Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Husnul Muarif, mengatakan bahwa temuan tersebut muncul setelah dilakukan pengecekan lapangan di lima kecamatan dengan sampling sembilan kelurahan. “Secara umum, hasilnya baik. Namun, pada pilar pertama masih ditemukan satu keluarga yang belum ODF. Ini langsung menjadi rekomendasi tindak lanjut jangka pendek,” ujar Husnul, Jumat (24/04/2026) tadi.

Husnul menjelaskan, keluarga tersebut sebenarnya telah memiliki kloset, namun belum dilengkapi septic tank. Sehingga, limbah belum dikelola secara aman. Temuan itu, berada di Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen.

“Sehingga kami dari Dinkes Kota Malang segera melakukan penguatan intervensi agar standar sanitasi dapat terpenuhi dalam waktu dekat,” tambahnya.

Selain pilar pertama, evaluasi terhadap empat pilar STBM lainnya menunjukkan capaian relatif baik di seluruh wilayah sampel. Pada pilar kedua, yakni kebiasaan cuci tangan pakai sabun, hampir seluruh kelurahan dinilai telah menerapkan praktik tersebut. Meski demikian, Dinkes masih menekankan edukasi terkait waktu dan teknik mencuci tangan yang benar.

Baca juga :

“Untuk pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, kualitas air dinilai memenuhi standar kesehatan karena didukung suplai air dari Perumda Air Minum Tugu Tirta yang telah lolos uji mikrobiologi,” jelasnya.

Sementara pada pengamanan sampah rumah tangga, tim verifikasi merekomendasikan penguatan pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga, khususnya pemisahan sampah organik dan anorganik. Adapun pada pilar kelima, pengelolaan limbah cair rumah tangga, masyarakat didorong tidak langsung membuang air bekas cucian maupun mandi ke lingkungan tanpa proses pengolahan sederhana.

“Hampir semua kelurahan sudah memenuhi indikator STBM. Tinggal penguatan perilaku dan beberapa perbaikan teknis,” tuturnya.

Hasil verifikasi tersebut kemudian dibahas dalam pleno untuk memastikan seluruh rekomendasi ditindaklanjuti melalui program jangka pendek, menengah dan panjang. Menurutnya, penerapan STBM bukan sekadar program sanitasi, melainkan perubahan perilaku masyarakat. Tanpa sanitasi yang baik, risiko penyakit berbasis lingkungan dapat meningkat akibat pencemaran air maupun lingkungan sekitar.

“Kalau sanitasi tidak dijaga, dampaknya langsung ke kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Dalam momen hangat itu, turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Malang, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Muspika hingga Ketua dan Pengurus MKKS SMP Negeri Kabupaten Malang. “Kepala sekolah harus mampu menjadi role model. Ketika pemimpin disiplin, maka guru akan mengikuti. Ketika pemimpin menunjukkan akhlak yang baik, maka siswa pun akan meneladani. Sebaliknya, jika kepribadian pemimpin lemah, akan sulit membangun budaya sekolah yang positif,” kata Wabup Lathifah.

Dalam pelaksanaan halal bihalal itu, Wabup Lathifah menambahkan agar tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan saling bermaaf-maafan. Namun, juga sebagai sarana muhasabah diri serta refleksi dalam menjalankan amanah, khususnya sebagai pemimpin di lingkungan pendidikan.

Baca juga :

“Halal bihalal ini hendaknya kita maknai lebih dalam. Bukan sekadar tradisi, tetapi juga sebagai momentum untuk mengevaluasi diri, sejauh mana telah menjalankan tanggung jawab sebagai kepala sekolah dalam membentuk generasi yang unggul dan berkarakter,” ujarnya.

Disampaikan Wabup Malang, tema ‘Peningkatan Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Sosial Kepala Sekolah untuk Mewujudkan Pendidikan Bermutu Malang Makmur’, ini memiliki makna yang sangat penting dalam pembangunan dunia pendidikan. “Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, sarana prasarana, maupun kemajuan teknologi, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas pribadi dan kemampuan sosial seorang kepala sekolah sebagai pemimpin,” tambahnya.

