Dalam keterangan persnya yang dikirimkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Jember, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, juga menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan bagi korban serta memastikan korban mendapat perlindungan dan pendampingan menyeluruh. “Saya mendukung penuh aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan seadil-adilnya bagi korban. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan seksual. Pemerintah Kabupaten Jember akan memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang layak,” kata Gus Fawait.

Menindaklanjuti laporan yang diterima melalui Wadul Gus’e dengan ID IG.Q.201025178018, serta hasil koordinasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Jember telah mengambil langkah konkret. Yakni, Bupati Jember memerintahkan RSD Balung untuk mengembalikan biaya visum sebesar Rp 500 ribu kepada korban dan memberikan layanan home care ke rumah korban.

Baca juga :

RSD Balung juga diperintahkan untuk berkoordinasi dengan DP3AKB Kabupaten Jember, agar pendampingan medis dan psikologis terhadap korban dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Selanjutnya, Inspektorat Kabupaten Jember mendapat perintah langsung dari Bupati Jember, untuk mengecek kebenaran informasi terkait dugaan pengabaian laporan, termasuk klarifikasi terhadap adanya upaya penyelesaian yang tidak sesuai prosedur hukum.

DP3AKB melalui UPT PPA telah melakukan verifikasi dan pendampingan terhadap korban, termasuk asesmen awal, pendampingan visum psikiatri di RSD dr Soebandi, serta koordinasi dengan Polsek Balung terkait proses hukum yang sedang berjalan. Bupati Fawait juga menegaskan, bahwa kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama melawan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pemkab Jember akan terus memantau proses hukum kasus ini, serta memastikan korban mendapat perlindungan hingga tuntas. “Saya instruksikan kepada seluruh perangkat daerah dan pemerintah desa agar sigap, empatik dan berpihak kepada korban. Tidak ada ruang bagi siapapun, apalagi pejabat publik, yang mencoba menutupi atau menormalisasi kekerasan seksual,” ujar Gus Fawait. (kom/rio/gie)

Oleh karena itu, Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII), organisasi yang menaungi korban, mendesak aparat kepolisian bertindak tegas. Organisasi ini menilai, kinerja aparat di Polsek Balung lamban dan tidak profesional dalam menangani laporan korban. Bahkan, kini diduga pelaku pemerkosaan telah melarikan diri.

Sekretaris Jenderal PB IKA PMII, M Nur Purnamasidi, menyampaikan kekecewaannya atas penanganan yang dinilai tidak serius sejak kasus dilaporkan pada 15 Oktober 2025 lalu. Dirinya menilai, keterlambatan itu menjadi celah bagi pelaku untuk melarikan diri.

“Ini sungguh memprihatinkan. Aparat yang kita harapkan merespons cepat dan profesional, ternyata membiarkan pelaku pemerkosaan bebas berkeliaran,” ujar Bang Pur-sapaannya, Selasa (21/10/2025) tadi.

Dirinya menjelaskan, korban saat melapor berada dalam kondisi sangat lemah dan mengalami luka fisik akibat kekerasan yang dialaminya. Karena itu, pihaknya mendesak Kapolres Jember untuk mengambil alih kasus ini dari Polsek Balung, demi memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.

Baca juga :

“Harus ada yang bertanggung jawab atas kelalaian ini, supaya ke depan tidak main-main lagi. Kami mendesak Polres Jember segera turun tangan, agar pelaku dapat segera ditangkap dan diadili,” tegas anggota Komisi X DPR RI itu.

Bang Pur juga menginstruksikan jajarannya di Jember, untuk turut mengawal proses hukum bersama elemen masyarakat sipil, agar korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak. Desakan PB IKA PMII tersebut, juga mendapat dukungan dari tim pendamping korban, yang juga menilai penanganan kasus ini tidak mencerminkan prinsip perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

“Kami mengapresiasi langkah PB IKA PMII, yang menyoroti kasus ini. Dukungan publik seperti ini penting, agar aparat benar-benar bertanggung jawab. Sejak awal korban sudah melapor dalam kondisi sangat lemah, tetapi tidak direspons dengan cepat,” ujar Nurul Hidayah, Ketua PC Fatayat NU Jember, perwakilan tim pendamping korban.

