Penetapan penyalurannya BLT DD itu, bukan hanya untuk satu dua bulan saja. Namun, langsung 12 bulan atau setahun. Nantinya, dalam setiap bulan masyarakat yang berhak menerima bantuan itu akan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 300 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Batu, MD Furqon, menyampaikan jika semisal pandemi ini telah usai pada bulan Maret. Program BLT itu masih akan terus berlanjut, hingga akhir tahun 2021 mendatang.

“Bahkan instruksi itu disampaikan langsung oleh pihak kementrian. Yang ditujukan kepada setiap Kepala Desa dan Camat seluruh Indonesia. Disampaikan secara tertulis melalui surat,” terang Furqon, Kamis (21/01) tadi.

Kebijakan penyaluran BLT DD ini tetap disalurkan karena Pandemi Covid-19 masih belum berakhir. Bahkan peraturan itu telah tertuang dalam Permendes Nomor 13 Tahun 2020. Oleh sebab itu, pihak (DP3APPKB) Kota Batu telah mendorong, agar Pemdes segera melakukan pendataan warga.

“Pendataan dilakukan langsung pihak Desa dengan dibantu Babinsa, Babinkamtibmas serta RT dan RW,” urainya.

Dari hasil pendataan tersebut, nantinya tiap-tiap desa melaksanakan Musdes dan memaparkan warga yang mendapat BLT DD. Dan mekanisme penyaluran menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.

“Mekanisme sudah ada petunjuk pelaksanaan, dan prosentase penggunaan anggaran juga sudah ada. Misalkan Desa yang menerima DD dibawah Rp 800 juta maka alokasinya mencapai 25 persen, sedangkan untuk Desa yang menerima Rp 800 juta – Rp 1,2 miliar alokasinya 30 persen dan jika Desa yang menerima Rp 1,2 miliar keatas alokasinya mencapai 35 persen,” paparnya.

Pihaknya juga mengungkapkan, jika saat ini penyusunan APBDes 2021 hampir selesai disusun oleh seluruh desa di Kota Batu. Setelah itu, bisa diserahkan dan tinggal menunggu anggaran turun. Sehingga BLT DD bisa segera dicairkan.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, ketika terdapat tambahan data penerima BLT DD. Sementara itu, anggaran yang telah ditetapkan dalam aturan tak mencukupi. Maka pemerintah desa bisa bersurat kepada Wali Kota untuk penambahan jumlah calon penerima BLT DD.

“Misalnya jika alokasi DD hanya Rp 200 juta. Akan tetapi kebutuhannya lebih dari itu. Maka pemdes bisa bersurat untuk penambahan jumlah penerima BLT DD,” paparnya.

Ketua Asosiasi Petinggi dan Lurah (APEL) Kota Batu yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Oro-oro Ombo, Wiweko, secara terpisah menjelaskan mengenai BLT DD sedang mempersiapkan pendataan bagi seluruh penerima. Setelah itu akan dilaksanakan Musdes khusus untuk nama-nama calon penerima.

“Musdes itu rencananya akan kami lakukan pada pekan depan. Dengan harapan bisa segera dilakukan pencairan,” katanya.

Sementara itu, untuk Desa Oro-Oro Ombo sendiri, alokasi untuk BLT DD mencapai 35 persen. Ini karena DD yang didapat oleh Desa Oro-Oro Ombo sekitar Rp 1,9 miliar. Artinya alokasi DD untuk warga mendapat BLT sekitar Rp 700 juta.

Sedangkan, untuk desa Mojorejo yang menerima DD sekitar Rp 1,1 miliar. Maka alokasi untuk BLT DD mencapai 30 persen. Yang artinya alokasi DD untuk warga akan mendapat BLT sekitar Rp 330 juta. (bir/sit)

Tak hanya itu, Agus juga membeberkan, dari total 731 KPM yang telah graduasi mandiri tersebut, terdiri dari 144 KPM yang dinyatakan sudah mampu dan sebanyak 435 KPM telah mandri dan 152 KPM menyatakan mandiri sejahtera.

“Menurut data, Itu yang lepas karena graduasi mandiri. Sementara yang mendapat bantuan PKH tahap 1, pada tahun 2020 ini sebanyak 49.632 KPM,” kata Agus Setiawan pada awak media.

Selain itu, Agus mengungkapkan, bagi KPM PKH yang telah graduasi mandiri juga mendapatkan piagam penghargaan, sebagai bentuk apresiasi. Seperti piagam penghargaan yang diterima oleh 35 KPM PKH di Kecamatan Turi yang dinyatakan graduasi mandiri dalam acara Gebyar PKH kemarin, Minggu (16/2/2020).

“Graduasi mandiri tersebut sebagai bentuk keikhlasan KPM PKH yang sudah merasa dirinya mampu, baik dari segi finansial maupun keterampilan dalam berwirausaha, secara sukarela mengundurkan diri dari kepesertaan PKH,” ujarnya menegaskan.

