Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek, Sukarudin, menyebut jika apa yang disampaikan atau tuntutan dari GMNI, sangat bagus. Sehingga, perlu adanya sikap atau tindak lanjut dan harus ditanggapi secara serius.

“Yang menjadi tuntutan GMNI, saya kira bagus. Ini bagian dari aspirasi yang wajib hukumnya kita tanggapi dengan serius dan positif. Jadi, ini akan membuka ruang, ini rumah rakyat siapapun bisa datang untuk menyampaikan aspirasi,” ungkapnya, saat dikonfirmasi seusai rapat

Dikatakan Sukarudin, salah satu hal yang disampaikan dalam hearing atau RDP kali ini, terkait dengan Anak Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan data yang ada, ada sekitar 1.167 anak kembali sekolah selama 5 bulan belakangan.

“Ini perlu kita motivasi terus, kita semangati agar ATS ini terus angkanya bisa menurun. Kemudian Dinas Pendidikan bersama Komisi IV akan mengurai terus benang kusut yang ada di ATS. ATS ini yang terbanyak adalah anak drop out yang ada di SMA, jadi bukan kewenangan kita dan kalau yang ada di SMP, SD saya kira angkanya tidak begitu besar dan mampu kita kembalikan termasuk 1.167 yang banyak dari itu,” jelas Sukarudin.

Selain itu, ada juga aspirasi lain yang disampaikan. Yakni, terkait akses jalan atau infrastruktur menuju tempat pendidikan. Pendeknya, harus ada kehadiran pemerintah di tengah persoalan tersebut.

Baca juga :

“Terkait dengan infrastruktur menuju ke tempat pendidikan, saya kira kita perlu perhatikan agar anak-anak berangkat sekolah nyaman. Kemudian untuk sarana prasarana yang tadi disampaikan mahasiswa GMNI, kita memang belum memadai. Ini semata-mata karena kemampuan keuangan kita, dan saya kira ini bukan hanya di Trenggalek saja tapi secara nasional kondisinya begitu. Kalau Trenggalek masih wajar saja,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk pengelolaan PIP Dinas Pendidikan, sudah dalam pada posisi benar. Itu karena, langsung masuk ke rekening anak yang bersangkutan.

“Terkait dengan keterbukaan pengelolaan PIP Dinas Pendidikan ini sudah benar karena sudah masuk pada rekening anak, jadi tidak mungkin ada rekayasa yang dilakukan oleh lembaga,” jelasnya.

Terkait dengan prosentase anggaran pendidikan, dirinya juga telah menanyakan pada Dinas Pendidikan. “Saya masih ingat pada pembahasan di Banggar, memang di dunia pendidikan anggaran kita 30 persen jadi diatas persyaratan yang dipersyaratkan oleh nasional. Jadi kalau ini permintaan mahasiswa GMNI, saya kira sudah terlampaui kita penuhi,” tutur politisi PKB itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Trenggalek, Agus Dwi Karyanto, mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan GMNI terkait kondisi pendidikan di Trenggalek. “Kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman GMNI yang telah memberi masukan terkait pendidikan kita, baik di tingkat nasional maupun lokal Trenggalek,” katanya.

Terkait penanganan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan, Agus mengungkapkan pihaknya akan membentuk kelompok kerja (Pokja) budaya sekolah aman dan nyaman pada akhir Mei 2026. “Pokja ini akan bertugas menyelesaikan semua bentuk kekerasan terhadap anak, khususnya membangun budaya yang nyaman di semua tatanan pendidikan,” ujarnya.

Selain itu, Dinas Pendidikan juga akan menyiapkan langkah konkret berupa standar operasional prosedur (SOP) terkait penanganan kasus kekerasan terhadap anak. “Insyaallah nanti akan ada SOP terkait aksi dan laporan kekerasan terhadap anak. Kita ingin bersama-sama menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan pendidikan,” imbuhnya. (mil/gie)

Pria yang akrab disapa Raymond, itu mengatakan bahwa kondisi TPS yang berada di Kelurahan Samaan memang cukup kompleks. Terlebih, lokasinya berhimpitan dengan Pasar Tawangmangu.