Menurutnya, tim pendamping juga menekankan pentingnya pendampingan psikologis dan perlindungan hukum bagi korban. Sekaligus, menyerukan agar masyarakat dan media menjaga privasi korban untuk mencegah trauma lanjutan. “Kasus ini bukan cuma soal pelaku yang kabur, tapi juga tentang bagaimana sistem penegakan hukum yang seharusnya berpihak pada korban. Bukan justru melindungi pelaku,” tegasnya. (kom/rio/gie)

Pelaksanaan itu, tidak hanya diikuti unsur Forkopimda hingga pegawai Pemkab Malang. Namun, unsur lain hingga ojek online (Ojol), pun turut terlibat dalam serangkaian apel Jogo Kabupaten Malang.

Dalam apel itu, Bupati Sanusi juga menyampaikan keprihatinannya atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi unjuk rasa yang terjadi, termasuk meninggalnya almarhum Affan Kurniawan. Bupati Sanusi juga mengajak seluruh peserta apel, untuk mendoakan arwah para korban, agar mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

“Peristiwa itu mengingatkan kita betapa mahalnya nilai persatuan, kesatuan, stabilitas, keamanan dan kedamaian. Kabupaten Malang tidak boleh terpecah oleh perbedaan, justru harus menjadi contoh daerah yang aman dan damai,” kata Bupati Sanusi.

Baca juga :

Dalam kesempatan itu, Bupati Sanusi juga memberikan dukungan penuh terhadap pembacaan ikrar Kabupaten Malang Damai, yang digagas oleh berbagai elemen masyarakat. Ikrar itu, menjadi simbol komitmen moral bersama untuk menolak segala bentuk kekerasan, perpecahan dan kerusakan fasilitas publik.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, saya mengajak aparat keamanan, tokoh agama, pemuda, pelajar, hingga pelaku usaha untuk selalu menjaga ketertiban dan persaudaraan. Perbedaan pendapat boleh saja, tetapi mari kita sampaikan dengan cara yang santun, damai dan bertanggung jawab,” papar Bupati Sanusi.

Serangkaian pelaksanaan yang digelar berdekatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H, itu juga dimaknai sebagai refleksi spiritual. Dirinya menekankan, bahwa nilai-nilai keteladanan Rasulullah, seperti menjaga persaudaraan dan menebarkan kedamaian, relevan diterapkan dalam menjaga harmoni masyarakat Kabupaten Malang yang plural.

“NKRI harga mati. Kabupaten Malang harus terus kita jaga sebagai daerah yang aman, damai dan bermartabat,” tegas Bupati Sanusi. (kom/gie/adv)

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa kenaikan tersebut bukan semata-mata menunjukkan maraknya kekerasan. Namun, lebih kepada meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor.

“Dengan adanya kenaikan ini justru berdampak positif. Artinya masyarakat sekarang lebih berani terbuka, lebih berani speak up,” ungkap Donny, Senin (28/07/2025) tadi.

Menurut Donny, rendahnya laporan pada tahun-tahun sebelumnya bukan berarti kekerasan lebih sedikit, melainkan bisa jadi karena korban atau saksi belum berani melapor. Kini, dengan meningkatnya kesadaran dan keberanian warga, pihaknya dapat segera melakukan tindakan penyelamatan terhadap korban.

“Naiknya angka laporan bukan berarti kekerasannya meningkat. Tapi bisa juga berarti masyarakat kini lebih terbuka dan sadar untuk melapor,” katanya.

Baca juga :

Dari total kasus yang dilaporkan, bentuk kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan fisik, baik dalam lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun kekerasan terhadap anak. Sebagian besar pelaku kekerasan justru berasal dari lingkungan terdekat korban.

“Yang sering terjadi, pelakunya adalah keluarga terdekat. Baik itu KDRT maupun kekerasan seksual,” tambah Donny.

Terkait latar belakang ekonomi, Donny menyebut bahwa kasus terjadi secara merata, tidak hanya di keluarga menengah ke bawah. “Relatif. Ada yang dari keluarga mampu, ada juga yang tidak mampu,” ujarnya.

