keluhan warga – Memontum

Gelar Safari Jumat di Kedungjajang, Bupati Lumajang Tuai Keluhan Pupuk dan Penerangan Jalan Umum

Memontum 1 — Fri, 18 Nov 2022 11:03:01 +0000

Memontum Lumajang – Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, meresmikan Masjid Baitur Rohman Desa Pandansari, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Jumat (18/11/2022) tadi. Momen pelaksanaan yang ditandai dengan penandatangan prasasti itu, juga dikemas dalam Safari Jumat, atau salah satu cara pemerintah untuk menjalin komunikasi secara langsung dengan masyarakat, khususnya warga di Desa Pandansari.

“Safari Jumat ini kita jadikan kegiatan serap aspirasi yang bertujuan agar dapat berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat di Kabupaten Lumajang. Selain itu, juga untuk jemput informasi dari masyarakat, sembari melaksanakan Ibadah Salat Jumat,” kata Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang.

Usai menjadi imam pada Salat Jumat, Bupati Lumajang kemudian melakukan dialog bersama sejumlah jamaah. Tujuannya, agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Dalam dialog itu, Cak Thoriq mendapatkan laporan dari masyarakat terkait penerangan jalan dan masalah pertanian, khususnya harga dan pendistribusian pupuk subsidi.

Baca juga :

Merespon hal itu, Cak Thoriq menjelaskan, bahwa pemberian pupuk bersubsidi merupakan kebijakan pemerintah pusat yang pendistribusian dan kuota pupuknya diatur dalam peraturan kementerian. Terkait sulitnya memperoleh pupuk subsidi, tidak hanya dirasakan oleh warga Pandansari. Namun, juga melainkan hampir semua wilayah. Itu karena, jatah pupuk subsidi memang terbatas.

“Pemerintah daerah ini tidak bisa memproduksi pupuk sendiri. Jadi, alokasi dari pemerintah melalui pabrik dan itu juga diatur oleh peraturan dari kementerian,” paparnya.

Selanjutnya, Cak Thoriq juga menerima laporan dari masyarakat, terkait permasalahan penerangan jalan umum (PJU). Menanggapi hal itu, Cak Thoriq akan terus berupaya untuk melakukan koordinasi dengan jajaran OPD terkait, sehingga nantinya permasalahan tersebut bisa cepat terselesaikan.

“Saya minta doanya, agar Pemerintah Kabupaten Lumajang semakin baik dalam melayani masyarakat dan permasalahan yang ada segera dapat terselesaikan,” tambahnya. (kom/adi/sit)

Tanggapi Keluhan Warga Terkait Aktivitas Penambangan Pasir yang Digelar di Istana Negara, Ini Tanggapan Kapolres Lumajang

Memontum 1 — Fri, 15 Jul 2022 17:56:26 +0000

Memontum Lumajang – Aksi warga Lumajang, persisnya warga Desa Sumberwuluh-Lumajang, yang berjalan kaki ke Jakarta dan menggelar aksi terkait aktivitas penambangan pasir di depan Istana Negara, mendapat perhatian Kapolres Lumajang, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan. Kepada Memontum.com, Kapolres mengatakan jika persoalan tersebut sudah lama terjadi. Bahkan, peristiwa itu berlangsung sebelum dirinya bertugas atau menjabat sebagai Kapolres Lumajang.

Karenanya, mensikapi peristiwa itu, dirinya pun siap mengurai dengan melakukan investigasi yang melibatkan berbagai pihak. “Terkait dengan saudara-saudara kita yang dari Sumberwuluh (Desa, red) atau yang berangkat ke Jakarta dengan berjalan kaki dan mengadukan permasalahan terkait tambang di Desa Sumberwuluh yang diduga atau mereka prasangka, kami masih mengurai mengenai permasalahan itu. Karena, permasalahan ini sudah lama. Sedangkan saya, baru menjabat (Kapolres, red) 4 bulan lewat 20 hari. Jadi, permasalahan ini tentunya akan saya urai. Kalau masalah itu dituduhkan sebagai penyebab, maka saya sudah berkoordinasi atas petunjuk arahan Bapak Kapolda Jatim. Saya sudah minta koordinasi juga dengan Bapak Dirkrimsus dan sudah diutus dari Subdit 4 Bidang Sumber Daya Lingkungan. Tujuannya, untuk sama-sama melakukan investigasi atau penyelidikan awal. Jadi, kita akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari ahli akademisi, kemudian dari badan vulkanologi, yang memahami bagaimana perkiraan, prediksi kenapa bisa sampai lahar meluber seperti itu,” terang Kapolres Lumajang, Jumat (15/07/2022) malam.

