Batik Lumajang keluar dari ruang kaca dan memasuki ruang semesta, bersanding dengan langit biru dan laut lepas dalam pertunjukan busana yang tak biasa. Namun lebih dari sekadar pertunjukan, peristiwa ini adalah pernyataan budaya yang kuat.

“Kami ingin membawa batik keluar dari sangkarnya. Batik Lumajang terinspirasi dari alam dan kehidupan masyarakat. Maka sudah selayaknya tampil kembali ke pangkuan alam, bukan sekadar terpajang di ruang formal,” kata Bupati Lumajang, Indah Amperawati.

Itulah esensi yang ingin disampaikan Pemerintah Kabupaten Lumajang, bahwa budaya lokal tidak boleh hanya jadi ornamen simbolik. Tetapi harus dihidupkan, diberi panggung dan menjadi bagian dari strategi besar pariwisata dan ekonomi kreatif.

Baca juga :

Batik khas Lumajang yang diperagakan diantaranya, Batik Pisang Agung yang merupakan simbol hasil bumi unggulan, Batik Pasir yang terinspirasi dari butiran pantai selatan dan Batik Jaran Kencak, mencerminkan tarian tradisional yang gagah dan energik. “Kain-kain itu mengepak seperti layar perahu diterpa angin laut, seolah-olah mereka berbisik. Kami bukan hanya motif, kami adalah cerita,” terang Bunda Indah.

Salah seorang wisatawan asal Malang, Naura, tampak antusias melihat pertunjukan yang menjadi bagian dari Festival Segoro Topeng Kaliwungu ini. Dimana pertunjukan batik ini memang bertujuan memadukan kekuatan budaya dan alam Lumajang sebagai destinasi wisata unggulan.

“Kalau biasanya lihat batik di ruang pamer, ini beda banget. Rasanya seperti batiknya hidup, bercerita sesuatu,” kata Naura.

Bagi Lumajang, ini bukan akhir, tapi titik mula dari cara baru mempromosikan budaya tidak lagi hanya lewat brosur atau pameran tertutup, tetapi melalui pengalaman langsung yang menggugah rasa. Batik Lumajang telah menemukan tempatnya kembali di alam yang melahirkannya, di hati orang-orang yang menyaksikannya dan dinarasi masa depan Lumajang sebagai kabupaten yang tidak hanya kaya akan motif, tetapi juga visi. (kom/adi/gie)

Pria yang kerap disapa Made, menjelaskan bahwa saat ini rekomendasi tersebut sedang dalam tahap finalisasi. Sebab pada hari ini atau Kamis (08/08/2024), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Timur sudah harus mengirimkan nama-nama Cawalkot pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-Perjuangan.

“Artinya, perhari ini DPD PDI-Perjuangan Jawa Timur sudah harus mengirimkan nama-nama Bupati atau Wali Kota di masing-masing daerah, untuk mendapatkan rekomendasi itu,” kata Made, Kamis (08/08/2024) tadi.

Dirinya berharap, nantinya rekomendasi tersebut dapat segera turun ke masing-masing daerah sebelum 15 Agustus 2024 mendatang. Apalagi, dalam hal ini survei terkait dengan Cakada PDI-Perjuangan Kota Malang juga sudah dilakukan dan hasil penilaiannya pun tidak berbeda jauh.

Baca juga :

“Nama-nama itu sudah kita sodorkan, baik nama di internal maupun eksternal. Selanjutnya itu wewenang dari DPP PDI-Perjuangan dan kita tunggu saja akan ada kejutan apa lagi di Kota Malang ini,” kata Made.

Lebih lanjut, Made juga mengatakan jika setelah dilakukan rekomendasi untuk Cakada Bupati dan Wali Kota tersebut, nantinya akan dilanjutkan dengan rekomendasi untuk Cakada Gubernur dan Wakil Gubernur. “Timelinennya memang begitu,” tambah Made.

Diakhir, Made menambahkan bahwa proses tersebut merupakan bagian dari komitmen PDI-Perjuangan untuk memastikan calon-calon terbaik dapat memimpin di masing-masing daerah. Apapun keputusan dari DPP PDI-Perjuangan, maka Made akan mendukung sepenuhnya.

“Kami yakin DPP PDI-Perjuangan nantinya akan memberikan rekomendasi pada calon yang tepat untuk memimpin Kota Malang ke depan,” imbuh Made. (rsy/sit)

“Alhamdulillah, presentase penduduk miskin turun dari 8,93 persen menjadi 8,65 persen atau ada sekitar 2,77 ribu  jiwa yang keluar dari angka kemiskinan,” kata Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, Jumat (26/07/2024) tadi.