Sebagai bentuk pencegahan, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang menekankan pentingnya penguatan peran keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam membentuk perilaku dan karakter anak. “Kita tidak perlu mengurus keluarga orang lain, urusi keluarga kita dulu. Perhatikan pasangan dan anak-anak kita sebelum mereka diperhatikan oleh orang lain,” tegas Donny.

Selain itu, edukasi mengenai seksualitas, kekerasan dan perlindungan anak juga terus disosialisasikan, termasuk melalui sekolah, kegiatan PKK, maupun komunitas masyarakat. “Edukasi kepada anak-anak soal kekerasan dan hak-hak mereka juga penting. Supaya mereka tahu kapan harus bicara dan ke mana harus melapor,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Dalam momen itu, berbagai pihak terkait hadir dalam forum ini guna menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental. Diharapkan, melalui sharing session ini akan memberikan informasi dan edukasi kepada peserta mengenai kesehatan mental, serta pemahaman diri sebagai bekal untuk mengatasi berbagai tantangan ke depan.

Kekerasan dalam dunia pendidikan, baik yang bersifat fisik, verbal hingga kekerasan berbasis gender, merupakan permasalahan serius yang tak boleh dianggap remeh. Demikian pula isu kesehatan mental yang kerap terpinggirkan. Padahal, sangat menentukan kualitas belajar, tumbuh kembang, serta produktivitas generasi muda.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanganan tidak cukup hanya dengan regulasi. Akan tetapi, butuh pendekatan karakter, nilai dan budaya. “Karakter yang kuat, empatik dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan harus ditanamkan sejak dini dan diperkuat dalam lingkungan pendidikan tinggi. Di sinilah pentingnya sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat, serta mahasiswa itu sendiri,” kata Wali Kota Malang.

Baca juga :

Forum ini, menurut Wali Kota Wahyu, menjadi momentum strategis untuk menyatukan perspektif dan merumuskan langkah konkret yang bisa diimplementasikan bersama. “Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman, sehat dan membebaskan tempat di mana setiap insan muda dapat tumbuh dan berkembang secara utuh, secara intelektual, emosional, sosial dan spiritual,” terang Wali Kota Wahyu.

Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu mengatakan, bahwa Kota Malang sebagai Kota Pendidikan memiliki komitmen kuat dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat dan bebas kekerasan. Upaya-upaya kolaboratif seperti forum ini sejalan dengan semangat Nawa Bhakti Satya Jawa Timur, khususnya dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.

“Kami menyadari bahwa tantangan masih ada, terutama dalam mengurangi stigma negatif mengenai isu kesehatan mental dan meningkatkan akses layanan untuk mereka yang membutuhkan,” imbuhnya.

Pemkot Malang pun menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan institusi pendidikan dan organisasi non pemerintah, maupun lembaga kesehatan dan profesional di bidang psikologi guna menciptakan lingkungan yang mendukung kesadaran akan kesehatan mental. “Kami percaya dengan dukungan bersama, kita bisa menciptakan Kota Malang yang lebih sehat dan inklusif. Saya pun berharap diskusi hari ini tidak hanya menjadi ruang tukar pikiran, namun juga melahirkan rekomendasi dan gerakan nyata yang dapat diimplementasikan di lingkungan kampus maupun pendidikan secara lebih luas. Mari kita jadikan pendidikan bukan hanya tempat belajar, tetapi juga ruang aman untuk bertumbuh,” tambahnya. (kom/mlg/gie)

Gelaran ini, berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Jombang dan dipimpin langsung Ketua DPRD Jombang, Hadi Admaji bersama Wakil Ketua. Sementara hadir langsung dalam paripurna itu, Bupati Jombang, Warsubi, Wakil Bupati Jombang, Salmanudin Yazid, jajaran Forkopimda hingga Kepala OPD di Pemkab Jombang.

Mengawali paripurna, Ketua DPRD Hadi Admaji menyampaikan mengenai agenda pelaksanaan rapat paripurna kali ini. Termasuk, mengenai jumlah anggota DPRD yang hadir.

“Agenda paripurna kali ini adalah mendengarkan penyampaian jawaban bupati terkait pandangan umum fraksi DPRD Jombang tentang Raperda perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan,” katanya.