Wabup Lathifah juga menegaskan, bahwa esensi utama pendidikan adalah pembentukan karakter. Sehingga, kepala sekolah harus menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berintegritas dan berkarakter.

“Pendidikan sejatinya adalah tentang membentuk karakter. Oleh karena itu, kepala sekolah harus hadir sebagai pemimpin yang mampu memberi teladan dan menginspirasi, demi terwujudnya pendidikan yang bermutu menuju Malang Makmur,” paparnya. (pro/gie)

Dalam acara yang bertemakan ‘Transformasi Teknologi dalam Spirit Berkemajuan, Menyambut Ekosistem Dakwah Digital yang Mencerahkan’, Mas Rusdi-sapaan Bupati Pasuruan, itu menyampaikan terima kasih kepada Muhammadiyah yang selalu mensupport pemerintah daerah. Utamanya, dalam menjaga kondusivitas masyarakat serta kegotong royongan dalam hal apapun.

“Saya berterima kasih, khususnya kepada Muhammadiyah, yang selama ini mensupport kami, menjaga keamanan, ketertiban, kebersamaan dan kegotong royongan masyarakat Kabupaten Pasuruan,” kata Mas Rudi.

Baca juga :

Tidak hanya berterima kasih, Bupati Pasuruan juga meminta maaf, jika dukungan yang diberikan Pemkab Pasuruan untuk Muhammadiyah belum maksimal. Dirinya pun memohon doa, agar efisiensi anggaran dari pusat, termasuk dana transfer ke daerah tidak lagi dikurangi secara signifikan. Sehingga, pemerintah daerah memiliki keleluasaan serta rencana untuk mensupport banyak pihak, salah satunya Muhammadiyah.

“Kami memohon maaf, bilamana dukungan dari Pemkab Pasuruan belum maksimal untuk tahun ini. Semoga tahun depan, dana transfer ke daerah sudah normal lagi, dalam artian tidak ada pengurangan sebesar tahun ini,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PDM Kabupaten Pasuruan, Achmad Samsoni, menekankan akan pentingnya Muhammadiyah untuk terus relevan dengan perkembangan zaman. “Secara tegas kami sampaikan, bahwa Muhammadiyah akan terus hadir untuk memberikan banyak kontribusi dalam kegiatan yang eksis dan menyesuaikan zaman,” jelasnya.

Tidak lupa, Samsoni juga menyampaikan bahwa Muhammadiyah dapat selalu menunjukkan konsistensi dan eksistensi dalam memberikan kemajuan nyata, baik untuk umat Islam, pemerintah maupun masyarakat. “PD Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan siap untuk bersinergi dengan seluruh program Bupati Pasuruan, demi percepatan pembangunan daerah,” ujarnya. (kom/puj/gie)

Mengawali kegiatan itu, keluarga WBP terlebih dahulu menjalani proses pemeriksaan menu berbuka yang dibawa dari rumah serta verifikasi data pengunjung oleh petugas. Hingga pukul 17.00, tercatat sebanyak 180 nomor antrean telah terdaftar dalam layanan kunjungan tersebut.

Jumlah ini, mewakili lebih dari 350 orang yang memanfaatkan momen berbuka puasa bersama di dalam Lapas. Kontan, kehangatan suasana sangat terasa ketika warga binaan dapat duduk bersama keluarga untuk menikmati hidangan berbuka yang dibawa dari rumah.

Bagi banyak warga binaan, kesempatan ini menjadi momen berharga untuk melepas rindu dengan keluarga. Ramadan pun menjadi terasa lebih bermakna meskipun dijalani dari balik jeruji.

Baca juga :

Kepala Lapas Kelas I Malang, Teguh Pamuji, mengaku turut memantau langsung jalannya layanan kunjungan tersebut dan menyempatkan berdialog dengan beberapa warga binaan serta keluarga yang hadir. Dirinya menyampaikan rasa syukur karena kegiatan kunjungan berbuka puasa bersama dapat berlangsung dengan aman dan tertib.