Selama periode Maret 2023 hingga Maret 2024, ujarnya, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lumajang berkurang sebanyak 2,77 ribu jiwa. Angka itu adalah dari 93,82 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 91,05 ribu jiwa pada Maret 2024 atau mengalami penurunan sebesar 2,95 persen.

“Kalau dibanding daerah Sekarkijang, kita termasuk yang terbaik (dalam menurunkan persentase penduduk miskin, red),” ungkapnya.

Baca juga :

Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Lumajang dalam rentang waktu satu tahun tersebut menurun sebesar 0,28 poin, dari 8,93 persen pada Maret 2023 menjadi 8,65 persen pada Maret 2024. “Kami bersyukur, mudah-mudahan tahun depan kita tambah turun angka kemiskinannya. Mudah-mudahan ini semua menambah semangat teman-teman perangkat daerah untuk berbuat lebih banyak lagi,” ujarnya.

Bunda Yuyun-sapaannya, mengatakan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Mulai dari program pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses terhadap pelayanan hingga pengembangan sektor ekonomi produktif serta berbagai upaya pengendalian inflasi daerah oleh TPID Lumajang.

“Membuat angka kemiskinan turun banyak yang mempengaruhinya dan salah satunya kita bisa memberikan ketersediaan pangan lebih terjangkau, menekan dan mengendalikan inflasi juga mempengaruhi,” terangnya.

BPS mencatat, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Lumajang Maret 2024 sebesar 1,23 mengalami penurunan sebesar 0,07 poin dibandingkan Maret 2023. Dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Lumajang Maret 2024 sebesar 0,26, mengalami penurunan sebesar 0,04 poin dibandingkan Maret 2023.

Menurunnya angka kemiskinan yang diikuti oleh penurunan Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan menunjukkan keberhasilan program-program Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan perbaikan kesejahteraan sosial, serta keberhasilan dalam upaya memperluas lapangan usaha. (kom/adi/sit)

Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Danang Yudanto, mengatakan bahwa aksi tersangka dilakukan karena merasa cemburu setelah mendapati ponsel korban yang berisi chat dari seorang pria, yang diduga mantan pacar atau teman lama korban. “Pelaku dan korban menikah pada Desember 2023. Sebelum kejadian, pelaku mengecek HP korban hingga mendapati ada WA yang diindikasi mantan pacar korban. Pelaku yang cemburu, kemudian bertanya siapa yang WA. Sementara pelaku yang saat itu emosi, langsung memukul paha korban dan mengambil sapu dari dapur untuk memukul berkali-kali ke arah kaki dan tangan korban,” ujarnya.

Baca juga :

Ditambahkannya, saat itu tersangka semakin emosi, karena diduga istrinya sudah pernah keluar dengan mantan pacarnya. “Tersangka mengambil celurit dan digunakan menganiaya istrinya. Selain memukul dengan sarung celurit, tersangka juga membacokan celuritnya,” ujarnya.

Akibat dari kejadian itu, lanjutnya, korban mengalami sejumlah luka. Diantaranya luka memar pada paha kanan dan paha kiri, luka bacok pada kaki kanan bagian tulang kering, luka bacok kaki kiri bagian tulang kering, luka bacok pada jari tangan kanan, luka bacok pada pergelangan tangan kiri. Selain itu, luka memar pada lengan kanan akibat sabitan sarung celurit dan luka memar pada lengan kiri akibat sabetan sarung celurit.

“Hingga hari ini korban masih dalam perawatan di RSSA Malang,” jelasnya.

Atas perbuatan MRR, maka dikenakan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan atau Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. “Ancaman 10 tahun penjara,” tegasnya. (gie)

Ketua Apel Kota Batu, Wiweko, mengatakan bahwa sebenarnya sudah menjadi harapan sejak awal, dibutuhkan seorang pendampingan dalam penggunaan anggaran tambahan 2 persen dari ADD. Namun, selama ini Pemkot Batu atau melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tidak pernah ada koordinasi sama sekali.

“Kami dari Pemdes, inikan masih awam dalam mengelola sampah. Paling tidak, kalau ada pendampingan dari DLH, maka ini akan lebih sempurna. Sehingga, dalam pemanfaatan tidak terjadi kesalahan,” katanya, Jumat (29/12/2023) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, ketika ada pendampingan dalam pemanfaatan, maka apa yang akan dilakukan bisa tepat sasaran. Apalagi, anggaran yang diterima masing-masing desa, tentunya tidak sama.