“Kami akan sampaikan ke petugas agar lebih rajin dan lebih pagi dalam mengambil sampah. Untuk masyarakat, terutama pedagang, kami minta agar tidak membuang sampah melewati jam yang sudah diatur. Kalau aturannya pukul 06.00 sampai 11.00 WIB, jangan membuang pada pukul 12.00 atau 13.00 WIB, karena itu menyebabkan penumpukan sampai di keesokan harinya,” ujar Raymond, Senin (27/10/2025) tadi.

Dikatakannya, bahwa TPS Samaan tidak hanya menampung sampah warga sekitar, tetapi juga menampung sampah dari aktivitas pasar. Sehingga, ada banyak tumpukan sampah yang ada di TPS tersebut.

“Jadi memang bukan hanya dari warga, tapi juga dari Pasar Tawangmangu,” katanya.

Baca juga :

Sementara itu, untuk di Kelurahan Muharto, Raymond menyebut persoalan muncul karena lokasi TPS lama di depan Rusunawa Kutobedah kini sudah menjadi kawasan permukiman. Akibatnya, para penggerobak kini membuang sampah di pinggir jalan setelah Jembatan Muharto.

“Untuk sementara, kami pastikan pengangkutan dilakukan tepat waktu. Para penggerobak juga hanya boleh membuang sampah sampai jam 9 pagi. Itu aturannya,” tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, DLH Kota Malang berencana memfungsikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Buring agar bisa menampung sampah dari wilayah Kecamatan Kedungkandang, termasuk dari Muharto. “Selama ini sampah dibuang ke TPA Supit Urang, yang jaraknya cukup jauh. Nanti, dengan TPST Buring difungsikan kembali, semua sampah dari wilayah Kedungkandang akan dialihkan ke sana. Kami akan lakukan pengolahan yang lebih maksimal agar sampah bisa habis di lokasi,” jelasnya.

Saat disinggung mengenai usulan agar pengangkutan sampah tidak lebih dari pukul 07.00, Raymond menjelaskan bahwa aturan tersebut masih disesuaikan dengan tahapan pengumpulan sampah. “Jam 07.00 WIB itu untuk pengumpulan sampah dari rumah tangga ke kotak sampah. Dari kotak ke TPS, waktu penggerobak kami bagi, ada yang jam 09.00 WIB dan ada yang jam 11.00 WIB. Kami lakukan pagi agar jalur transportasi tidak macet,” tuturnya.

Kebijakan terkait waktu pembuangan dan pengangkutan sampah, menurutnya juga masih akan dibahas lebih lanjut bersama dengan lintas perangkat daerah. “Kami terus berkoordinasi dengan Diskopindag dan DPUPRPKP. Diskopindag juga menghasilkan sampah dari pasar-pasar, sementara DPUPRPKP terkait transportasi dan kondisi jalannya,” imbuh Raymond. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan bahwa para sopir menilai program Trans Jatim berpotensi menghambat perkembangan Angkot. Terlebih, sopir Angkot juga belum dilibatkan dalam penyusunan kebijakan.

“Selama ini mereka tidak pernah diajak bicara resmi. Artinya, belum ada masukan dari sopir angkot sebagai stakeholder transportasi publik,” kata Ketua DPRD Kota Malang.

Kemudian, dikatakannya bahwa sejumlah aspirasi tersebut akan diteruskan kepada DPRD Provinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Termasuk petisi yang juga disampaikan oleh para sopir Angkot.

“Ini sudah jadi bahan diskusi di tingkat provinsi. Komisi C dan Komisi D DPRD Kota Malang juga akan menindaklanjuti dengan rapat koordinasi. Artinya, persoalan ini memang harus lebih dulu dibicarakan di tingkat provinsi untuk menentukan landasan atau fondasinya. Setelah itu, barulah bisa diterjemahkan ke dalam kebijakan yang sesuai dengan kondisi di Kota Malang,” jelasnya.

Baca juga :

Meski begitu, Mia menyebut wacana menjadikan angkot sebagai feeder Trans Jatim bisa menjadi langkah awal solusi. “Karena jalan-jalan kecil di Kota Malang tidak bisa dilalui bus besar, pasti tetap dibutuhkan feeder. Tapi, prosentase penggunaan angkot sebagai feeder ini yang masih belum jelas,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Paguyuban Angkot, Stefanus Hari Wahyudi, menegaskan bahwa seluruh sopir angkot di Kota Malang sepakat menolak dengan adanya Trans Jatim. Terlebih, saat ini menurutnya sudah terdampak dengan trasnportasi online.