“Kami bersyukur layanan kunjungan berbuka puasa bersama warga binaan dan keluarga hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ini menjadi bagian dari upaya kami menghadirkan pelayanan yang humanis sekaligus memberikan ruang kebersamaan bagi warga binaan dengan keluarganya di Bulan Ramadan,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KA KPLP) Lapas Kelas I Malang, Eksa Rahnuzulian, yang turut memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan kondusif. Dirinya mengungkapkan, bahwa pelayanan kunjungan selama Ramadan menjadi perhatian penting agar tetap berjalan tertib dan aman.

“Alhamdulillah seluruh rangkaian layanan kunjungan berbuka puasa hari ini berjalan lancar dan kondusif. Semoga momen kebersamaan ini dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti proses pembinaan dengan baik,” tambahnya. (gie)

Bupati Ipuk mengatakan, ASN Banyuwangi Berbagi merupakan gerakan sosial yang telah berjalan secara konsisten sejak dua tahun terakhir sebagai bentuk kepedulian bersama. “Ini adalah gerakan rutin yang telah kita lakukan bersama-sama sejak 2024 lalu. Kami dorong ASN untuk terus melakukan aksi sosial, berbagi rejeki untuk meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu,” kata Bupati Ipuk.

Ditambahkannya, setiap ASN telah mendapatkan data warga miskin yang telah tertera di aplikasi Smart Kampung. Data tersebut, merupakan data warga miskin yang masuk dalam desil 1 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemensos.

“Kami berharap, lewat program yang kami lakukan secara berkelanjutan ini ditambah berbagai program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan lainnya, akan semakin mengurangi penduduk miskin Banyuwangi secara signifikan,” imbuh bupati.

Masih menurut Bupati Ipuk, program ini tidak hanya melibatkan ASN. Namun, program ini juga mendapatkan banyak dukungan dari lintas sektor. Seperti kepolisian, TNI, BUMN, BUMD, para pengusaha hingga organisasi profesi di Banyuwangi.

“Program Banyuwangi Berbagi ini terbuka. Kami mengajak dan memberikan kesempatan semua pihak bisa terlibat karena kami menyadari penanganan kemiskinan harus bersama-sama. Tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan harus melibatkan banyak pihak termasuk para ASN,” jelas Bupati Ipuk.

Baca juga :

Sejak 2025 lalu, program ini diikuti oleh banyak kalangan masyarakat. Seperti organisasi HIPMI, Kadin, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia Banyuwangi, hingga Ikatan Bidan Indonesia. Termasuk juga partisipasi dari rumah sakit swasta hingga pengusaha konstruksi.

Dengan berbagai program yang digulirkan Bupati Ipuk, angka kemiskinan Banyuwangi terus menurun setiap tahun. Tercatat 8,07 persen pada 2021, 7,51 persen pada 2022, 7,34 persen pada 2022, 6,8 persen pada 2024 dan mencapai angka terendah sepanjang sejarah daerah yakni 6,13 persen di tahun 2025.

Salah satu ASN yang terlibat dalam program ini, Ratna Juwita mengaku bangga sekaligus haru dengan program ASN Berbagi, yang menjadikan wajib melihat sekeliling untuk berbagi. Menurutnya, ini akan menumbuhkan rasa empati dan pengingat mereka bahwa masih banyak keluarga tidak mampu yang perlu dibantu.

“Kami merasa inilah implementasi filosofi ‘Kalau kita susah, lihatlah ke bawah’. Bukan berarti merendahkan yang lain, namun mengingatkan kita semua agar dalam memandang dunia kita tidak meremehkan nikmat Allah, harus mensyukuri setiap nikmat yang kita dapat,” kata Ratna.

Ditambahkan Asisten Administrasi Umum Budi Santoso, bahwa program ASN Banyuwangi melibatkan oleh PNS dan PPPK penuh waktu. “Semua ASN Banyuwangi, kecuali PPPK Paruh Waktu, dilibatkan dalam program ini. Semakin tinggi jabatan ASN maka semakin banyak sembako yang akan disalurkan. Sehingga di program ini sembako yang terkumpul lebih dari jumlah sasaran yang dijangkau,” ujar Budi.

