Kota Malang sendiri, menjadi salah satu daerah yang harus menjalani PPKM Level 4. Beberapa langkah pun, sudah dilakukan Wali Kota Malang, Sutiaji.

Baca Juga:

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• Miliki 1.572 Siswa, MAN 2 Kota Malang Masih Belum Terima MBG

“Saya sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 43 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19,” ungkap Wali Kota Malang, Sutiaji, Senin (26/07).

Dirinya menjelaskan, bahwa isi dari SE tersebut sesuai dan senada dengan apa yang diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat. Yang mana ada beberapa aturan yang tidak seketat sebelumnya.

“Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal pengunjung 50 persen dan dibatasi jam operasional sampai pukul 15.00 WIB. Sebelumnya, itu tidak tertulis,” terang orang nomor satu di Kota Malang tersebut.

Pelaksanaan kegiatan makan dan minum ditempat umum pun juga mulai diperbolehkan. Tetapi hanya untuk warung makan, Pedagang Kaki Lima (PKL), lapak jajanan dan sejenisnya.

“Diizinkan dibuka, boleh menyediakan fasilitas meja kursi untuk makan dan minum di tempat sejumlah maksimal 3 dan jumlah pengunjung maksimal 3 orang. Dengan waktu makan tiap-tiap pengunjung adalah 20 menit,” ungkapnya.

Jam operasional tetap sama seperti sebelumnya, yaitu pukul 06.00-20.00.

Namun untuk restoran, rumah makan, dan kafe, ditegaskan Sutiaji, hanya boleh menerima delivery atau take away.

“Jadi tidak boleh makan ditempat, sehingga diharapkan untuk tidak menyediakan fasilitas meja kursi untuk makan dan minum di tempat. Jam operasional sama, pukul 06.00-20.00,” tambahnya.

Selain itu, PKL, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, diizinkan buka.

“Namun hanya sampai pukul 20.00 WIB,” tegas pemilik kursi N1 itu. (hms/mus/ed2)

“Meski Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terlaksana dengan baik, namun dikhawatirkan jika makin lama tatap muka tidak terjadi, maka makin besar pula dampak negatif pada anak. Contoh, minimnya interaksi anak dengan guru, teman dan lingkungan,” kata Wali Kota Malang, Sutiaji, Kamis (15/04).

Selain itu penurunan capaian pembelajaran dan ancaman putus sekolah, tambahnya, menjadi dampak negatif yang dikhawatirkan mungkin terjadi. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang segera mengeluarkan kepastian pelaksanaan pembelajaran tatap muka di tingkat PAUD, SD dan SMP.

Baca Juga:

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• Miliki 1.572 Siswa, MAN 2 Kota Malang Masih Belum Terima MBG

“Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, seperti jumlah siswa yang hadir hanya 50 persen dengan sistem shift yang ditentukan masing-masing sekolah. Lalu, tiap sekolah juga harus membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) pembelajaran tatap muka,” jelasnya.

Tidak hanya itu, orang tua pun dilarang mengantar putra-putrinya hingga masuk ke sekolah. Namun, hanya boleh sebatas pagar. Tidak boleh ada istirahat di luar kelas, kegiatan ekstrakulikuler, dan pertemuan orang tua. Bahkan peserta didik diharuskan membawa bekal sendiri, karena kantin sekolah tak boleh beroperasi.

“Anak-anak wajib pakai masker tiga lapis. Sekolah juga berkewajiban memenuhi sarana prasarana (sarpras) selama tatap muka. Mulai dari tempat cuci tangan, handsanitizer, thermometer, dan rutin menyemprot disinfektan,” paparnya.

Sementara itu, SDN Kasin tampak melaksanakan simulasi tatap muka, Kamis (15/04). Dimana masing-masing kelas dihadiri oleh 2 orang sebagai Duta Satgas Covid-19 SDN Kasin.

“Simulasi hari ini kita recording nanti bagaimana siswa mulai masuk sampai pulang. Rekaman akan dikirim ke wali murid agar mereka yakin bahwa penerapan pembelajaran tatap muka benar-benar sesuai prokes,” papar Kepala Sekolah SDN Kasin, Budi Hartono SPd MPd. (hms/mus/sit)