Sementara itu, dalam penyampaian tersebut, Bupati Warsubi membacakan sendiri jawaban bupati atas pandangan umum fraksi. “Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jombang, telah memberikan layanan kuratif terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Mulai dari pengaduan kasus (baik langsung dan tidak langsung), pengelolaan kasus (management kasus), penjangkauan korban, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, pekerja sosial, konseling dan mediator. Hal ini dilakukan, untuk mengentaskan korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” kata Bupati Jombang.

Baca juga :

Selain itu, tambahnya, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jombang juga menyiapkan rumah aman (safe house) untuk korban kekerasan, serta memberikan layanan lanjutan berupa pemulihan kondisi psikis korban dalam bentuk layanan Trauma Healing. Semua layanan tersebut, diberikan secara gratis.

“Dalam memberikan layanannya, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jombang bekerja sama dengan instansi vertikal. Seperti kepolisian, kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Sedangkan untuk layanan di bidang hukum, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan kebudayaan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, untuk layanan di bidang pendidikan, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Jombang,” jelasnya.

Sedangkan layanan di bidang kesehatan, terang Bupati Jombang, Pemkab bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk layanan di bidang rehabilitasi sosial. Atas bidang-bidang tersebut, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jombang bisa memberikan layanan yang komprehensif di segala bidang.

“Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang juga melakukan langkah-langkah preventif (pencegahan) untuk menurunkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seperti, memberikan bimbingan teknis sekolah ramah anak, pesantren ramah anak, sosialisasi desa bebas KDRT, sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, serta pembagian atau penyebaran banner dan leaflet anti bullying,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Bupati Warsubi juga menyampaikan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang, memiliki program-program sebagai bentuk upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Seperti Program Desa Bebas KDRT yang bekerja sama dengan pemerintah desa, Program Desa Ramah Perempuan dan Perduli Anak, Program Sekolah Ramah Anak dan Program Pesantren Ramah Anak,” jelasnya. (azl/gie)

Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa kejadian tersebut dilaporkan oleh salah satu orang tua korban ke kelurahan, kemudian diteruskan ke Dinsos P3AP2KB yang juga langsung berkoordinasi dengan PPA Polresta Malang Kota. “Tanggal 3 Januari 2025 kasus ini diproses, dan malamnya pelaku langsung diamankan. Pelaku diketahui telah tinggal di lingkungan tersebut selama puluhan tahun,” kata Donny, Rabu (08/01/2025) tadi.

Dikatakannya, bahwa mayoritas korban tersebut berada dibawah umur. Saat ini mendapatkan pendampingan dari berbagai pihak, termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) provinsi, Polresta Malang Kota dan Dinsos P3AP2KB Kota Malang.

“Pendampingan dilakukan untuk memastikan hak dasar korban terpenuhi. Kami juga bekerja sama dengan sekolah agar korban tidak mengalami bullying atau intimidasi,” ujarnya.

Baca juga :

Beberapa korban juga telah menjalani visum medis dan lanjutan untuk mengevaluasi kondisi psikologisnya. Salah satu korban, seorang siswa kelas 5 SD, menurutnya telah menunjukkan perubahan perilaku seperti mudah marah. Sehingga perlu dilakukan penanganan khusus.

“Kami melibatkan psikolog dan psikiater untuk menenangkan korban serta memberikan edukasi kepada keluarga agar dapat mendampingi dan mengawasi anak-anak mereka,” ujarnya.

Lebih lanjut Donny menekankan, akan pentingnya pendekatan psikologis intensif agar para korban tidak mengulangi pola perilaku serupa di masa depan. “Kami memastikan pendampingan dilakukan bergantian oleh konselor dari berbagai instansi, dan hasil asesmen dilaporkan secara terkoordinasi,” lanjutnya.

Sebagai informasi, pelaku merupakan pengurus koperasi simpan pinjam yang berada di wilayah tersebut. Diduga memanfaatkan posisinya untuk mendekati korban dengan iming-iming hadiah seperti baju, sepatu dan uang.