Ditambahkannya, program ini sekaligus bentuk ‘ground check’ para warga miskin yang ada di database kemiskinan. ASN secara tidak langsung akan ikut memantau warga yang menjadi sasarannya. “ASN kami minta juga untuk melihat kondisi sasaran warganya. Apakah sudah dapat bantuan rutin dari pemerintah, apakah ada keluarga yang sakit untuk perlu segera ditangani. Semua dilaporkan di aplikasi Smart Kampung,” kata Budi. (kom/bwi/sit)

Pelaksanaan silaturahmi ini, menjadi wujud komitmen Kombes Pol Putu Kholis sejak menjabat sebagai Kapolres Malang hingga kini memimpin Polresta Malang Kota, untuk terus mendampingi, membersamai, serta menjaga hubungan emosional dengan keluarga korban insiden Kanjuruhan. Selain sebagai ajang mempererat komunikasi, silaturahmi pada sore hari ini, menjadi ruang dialog aspirasi, harapan keluarga korban dan institusi Kepolisian agar lebih baik lagi kedepannya.

Menurut Kombes Pol Putu Kholis, silaturahmi tersebut juga merupakan panggilan moral institusi dan pribadi untuk terus hadir di tengah keluarga korban Kanjuruhan. Dirinya menegaskan bahwa Polresta Malang Kota ingin menjadi rumah yang menaungi serta membersamai keluarga korban.

“Kami ingin bersilaturahmi langsung ke rumah bapak dan ibu sekalian, namun karena keterbatasan waktu dan kondisi, maka kami mengundang keluarga korban, khususnya yang berdomisili di Kota Malang. Agar menjadikan Polresta Malang Kota menjadi rumah yang bisa menaungi, membersamai dan selalu hadir bagi keluarga korban Kanjuruhan,” ujar Kombes Pol Putu Kholis.

Dalam momen penuh haru ini, mengingatkan kembali kedekatan Kombes Pol Putu Kholis dengan keluarga korban, hingga saat ini terus dipupuk dengan baik. Ini sebagai komitmen dan kelanjutan dari nilai-nilai kepemimpinan sebelumnya.

“Kami meyakini bapak dan ibu pernah berinteraksi dengan jajaran Polresta Malang Kota pada masa kepemimpinan Kombes Pol Budi Hermanto. Nilai-nilai itulah yang terus kami lanjutkan agar pasca Tragedi Kanjuruhan, kami bertugas dengan pendekatan yang lebih humanis dan membersamai keluarga korban,” ungkapnya.

Baca juga :

Pertemuan yang mengedepankan sisi kepedulian dan kemanusiaan ini, juga dihadiri pengamat kepolisian, Bambang Rukminto, para PJU Polresta Malang Kota, serta keluarga hingga perwakilan keluarga korban Kanjuruhan. Menurut Kombes Putu Kholis, pertemuannya menjadi bentuk tanggung jawab moral yang melibatkan seluruh unsur, mulai dari PJU, Kapolsek, hingga Bhayangkari, agar memiliki empati dan nuansa kebatinan yang sama dalam mendukung keluarga korban.

“Silaturahmi sore ini sebagai dorongan dan kewajiban moral bagi kami, baik secara pribadi maupun sebagai institusi. Kami mengajak para pejabat utama memiliki kesamaan niat, empati, dan kepedulian dalam membersamai keluarga korban Kanjuruhan,” tegasnya.

Sementara di sesi interaksi, Kapolresta Malang Kota memberikan kesempatan kepada perwakilan keluarga korban untuk menyampaikan uneg-uneg, harapan, masukan, serta keluhannya. Jajaran Polresta Malang Kota siap memfasilitasi kebutuhan yang masih dalam kewenangan kepolisian maupun menjembatani dengan instansi terkait.

“Kami siap mendukung dan memfasilitasi, mulai dari pendampingan bagi putra-putri keluarga korban yang berminat mengikuti seleksi anggota Polri, dukungan layanan kesehatan, penjajakan beasiswa pendidikan, hingga fasilitasi penyampaian aspirasi kepada Pemerintah Kota Malang dan OPD terkait,” imbuh Kombes Putu Kholis.