“Kekhawatiran kami jelas, nantinya akan menghancurkan rekan-rekan angkot yang masih bertahan. Pemerintah selama ini sering memberi angin segar tanpa realisasi nyata. Ngobrol non-formal pernah, tapi secara resmi belum pernah duduk bersama. Jadi, kalau sekarang tiba-tiba ramai di media bahwa Trans Jatim segera meluncur, ya wajar kalau kami resah,” tuturnya.

Hari juga menyinggung kondisi perekonomian sopir angkot yang saat ini kian sulit. Karena pendapatan yang diterimanya tidak menentu. “Meskipun kami tetap berupaya melayani warga. Ditambah lagi hanya sekitar 60 persen armada yang dinyatakan layak. Makanya, kami sedang berbenah dengan pemutihan dan uji kir gratis yang difasilitasi pemerintah. Tapi justru muncul wacana Trans Jatim,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa penolakan itu disampaikan dengan harapan pemerintah dapat mengkaji ulang rencana tersebut. “Kami tidak mau angkot benar-benar habis. Kalau memang mau memperbarui trayek, silakan saja, asal jangan menambah masalah baru sebelum yang lama selesai,” imbuhnya. (rsy/sit/adv)

Melalui Kanal Wadul Gus’e, keluhan masyarakat dapat tersampaikan dengan baik hingga langsung menuai tindak lanjut. Salah satunya, terkait keluhan perlintasan rel kereta api yang dianggap membahayakan pengguna jalan, yang tidak hanya langsung dilakukan peninjauan oleh Bupati Fawait, namun juga menuai respon dari PT KAI.

Bahkan, Pemkab Jember bersama PT KAI Daop 9 Jember, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), langsung melaksanakan perbaikan perlintasan sebidang atau Pecoro di Desa Garahan, Kecamatan Silo, Rabu (09/07/2025) tadi. Perbaikan ini, menjadi respons atas berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi perlintasan di Jalur Perlintasan Langsung (JPL) 30 yang rusak dan membahayakan pengguna jalan.

Baca juga :

Vice President PT KAI Daop 9 Jember, Hengky Prasetyo, menyampaikan bahwa perbaikan ini merupakan bentuk nyata sinergi antar lembaga untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi. “Kami siap berkolaborasi untuk pendampingan teknis perbaikan dan berkoordinasi penuh memastikan transportasi yang lebih sinergis ke depan untuk Jember Baru Jember Maju,” kata Hengky.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Gatot Triyono, turut menyampaikan apresiasi atas keterlibatan semua pihak dalam percepatan penanganan ini. “Alhamdulillah, ini kolaborasi yang luar biasa. Dishub bersama PT KAI, BPJN dan bahkan TNI-Polri turut membantu. Ini bentuk tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Baik keluhan langsung maupun dari kanal Wadul Gus’e, kita tindaklanjuti,” ungkapnya.

Perlintasan yang diperbaiki merupakan jalur strategis di JPL 30 arah Banyuwangi–Jember dengan panjang jalan yang diaspal sekitar 8 meter. Sebelumnya, kondisi aspal sangat rusak dan mengganggu arus lalu lintas. Proses pengaspalan ditargetkan rampung sore ini dan arus lalu lintas di lokasi diharapkan kembali normal dalam waktu singkat. (kom/rio/gie)

“Bisa dilakukan, dengan catatan tidak ada keberatan. Kalau ada keberatan dari wali murid, saya tegaskan tidak boleh dilaksanakan,” kata Wali Kota Wahyu, Senin (09/06/2025) tadi.

Menurutnya, kegiatan pelepasan siswa pada dasarnya diperbolehkan, namun harus berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak sekolah dan seluruh orang tua atau wali murid. Dengan kata lain, agar sekolah tidak memaksakan konsep mewah jika berpotensi memberatkan pihak tertentu.