“Kebetulan warga sekitar banyak yang memanfaatkan koperasi itu jadi mungkin hampir sebagian keluarga korban itu jadi nasabahnya pelaku,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Sesuai rencana, ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas akan melaksanakan kegiatan KKN di Banyuwangi pada tanggal 9 Januari hingga 7 Februari 2025. Sejumlah mahasiswa, akan tersebar di 44 desa atau kelurahan di lima kecamatan yakni Kecamatan Tegaldlimo, Muncar, Purwoharjo, Blimbingsari dan Kecamatan Bangorejo.

Tidak hanya itu, sejumlah program juga akan dilaksanakan di desa-desa di Banyuwangi. Salah satunya, membantu pelaksanaan program lingkungan hidup kabupaten, yaitu Banyuwangi Hijau.

Wabup Sugirah mengapresiasi Unair yang memilih Banyuwangi sebagai lokus KKN bagi mahasiswa. Dirinya berharap, kehadiran mahasiswa di desa-desa tersebut dapat menjadi inspirasi dan penyemangat masyarakat untuk mengembangkan kabupatennya.

Baca juga :

“Kami juga berharap, nantinya hasil dari program kemahasiswaan ini dapat menjadi masukan untuk pengambilan kebijakan publik di masa yang akan datang,” kata Wabup Sugirah.

Secara khusus, dirinya juga meminta para pelajar untuk memperhatikan pencegahan kekerasan dan perundungan pada anak. “Ini menjadi PR kita bersama, bagaimana mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Saya meminta juga untuk berkontribusi dalam pencegahan masalah ini. Ayo ke sekolah dan ajak siswa berdiskusi,” kata Sugirah.  

Sementara itu, Dekan FIKKIA Unair, Soetojo, menjelaskan bahwa Program KKN Unair yang dilaksanakan di Banyuwangi kali ini bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengamalkan ilmu dan mendapatkan pengalaman dengan terjun langsung ke masyarakat. “Kami akan mengikuti apa yang menjadi kepentingan Bupati Banyuwangi bagaimana mahasiswa Unair bisa berkontribusi dalam permasalahan daerah, termasuk apa yang diminta Pak Wabup tentang pendidikan untuk mencegah kekerasan terhadap anak,” kata Soetojo.

Selain program tersebut, lanjutnya, Unair juga siap mendukung optimalisasi Program Banyuwangi Hijau, sebuah program pengelolaan sampah berkelanjutan. Program ini memadukan model pengelolaan sampah perkotaan dalam konsep sampah sirkular dengan penekanan pada solusi daur ulang untuk meningkatkan nilai ekonomi sampah. “Kami akan mengajak para pelajar untuk mengedukasi mereka tentang pemilahan sampah, pengenalan konsep daur ulang dan lain sebagainya,” tambahnya. (kom/bwi/gie)

Dalam sosialisasi itu, Bupati Hendy mengajak para pelajar untuk tidak melakukan bullying kepada sesama teman pelajar. Termasuk, juga memberikan pemahaman dampak pembulyan.

Selain itu, Bupati Hendy meminta para pelajar untuk fokus dalam meningkatkan pengetahuan, serta kemampuan diri sesuai bakat dan minat. “Dan jangan mau menikah dini. Usia anda ini usia belajar, nanti kalau sudah di atas 25 tahun, sudah punya karir yang mapan, baru boleh menikah,” kata Bupati Hendy.

Baca juga :

Ditambahkannya, nikah dini dapat berisiko pada rapuhnya mental saat berumah tangga, sehingga potensi bercerai tinggi. Di samping itu, nikah dini itu secara biologis pihak perempuan belum siap untuk hamil. Sehingga, berisiko tinggi pada kematian ibu atau kematian bayi saat proses hamil hingga melahirkan.

Selain itu, Bupati Hendy mengingatkan akan bahaya judi online. “Seseorang yang telah berjudi, itu dihinggapi rasa candu dan penasaran, kalah masih penasaran. Terlebih judi yang dijalankan secara online, dampaknya banyak. Mulai dari masa depan yang berantakan, rumah tangga hancur, ekonomi hancur, banyak hutang, hingga berakhir bunuh diri karena sudah putus asa,” ujar Bupati Hendy.

Oleh karena itu, Bupati Hendy juga meminta peran orangtua untuk aktif mengawasi putra-putrinya supaya tetap dalam jalur yang benar. (kom/rio/gie)