Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKB, itu menilai bahwa posisi Ketua Dewan Komisioner OJK tidak boleh dibiarkan terlalu lama kosong. Sehingga, percepatan pengisian jabatan penting dilakukan untuk menjaga stabilitas industri keuangan nasional.

“Yang pasti harus ada pengisian jabatan. Kami berharap sosok yang nanti mengisi itu benar-benar mengerti pasar saham, industri keuangan dan betul-betul profesional,” ujar Hasanuddin, saat ditemui di Kota Malang, Rabu (11/02/2026) tadi.

Pihaknya menekankan, bahwa percepatan tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku.

Hasanuddin juga menggarisbawahi, pentingnya aspek kebangsaan dalam figur yang akan memimpin OJK. Menurutnya, selain profesional dan kompeten, calon Ketua OJK harus memiliki komitmen kuat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Yang paling penting saran dari saya harus NKRI. Karena Kepala OJK di samping dituntut profesional, mengerti urusan, tetapi juga punya semangat patriotisme terbaik untuk negara, pemerintahan, dan bangsa,” katanya.

Baca juga :

Dirinya juga berharap, agar kepemimpinan baru OJK nantinya mampu mendorong industri keuangan, agar berdampak langsung pada percepatan pembangunan nasional. Selain itu, figur tersebut juga harus mampu bekerja kolaboratif dan tidak terjebak ego sektoral.

Terkait isu bahwa pimpinan di komisinya akan menjabat sebagai Ketua OJK, Hasanuddin membantah. “Saya sudah tanya beliau, tidak. Kan isu itu,” ujarnya.

Soal kandidat, dirinya mengaku belum mengetahui nama yang akan diajukan. Namun, menegaskan kriteria utama tetap pada profesionalitas, kapasitas dan kecakapan.

“Pendidikan itu hanya salah satu faktor. Tetapi yang lebih penting kapasitas, profesionalitas, dan kualitas,” tambahnya.

Sebagai informasi, pimpinan OJK bersama jajaran pengawas pasar modal mengundurkan diri per 30–31 Januari 2026 menyusul gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pengunduran diri tersebut disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral atas penurunan signifikan IHSG.

Untuk menjaga stabilitas, OJK menunjuk pejabat sementara dan membagi tugas Dewan Komisioner secara kolektif kolegial. Pemerintah juga dikabarkan segera membentuk Panitia Seleksi (Pansel) guna mencari pengganti definitif Ketua Dewan Komisioner OJK. (rsy/sit)

Dalam sambutannya, Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, menyoroti terkait jenjang karir di Pemerintah Kabupaten Kediri, yang jaraknya masih terlalu jauh. Pihaknya pun mengingatkan, agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk memperhatikan regenerasi jenjang karier pegawai.

“Tadi Kepala BKPSDM (baru) sudah saya lantik. Setelah ini, saya akan rapat dengan Kepala BKPSDM untuk Plt (pelaksana tugas, red) supaya diisi sama yang difinitif,” kata Mas Dhito.

Adapun kepala BKPSDM Kabupaten Kediri, paparnya, kini dijabat Randi Agatha Sakaira, yang sebelumnya menjabat Sekretaris KPU Kabupaten Kediri. Empat pejabat tinggi pratama lain yang dilantik, yaitu Subur Widono yang sebelumnya menjabat Camat Wates diangkat menjadi Kepala Dinas Sosial. Mustika Prayitno Adi, sebelumnya Kabag Umum Setda Kabupaten Kediri, diangkat menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Mohamad Nizam Subekhi, yang sebelumnya menjabat Camat Pare diangkat Kepala Dinas Perhubungan dan Wirawan, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat menjadi Inspektur Kabupaten Kediri.

Baca juga :

Selain Kepala BKPSDM, dalam kesempatan itu Mas Dhito juga memberikan tugas bagi para kepala dinas lain yang baru saja dilantik. Seperti Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang diminta menangani kebocoran retribusi. Termasuk, Kadinsos diminta untuk melakukan perbaikan data kemiskinan, termasuk kecepatan penyaluran bantuan sosial. Kemudian, Inspektor Kabupaten Kediri ditugasi untuk meningkatkan level Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Mas Dhito dalam kesempatan tersebut juga mengingatkan bagi para kepala dinas di Pemerintah Kabupaten Kediri, untuk meningkatkan kinerja. Pihaknya, pun bakal melakukan mutasi kepada pejabat yang dinilai tidak mampu bekerja.

“Kepada kepala OPD yang sedang menjabat, pesannya jangan merasa ada di zona nyaman,” tegas Mas Dhito. (pan/sit)

Bupati Fawait menegaskan, bahwa PMI memiliki peran strategis di sektor kesehatan. Keberadaannya menjadi penopang penting pelayanan masyarakat, terlebih RSUD Subandi yang ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan untuk tujuh daerah sekitar.

