Kepala Sub Bidang Pajak Daerah I Bapenda Kota Malang, Nico Dadik Prayoga, mengatakan bahwa antusiasme masyarakat di kedua titik layanan cukup tinggi, terutama pada pelaksanaan hari pertama program tersebut. “Alhamdulillah antusiasmenya di dua titik ini bagus dan ramai, karena ini hari pertama Bapenda sambang ke kelurahan,” ujar Nico.

Di Kelurahan Madyopuro, tercatat sekitar 60 wajib pajak (WP) melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Atau, total transaksi yang berhasil dihimpun mencapai Rp7.566.925 dengan 191 ketetapan pajak.

Menurut Nico, mayoritas masyarakat memanfaatkan layanan tersebut untuk membayarkan PBB. Ke depan diharapkan juga akan digelar Sobo RW dan Sambang Perumahan, yang dilaksanakan pada malam hari.

“Kita tidak memasang target nominal pembayaran. Yang penting masyarakat bisa memanfaatkan layanan ini sebanyak-banyaknya,” katanya.

Baca juga :

Selain PBB, layanan pembayaran opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) rencananya juga akan dihadirkan dalam program Sambang Kelurahan. Namun, untuk pelaksanaannya masih menunggu jadwal pelayanan gabungan bersama Samsat Malang Kota.

“Kami masih menunggu jadwal dari Samsat,” tambahnya.

Salah satu warga Kelurahan Madyopuro, Fitria Ramadan, mengaku terbantu dengan hadirnya layanan pembayaran pajak di lingkungan kelurahan. Dia mengetahui informasi kegiatan tersebut melalui grup RT.

“Dengan hadirnya program Sambang Kelurahan ini memudahkan masyarakat karena lokasi pembayaran lebih dekat dengan rumah. Harapannya kegiatan seperti ini bisa rutin dilakukan di kantor kelurahan,” ucap Fitria usai membayar PBB.

Selain kemudahan layanan, warga juga mendapatkan suvenir berupa minyak goreng sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak. “Alhamdulillah dapat minyak, sangat bermanfaat sekali,” imbuhnya. (rsy/sit)

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menyampaikan bahwa penggunaan kupon menjadi salah satu bentuk evaluasi. Terlebih, antrean yang membludak di dua kecamatan sebelumnya sempat viral di sosial media. Menurutnya, memang jumlah paket sembako yang disediakan tidak sebanding dengan jumlah warga yang datang.

“Kalau dari laporan masyarakat memang kemarin membludak sekali. Artinya itu di luar ekspektasi pemerintah kota. Ini juga menandakan kebutuhan masyarakat memang tinggi,” ujar Bayu, saat dihubungi Kamis (12/03/2026) tadi.

Menurutnya, kuota paket Sembako yang disediakan dalam setiap kegiatan pasar murah hanya sekitar 1.300 paket perkecamatan. Sementara, jumlah warga yang membutuhkan jauh lebih besar.

“Kalau dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga di satu kecamatan bisa puluhan ribu, tentu itu sangat jomplang. Ini yang kemudian menjadi bahan evaluasi,” katanya.

Baca juga :

Dengan skema kupon yang mulai diterapkan, Bayu menilai pelaksanaan pasar murah menjadi lebih tertata dan tidak lagi menimbulkan kerumunan besar seperti sebelumnya. Meski begitu, pihaknya juga mendorong agar ke depan skema pelaksanaan pasar murah dapat diperbaiki agar manfaatnya lebih merata.

“Sehingga kalau dibagi perkelurahan menurut saya akan lebih tepat sasaran. Selain itu warga juga tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor kecamatan,” tambahnya.

Bayu mencontohkan, apabila dalam satu kecamatan tersedia 5 ribu paket Sembako, maka paket tersebut dapat dibagi ke masing-masing kelurahan. Data penerima juga dapat diverifikasi melalui RT dan RW agar lebih tepat sasaran. Selain itu, untuk kupon diprioritaskan bagi keluarga dengan kondisi ekonomi tertentu, seperti kelompok masyarakat pada desil satu hingga empat.

“Kalau pakai kuponkan lebih enak. Warga yang datang sudah pasti mendapat paket, tidak sampai datang jauh-jauh lalu kehabisan,” tuturnya.

Terkait kemungkinan penambahan paket sembako dalam waktu dekat, Bayu menyebut hal tersebut cukup sulit dilakukan karena keterbatasan anggaran yang telah ditetapkan sejak tahun sebelumnya. Sebagai solusi jangka pendek, dia menyarankan agar Pemkot Malang dapat menggandeng pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu menambah jumlah paket Sembako.

