Dalam sambutannya, Bupati Rusdi menyampaikan kekagumannya terhadap inovasi yang telah dilakukan Perumda Pasar Jaya. Dirinya mengaku, tidak menyangka bahwa ada bagian dari pasar seperti rooftop, yang bisa disulap menjadi tempat olah raga yang dapat disewakan. Mulai dari lapangan bulu tangkis, futsal, hingga yang terbaru fasilitas padel.

“Saya terima kasih disambut pada pagi hari ini. Kata orang Jawa, itu kita mau ‘ngangsu kaweruh’. Kita belajar, kita sama-sama pemerintah, panjenengan pemerintahan tingkat provinsi, kita tingkat kabupaten. Dan ternyata dari yang disampaikan Pak Sumanto saja, sudah banyak ilham yang masuk ke kita. Kita tidak menyangka, di sini pasar bisa jadi tempat bulu tangkis yang bisa disewakan, kemudian tempat futsal, atau bahkan yang terbaru padel,” kata Mas Rusdi-sapaan Bupati Pasuruan.

Baca juga :

Salah satu fokus utama kunjungan ini, tambahnya, adalah memahami fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dimiliki Perumda Pasar Jaya sebagai perusahaan daerah. Saat ini, pasar-pasar di Kabupaten Pasuruan masih berada di bawah pengelolaan Diskoperindag dan belum bisa mandiri secara finansial. Setiap kebutuhan revitalisasi atau perbaikan, masih mengandalkan anggaran APBD.

“Tujuan kami ke sini, ya itu tadi. Kita sharing, kita belajar core business Perumda Pasar Jaya. Dalam artian, kalau perusahaan daerah itukan untuk keuangannya lebih fleksibel pengelolaannya. Jadi kalau di tempat kita ini, pasar masih dikelola Disperindag. Di pasar itu masih dikelola Disperindag, masih belum bisa mandiri lah,” jelasnya.

Mas Rusdi juga menyampaikan, potensi produk unggulan yang dimiliki Kabupaten Pasuruan. Diantaranya, berbagai jenis sayuran hingga susu sapi segar. Dimana, Pasuruan merupakan penghasil susu terbesar kedua di Jawa Timur serta telur dari sektor peternakan lokal.

Mas Rusdi berharap, kunjungan ini dapat membuka peluang kerja sama pemasaran produk-produk tersebut di Jakarta. “Nah ini kita belajar, salah satunya nanti kita sharing-sharing terkait fleksibilitas pengelolaan keuangan dari Perumda Pasar Jaya ataupun inovasi yang bisa diaplikasikan di tempat kita. Kalau syukur-syukur, nanti ada yang bisa dikerjasamakan. Produk-produk yang dari tempat kita, bisa dijual di Jakarta,” papar Bupati Pasuruan. (kom/puj/adv)

Menko Zulkifli berpesan kepada bupati dan wali kota, agar dapat melaksanakan pendampingan terhadap implementasi SPPG di wilayah masing-masing guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan program. Dirinya juga meminta, agar Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Daerah agar segera mendukung ketersediaan pangan, akses rantai pasok, keamanan dan mutu pangan, serta penanganan limbah kemasan.

Melalui perencanaan, tambahnya, pelaksanaan dan penyusunan laporan data yang terintegrasi terkait percepatan Program MBG di daerah. Menko Pangan juga menyebut, Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Daerah agar segera melaksanakan pendampingan dan memfasilitasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum optimal, termasuk dukungan teknis dan koordinasi dengan pihak terkait seperti percepatan Sertifikat Laik Higiene Sanitas (SLHS).

Baca juga :

”Pemerintah daerah meliputi camat, lurah, kepala desa bersama BGN melalui Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tingkat kecamatan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Pemberian MBG di Bulan Ramadan berupa makanan ringan yang aman, praktis dan tahan lama, serta tetap memenuhi kaidah gizi seimbang dan mekanisme distribusi MBG,” kata Menko Zulkifli dalam paparan dan tindak lanjut dari Rakor.

