Selain itu, juga dipaparkan 11 isu prioritas yang telah dianggarkan, seperti penanganan banjir di kawasan Soekarno Hatta melalui APBD Provinsi Jawa Timur 2025. Kemudian, penataan parkir kawasan Kayutangan melalui APBD Kota Malang, penataan Pasar Besar melalui anggaran Kementerian PUPR dan pengelolaan sampah melalui program LSDP yang diharapkan menjadi percontohan nasional.

“Kita mengupayakan pengelolaan sampah lewat program LSDP. Ini bisa kita kawal bersama, baik saya di Kemendagri bersama Pak Wahyu dan Pak Ali. Harapannya, pengelolaan sampah di Kota Malang semakin baik,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Baca juga :

Selain membahas sinkronisasi program, pertemuan tersebut juga menyoroti dua agenda besar pada 2025. Yakni, proses penyusunan RKPD 2026 yang diselaraskan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, serta perayaan Hari Ulang Tahun Kota Malang ke-111 pada 1 April mendatang.

Sementara itu, Wali Kota Malang terpilih periode 2025-2030, Wahyu Hidayat, menyampaikan dukungannya terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan. Wahyu menilai, jika program-program tersebut selaras dengan visi dan misinya sebagai Wali Kota Malang.

“Saya berterima kasih atas inisiasi pertemuan ini. Apa yang dilakukan Pak Iwan sangat relevan dengan isu-isu krusial yang dihadapi Kota Malang, seperti penanganan banjir, penataan pasar dan parkir kawasan Kayutangan,” imbuh Wahyu. (kom/rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Erik, itu menyampaikan bahwa kategori untuk proyek WTP itu menengah. Sehingga, memerlukan persetujuan dalam bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL).

“Saat ini di fase minta persetujuan lingkungan, karena kategorinya menengah. Kewenangannya ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” kata Sekda Erik, Senin (14/10/2024) tadi.

Kemudian, ditambahkannya bahwa Pemkot Malang juga terus mendampingi pembahasan tersebut di tingkat pusat. Sehingga diharapkan, nantinya proses persetujuan dapat segera selesai dan WTP bisa mulai beroperasi.

Baca juga :

“Kami berharap secepatnya, sehingga WTP ini bisa segera menjadi bagian dari upaya kita dalam menyediakan air minum secara mandiri dan tidak bergantung pada sumber lain,” ujarnya.

Lebih lanjut Sekda Erik juga menyampaikan, bahwa terkait dengan detail kendala-kendala teknis menyerahkan sepenuhnya kepada Dirut PDAM Kota Malang, yang memiliki hubungan kontraktual dengan Perusahaan Jasa Tirta (PJT). Dalam hal ini Pemkot Malang, menurut Erik, hanya sebagai fasilitasi.

“Kami dari Pemkot Malang melakukan fasilitasi secara umum bagaimana kegiatan ini bisa berlangsung secara lancar, sesuai dengan time schedule dan juga bisa segera dirasakan oleh warga Kota Malang. Sehingga warga Kota Malang tidak lagi mengalami masalah pasokan air seperti debit yang kecil atau air yang tidak mengalir,” tambahnya.

Saat disinggung mengenai anggapan bahwa WTP tidak diperlukan, Sekda Erik menegaskan bahwa kebutuhan air minum terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, Pemkot Malang harus menyiapkan alternatif sumber air minum agar masyarakat tidak terbebani dengan biaya air yang mahal.

“Alternatif sumber air harus kita upayakan, supaya ke depan, warga Kota Malang bisa mendapatkan pasokan air yang cukup dengan harga terjangkau,” imbuh Erik. (rsy/sit)