Dalam momen atau kunjungan pertamanya ke Kantor BPBD Lumajang, Komisi B mendorong percepatan kelengkapan dokumen pendukung. Seperti E-Proposal dan E-Logpal, sebagai syarat penting dalam pengusulan kebutuhan penanggulangan bencana. Itu karena, Kabupaten Lumajang yang menjadi salah satu daerah prioritas BNPB, diharapkan dapat memperoleh percepatan bantuan sarana dan prasarana kebencanaan.

“Kita siap mengawal dan mengkomunikasikan usulan tersebut hingga ke pemerintah pusat, agar realisasi kebutuhan di daerah dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran, ” kata Deddy.

Baca juga :

Sementara dalam kunjungannya ke TPU Jogoyudan, Komisi B meninjau penempatan fasilitas playground yang berada di area tersebut. Berdasarkan keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup, pemilihan lokasi playground telah melalui proses komunikasi dan memperoleh kesepakatan dari masyarakat sekitar serta para pemangku wilayah.

“Kami berharap kesepakatan ini menjadi landasan kuat agar tidak muncul potensi konflik sosial, serta mendukung terciptanya ruang publik yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat, ” tegasnya.

Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya, untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dan memastikan setiap program berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. (adi/sit)

Terkait kesiapan itu, ditargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri, bisa dimulai tahun 2025, ini untuk jenjang SD, SMP dan SMA. Adapun akses jalan untuk masuk menuju lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, masih melewati lahan milik PTPN. Hal inilah, yang kini tengah dalam proses kepengurusan.

“Tanahnya punyanya Pemkab dan kita masih proses (melengkapi) administrasi. Nanti kepemilikan dihibahkan ke Sekolah Rakyat,” kata Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, seusai mendampingi Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 24 Kediri, Jumat (10/10/2025) tadi.

Kepengurusan ke PTPN tersebut, diperlukan penentuan tapal batas lahan yang akan dijadikan sebagai akses jalan. Di sisi lain, untuk pembangunan sekolah rakyat ini, selain menyiapkan lahan, Pemerintah Kabupaten Kediri juga siap untuk menyediakan fasilitas untuk air bersih, listrik termasuk pembangunan akses jalan masuk.

Baca juga :

Untuk mengejar supaya kelengkapan adminstrasi tersebut cepat selesai, Pemerintah Kabupaten Kediri meminta bantuan Kementerian Sosial untuk bisa difasilitasi dalam kepengurusan ke PTPN. “Targetnya pembangunan tahun ini sehingga tahun depan sudah pindah di sana (Plosoklaten),” tambah Mbak Dewi-sapaan Wabup Kediri.

Sementara Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf dalam kunjungannya di SRMA 24 Kediri tersebut, melakukan dialog dengan siswa termasuk orang tua. Pihaknya mengapresiasi, kemajuan Sekolah Rakyat rintisan untuk tingkat SMA di Kabupaten Kediri.

Sekolah Rakyat itu, nantinya akan dikembangkan untuk tiga jenjang pendidikan. Mulai dari SD, SMP dan SMA. Sehingga, bisa lebih banyak menampung siswa dari kalangan tidak mampu dengan lingkungan sekolah yang berkualitas.

Pembangunan gedung Sekolah Rakyat tersebut, akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, ketika lahan yang disediakan Pemkab Kediri sudah clear and clean. Dalam hal ini, surat-surat lahan atau legalitas sudah tidak ada masalah.

“Mudah-mudahan kalau tanah di Kabupaten Kediri sudah clear and clean, insyallah akan dimulai tahun ini,” kata Gus Ipul-sapaan Mensos. (pan/gie)

Perlu diketahui, Senin (14/04/2025) lalu, draf LKPJ dikembalikan DPRD Pamekasan, lantaran dokumen yang disampaikan eksekutif belum menjabarkan secara rinci sejumlah aspek penting. Terutama, terkait target capaian dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua Pansus, Halili, mengatakan meskipun dokumen LKPJ telah memuat data dan analisis yang diminta, namun solusi atas berbagai capaian yang belum optimal belum disampaikan secara kongkrit. “Kalau diibaratkan penyakit, diagnosisnya sudah ada. Tapi obatnya, atau langkah penyembuhannya, itu yang belum jelas. Ini yang kami minta agar dilengkapi,” kata Halili.