“Tentu keberadaan PMI sangat vital untuk mendukung pelayanan kesehatan, baik di Jember maupun kabupaten kota lain,” kata Bupati Fawait, saat menyerahkan surat penunjukan Plt Ketua PMI Jember, Senin (25/08/2025) tadi.

Sebagai informasi, Ketua PMI Jember, Mohammad Thamrin, telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sejak 21 Agustus 2025 lalu. Kabar mundurnya Thamrin, diterima Gus Fawait selaku kepala daerah melalui surat resmi dari PMI Jawa Timur. Hal itu, pun langsung ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama pengurus provinsi.

Menurut mantan anggota DPRD Jawa Timur itu, setelah melalui diskusi dengan PMI Jawa Timur, menghasilkan kesepakatan agar Zainollah ditugaskan sebagai Plt Ketua PMI. Dirinya diminta melanjutkan kepemimpinan hingga terbentuk pengurus definitif.

Baca juga :

“SK Plt ini berlaku maksimal satu bulan. Mudah-mudahan sebelum itu, kepengurusan definitif sudah terbentuk,” ujar Bupati Fawait.

Bupati juga menegaskan, Pemkab Jember mendukung penuh proses transisi kepengurusan PMI. Pemerintah juga siap bersinergi terutama dalam program kesehatan dan penanganan kebencanaan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan agar layanan PMI segera berjalan normal, termasuk soal Unit Donor Darah yang sedang diproses perizinannya,” imbuh Bupati Fawait.

Sementara itu, Zainollah menyatakan siap mengemban amanah sebagai Plt Ketua PMI Jember. Dirinya berkomitmen melakukan terobosan untuk memperkuat pelayanan kemanusiaan. “Program awal saya adalah menggalakkan donor darah, termasuk bekerja sama dengan pesantren, organisasi masyarakat, hingga komunitas,” ucap Zainollah.

Dirinya menyebut, kolaborasi dengan berbagai elemen penting untuk memastikan ketersediaan darah. Bahkan, PMI Jember ditargetkan mampu membantu kabupaten lain ketika terjadi bencana. “Doakan saja agar semua berjalan lancar. Kami akan berusaha maksimal agar stok darah aman, pelayanan meningkat dan PMI Jember semakin bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya. (kom/rio/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa mutasi jabatan dilakukan sebagai bagian dari upaya pengisian sejumlah posisi yang kosong akibat pensiun dan kebutuhan evaluasi kinerja. Itu menurutnya, juga hal yang wajar dalam sistem pemerintahan sebagai bentuk penyegaran dan penyesuaian terhadap dinamika organisasi.

“Mutasi ini hal yang biasa. Ada beberapa jabatan kosong karena pensiun dan kami juga ingin melihat kembali kinerja para pejabat. Maka, perlu dilakukan perputaran untuk mengisi kekosongan tersebut,” kata Wali Kota Wahyu.

Dirinya berharap, melalui mutasi yang dilakukan tersebut juga bisa semakin memperkuat kinerja birokrasi Kota Malang. Terlebih, dalam mengimplementasikan visi dan misi kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin.

Baca juga :

“Pelantikan ini membawa amanah. Kami berharap seluruh pejabat dapat bekerja sama mewujudkan Kota Malang yang Mbois dan Berkelas. Ini adalah bagian dari upaya kami memenuhi harapan masyarakat akan pemerintahan yang profesional dan berpihak pada kesejahteraan warga,” tambahnya.

Tidak hanya berhenti pada mutasi, Wali Kota Wahyu juga menyampaikan bahwa pengisian jabatan kosong di level Eselon II akan segera menyusul. “Tahun ini ada lima jabatan Eselon II yang kosong dan per Mei nanti akan bertambah empat lagi. Kami sudah lakukan uji kompetensi dan asesmen pagi tadi dan ke depan akan ada seleksi terbuka untuk mengisi posisi tersebut,” ujarnya.

Proses pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) juga telah dilakukan, bahkan telah mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Seleksi terbuka dijadwalkan berlangsung pada Mei mendatang.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang, Totok Kasianto, menyampaikan bahwa 88 pejabat yang dimutasi, terdiri dari, 11 pejabat administrator Eselon IIIA (termasuk camat), 14 pejabat Eselon IIIB, 22 pejabat pengawas Eselon IVA, 41 pejabat pengawas Eselon IVB, serta 4 guru dan 2 analis muda SDM aparatur pada jabatan fungsional. “Proses mutasi ini telah mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta hasil evaluasi kinerja. 8 lurah dan 2 camat tadi juga masuk dalam daftar mutasi,” imbuh Totok. (rsy/sit)

Bupati Rio mengatakan, bahwa penunjukan Plt ini merupakan bagian dari proses kaderisasi di lingkungan Pemkab Situbondo. “Kalau sesuai aturan, saya baru bisa melakukan setelah enam bulan setelah masa kerja,” kata Bupati Rio.

