Kegiatan ini, membahas pemberdayaan kader serta pemberian makanan tambahan bagi Balita, sebagai upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Timur 2025, yang kali ini dipusatkan di Kabupaten Jember. Sementara tujuan kegiatan itu, adalah meningkatkan kapasitas serta memperkuat peran kelembagaan Posyandu yang kini telah menjadi lembaga kemasyarakatan tersendiri. Sementara sasaran kegiatan ini, adalah kelembagaan Posyandu yang tersebar di 20 kabupaten, mampu menekan dan menurunkan angka stunting di kabupaten dan kota khususnya di wilayah Jawa Timur.

“Kegiatan ini, menurut saya sangat bermanfaat bagi para kader Posyandu, karena dapat meningkatkan peran mereka dalam pelaksanaan pemantauan tumbuh kembang Balita dan penyuluhan gizi. Apalagi, sekarang Posyandu telah memiliki enam SPM,” kata Arumi Bachsin.

Dirinya juga menegaskan, bahwa dengan adanya enam SPM tersebut, kader Posyandu menjadi tonggak utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat. Khusus pada kegiatan kali ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan berupa makanan tambahan bagi Balita serta bingkisan untuk para kader sebagai upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Jawa Timur.

Baca juga :

“Dibandingkan rumah sakit atau Puskesmas, Posyandu biasanya lebih dekat dengan permukiman warga. Hal ini sangat membantu masyarakat di daerah dengan kondisi geografis beragam, seperti pegunungan atau pesisir pantai, dimana jarak menuju fasilitas kesehatan utama dapat mencapai beberapa kilometer,” urainya.

Ditambahkannya, Posyandu diharapkan menjadi sistem layanan kesehatan yang paling diandalkan masyarakat, karena memiliki jangkauan lebih dekat. Termasuk, beban layanan lebih ringan, serta mencakup pembinaan dan pelayanan kesehatan rutin.

Sementara itu, Ning Ghyta Eka Puspita menambahkan bahwa Kabupaten Jember memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi geografis berupa pegunungan dan pesisir pantai. Karena itu, keberadaan Posyandu sangat bermanfaat bagi masyarakat.

“Kegiatan seperti ini sangat membantu para kader dan berperan penting bagi Kabupaten Jember dalam upaya meningkatkan kesehatan serta menurunkan angka stunting,” kata Ning Ghyta. (kom/rio/gie)

Melalui peluncuran itu, diharapkan keberadaan koperasi ini dapat mendorong pemerataan ekonomi di desa. Sesuai arahan dan harapan Presiden ke-8 Prabowo Subianto dalam pelaksanaan di Magelang.

“Semoga sesuai dengan harapan Pak Presiden Prabowo dimana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa menjadi instrumen untuk melakukan pemerataan ekonomi di tingkat desa,” ucapnya, Kamis (24/07/2025) tadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek, Saniran menambahkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Trenggalek saat ini sampai batas terakhir tanggal 31 Juni itu pembetukan 100 persen dan masuk 10 besar Jawa Timur di urutan ke-7 tercepat. “Setelah akta pendirian sudah selesai maka dilanjut dengan kelengkapan ijin dan penerbitan NPWP. Insya Allah sudah semuanya dan mudah-mudahan tidak ada kendala,” ujar Saniran.

Terkait peluncuran kelembagaan ini, dirinya menuturkan launching kelembagaan itu mengikuti program Presiden RI. Secara nasional dilaunching hari ini, sedangkan di Kabupaten Trenggalek launching sudah dilakukan saat Hari Koperasi 12 Juli 2025 lalu.

“Sedangkan secara nasional pada hari ini dan setiap kabupaten/kota harus mengikuti. Mengikutinya juga harus di satu titik, ditempat yang telah disepakati di daerah masing-masing. Untuk Kabupaten Trenggalek kita laksanakan di Pendopo ini. Untuk lebih lanjutnya, kita belum tahu persis bagaimana usaha koperasi merah putih ini. Bagi kami bukan bentuk usaha dulu melainkan mematangkan kelembagaannya terlebih dahulu. Jadi mematangkan kelembagaannya dulu, karena takut kami mereka sudah berusaha melakukan usaha tapi kelembagaannya belum tertata. Ini bisa berpotensi resiko,” terangnya.

Baca juga :

Setelah ini, pihaknya berharap seluruh Koperasi DMP/ KMP segera menyusun anggaran rumah tangga. Konsep anggaran rumah tangga bisa siapkan, sehingga mereka hanya tinggal edit-edit sesuai dengan keperluan masing masing. Yang kedua, dirinya meminta segera menyusun program kerja dan juga rencana angaran pendapatan belanja, Seperti RAPBD dan RKPD. Syukur bila mereka menyusun rencana kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

“Ini memang dashboardnya koperasi untuk take off maupun landing. Jadi mubadzir mereka take off tapi tidak tahu landasan pacunya. Harapannya seperti itu sehingga landasan pacunya jelas, jaraknya sudah terpantau jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjang. Dengan begitu ketika rake off dan landing tidak hanya kebutuhan sesaat,” ujarnya.