Seusai melaksanakan Rakor, Sekda Budiar berharap SPPG di Kabupaten Malang berjalan dengan lancar, serta yang sudah running agar tetap dijalankan. “Harapan ke depan, hasil-hasil peternakan, pertanian dan perikanan di Kabupaten Malang, bisa mencukupi kebutuhan SPPG di Kabupaten Malang. Di Kabupaten Malang ada 233 SPPG yang sudah terbangun dan yang berjalan (running) 183 SPPG,” jelas Sekda Budiar.

Sebagai informasi, SPPI memiliki peran sebagai ujung tombak operasional, pengawasan dan distribusi di SPPG. SPPI bertindak sebagai Kepala SPPG untuk memastikan keamanan, kualitas dan pemorsian makanan bergizi bagi anak sekolah, ibu hamil dan Balita. (pro/gie)

Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menegaskan skema tersebut menjadi opsi paling realistis mengingat adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di internal Dishub. “Tidak mungkin dikelola pemerintah sendiri. Ke depan harus dikerjasamakan dengan pihak ketiga,” ujar Jaya-sapaannya, Kamis (19/02/2026) tadi.

Langkah itu, sekaligus menjadi bagian dari strategi besar penataan parkir di koridor wisata Kayutangan yang selama puluhan tahun dipenuhi parkir tepi jalan. Meski nantinya dikelola swasta, Dishub memastikan tarif parkir tetap mengikuti ketentuan pemerintah daerah dan tidak serta-merta melonjak.

“Ada syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi. Tarifnya tetap,” tegasnya.

Baca juga :

Namun, rencana kerja sama tersebut belum bisa langsung direalisasikan. Saat ini, masih harus menuntaskan sejumlah tahapan administratif, termasuk appraisal aset dan penetapan skema kerja sama.

“Menuju ke sana ada tahapan yang harus dipenuhi, termasuk appraisal gedung sebelum dikerjasamakan,” katanya.

Skema pihak ketiga justru membuka peluang bagi juru parkir lama yang terdampak penertiban parkir di sisi jalan Kayutangan. Jika kerja sama berjalan, mereka berpotensi direkrut sebagai petugas resmi di gedung parkir.

“Yang terpenting adalah bisa mengurangi permasalahan parkir di sana,” imbuhnya. (rsy/sit)

Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menyebut bahwa program bantuan becak listrik dari pemerintah pusat merupakan langkah positif dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya bagi para tukang becak. Karenanya, Pemkot Malang harus segera menyiapkan regulasi dan tata kelola yang matang.

“Bantuan becak listrik kami apresiasi, karena ini bantuan dari Presiden dan tujuannya membantu mengentaskan kemiskinan. Tapi, agar seiring dengan perkembangan kota dan perencanaan pembangunan, penataannya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” ujar Trio, Sabtu (24/01/2026) tadi.

Menurutnya, tanpa pengaturan yang jelas, adanya becak listrik berpotensi menimbulkan dampak terhadap kepadatan lalu lintas. Apalagi, sebelumnya keberadaan becak konvensional sempat berkurang drastis di Kota Malang dan kini kembali muncul dengan teknologi baru.

“Kalau nanti jumlahnya bertambah, tentu akan berdampak pada lalu lintas. Karena itu, Pemkot harus menyiapkan skema penataan sejak awal, termasuk jalur operasional dan titik mangkalnya,” jelasnya.

Baca juga :

Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya peran Pemkot dalam aspek keselamatan. Menurut Trio, becak listrik memiliki karakter berbeda dengan becak konvensional, baik dari sisi kecepatan maupun suara kendaraan yang nyaris tidak terdengar.