“Pendampingan juga dibutuhkan untuk pembelian alat atau mesin pengolahan sampah. Inikan yang paham DLH, makanya supaya tidak ada kekeliruan, butuh pendampingan,” urainya.

Untuk itu, Wiweko menegaskan, pihak Apel berinisiatif berkirim surat ke Kejaksaan Negeri Batu, untuk minta pendampingan. “Kami akhirnya secara mandiri minta pendampingan ke Kejaksaan Negeri Batu, untuk penggunaan anggaran tambahan 2 persen dari ADD. Karena dari Pemkot Batu, memang tidak ada. Harapan kami, supaya kejaksaan mengetahui bahwa setiap kebutuhan desa tidak sama. Lalu, dalam penggunaan anggaran tambahan ini, tidak keluar dari regulasi yang menimbulkan indikasi lain berkaitan dengan hukum. Makanya, pengawasan dari pendampingan ini sangat kami butuhkan,” jelasnya. (put/sit)

Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu, Chliman Suadi, mengatakan bahwa ada 12 unit mobil Kawanku yang diusulkan perubahan bentuk. Tujuannya, untuk sarana wisatawan di Kota Batu.

“Memang Kawanku segera beroperasi di Kota Batu. Tetapi, itu harus melalui tahapan. Dari 12 unit itu, yang sudah keluar izinnya 5 unit,” terangnya, di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Senin (09/10/2023) tadi.

Dari lima unit Kawanku yang sudah keluar izinnya itu, ujarnya, sudah dilakukan uji fisik. Dan, tahapan yang harus dilalui lagi dari bendera menjadi naungan usaha untuk beroperasi harus izin lagi ke Online Single Submission (OSS).

Baca juga :

“Prosesnya memang masih panjang, jika mau dioperasikan. Meskipun, sudah keluar izinnya dari Kementerian Perhubungan harus verifikasi terlebih dahulu,” tambahnya.

Chilman menambahkan, sebenarnya mobil Kawanku adalah langkah mandiri dari sopir angkutan kota. Dimana, untuk pengadaan tidak menggunakan anggaran APBD. “Di sini, Dinas Perhubungan membantu perizinannya. Dan, tujuh unit lain Kawanku yang belum keluar izinnya bisa jadi ada kekurangan yang belum terpenuhi. Tentunya, karena ini bertujuan untuk meningkatkan pariwisata di Kota Batu, kami berharap, semua berhasil keluar izinnya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Organda Kota Batu, Heri Junaedi, optimis bahwa izin operasional dari 12 unit Kawanku bakal terbit semua. Sehingga, hanya butuh waktu sedikit untuk mengoperasikannya. “Kami sebelumnya terkendala surat izin operasional, jadi tidak bisa beroperasi. Jadi, sekarang tinggal butuh waktu sedikit saja kami bisa beroperasi,” tegasnya. (put/gie)

Namun sayangnya, musim panen yang telah tiba ini, masih terkendala Harga Pokok Produksi (HPP) tembakau. Akibatnya, banyak gudang tembakau di Kabupaten Probolinggo, masih belum buka atau belum memulai pembelian tembakau para petani.

Seorang petani tembakau asal Desa Sambirampak Kidul, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, Lukmanul Hakim, mengatakan bahwa dirinya telah menanam tembakau sejak awal Mei beberapa waktu lalu. Hingga sekarang, pihaknya sudah empat kali panen tanaman tembakau, sementara gudang penerimaan masih tutup.

“Sekarang sudah masa panen, tapi gudang di sini belum buka,” ujarnya.

Baca juga :

Karena belum buka, ujarnya, tembakau hasil panen para petani akhirnya dijual kepada beberapa tengkulak. Karena, para tengkulak mencari tembakau ke pedesaan dan kemudian dipasok ke gudang luar Kabupaten Probolinggo. Seperti wilayah Kota Malang dan Madura.

“Alhamdulillah, ada terus yang beli tembakau. Meskipun, tembakaunya dijual ke Malang dan Madura,” katanya.

Sementara itu, Kabid Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo, Mahdinsareza, mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih berfokus kepada Harga Pokok Produksi (HPP) tembakau di kalangan petani. Kemudian, hasilnya akan disampaikan kepada pihak gudang agar harga beli tembakau tidak berada di bawah HPP.

“Tembakau inikan hulunya adalah pertanian. Jadi, kami kerja sama dengan Dinas Pertanian dalam mengumpulkan informasi harga ini. Tentu setelah gudang buka nanti, harganya tidak merugikan petani,” terangnya. (nun/pix/sit)