Dengan begitu, harapannya punya pondasi yang kokoh untuk melaksanakan koperasi ini berapa lamanya. Tidak hanya berorientasi 5 tahun, namun selamanya dan benar memberikan pemerataan kesejahteraan masyarakat khususnya di desa masing-masing.

Sumber keuangannya koperasi, itu bisa dari beberapa hal. Bisa dari modal sendiri dan juga modal luar. Yang pertama dari anggota, yang utama itu bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dan juga sumber simpanan-simpanan lain yang ditetapkan dalam rapat anggota Koperasi.

“Sedangkan sumber lain bisa dari hibah, bisa dari pinjaman baik dari bank maupun sumber pinjaman lain atau kerjasama dengan koperasi lain serta penyertaan bisa dari anggota. Banyak peluangnya sebenarnya tapi kembali pondasi, SDM dan kelembagaannya harus matang,” tutur Saniran.

Secara nasional, peluncuran 80 ribu Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Dalam peluncuran itu, Presiden Prabowo menyebut konsep koperasi itu seperti lidi. Konsep koperasi adalah konsep orang yang lemah, konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah, yang kuat tidak mau berurusan dan koperasi. Yang kuat juga tidak mau menjadi anggota koperasi.

Konsepnya sederhana, sama dengan konsep lidi. Satu lidi lemah, namun dari lemah-lemah itu menjadi kekuatan karena konsepnya gotong royong. (mil/sit)

Ketua Pansus DPRD Trenggalek, Samsul Anam, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan langkah awal menyamakan persepsi dan cara pandang seluruh anggota Pansus dalam menyikapi usulan perubahan yang telah disampaikan oleh Bupati Trenggalek beberapa waktu lalu. “Rapat hari ini adalah rapat panitia khusus yang membahas tentang perubahan Perda Nomor 17 Tahun 2016 terkait SOTK Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bupati,” katanya, Rabu (28/05/2025) tadi.

Samsul menyebut, bahwa pembahasan ini sangat penting karena menyangkut struktur kelembagaan daerah yang berperan langsung dalam pelayanan publik. “Dalam rapat ini masih terdapat sejumlah rumusan yang bersifat draf. Sehingga, memunculkan berbagai masukan dari anggota Pansus. Oleh karena itu, kami mendorong tim asistensi untuk menyusun beberapa alternatif skema penataan perangkat daerah yang lebih ideal,” terang Samsul.

Menurutnya, saat ini terdapat 40 perangkat daerah di Trenggalek terdiri dari 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 14 kecamatan yang dinilai masih belum efisien dari sisi fungsi dan korelasi kelembagaan. “Contohnya, penggabungan antara Dinas Permukiman dan Dinas Perhubungan dinilai kurang tepat secara fungsi. Akan lebih sinkron bila Dinas Permukiman digabung dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Ini yang sedang kami kaji,” imbuhnya.

Baca juga :

Politisi PKB ini juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap keberadaan Dinas Pemuda dan Olah Raga. Dirinya menilai, fungsi olah raga telah dijalankan oleh KONI, sementara fungsi kepemudaan lebih banyak beririsan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

“Jika memang keberadaan Dinas Pemuda dan Olahraga tidak mendesak, tentu perlu dipertimbangkan untuk integrasi atau rasionalisasi, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan,” tambah Samsul.

Dengan demikian, Pansus DPRD Trenggalek berharap tim asistensi dapat segera menyusun opsi-opsi penyempurnaan struktur organisasi, dengan target merampingkan jumlah OPD dari 40 menjadi maksimal 23 unit.

“Langkah ini sejalan dengan komitmen DPRD Trenggalek dalam mendorong reformasi birokrasi serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui kelembagaan yang ramping namun kuat secara fungsi,” paparnya. (mil/sit)

Lima kelembagaan itu, diantaranya Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Pariwisata dan Kecamatan Yosowilangun

Pj Bupati Lumajang yang akrap disapa Bunda Yuyun, ini mengungkapkan bahwa evaluasi kelembagaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi pemerintah. Sehingga, konsep good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dicapai dan pemerintah daerah dapat melakukan penataan sekaligus evaluasi kinerja organisasinya sesuai dengan kebutuhan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Baca juga :

“Ini adalah sebagai bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berusaha terus untuk meningkatkan pelayanan publiknya kepada masyarakat,” kata Pj Bupati Yuyun dalam sambutan Upacara Bendera Korpri di Halaman Pemkab Lumajang, Jumat (17/01/2025) tadi.

Dirinya juga menyoroti, akan pentingnya kolaborasi dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. “Pelayanan publik bisa kita berikan dengan baik apabila ada kolaborasi dan juga dukungan oleh seluruh peserta upacara yang hadir,” tambahnya.

Itu sebabnya, Bunda Yuyun berharap, penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi perangkat daerah lainnya untuk terus bersaing dalam meningkatkan pelayanan publik. “Saya berharap ini bisa menjadi contoh bagi perangkat daerah lainya, untuk berlomba-lomba mendapatkan pelayanan publik terbaik. Mudah-mudahan kita bisa memberikan yang lebih baik untuk tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya,” harapnya. (kom/adi/gie)