Lebih lanjut ditegaskan Sekretaris Dinas Sosial Lamongan, Bambang Purnomo, kepada KPM yang sudah mampu untuk dapat mengikuti KPM yang sudah graduasi atau mundur dari PKH, sehingga warga prasejahtera lainnya dapat giliran merasakan bantuan PKH.

“Yang jelas dengan graduasi ini harus sesuai dengan aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan seyogyanya program graduasi ini bisa ditiru oleh KPM di Kecamatan yang lain di Kabupaten Lamongan,” tuturnya menandaskan. (aju/zen/yan)

Pendistribusian beras langsung diserahkan di masing-masing keluarahan 5 kecamatan di Kota Malang. Pendistribusian beras dilakukan secara bertahap yang sudah ditentukan bertahap sesuai jadwal.

Menurut keterangan Purnomo, Lurah Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang bahwa pendistribusian RASDA ini sudah dilakukan di kantor Kelueahan Jatimulyo pada Jumat (11/10/2019) pagi. Di kelurahan Jatimulyo, sebanyak 178 KPM mendapat Rasda.

“Jumlah penerima Rasda dari Tahun 2018 hingga Tahun 2019, jumlahnya masih sama yakni 178 KPM. Kalau di Jatimulyo sendiri pada Jumat pagi kemarin. Kami berharap dengan adanya bantuan Rasda ini nisa dimanfaatkan secara maksimal, membantu orang-orang yang benar membutuhkan,” ujar Purnomo.

Dia berharap warga nya bisa semakin mandiri sehingga jumlah KPM bisa berkurang. ” Rasda sangat membantu warga yang benar-benar membutuhkan. Namun kami tetap berharap warga semakin mandiri dan sejahtera. Dengan kemandirian ini, jumlah KPM bisa berkurang,” ujar Purnomo saat bertemu Memontum. Com. (gie/yan)

“Ajenge kulo cuci, kok bolong, terus dipecah wonten set e (belatung.red), akhire kulo bucal, Ujar Indah (37) warga dusun gedong ,saat ditemui wartawan dirumahnya, Selasa (20/11/2018).

Indah menjelaskan, dari Program tersebut ia mendapatkan 7 kg beras dan 1 kg telur. Dari telur yang berjumlah 15 butir itu satu busuk namun yang lainnya bagus, dan itu ia nilai wajar. Ia hanya berharap kedepan para KPM tidak lagi mengalami hal seperti itu

“Wajarlah mas, cuma satu, tapi lek saget mboten terulang, lintune sae, niki wau kulo masak ngge sae,” pungkasnya.

Sementara itu, ditempat lain penyaluran BPNT di dusun gedang, Desa Jatigedong, juga tengah digelar. Uniknya, penyaluran BPNT tersebut tidak dilakukan disalah satu toko agen E -Warung sesuai dengan ketentuan pedoman penyaluran BPNT 2018, melainkan di lumbung pangan dusun Gedang Desa Jatigedong Ploso.

Menanggapi hal tersebut sekertaris desa Jati gedong, saat ditemui dilapangan megatakan, hal ini terpaksa dilakukan dilumbung pangan karena agen yang ditunjuk mengundurkan diri , sedangkan agen yang ditunjuk desa tidak siap karena agen belum memiliki mesin electronic data capture (EDC)

Plt Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lamongan, Nur Salim mengatakan untuk memperlancar program BPNT ini, berbagai persiapan telah dilakukan, salah satunya dengan mempersiapkan E-Warong yang merupakan tempat pembelanjaan bantuan sosial tersebut. “E-Warong sudah ada 80 persen,” ucapnya, Rabu (26/9/2018).

Dalam program BPNT, Nur Salim menerangkan KPM sebelumnya akan menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan besaran Rp 110 ribu yang langsung disalurkan ke rekening penerima manfaat. “Dengan KKS itu para penerima manfaat bisa membelanjakan ke semua E-Warong yang ada di Kabupaten Lamongan, tidak harus yang ada di desanya,” terangnya.

Tak hana itu, Nur Salim menjelasankan dengan KKS itu, para KPM dapat memanfaatkan bantuannya dalam bentuk beras dan telur. “Selain beras dan telur tidak bisa, ditarik tunai pun juga tidak bisa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nur Salim menyebut dengan program BPNT ini juga mempermudah KPM dalam menerima bantuan, KPM juga bisa menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhannya, tidak hanya sebatas beras saja tapi juga bisa dibelanjakan untuk membeli telur dan bisa dibelanjakan kapan saja.

“Jadi penerima manfaat bisa membelanjakan kapan saja, jika memang cuma butuh beras boleh beli beras saja atau telur saja, terserah penerima manfaat, dan jika memang ada saldo sisa dari bulan sebelumnya, bisa diakumulasi saldonya untuk bulan selanjutnya, saldo tidak akan hangus tapi setiap bulan harus tetap ada transaksi,” pungkas Nur Salim yang menyebutkan pagu KPM di kabupaten Lamongan ada sebanyak 100567 KPM. (ifa/zen/yan)