Dijelaskannya, bahwa dari informasi yang didapat itu, pihaknya akan melakukan kajian. Sehingga, untuk sementara waktu belum bisa memutuskan siapa yang diduga bersalah dalam hal ini.

Baca juga :

“Dari informasi awal yang kita peroleh, bahwa semua istilahnya material yang turun dari Semeru tersebut, nanti kita tanya secara riil. Bahwa BVBG 60 juta meter kubik dan itu belum pernah sebesar itu, katanya. Biasanya, kan hanya lahar dingin. Lahar dingin ini, kan tumpahan dari kawah langsung. Sehingga, menyebabkan atau bahkan jembatan Gladak Perak, pun jebol. Kan gitu, kalau anggapannya. Sehingga, kita harus melalui kajian. Kami Polri ini tetap independen. Independen, sehingga tidak bisa memutuskan siapa yang diduga bersalah, sebelum ada kajian-kajian dari ahlinya,” terang pria dengan pangkat dua Melati di Pundak itu.

Dewa Putu Eka Darmawan juga mengatakan, kalau pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bupati Lumajang. Tujuannya, guna mencari solusi sambil menunggu perkembangan.

“Saya sudah koordinasi juga dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati. Pak bupati juga sudah ketemu dengan saya, untuk sama-sama kita mencarikan solusi dengan cara yang bisa mendekat ke arah menganalisa dengan lebih benar. Nanti, dari akademisinya mana. Sementara dari warga yang ke Jakarta, informasinya sudah akan diklarifikasi di satuan atas di Polda, untuk pengaduan yang pernah dibikin. Karena, mereka sudah pernah diundang, namun belum bisa datang karena harus menunggu pulang dari Jakarta. Ya sudah, kita tunggu dan nanti kita juga persiapkan timnya seperti apa. Kita akan membuat forum, agar tidak terjadi saling duga, saling tuduh. Polri dalam hal ini tetap independen di tengah-tengah dan tidak ada memihak ke salah satu pihak. Nanti, biar dari ahli-ahli yang terlibat yang menjadikan dasar bagi Polri kedepannya,” terangnya. (adi/sit)

Warga Sembon Ngajum Keluhkan Jalanan Rusak ke Bupati Malang

Memontum 1 — Mon, 13 Jun 2022 14:48:47 +0000

Memontum Malang – Kedatangan Bupati Malang, HM Sanusi dalam giat Bersih Dusun di Dusun Sembon, Desa Ngajum, Senin (13/06/2022) sore, disambut suka cita oleh masyarakat setempat. Namun, pada kesempatan yang sama, masyarakat desa yang diwakili Kepala Desa Ngajum, mengeluhkan jalanan di Desa Ngajum, terutama di Dusun Sembon yang rusak parah.

“Karena masyarakat mengetahui luas desa yang cukup luas. Bahkan kita sudah mensosialisasikan dengan DD yang ada, ternyata dana tersebut belum cukup untuk membenahi jalan. Sehingga kita berupaya kali ini mengundang Pak Bupati, supaya jalan segera dibenahi,” kata Kepala Desa Ngajum, Setyo Budi, kepada Memontum.com, Senin (13/06/2022).