Lebih lanjut orang nomor satu di jajaran Pemkab Situbondo itu menjelaskan, jika pihaknya akan mengadakan seleksi terbuka (Selter) setelah Idul Fitri, untuk menentukan pejabat yang akan menduduki posisi secara definitif. “Kita akan melakukan Selter untuk mengisi jabatan definitif setelah Idul Fitri. Karenanya, sesuai persyaratan semua bisa ikut,” imbuhnya.

Baca juga :

Masih menurut Mas Rio-sapaan Bupati Situbondo, bahwa masa jabatan Plt akan berlangsung selama tiga bulan. Selama itu pula, akan dilakukan kaderisasi bagi pejabat yang nantinya akan menduduki posisi definitif.

“Misalnya di DPUPP, saya ingin agar organisasi di sana lebih rapi dan transparan dalam mengelola proyek. Kita tahu kemarin ada beberapa persoalan dan kita ingin memperbaikinya agar lebih rapi dalam pengelolaan,” terangnya.

Melalui proses yang sudah dilakukan, Mas Rio berharap para ASN yang telah ditunjuk sebagai Plt, dapat bekerja dengan baik, jujur dan profesional demi mewujudkan Situbondo naik kelas. “Saya ingin mereka bekerja dengan integritas dan membawa perubahan positif bagi Situbondo,” paparnya. (her/sit)

Diterangkannya, bahwa Sidak tersebut dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa tidak ada layanan publik yang berhenti. Tentunya, pelaksanaan akan dilakukan sewaktu-waktu di lapangan.

“Insiden di Kelurahan Jodipan kemarin, itu menjadi salah satu latar belakangnya ini. Sebelumnya, Tim Sidak ini memang sudah ada, tapi ini akan semakin dimasifkan. Jadi yang biasanya melakukan Sidak seminggu sekali misalnya, ini bisa setiap hari dilakukan Sidak. Atau mungkin, lebih sering dibandingkan sebelumnya. Tidak terjadwal, nanti sifatnya bukan Sidak,” jelas Sekda Erik.

Kemudian, dikatakannya bahwa dalam tim sidak tersebut akan melibatkan dari inspektorat, BKPSDM dan Asisten 1 Bidang Pemerintahan Pemkot Malang. Untuk menjaga sustainability (keberlanjutan,red) layanan publik, menurutnya ada hal-hal yang harus diberikan.

“Kita selalu mencoba memberikan motivasi, juga menjaga agar jangan sampai ada hal-hal yang terlanggar ataupun kemudian layanan publik tidak tersampaikan dengan pasti,” katanya.

Baca juga :

Apabila insiden Kelurahan Jodipan terulang, menurutnya akan diberikan sanksi kepegawaian. Mulai dari peringatan, teguran, hingga pemberian sanksi atau hukuman.

“Kami tetap menjalankan sanksi kepegawaian, tentu ada tahapan-tahapannya,” katanya.

Selain itu, Sekda Erik juga menyampaikan bahwa Tim Sidak tersebut bukan hanya meninjau pelayanan publik saja. Tetapi juga untuk mengamati Sumber Daya Manusia (SDM) di aparatur Pemkot Malang yang suka berpergian tanpa ada surat tugas.

“Masyarakat tidak boleh berprasangka buruk dahulu. Karena ada masanya ASN itu dianggap keluyuran, tapi ternyata karena menghadiri undangan kantor yang bertempat di pusat perbelanjaan. Bisa jadi ada pameran yang harus didatangi atau mendatangi layanan jemput bola yang biasanya banyak dilaksanakan di mal-mal. Tapi sekali lagi, yang membedakan adalah pada saat keluar itu ASN ini dibekali dengan surat tugas. Kemudian saat balik kantor juga ada bukti penugasannya,” jelasnya.

Namun, apabila masyarakat menemukan ASN yang dicurigai keluar disaat jam kerja, bisa dilaporkan kepada Pemkot Malang. Tentunya, kemudian akan dilakukan tahapan-tahapan pemeriksaan.

“Yang bersangkutan dipanggil, kalau memang penugasan ya atasannya dipanggil. Kami tetap melakukan tahapan itu, tidak langsung memutuskan untuk pemecatan,” imbuhnya. (rsy/sit)