“Pengemudinya perlu mendapatkan pelatihan berkala. Ini tugas pemerintah untuk melakukan pembinaan, agar tidak menimbulkan risiko kecelakaan di jalan,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Trio juga menyoroti kebutuhan infrastruktur pendukung yang harus disiapkan Pemkot Malang, terutama fasilitas pengisian daya baterai becak listrik. Dirinya menyebut, penyediaan stasiun pengisian dapat dilakukan melalui kerja sama dengan PLN atau pihak terkait lainnya.

“Pengemudi pasti berharap, ada fasilitas pengisian daya yang jelas. Pemerintah bisa memfasilitasi titik-titik pengisian, sekaligus perawatan kendaraannya,” tambahnya.

Lebih lanjut DPRD juga mendorong, agar Pemkot Malang untuk mengatur becak listrik berbasis zona atau klaster, terlebih jika jumlahnya terus bertambah hingga ratusan unit. Selain itu, pengaturan tarif juga dinilai penting, terutama jika becak listrik diarahkan sebagai bagian dari transportasi wisata.

“Kami berharap becak listrik bisa mendukung pariwisata Kota Malang, misalnya di kawasan Alun-alun. Tapi tarifnya harus diatur supaya tidak merugikan citra kota,” imbuh Trio. (rsy/sit)

Dalam Raker itu, Komisi A menyoroti berbagai isu strategis penyelenggaraan pemerintahan desa. Diantaranya, pelaksanaan Pilkades Antar Waktu (PAW), kekosongan perangkat desa, optimalisasi alokasi 20 persen Dana Desa (DD) untuk ketahanan pangan, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta kendala pencairan Dana Desa dan pengelolaan Dana Dusun.

Komisi A DPRD Lumajang juga menilai, bahwa kejelasan regulasi dan pendampingan teknis menjadi kunci. Itu karena, kebijakan desa berdampak nyata bagi masyarakat.

Baca juga :

Ketua Komisi A DPRD Lumajang, Reza Hadi Kurniawan, menegaskan bahwa kekosongan perangkat desa yang berlangsung lama berpotensi menghambat pelayanan publik. “Kami juga meminta DPMD bersikap tegas dan konsisten dalam menyikapi PAW kepala desa serta melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja penjabat kepala desa guna menjaga stabilitas pemerintahan desa selama masa transisi,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang, Dadang Arifin Prestiawan, menyampaikan bahwa DPMD terus berupaya meningkatkan pendampingan desa. “Pendampingan ini melalui koordinasi lintas OPD serta penyesuaian regulasi sesuai kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.

Melalui rapat kerja ini, Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang juga menegaskan komitmennya mendorong percepatan petunjuk teknis Dana Desa, ADD dan Dana Dusun demi optimalisasi pelayanan publik tahun 2026. (hms/adi/gie)

Kegiatan yang diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah, serta unsur TNI dan Polri, juga dihadiri pula Wakil Bupati, Yudha Adji Kusuma dan Kepala OPD. Melalui kebersamaan lintas sektor itu, tentunya menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan dan seluruh pemangku kepentingan, dalam membangun Lumajang yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga kokoh secara moral dan spiritual.

Dalam sambutannya, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, mengatakan bahwa Khotmil Quran akan menjadi agenda rutin bulanan yang dilaksanakan setiap Jumat Legi (kalender Jawa, red). Kegiatan ini, dirancang sebagai ruang ibadah bersama sekaligus sarana membangun kekuatan batin aparatur pemerintahan.

“Saya mengajak seluruh OPD, unsur TNI-Polri, serta instansi terkait untuk bersama-sama mengikuti Khotmil Quran ini secara rutin di Pendopo Kabupaten Lumajang setiap Jumat Legi,” kata Bunda Indah.

Baca juga :

Ditambahkannya, membangun daerah tidak hanya bertumpu pada program dan kebijakan, tetapi juga memerlukan keteguhan nilai, keikhlasan dan doa. Khotmil Quran sendiri menjadi ikhtiar spiritual, agar setiap langkah pembangunan selalu berada dalam koridor keberkahan dan kemaslahatan.