Ia juga menyampaikan jika jalan tersebut segera dibenahi Pemerintah Kabupaten Malang, maka masyarakat akan komitmen dan loyal kepada pimpinan. “Apabila ini terealisasi, maka masyarakat akan komitmen dan loyal kepada pimpinan yang ada,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Bupati Malang, HM Sanusi merespon aspirasi dari masyarakat yang disampaikan, dengan baik. “Ya persoalan jalan tadi kan aspirasi masyarakat. Kita terima dan akan kita anggarkan serta rencanakan, direalisasikan di PAK,” tutur Sanusi.

Dari pantauan Memontum.com, tampak jalanan menuju Dusun Sembon memang sangat rusak parah. Jalanan yang menanjak dan berkelok-kelok, ditambah bebatuan yang ada di jalan tersebut, membuat pengendara kesulitan melajukan kendaraannya. (cw1/gie)

Serap Keluhan Warga, Tiga Lokasi Disidak Komisi III Situbondo

Memontum 1 — Wed, 25 May 2022 12:52:53 +0000

Memontum Situbondo – Dalam kurun waktu sehari, Komisi III DPRD Situbondo, menggelar inspeksi mendadak (Sidak) tiga lokasi berbeda di wilayah Situbondo. Adalah Jalan Desa Peleyan, PT Bina Mustika Windu di Kecamatan Panarukan dan Penjemuran Kulit Udang di Desa Saletreng, Kecamatan Kapongan, yang menjadi jujugan legislatif, Rabu (25/05/2022) tadi. Langkah cepat ini dilakukan, karena sebelumnya Komisi III DPRD mendapat pengaduan dari masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Situbondo, Arifin, mengatakan bahwa pihaknya melakukan pemantauan atau turun langsung ke lapangan, untuk mengecek adanya jalan yang rusak di Desa Peleyan, Kecamatan Panarukan. Selain itu, jalan yang mengalami kerusakan tersebut adalah jalan kabupaten. Sehingga, pihaknya meminta agar Dinas PUPR, untuk segera melakukan kalkulasi tentang kerusakan jalan yang diakibatkan lalu lintas dumptruck ketika nyuplai tanah urukan ke tambak di Desa Peleyan.

“Jadi, kami nanti minta pertanggungjawaban kepada pengguna jalan. Dalam hal ini, karena dilewati oleh penambang, maka untuk meminta pertanggungjawaban tentunya pembiayaannya berdasarkan kalkulasi dari dinas PUPR,” kata Arifin, Rabu (25/05/2022) tadi.

Baca juga :

Selain itu, tambahnya, pihaknya akan mengundang Dinas PUPR, penambang, dan Kepala Desa Peleyan, untuk duduk bersama. “Insyaallah, dalam waktu dekat dekat ini Komisi III akan mengagendakan pertemuan itu. Tujuannya, supaya bisa cepat terselesaikan,” terangnya.

Dilain sisi, pihaknya juga menyelesaikan permasalahan warga yang merasa dirugikan dengan perjanjian atau MoU tambak. Dimana, disitu disebutkan bahwa akan dibuat saluran drainase. Akan tetapi, faktanya sampai perhari ini itu tidak dibuat.

“Alhamdulillah, kami tadi sudah menemui pihak tambak untuk memenuhi tuntutan warga. Karena ketika musim hujan, daerah di sana rawan banjir dan terjadi genangan air,” imbuhnya.

Sehingga, Komisi III DPRD memberikan jangka waktu selama dua bulan, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. “Alhamdulillah, pemilik tambak sudah menyanggupinya. Namun, apabila pemilik tambak ingkar atau lewat dari batas yang diberikan Komisi III, maka akan melakukan upaya yang lebih tegas,” paparnya. (her/sit)

Sering Gangguan, Program Lantor Disdukcapil Pamekasan Dikeluhkan Warga

Memontum 1 — Wed, 18 May 2022 12:50:12 +0000

Memontum Pamekasan – Progam Layanan Tak Osa Toron (Lantor) atau layanan tidak harus turun dari motor milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pamekasan, dikeluhkan warga, Rabu (18/05/2022) tadi. Itu karena, layanan tersebut sering kali mengalami gangguan.