Dirinya meminta, agar eksekutif segera menindaklanjuti sejumlah catatan yang masih belum dilengkapi. Politisi PPP itu berharap, laporan LKPJ dapat disusun dengan lebih jelas dan mudah dipahami oleh publik.

Baca juga :

“Kami ingin dokumen LKPJ ini menjadi laporan yang lengkap dan mudah dipahami publik, termasuk soal pengangguran. Karena kenapa masih tinggi, apa penyebabnya dan bagaimana langkah solusinya ke depan, itu harus terurai,” imbuhnya.

Wakil Ketua Pansus, Mohammad Saedy Romli, menambahkan bahwa beberapa data sebenarnya telah dilengkapi meski belum semuanya. Selanjutnya, tinggal pembahasan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat, untuk tahun anggaran 2025 dan 2026.

“Sekarang data itu sudah dilengkapi dan sudah dijawab. Tinggal kita bahas lagi merumuskan rekomendasi kebijakan di 2025 dan 2026,” paparnya.

Saedy menambahkan, pembahasan LKPJ dilakukan selama tiga hari dan akan dilanjutkan kembali. “Ini untuk menyelesaikan item-item yang masih perlu dikaji lebih mendalam,” ungkapnya. (azm/sit)

Adapun komposisi AKD tersebut, meliputi empat komisi yaitu Komisi A, Komisi B, Komisi C dan Komisi D. Kemudian, juga empat badan diantaranya Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Bamus), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Badan Kehormatan.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan bahwa setelah pembentukan AKD tersebut langsung tancap gas menjalankan tugas prioritas. Apalagi, menurutnya waktu yang ada saat ini juga sangat singkat.

“Bulan mau habis tapi masih banyak agenda yang harus kita selesaikan. Pastinya saya bersyukur hari ini bisa menetapkan AKD sehingga bisa langsung bekerja. Hari ini rapat untuk penjadwalan rapat dan kegiatan di sisa akhir tahun,” kata Ketua DPRD Amithya.

Baca juga :

Kemudian, agenda pertama yang nantinya akan segera dibahas yakni mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2025. Apalagi, sebelumnya itu juga sudah dilemparkan sebelum pelantikan pimpinan DPRD.

“Minggu depan kita rencanakan, targetnya November sudah ditetapkan. Sehingga anggaran bisa langsung terstruktur di 2025. Perangkat sudah lengkap, tinggal kita kerja saja sekarang,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Amithya mengenai pembangian komposisi komisi dan struktur di dalam badan tersebut sudah ada kesepakatan antar ketua partai. Sehingga, itu praktis tinggal dijalankan saja.

“Ketua-ketua partai sudah komunikasi, kami ini kepanjangan partai, hanya menempatkan orang-orangnya saja, pengesahannya saja,” tambahnya.

Sebagai informasi, Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Lely Theresiawati, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, Ketua Komis C DPRD Kota Malang, Anas Muttaqin dan Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herdianto. Lalu, Ketua Badan Anggaran, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, Ketua Badan Musyawarah, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Eddy Wijanarko dan Ketua Badan Kehormatan, Kristina Yanuarti. (rsy/sit)

“AKD seperti komisi, Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Lumajang, sekarang sudah clear and clean. Itu artinya, kita harus bersiap dengan rapat paripurna lanjutan dengan agenda-agenda yang disiapkan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Oktafiyani, Jumat (11/10/2024) tadi.

Menyinggung proses pemilihan Ketua, Wakil Ketua, kata Okta, dilakukan dengan dua cara yakni musyawarah mufakat dan voting terbuka. “Semua anggota fraksi di masing-masing AKD memiliki hak untuk dipilih dan memilih menjadi Ketua, Wakil Ketua hingga Sekretaris,” tambahnya.