“Ini untuk pelepasan loh ya, bukan wisuda. Boleh dilaksanakan, tapi dengan syarat jika ada satu keluhan saja, tidak boleh dilaksanakan. Kalau mereka sepakat, silakan dilakukan,” lanjutnya.

Baca juga :

Lebih lanjut disampaikan, Pemkot Malang tidak akan mengeluarkan larangan formal terkait kegiatan tersebut. Namun, ditekankan bahwa prinsip musyawarah dan kesetaraan harus dijunjung dalam penyelenggaraan acara-acara seremonial di sekolah.

“Kita kembalikan lagi, jangan sampai memberatkan orang tua,” tegasnya.

Isu pelepasan siswa dengan konsep mewah, belakangan ini menuai pro dan kontra di Kota Malang. Sejumlah sekolah dikabarkan menggelar acara di hotel dengan biaya tinggi dan memicu keluhan dari wali murid yang merasa terbebani.

“Kami dari Pemkot Malang pun mendorong agar sekolah lebih bijak dan inklusif dalam merencanakan kegiatan perpisahan, dengan didasari persetujuan bersama dan tidak boleh ada unsur paksaan,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Wabup Ulfiyah mengatakan, bahwa kehadirannya bersama Plt Kadis DPUPP Situbondo ke Dusun Polay dan Ampenan, untuk merespon dan meninjau keluhan masyarakat terkait pengusulan pembangunan jalan rusak yang selama ini tidak pernah terealisasi. “Keluhan warga Dusun Polay dan Ampenan ini disampaikan melalui kirim video seputar perbaikan kondisi jalan di dusun tersebut. Di setiap tahun, warga setempat selalu bergotong-royong dan iuran membeli pasir dan batu paras, untuk perbaikan akses jalan tersebut,” kata uMbak Ulfi-sapaan Wabup Situbondo.

Baca juga :

Lebih lanjut Mbak Ulfi menambahkan, bahwa jalan tersebut merupakan akses jalan satu-satunya untuk menjual hasil pertanian menuju pusat kota. “Sekalipun ini jalan desa, maka perlu adanya perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. Karena anggaran DD dan ADD, tidak cukup kalau untuk membangun akses jalan itu,” kata Mbak Ulfi.

Dari peninjauan itu, dirinya mengaku sangat prihatin melihat kondisi jalan, karena sejak dahulu masyarakat setempat sering iuran untuk membeli material perbaikan jalan. “Setelah kita turun langsung dan survei serta mengkaji kondisi jalan tersebut, Insyaallah jalan itu akan kita perbaiki melalui anggaran perubahan (PAK) tahun ini. Pertimbangannya, karena memang akses jalan tersebut memang sangat sulit dilalui,” imbuh Mbak Ulfi.

Sementara itu, Plt Kepala DPUPP, Abdul Kadir Jailani, mengatakan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki jalan rusak sepanjang 3 kilometer itu kurang lebih Rp 3 miliar. “Apabila dalam perubahan anggaran itu bisa tercover, maka dalam tahun ini jalan tersebut bisa kita perbaiki,” ujarnya. (her/gie)

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, bersama Wakil Bupati, Yudha Adji Kusuma, kembali melakukan peninjauan ke wilayah utara Kabupaten Lumajang, Kamis (10/04/2025) tadi. Peninjauan ini dilakukan,  setelah sebelumnya menyisir 11 titik jalan rusak di berbagai daerah.

Dalam kunjungan dan peninjauan itu, Pemkab menegaskan bahwa perbaikan jalan akan direalisasikan melalui skema efisiensi anggaran, sebagai wujud inovasi pengelolaan keuangan daerah yang responsif terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. “Anggaran pembangunan jalan ini, itu berasal dari efisiensi belanja pemerintah daerah. Kami geser beberapa kegiatan yang bisa ditunda dan semua OPD juga turut melakukan efisiensi. Termasuk, pada anggaran perjalanan dinas dan kebutuhan operasional,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Baca juga :

Efisiensi ini, tambahnya, tidak hanya mencerminkan upaya penghematan, melainkan juga langkah strategis agar anggaran benar-benar berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam kesempatan sama, Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menegaskan bahwa infrastruktur jalan saat ini menjadi prioritas utama, mengingat dampaknya yang luas terhadap aksesibilitas, ekonomi dan pelayanan publik. “Kami ingin memastikan masyarakat, khususnya di pelosok, bahwa tidak ada lagi merasa terpinggirkan. Karena itu, pembangunan tidak hanya kami fokuskan di pusat kota atau kawasan strategis ekonomi, tapi juga menyentuh wilayah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian,” paparnya.