Bahkan lebih dari sekadar ritual keagamaan, kegiatan ini dinilai mampu mempererat kebersamaan antar aparat, menumbuhkan ketenangan batin, serta memperkuat etos kerja yang berlandaskan nilai-nilai luhur. Dengan spiritualitas yang terjaga, pelayanan publik diharapkan semakin humanis, jujur dan bertanggung jawab.

Bunda Indah juga menyampaikan harapannya, agar doa dan lantunan ayat suci Al-Quran yang dipanjatkan bersama dapat menjadi wasilah bagi Kabupaten Lumajang untuk terus diberi perlindungan, keamanan dan ketenteraman. “Semoga melalui Khotmil Quran ini, Lumajang senantiasa dilimpahi keberkahan, masyarakatnya hidup rukun dan sejahtera, serta daerah kita selalu dalam keadaan aman dan tenteram,” imbuhnya.

Melalui penguatan ikhtiar lahir dan batin secara seimbang, Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya membangun daerah dengan pendekatan menyeluruh, menggabungkan kinerja, kolaborasi dan nilai spiritual sebagai fondasi keberlanjutan. (kom/adi/gie)

Gelaran yang dihadiri Tim Koordinasi SPBE dan jajaran perangkat daerah, itu dibuka Bupati Lumajang, Indah Amperawati. Dalam sambutannya, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menegaskan bahwa SPBE bukan sekadar proyek teknologi informasi, melainkan fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan modern yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.

“SPBE bukan hanya program TIK, tetapi kebutuhan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui SPBE, kita menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” katanya.

Bunda Indah juga menjelaskan, bahwa kompleksitas birokrasi, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik, serta keterbatasan sumber daya menuntut pemerintah daerah bertransformasi secara digital. Pemerintahan digital, menurutnya, menjadi keniscayaan agar pemerintah mampu bekerja lebih cepat, tepat, dan berbasis data, sekaligus memperkuat kepercayaan publik.

Transformasi digital melalui SPBE juga ditempatkan sebagai bagian integral dari agenda reformasi birokrasi daerah. Dengan SPBE, proses kerja pemerintahan diarahkan menjadi lebih sederhana, terintegrasi antar perangkat daerah, dan fokus pada hasil serta manfaat nyata bagi masyarakat.

“Arsitektur dan peta rencana SPBE ini menjadi panduan utama agar pengembangan sistem pemerintahan digital di Lumajang berjalan terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan,” jelas Bunda Indah.

Baca juga :

Dirinya juga menambahkan, implementasi SPBE memiliki peran strategis dalam optimalisasi layanan publik sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Digitalisasi proses birokrasi, termasuk pengelolaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan mampu menciptakan layanan yang lebih efisien, transparan dan mudah diakses masyarakat.

Namun demikian, Bunda Indah menekankan bahwa keberhasilan SPBE tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kominfo. Seluruh perangkat daerah dituntut memiliki komitmen yang sama agar transformasi digital berjalan optimal.

“Tanpa keterlibatan aktif dan komitmen seluruh OPD, tujuan besar pemerintahan digital tidak akan tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menegaskan bahwa SPBE membutuhkan konsistensi dan komitmen lintas perangkat daerah. Arsitektur dan peta rencana SPBE menjadi acuan bersama agar seluruh OPD bergerak dalam satu arah dan saling terintegrasi.

“SPBE tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan. Kami akan mengawal implementasinya agar benar-benar menjadi bagian dari proses kerja sehari-hari di setiap perangkat daerah,” tegasnya.