Selain itu, Polresta Malang Kota juga memberikan kemudahan layanan administrasi kepolisian seperti SIM melalui Satlantas, SKCK melalui Intelkam, serta dukungan kewilayahan melalui para Kapolsek untuk membantu kebutuhan sosial kemasyarakatan keluarga korban di masing-masing wilayah.

Dengan penuh rasa hormat, Kombes Pol Putu Kholis menyampaikan, bagi keluarga korban yang belum sempat hadir karena keterbatasan pekerjaan atau kondisi tertentu, dirinya akan menitipkan ke Kapolsek jajaran untuk silaturahmi langsung ke rumah serta menyampaikan tali asih dari Polresta Malang Kota sebagai bentuk kepedulian. Kegiatan silaturahmi ditutup dengan doa bersama untuk para almarhum dan almarhumah korban Tragedi Kanjuruhan agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus menjadi penguat batin bagi keluarga yang ditinggalkan.

Melalui kegiatan ini, Polresta Malang Kota menegaskan komitmen untuk terus menjaga soliditas, memperkuat pendekatan kemanusiaan, serta membangun hubungan baik dengan keluarga korban Kanjuruhan, sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan sebagai pelindung, pengayom dan sahabat masyarakat. (gie)

Uskup Gereja Katolik Roma Keuskupan Malang, Mgr. Henricus Pidyarto Gunawan, mengatakan setiap perayaan Natal selalu memiliki tema yang berbeda dari tahun ke tahun. Untuk Natal 2025, fokus utama diarahkan pada persoalan keluarga.

“Tentu ada perbedaan dengan Natal-Natal sebelumnya. Tahun ini kami ingin memfokuskan pada masalah keluarga. Tema Natal memang selalu berbeda setiap tahunnya,” ujar Mgr Henricus, Kamis (25/12/2025) tadi.

Menurut Mgr Henricus, makna utama dari tema Natal 2025 adalah kehadiran Allah yang membawa keselamatan bagi keluarga. Dirinya berharap, pesan tersebut dapat menjadi pengingat bagi keluarga-keluarga Kristen untuk semakin memperkuat pembinaan iman di dalam rumah tangga.

“Masalah-masalah dalam masyarakat itu berawal dari keluarga. Kalau keluarganya tidak kuat imannya, itu bisa memicu berbagai persoalan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, narkoba, hingga perjudian dan judi online. Semua itu bisa diatasi jika keluarga mendidik anak-anaknya dengan baik,” tegasnya.

Baca juga :

Selain itu, perayaan Natal tahun ini juga dilaksanakan secara lebih sederhana. Hal tersebut sebagai bentuk empati Gereja terhadap para korban bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah, seperti Sumatera Utara, Aceh dan kawasan Gunung Semeru.

“Kami berusaha untuk tidak menunjukkan kemewahan yang berlebihan. Tetapi ibadah tetap harus berjalan,” tambahnya.

Terkait dampak bencana alam, Mgr Henricus mengaku hingga saat ini belum menerima laporan adanya jemaat Keuskupan Malang yang menjadi korban langsung. Meski demikian, Gereja tetap ambil bagian dalam aksi kemanusiaan.

“Kami sudah mengirimkan bantuan, baik material maupun dana. Penyalurannya dikoordinasikan oleh KWI pusat,” katanya

Dirinya juga menjelaskan wilayah pelayanan Keuskupan Malang cukup luas, mencakup Malang Raya, Banyuwangi, hingga Pulau Madura. Sementara wilayah dari Porong hingga Jawa Tengah masuk dalam cakupan Keuskupan Surabaya.

“Jawa Timur dibagi menjadi dua wilayah keuskupan. Bagian timur menjadi wilayah Keuskupan Malang yang saat ini saya pimpin, sedangkan bagian barat masuk Keuskupan Surabaya,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Kota Probolinggo menekankan pentingnya penguatan struktur dan pemahaman program PKK, agar setiap kegiatan yang dilaksanakan benar-benar berdampak pada masyarakat. Karena PKK adalah gerakan pemberdayaan berbasis keluarga yang harus terus berkembang mengikuti perubahan zaman.