Dalam proses pemilihan, diungkapkan Okta, Fraksi PKB sebagai partai pemenang kedua di DPRD Kabupaten Lumajang, tidak mendapatkan jajaran Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris di AKD. Sedangkan untuk Bapemperda, Ketua Fraksi Demokrat dan Wakil dari Fraksi PDI-Perjuangan. Untuk Badan Kehormatan (BK) Ketua dari Fraksi Golkar dan Wakil masih kosong. Untuk Banggar dan Banmus Ex Officio dari Pimpinan DPRD Lumajang.

Rencana dari bagian persidangan yang disampaikan H Mahfud, Sekretaris Dewan, menyatakan bahwa setelah pengumuman AKD dilanjutkan dengan paripurna penetapan AKD. Sebelumnya, ada hal-hal yang belum clear atau tuntas pada rapat paripurna intern Rabu (09/10/2024) lalu, kemudian pada rapat paripurna pengumuman AKD dilaksanakan, Kamis (10/10/2024) kemarin. (adi/sit)

Susunan Komisi DPRD Kabupaten Lumajang:

1.Komisi A, Bidang Pemerintahan.

Koordinator, Oktafiani, Fraksi Gerindra.

Ketua, Reza Hadi Kurniawan, Fraksi Golkar.

Wakil Ketua, Zainal Abidin, Fraksi PDI-Perjuangan.

Sekretaris, Idris Marzuqi, Fraksi Demokrat.

Anggota

1. Amin, Fraksi Gerindra

2. Susilo Yuwan Permadi, Fraksi Gerindra

3. Ma’ruf Nidhomuddin, Fraksi PKB

4. Hospita Eka Sari, Fraksi PKB

5. Aris Firmansyah, Fraksi PKB

6. Mustainul Umam, Fraksi PDI-Perjuangan

7. Ida Wati, Fraksi PPP

8. Marsiani, Fraksi PPP

9. Eka Tri Oktavia, Fraksi Nasdem-PKS

Baca juga :

2.Komisi B, Bidang Pembangunan.

Koordinator, Eko Adis Prayoga, Fraksi PKB.

Ketua, Deddy Firmansyah, Fraksi Gerindra.

Wakil Ketua, Nur Hidayati, Fraksi NasDem-PKS.

Sekretaris, Hardi Kusumah, Fraksi PPP.

Anggota

1. Nur Fadilah, Fraksi Gerindra

2. Junaedi, Fraksi Gerindra

3. Sugianto, Fraksi PKB

4. Umi Kulsum, Fraksi PKB

5. Bukasan, Fraksi PDI-Perjuangan

6. Lancar Budi Utomo, Fraksi PDI-Perjuangan

7. Mohammad Yusuf Efendi Igsan, Fraksi Golkar

8. Sujiarti, Fraksi Demokrat

3.Komisi C, Bidang Keuangan.

Koordinator, Solikin, Fraksi PDI-Perjuangan.

Ketua, Zainal, Fraksi PPP

Wakil Ketua, Lia Agarista, Fraksi Demokrat.

Sekretaris, Usman Afandi, Fraksi NasDem-PKS.

Anggota

1. Gatot Sarworubedo, Fraksi Gerindra

2. Jumali, Fraksi Gerindra

3. Qumi Husnuniyati, Fraksi PKB

4. Mohammad Yusuf, Fraksi PKB

5. Deby Firmansyah, Fraksi PDI-Perjuangan

6. Anggota dari Fraksi PDI-Perjuangan

7. Mukhamad Rizal, Fraksi PPP

8. Muchamad Hafis Zamroji, Fraksi Golkar

4.Komisi D, Bidang Kesejahteraan Rakyat

Koordinator, Sudi, Fraksi PPP.

Ketua, Supratman, Fraksi PDI-Perjuangan.

Wakil Ketua, Dedi Marta, Fraksi Gerindra.

Sekretaris, Arif Wijayanto, Fraksi Nasdem-PKS.