Salah satu masyarakat asal Kecamatan Pagentan, Pamekasan, Hanafi, misalkan mengeluhkan mengenai pelayanan ini. Sebab, saat hendak memperbarui Kartu Tanda Penduduk (KTP), pihaknya sangat kecewa karena Lantor, acapkali mengalami gangguan. Padahal, dirinya sudah dua kali melakukan antrian. Namun, Program Lantor tetap mengalami gangguan.

“Saya sudah dua hari antri di Lantor ini. Saya ingin memperbarui KTP. Akan tetapi, kata petugasnya gangguan. Lalu saya pulang dan besok harinya saya kembali lagi. Namun, ternyata gangguan lagi,” katanya.

Baca juga :

Kepala Disdukcapil Kabupaten Pamekasan, Achmad Faisol, menyampaikan bahwa ada program migrasi data dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), yang sudah berlangsung dari bulan April hingga Juli 2022. Pemerintah Pusat (Ditjen Dukcapil) mempunyai program migrasi data, yakni pemindahan data-data yang ada di kabupaten ditarik ke pusat (Jakarta), dimulai sejak April.

“Ini sifatnya nasional, yang prosesnya dilakukan sejak jam 5 sore sampai pagi. Dampak dari proses tersebut, berakibat gangguan data dan ini akan berlansung sampai bulan Juli mendatang,” jelasnya. (hzm/srd/gie)

Warga Penerima Program BSPS di Mangli Bondowoso Keluhkan Realisasi Bantuan

Memontum 1 — Thu, 12 May 2022 08:33:37 +0000

Memontum Bondowoso – Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Mangli, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, mengeluh. Itu karena, antara realita di lapangan dengan penjelasaan saat sosialisasi, dianggap tidak sesuai.

Salah satu penerima BSPS, Fatima, melalui putranya, Harianyanto, mengatakan bahwa pihak penanggungjawab BSPS Desa, terkesan tidak sesuai seperti saat sosialisasi. Salah satunya, seperti pada material pembangunan, yang terlihat dikurangi.

“Dalam sosialisasi BSPS, penerima dijanjikan rumah. Tapi kenyataannya, hanya mendapat bahan bangunan atau material. Itupun, tidak diberikan sekaligus, melainkan dicicil. Sehingga, disamping kualitas rumah tidak bagus, juga ada bahan material yang tidak terpasang,” ujar Hariyanto, Kamis (12/05/2022) tadi.

Disampaikannya, ketika sosilaisasi di Balai Desa Mangli, petugas menjelaskan bahwa dana BSPS sebesar Rp 20 juta. Anggaran sebesar itu, untuk ongkos tukang maupun pembelian bahan material.

Baca juga :

Ditambahkannya, dengan anggaran BSPS Rp 20 juta, bangunan rumah ini tentunya harus sudah selesai dan tinggal menempati. Tapi, karena material yang dikirim oleh panitia tidak sampai Rp 20 juta, akhirnya seperti ini.

Kepala Bidang Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Tata Ruang (DPKPTR), Putu, membenarkan telah melakukan sosialisasi BSPS di Desa Mangli, Kecamatan Pujer. “Harusnya, BSPS diberikan secara utuh dan tidak boleh ada pemotongan. Namanya saja stimulan, harus utuh. Kekurangannya, ditambah oleh penerima BSPS,” jelas Putu ketika dikonfirmasi wartawan.

Sesuai aturan, lanjutnya, yang membelanjakan BSPS adalah penerima melalui kelompoknya masing-masing. Penerima BSPS yang menunjuk suplayer sebagai penyedia bahan material, bukan pihak lain.

“Penerima BSPS dibantu fasilitator membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB). Di Bondowoso ada 227 BSPS, tersebar di enam desa. Penerima terbanyak adalah Desa Mangli, Kecamatan Pujer,” terangnya. (zen/sit)

Tiga Warga Penerima BPNT untuk KPM di Bondowoso Keluhkan Praktek Penunjukan Toko

Memontum 1 — Thu, 03 Mar 2022 12:18:33 +0000

Memontum Bondowoso – Tiga orang warga dari desa berbeda-beda yang menjadi sasaran penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah Kabupaten Bondowoso, menyampaikan keluh kesahnya seputar penerimaan bantuan. Bukan terkait pemotongan, namun lebih pada modus dari perangkat pemerintahan desa, yang mengarahkan KPM. Yaitu, dengan meminta membelanjakan uang senilai total Rp 600 ribu, untuk membeli kebutuhan pangan ke salah satu toko.