“Intinya PKK adalah pemberdayaan keluarga. Kita harus memastikan bahwa keluarga menjadi pusat dari seluruh gerakan PKK, keluarga sehat, keluarga berdaya dan keluarga harmonis serta tangguh,” katanya.

Dirinya menambahkan bahwa meski PKK telah lama berdiri, masih banyak proses yang perlu ditingkatkan terutama dalam hal analisis dampak program. “Apakah kehadiran PKK sudah berdampak? Kalau iya, mari kita pastikan output-nya terukur dengan baik,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Evariani menegaskan bahwa mulai tahun 2025, PKK Kota Probolinggo akan menerapkan PKK Go Digital. Seluruh laporan, dokumentasi dan penginputan data diwajibkan dilakukan secara digital menggunakan laptop atau perangkat komputer.

Dirinya juga menugaskan lurah untuk memastikan seluruh kader PKK mampu mengoperasikan laptop dan mengunggah dokumen ke platform digital yang telah disiapkan. “Kalau ada ibu-ibu yang belum bisa laptop, saya titip ke Pak Lurah. Jangan sampai ada yang tertinggal. PKK harus beradaptasi, kalau tidak akan tertinggal,” ujarnya.

Baca juga :

Aplikasi digital PKK tersebut, nantinya berfungsi untuk menyimpan dokumentasi kegiatan mulai dari undangan, materi sosialisasi, daftar hadir, notulensi, hingga foto kegiatan. Selanjutnya, Evariani juga menguraikan tiga pilar utama yang menjadi fondasi gerakan PKK.

Diantaranya keluarga sehat yang mencakup edukasi gizi, pencegahan stunting, sanitasi, PHBS, tumbuh kembang anak dan Posyandu. Keluarga Berdaya yang fokus pada ekonomi keluarga, UMKM, literasi digital, keterampilan dan pemberdayaan perempuan. Serta keluarga harmonis dan tangguh yang meliputi penguatan karakter, budaya, toleransi, serta pengamalan nilai Pancasila.

Tidak hanya itu, Evariani juga mengajak peserta mempraktikkan cuci tangan 6 langkah, bagian dari pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang turut menjadi indikator kesehatan keluarga. Dirinya juga menyampaikan, pentingnya satu data antara PKK dan kelurahan. Data terkait stunting, keluarga miskin, Lansia, hingga kegiatan masyarakat harus selaras dengan data milik kelurahan.

“PKK tidak perlu sibuk memungut data sendiri. Semua sudah ada di kelurahan. PKK cukup sinkronisasi agar laporan tidak berbeda,” pesannya.

Sementara itu, Camat Kedopok, Dwi Hermanto, menyampaikan apresiasi atas pembinaan yang diberikan oleh Ketua TP PKK Kota Probolinggo. “Apa yang disampaikan Ibu Ketua TP PKK sangat menarik dan menjadi kebutuhan kami untuk bersinergi. Kecamatan butuh pendamping yang selalu siap beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman, termasuk digitalisasi,” ujarnya.

Dwi Hermanto juga menegaskan komitmen Kecamatan Kedopok untuk mendukung seluruh program PKK, terutama penyelarasan data di tingkat kelurahan agar valid dan mutakhir. (kom/pro/gie)

Hal ini disampaikannya, dalam agenda Launching 365 Desa dan Kelurahan Kampung Keluarga Berkualitas, yang digelar di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Rabu (12/11/2025) tadi. Menurutnya, pernikahan dini berpotensi mencegah terbentuknya keluarga berkualitas.

