumberejo Kota Batu Datangi PN

“Segala pernyataan yang telah tertulis di media, terkait adanya dugaan telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan fisik dan tindak pidana eksploitasi ekonomi di sekolah Selamat Pagi Indonesia adalah pernyataan yang tidak benar,” tegas Recky.

Dirinya meminta, terhadap seluruh pihak dan khalayak luas, agar dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tidak mengeluarkan pendapat ataupun opini-opini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kliennya.

“Kami juga memperingatkan seluruh pihak jika terjadi berita, pendapat ataupun opini yang beredar tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada kami dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi klien kami, maka kami secara tegas akan melakukan tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” sambungnya.

Sebagai sekolah, siswa-siswi SPI tetap perlu belajar dengan tenang. Sehingga, kedatangan pihak-pihak yang mengganggu jalannya pembelajaran, menciptakan suasana tidak aman dan menganggu ketenangan belajar.

Dikatakannya, jika ada laporan kepada aparat penegak hukum, maka pelaporan tersebut harus dilengkapi dengan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Recky sendiri menilai, laporan yang ada saat ini belum terbukti dan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada bagian lain, Recky menjelaskan, sekolah SPI berdiri 2007 dan terakreditasi, serta memiliki reputasi yang baik di masyarakat. Seluruh proses kegiatan belajarnya, berada dalam pengawasan dan evaluasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Artinya, jika terjadi pelanggaran hukum, sudah pasti akan menjadi temuan dan ditindaklanjuti Dinas Pendidikan. “SPI juga memiliki sistem pengawasan internal yang sangat ketat, sehingga semua siswa-siswi dengan segala aktifitasnya terpantau,” tambahnya.

Kepala Sekolah SPI, Risna Amalia, mengatakan bahwa pihaknya melaksanakan kegiatan belajar- mengajar yang terbuka, sebagai tempat belajar yang baik, aman, nyaman dan berkualitas bagi para muridnya. “Hal itu, juga terlihat dari kepercayaan Pemerintah Kamboja dengan mengirimkan sembilan orang warganya untuk bersekolah di SPI,” ujar Risna.

Di sisi lain, tambahnya, SPI juga akan menerapkan sanksi yang tegas terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan anak didiknya, sampai dengan dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Aturan ini, sudah diketahui oleh siswa-siswi dan walinya ketika mereka di terima di sekolah ini.

Sementara itu, Dr. Seto Mulyadi, SPSi, MSi, pemerhati anak meminta kepada semua pihak untuk menghargai azas praduga tak bersalah dan menyerahkan masalah ini kepada pihak Kepolisian RI sebagai institusi yang berwenang untuk mengumumkan apa yang sebenarnya terjadi di SPI.

“Marilah kita menghargai proses hukumnya dan percayakan masalah ini kepada kepolisian. Tidak perlu melakukan upaya-upaya seperti datang ke sekolah untuk memberikan tekanan, karena hal itu tidak dibenarkan dan melanggar hak anak yang ingin belajar dengan tenang,” ujar Kak Seto, panggilan akrabnya.

Indonesia, tambah Kak Seto, masih membutuhkan banyak sekolah seperti SPI ini. “Karena, sangat membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan mereka,” tambah Kak Seto. Menurut Kak Seto lagi, SPI selama ini banyak melahirkan anak berprestasi. Dengan adanya tekanan- tekanan itu, maka anak-anak akan terganggu yang sama saja menjadi tindak kekerasan kepada anak. (bir/sit)