Anggota

1. Busana, Fraksi Gerindra

2. Heri Nani Hariyati, Fraksi Gerindra

3. Abdul Rahman Saleh, Fraksi PKB

4. Abdul Halim, Fraksi PKB

5. Ratih Damayanti, Fraksi PDI-Perjuangan

6. Bambang Riyanto, Fraksi Golkar

7. Awaluddin Yusuf, Fraksi Demokrat

8. H. Yusuf Al Zaenuri, Fraksi Nasdem-PKS

9. Abu Rizal Abidin, Fraksi PPP

Rencana pengumuman AKD ini, nantinya juga bakal menandai dimulainya babak baru dalam kontrol tata kelola pemerintahan daerah. Di mana, anggota dewan diharapkan dapat segera menjalankan tugas dan fungsinya untuk memenuhi harapan masyarakat.

Dalam rapat yang dipastikan akan dihadiri oleh seluruh anggota dewan dan sejumlah pejabat pemerintahan setempat, semua susunan alat kelengkapan dewan yang mencakup komisi-komisi, badan anggaran, badan musyawarah serta badan legislasi daerah, ini akan umumkan dan disahkan secara resmi, Kamis (10/10/2024) besok.

Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Oktafiani, saat dikonfirmasi menyampaikan harapan besarnya kepada para anggota dewan agar dapat segera menjalankan amanat rakyat dengan efektif. Sehingga, beberapa agenda yang sudah disiapkan setelah AKD terbentuk, bisa segera digelar.

“Kami berharap seluruh alat kelengkapan yang telah terbentuk ini bisa segera berfungsi dan bekerja dengan penuh semangat. Karena bagaimana pun, ini demi memenuhi aspirasi masyarakat Lumajang yang telah memberikan kepercayaan kepada kita,” kata Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Rabu (09/10/2024) tadi.

Baca juga :

Keberadaan alat kelengkapan ini, ujarnya, menjadi elemen krusial dalam mendukung kinerja DPRD untuk menyusun dan mengawasi kebijakan pemerintah daerah. Dengan pembagian tugas yang jelas, para anggota dewan diharapkan dapat lebih fokus dalam menangani isu-isu strategis yang tengah dihadapi Kabupaten Lumajang. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan hingga kesejahteraan masyarakat.

Salah satu anggota dewan yang baru saja ditunjuk sebagai ketua salah satu komisi itu, menyatakan kesiapannya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. “Kami siap turun ke lapangan, mendengarkan aspirasi rakyat secara langsung dan memastikan bahwa segala kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan masyarakat,” ungkap Politisi Gerindra ini.

Dengan pengumuman seperti ini, lanjutnya, maka masyarakat Kabupaten Lumajang menaruh harapan besar kepada para wakil rakyat untuk segera bertindak nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Kini, tugas besar berada di pundak para anggota DPRD dan masyarakat menantikan hasil nyata dari kinerja mereka.

Semoga dengan terbentuknya alat kelengkapan ini, ujarnya, DPRD Kabupaten Lumajang dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Memperjuangkan kepentingan rakyat, dan mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik ke depan. (adi/sit)

“Pembentukan fraksi hingga menyusun tata tertib (Tatib) DPRD, akan mulai diagendakan. Ini penting untuk mengatur seluruh kegiatan dewan, termasuk kode etik,” kata Aris Wibawa.

Selanjutnya, Aris menambahkan, DPRD Lamongan juga akan membentuk alat-alat kelengkapan DPRD. Baik itu mulai Banggar (Badan Anggaran), Bamus (Badan Musyawarah), BK (Badan Kehormatan) dan  Komis-komisi yang ada di DPRD.

“Karena alat itu adalah roh-rohnya DRPD. Itu semua kita target,” ujarnya.

Baca juga :

Aris juga menjelaskan, bahwa target utama DPRD adalah memastikan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lamongan 2025 bisa berjalan lancar dan tepat waktu. Mengingat tenggat waktu yang mepet, DPRD akan bekerja secara efektif dan efisien.

“Kami optimistis bahwa pada Oktober mendatang, semua struktur DPRD sudah terbentuk dengan lengkap. Ini akan memungkinkan kita untuk segera fokus pada pembahasan APBD dan program kerja lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Aris menegaskan pentingnya sinergi antara Pemkab dan DPRD Lamongan. “Harmonisasi yang baik antara bupati dan DPRD selama lima tahun terakhir akan terus kita jaga. Tujuan akhir dari semua upaya ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan,” tambah Aris. (son/sit)