Wabup Pasuruan menjelaskan, bahwa pasangan yang menikah dini sering kali belum siap secara fisik, mental dan ekonomi sehingga sangat rentan menghadapi berbagai masalah. Semisal kemiskinan, kesulitan membesarkan anak atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

“Saya mohon kepala desa memberikan masukan kepada warganya agar sadar tentang pernikahan dini terkait UU Nomor 16 tahun 2019. Terlebih, Kabupaten Pasuruan yang dispensasi pernikahan tertinggi se-Jawa Timur sehingga berdampak pada lemahnya pondasi pernikahan,” kata Gus Shobih-sapaan Wabup Pasuruan.

Dirinya juga menekankan tentang urgensitas pencegahan pernikahan dini di masyarakat. Terutama, di kalangan pedesaan yang notabene masih banyak dijumpai praktek pernikahan di bawah umur. Oleh karenanya, kepala desa memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada warganya.   

“Anak yang sehat, cerdas, kuat, tentunya banyak berhubungan dengan beberapa hal. Soal stunting, vitamin, makan, pendidikannya dan lainnya. Kalau anak cerdas, tentunya orang tua akan hidup bahagia, rukun dan raharja. Keluarga tidak akan berkualitas kalau pernikahannya dini,” ujarnya.

Di sisi lain, Gus Shobih mengacungi jempol puluhan pemerintah desa yang telah membuat payung hukum terkait perlindungan perempuan dan anak. “Makanya saya apresiasi kepada 32 desa yang sudah membuat Perdes Ramah Perempuan dan Perdes Ramah Anak yang mengacu pada UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Khususnya, Pasal 80-82,” ungkapnya.

Baca juga :

Ditambahkannya, Kampung Berkualitas ini adalah kampung yang mampu mengintegritaskan program pemberdayaan dan program penguatan keluarga secara menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KP), terus mengoptimalkannya dengan kualifikasi yang tinggi dari hulu sampai hilir.

“Mari kita bersama-sama menciptakan Kampung Berkualitas. Tentunya kesehatan salah satu komponen yang menjadi penguatan keluarga berkualitas. Membangun pondasi menjadi kabupaten yang kuat, maju, sejahtera dan berkeadilan. Bersama kita bisa,” imbuhnya.

Masih di momen yang sama, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan apresiasi kepada 27 Kampung Keluarga Berkualitas Berkelanjutan. Secara simbolis, Piagam Penghargaan diserahkan oleh Wabup Gus Shobih kepada kepala desa yang tersebar di 17 kecamatan.

Diantaranya, ditujukan kepada Desa Dawuhansengon dan Desa Jatisari, Kecamatan Purwodadi, Desa Ngadirejo dan Desa Kalipucang, Kecamatan Tutur, Desa Pohgedang dan Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Oro-oro Puleh, Kecamatan Kejayan dan Desa Jatigunting, Kecamatan Wonorejo.

Sebelumnya, dalam laporan Asisten Pemerintahan dan Kesra, Diano Vela Fery Santoso, menyebutkan tujuan dibentuknya Kampung Keluarga Berkualitas untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menekankan pada penguatan institusi keluarga dan masyarakat. Hal itu dilakukan, melalui intervensi program dan kegiatan dengan pendekatan siklus kehidupan manusia.

“Penguatan terhadap 60 desa dan kelurahan dilakukan mulai Mei sampai Agustus 2025. Dari 60 desa yang sudah dilakukan penguatan Kampung Keluarga Berkualitas Klasifikasi Dasar sebanyak 11 desa, Klasifikasi Berkembang sebanyak 25 desa, Kualifikasi Mandiri sebanyak 3 desa dan Kualifikasi Berkelanjutan sebanyak 21 desa,” jelasnya.

Sedangkan dari 365 desa dan kelurahan, Klasifikasi Dasar ada 265, Berkembang 62, Mandiri 11 dan Klasifikasi Berkelanjutan 27. “Kami ucapkan selamat serta apresiasi setinggi-tingginya kepada desa/kelurahan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas Klasifikasi Berkelanjutan. Kami berharap ada tindaklanjut di tahun 2026 dan ada perubahan dari Klasifikasi Dasar menjadi Berkembang, Berkembang menjadi Mandiri. Dari Mandiri menjadi Berkelanjutan,” ungkapnya. (kom/pas/gie)