Tiga KPM yang menyampaikan keluh kesahnya itu, diantaranya dari Desa Kasemek dan Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari serta warga Desa Sumber Kemuning, Kecamatan Tamanan. Walaupun modus yang disampaikan berbeda-beda, tapi tujuannya sama, yaitu mengambil manfaat dari KPM.

Di Desa Sumber Kemuning misalkan, setelah menerima uang cash dari PT Pos Indonesia di Balai Desa, KPM diberi kupon yang sudah ada nama toko tempat belanja. Dari total uang Rp 600 ribu atau rapel selama Januari hingga Maret, KPM akan menerima lima jenis bahan pokok.

Baca juga :

Masing-masing, berisi beras 45 kg atau masing-masing harga Rp 9.500 sehingga total Rp Rp 427.500. Kemudian, 3 kg gula senilai Rp 39 ribu atau perkigramnya Rp 13 ribu. Dan minyak goreng 1 kg Rp 17ribu, mie 7 bungkus total Rp 21 ribu, bawang putih seperempat kg Rp 5 ribu dan telur 2 kg atau total Rp 40 ribu.

Jika dikalkulasi dari lima jenis kebutuhan dapur tersebut, nilainya total Rp 549.500,00. Jadi, kalau BPNT bernilai Rp 600 ribu, maka KPM secara tidak langsung ‘menyumbang’ Rp 50.500.

Kades Sumber Kemuning, Sofyan, ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa secara keseluruhan warganya yang menerima BPNT lebih 100 orang. BPNT diberikan langsung oleh PT Pos Indonesia di Balai Desa Kemuning.

“Saya siap berkoordinasi. Silahkan datang ke rumah, saya tunggu,” kata Sofyan ketika dikonfirmasi terkait keluh kesah penerima KPM, Kamis (03/03/2022) melalui Hpnya. (sam/zen/sit)

Bau Menyengat dari Tempat Pengolahan Sampah Tlekung Kota Batu Dikeluhkan Warga

Memontum 1 — Sat, 19 Feb 2022 13:16:10 +0000

Memontum Kota Batu – Warga Dusun Gangsiran, Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, kembali mengeluhkan bau yang tidak sedap yang keluar dari lokasi Tempat Pengolahan Sampah, Sabtu (19/02/2022).

Sebagaimana yang di sampaikan oleh Riono, salah satu warga Desa Tlekung, dirinya mengaku bahwa bau yang tidak sedap sangat mengganggu aktivitas masyarakat yang berada di Desa Tlekung.

“Bau tidak sedap ini mulai tercium sejak pagi hari atau saat para pekerja mulai menggeser sampah untuk mengisi ruang baru untuk sampah yang akan datang,” ujarnya.

Baca juga :

Riono juga menambahkan, seharusnya pemerintah mengolah sampah-sampah tersebut dan tidak menumpuknya. Karena dikhawatirkan, sampah ini akan menyebabkan pencemaran lingkungan, selain bau busuk yang dihasilkan.

“Masyarakat di desa ini sudah lama ingin mendesak pemerintah, agar segera mengatasi bau dari sampah ini. Bukan hanya sekali kami memprotes tentang bau sampah ini. Tetapi sudah lebih dari 3 tahun,” terangnya.

Rino melanjutkan, baru beberapa hari ini aparat desa setempat dan masyarakat kompak untuk mengadakan musyawarah bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, untuk menyetujui pemasangan sebuah bener pengumuman di depan jalan masuk TPA. “Harapannya, dengan terpasangnya bener ini mampu mengatasi permasalahan yang selama ini kami rasakan. Juga, agar TPA ini harus kembali ke fungsi aslinya,” ungkap Riono.(bir/mg1/sit)

Warga Lombang Sumenep Keluhkan Layanan PLN, kWh Meter Tak Digunakan Tetap Muncul Tagihan

Memontum 1 — Sun, 06 Feb 2022 13:28:43 +0000

Memontum Sumenep – Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Kabupaten Sumenep, kembali dikeluhkan warga. Itu karena, tagihan listrik terus diberikan meski sudah tidak digunakan. Hal ini, sebagaimana disampaikan Hosnan (50), warga Dusun Pandian, Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Sumenep.