Agus Triyono juga menekankan, pentingnya perubahan budaya kerja aparatur dalam mendukung keberhasilan SPBE. Transformasi digital, menurutnya, tidak hanya soal sistem dan aplikasi, tetapi juga perubahan pola pikir ASN agar lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dengan terselenggaranya presentasi akhir tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang optimistis sinergi antar perangkat daerah semakin kuat. Implementasi SPBE diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang modern, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjadi fondasi pembangunan daerah di era digital. (kom/adi/sit)

Diketahui, bahwa RDF merupakan bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari olahan sampah non organik seperti sampah plastik. Melalui proses pencacahan, pengeringan dan pemadatan, sampah yang tadinya tidak bernilai diubah menjadi sumber energi baru yang ramah lingkungan.

“Ada sampah plastik yang bernilai ekonomis dan tidak. Yang tidak ini biasanya menjadi limbah. Limbah inilah yang kemudian diubah menjadi RDF di TPS 3R Banyuwangi. Limbah sampah plastik yang merupakan sisa pengolahan sampah berhasil diubah menjadi RDF yang bernilai ekonomis,” kata Bupati Ipuk, Kamis (06/11/2025) tadi.

Bupati Ipuk juga terus mendorong pengolahan sampah di Banyuwangi, dengan memperbanyak pendirian TPS 3R. Kebijakan ini, dilakukan sebagai bagian dari pembangunan yang ramah lingkungan.

Saat ini, terdapat 26 TPS 3R di Banyuwangi. Bahkan, salah satu TPS 3R yakni TPS 3R Tembokrejo di Kecamatan Muncar, telah berhasil mendapatkan Plakat Adipura sebagai TPS 3R Terbaik Nasional dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Baca juga :

“Ini merupakan bentuk nyata penerapan prinsip ekonomi sirkular. Dimana limbah tidak lagi dibuang, tetapi diolah kembali menjadi produk bernilai guna. Langkah ini juga akan mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA),” imbuhnya.

Saat ini, TPS 3R yang telah sukses mengolah limbah sampah plastik menjadi RDF, yakni TPS 3R Balak di Kecamatan Songgon dan TPS 3R Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar. Total, RDF yang telah diproduksi dan dikirim ke industri oleh 2 TPS 3R tersebut sebanyak 60 ton.

“Kami telah bekerja sama untuk bisa menyerap hasil RDF dari semua TPS 3R di Banyuwangi. Ini akan menciptakan sistem yang berkelanjutan dan mendorong TPS 3R untuk terus berproduksi,” kata Bupati Ipuk.

Ditambahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dwi Handayani, total RDF yang dihasilkan Banyuwangi sebanyak 60 ton. Rinciannya, TPS 3R Balak Kecamatan Songgon 20 ton RDF, sedangkan TPS 3R Tembokrejo, Muncar sebanyak 40 ton.

Sementara untuk industri yang menjadi tujuan pengiriman RDF dari Banyuwangi, adalah PT Solusi Bangun Indonesia (SBI), perusahaan semen yang dikenal mengembangkan konsep co-processing yakni pemanfaatan limbah sebagai bahan bakar pengganti batu bara di proses produksi semen.

“Kami kirim ke SBI pada Oktober 2025 lalu,” jelasnya.

Yani-sapaan Kepala DLH melanjutkan, bahwa sampah RDF yang dikirim Banyuwangi telah memenuhi sejumlah kriteria yang ditentukan. Diantaranya, kandungan nilai kalor, ukuran dan bentuk, kandungan air, sulfur dan klorin. (kom/bwi/gie)

Ketua DPRD Oktafiani menilai, pelantikan tersebut menjadi upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas. “ASN harus menjadi pelayan masyarakat yang tulus, cepat dan berorientasi hasil,” tegasnya.

Baca juga :

Melalui momentum yang dilakukan itu, Pemkab Lumajang berkomitmen mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel dan semakin dekat dengan rakyat. Bahkan, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat memimpin kegiatan itu menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah publik yang harus dijalankan dengan keikhlasan dan tanggung jawab, bukan sekadar simbol status.

“ASN harus benar-benar hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang. (adi/gie)