Pemerintah Kabupaten Lumajang, tambahnya, merencanakan pelaksanaan perbaikan jalan akan dimulai secara bertahap pada akhir Juni 2025, dengan pengawasan ketat terhadap kualitas pembangunan. Dengan pendekatan efisiensi anggaran sebagai solusi percepatan, Pemkab Lumajang tidak hanya menjawab permasalahan jalan rusak, tapi juga membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan yang tepat dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (kom/adi/gie)

Dalam sambutannya, Hardi Kusuma menekankan akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Dijelaskannya, bahwa reses ini bertujuan untuk menyerap aspirasi warga terkait berbagai isu pembangunan dan permasalahan yang dihadapi.

“Pembangunan yang efektif harus melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, kami ingin mendengar langsung kebutuhan dan keluhan warga agar dapat diperjuangkan di DPRD,” kata Hardi Kusuma.

Dalam reses ini, juga dilakukan sesi tanya jawab. Warga menyampaikan berbagai permasalahan, mulai dari kondisi infrastruktur jalan desa yang rusak, keterbatasan layanan kesehatan, hingga kebutuhan peningkatan sektor pertanian.

Baca juga :

“Kami berharap, perbaikan jalan desa segera direalisasikan karena kondisinya sudah rusak parah dan menyulitkan aktivitas warga. Terutama, bagi petani yang harus mengangkut hasil panen,” ujar salah satu warga, Ahmad.

Menanggapi hal tersebut, Hardi Kusuma berjanji akan memperjuangkan aspirasi warga agar mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Dirinya juga menyoroti, pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Kami akan mengawal aspirasi ini di tingkat DPRD dan berkoordinasi dengan instansi terkait agar bisa segera ditindaklanjuti,” katanya.

Acara reses sendiri, ditutup dengan diskusi lebih lanjut antara warga dan para pemangku kepentingan setempat guna merumuskan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. (kom/adi/gie)

“Tabung LPG 3 kg, itu Pertamina yang memiliki kuota. Sehingga, kita di kabupaten hanya bisa menerima,” kata Mas Dhito-sapaan bupati, dalam menjawab keluhan masyarakat saat acara pembinaan PKL di Gedung Serbaguna Kelurahan Pare, Rabu (18/09/2024) tadi.

Dijelaskannya, bahwa kelangkaan LPG Melon, salah satunya dipengaruhi karena faktor distribusi. Di mana pada hari libur, tidak ada droping LPG dari depo ke agen. Sehingga, kondisi itupun yang sedang dirasakan di berbagai daerah.

Meski sudah menjawab apa yang menjadi keluhan PKL, namun Mas Dhito mengatakan, akan tetap mengkomunikasikan keluhan itu ke Pertamina. Tujuannya, supaya distribusi LPG melon bisa lancar. Termasuk, tidak mengalami kendala hingga Desember mendatang.

Baca juga :

“Nanti tetap akan saya komunikasi ini dengan Pertamina. Sehingga, kondisi di lapangan bisa lancar,” tambahnya.

Salah satu PKL asal Gedangsewu, Kecamatan Pare, Rieny Eka Susanti, dalam kesempatan itu mengaku senang dengan respon yang diberikan bupati. Dimana, meski momennya pembinaan, namun tetap mau mendengar dan memberikan solusi atas persoalan yang dirasakan masyarakat.

“Mas Dhito luar biasa. Apa yang menjadi keluhan, bisa dijawab dan akan dicoba pecahkan,” puji Rieny.

Pedagang di kawasan Kuliner Kilisuci itu, juga berharap upaya yang dilakukan Mas Dhito, dapat membuahkan hasil. Sehingga, masyarakat khususnya PKL, tidak lagi kesulitan ketika memanfaatkan LPG Melon untuk usaha. (kom/pan/gie)