Hosnan mengatakan, di rumahnya memiliki dua kWh meter atas nama berbeda. Yakni, kWh meter non voucher (kWh meter lama) dan kWh meter voucher (kWh meter baru). “kWh meter non voucher atas nama mertua saya, Mattalwi,” katanya, Minggu (06/02/22).

Hosnan menuturkan, sejak bulan Juli tahun lalu, kWh meter milik mertuanya itu sudah tidak digunakan lagi. Sebab, dirinya telah membeli kWh meter baru, yaitu kWh meter voucher (450 volt) atas namanya sendiri.

Pada saat pemasangan kWh meter yang baru, tambahnya, pihaknya meminta petugas PLN untuk mencabut kWh meter milik mertuanya tersebut. Namun bukannya dicabut, kWh meter lama itu justru diganti dengan kWh meter voucher 900 volt.

Alhasil, di rumahnya tetap memiliki dua kWh meter, yaitu kWh meter 450 volt yang atas namanya sendiri dan kWh meter 900 volt atas nama mertuanya. “Saya tidak mengerti kenapa kWh meter atas nama mertua saya itu, kok diganti. Kalau sudah tidak digunakan, kan mestinya dicabut. Toh saya sudah pasang yang baru,” tuturnya.

Kekecewaan Hosnan terhadap layanan PLN tidak berhenti sampai di situ, pasca pemasangan kWh meter yang baru itu, selain membeli token listrik di kWh meter 450 volt, dirinya juga harus membayar tagihan listrik PLN di kWh meter yang lama (milik mertuanya yang sudah tidak digunakan). Bahkan, tagihannya sangat membengkak.

Baca juga :

Terhitung, sejak bulan November 2021 muncul tagihan sebesar Rp 120.540, di Desember Rp 65.448 dan di Januari tahun ini tagihannya mencapai Rp 288.336 hingga total Rp 474. 324. “Jadi, kondisinya sekarang tidak bisa isi token listrik di kWh meter yang atas nama saya. Kecuali, bayar terlebih dahulu. Sementara saat mau diisi, tiba-tiba muncul pemberitahuan nomor kWh meter saya telah diblokir,” ujarnya.

Saat menghubungi layanan 123 PLN, dirinya juga tidak mendapat penjelasan, hanya saja usai menghubungi 123, ada petugas PLN yang datang ke rumahnya. “Saat ini kondisi listrik di rumah sudah nyala kembali, karena tagihan listrik kWh meter yang lama sudah saya bayar separuh,” sambungnya.

Menurut Hosnan, untuk dapat mengisi token listrik secara permanen tanpa gangguan diblokir kembali, petugas PLN memintanya agar segara melunasi tagihan listrik kWh meter 900 yang sudah tidak digunakan itu.

“Padahal sudah tidak saya gunakan. Tetapi tetap saja muncul tagihan tiap bulan. Jadi, selama tiga bulan, saya itu mesti bayar tagihan listrik yang lama agar bisa isi token kWh yang baru,” keluhnya.

Sementara itu petugas Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ PLN) wilayah Dungkek, Dadang Imawan, mengaku dirinya tidak tahu menahu tentang kondisi tagihan listrik milik Hosnan yang membengkak itu. Menurutnya, pihaknya hanya ditugaskan memberikan pelayanan teknis kepada pelanggan.

“Saya tidak tahu, Pak. Kenapa tetap muncul tagihan meski sudah tidak digunakan. Saya hanya bagian teknik. Untuk keluhan, bisa disampaikan langsung ke kantor pusat di Sumenep,” ujarnya. (dan/edo/gie)