“Kalau anggaran sudah terkunci, mungkin yang bisa dilakukan adalah kolaborasi dengan CSR,” imbuh Bayu. (rsy/sit/adv)

Sebagai bagian dukung penuh pelaksanaan itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menginstruksikan agar seluruh kantor kelurahan untuk tetap buka dan bersiaga selama akhir pekan tersebut. “Staf kelurahan saya minta standby 25 jam. Mereka harus bisa mengarahkan jemaah yang bingung, menyediakan toilet, bahkan makanan. Ini adalah bentuk pelayanan kita sebagai tuan rumah,” ucap Wali Kota Wahyu, Rabu (04/02/2026) tadi.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu juga mengapresiasi, keterlibatan umat agama lain di Kota Malang, yang turut membuka pintu bagi para jamaah yang akan mengikuti Mujahadah Kubro. “Terima kasih kepada umat agama lain yang membantu menyediakan tempat transit. Ini kehormatan bagi kami. Karena Mujahadah Kubro ini kan memberikan doa kepada semua masyarakat Indonesia, Jatim dan Kota Malang supaya tetap mendapatkan ridho dari Allah SWT,” tambahnya.

Sebagai informasi, untuk rangkaian ibadah Mujahadah Kubro, akan dimulai pada Sabtu malam (07/02/2026) pukul 21.00 WIB dengan rangkaian, Khatmul Qur’an yakni Penuntasan 9.999 bacaan Al-Qur’an secara serentak. Kemudian, Ijazah Kubro atau pemberian doa keselamatan bangsa dari kiai-kiai sepuh.

“Lalu Salat subuh berjamaah dan Salawat, dilanjutkan penampilan Syubbanul Muslimin bersama Gus Azmi dan seremoni puncak yang dihadiri oleh Presiden RI (dalam konfirmasi), tokoh nasional dan pengurus PBNU,” imbuh Ketua PCNU Kota Malang, Isroqunnajah. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa sebagian koperasi yang telah berjalan masih menghadapi kendala keterbatasan lokasi. Namun, hal tersebut tidak mengurangi semangat pengelola dalam menjalankan aktivitas koperasi.

“Saat ini ada sekitar 12 Koperasi Merah Putih yang sudah beroperasi dari total 57. Memang ada yang masih menumpang, salah satunya di kantor kelurahan. Tapi itu tidak mengurangi semangat, yang penting sosialisasi dan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa koperasi ini berjalan,” ujar Wali Kota Wahyu, Sabtu (17/01/2026) tadi.

Kemudian, ditargetkannya seluruh Koperasi Merah Putih di 57 kelurahan dapat beroperasi pada tahun ini. Untuk saat ini, Pemkot Malang tengah melakukan inventarisasi aset dan lahan milik daerah yang memungkinkan digunakan sebagai lokasi koperasi.

“Kami sedang menginventarisir lahan milik Pemkot Malang. Rata-rata koperasi membutuhkan lahan sekitar 100 meter persegi. Di Kota Malang memang agak sulit mencari lahan seluas itu,” tambahnya.

Baca juga :

Menurutnya, keberadaan Koperasi Merah Putih akan semakin optimal jika bersinergi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun program lain yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Kalau sudah bersinergi dengan SPPG, tentu akan jauh lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyampaikan bahwa dari 12 Koperasi Merah Putih yang telah beroperasi, sebagian besar masih menggunakan kantor kelurahan sebagai lokasi sementara. Hingga kini, baru dua koperasi yang memiliki bangunan sendiri, yakni di Kelurahan Bandungrejosari dan Arjowinangun, yang mulai dibangun pada 2025.

“Dua koperasi itu sudah dalam proses pembangunan, tetapi belum selesai dan masih dikerjakan,” ucap Eko

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa Koperasi Merah Putih memiliki tiga unit usaha utama yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. “Sesuai petunjuk Bapak Wali Kota, koperasi ini menjalankan tiga unit usaha, yaitu sembako, LPG dan pengisian air minum berkualitas,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Plh Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, menyampaikan bahwa penyaluran bibit itu dilakukan sebagai bagian dari program Ngalam Seger dan sesuai arahan Wali Kota Malang. Kegiatan itu, juga untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Bersamaan dengan apel Senin, DLH Kota Malang menyalurkan bantuan bibit untuk 57 kelurahan. Masing-masing mendapatkan 56 bibit berbagai jenis tanaman,” ujar Raymond.

Untuk jenis bibit yang dibagikan cukup beragam, mulai dari tanaman buah hingga tanaman hias dan pelindung, antara lain, buni, juwed, kelengkeng, mangga, belimbing, menteng, genitri, matoa, sukun, durian, tanjung, jacaranda dan bungur. Dengan total, ada 3.192 bibit yang disalurkan ke kelurahan.

“Ada beberapa OPD juga yang minta, nanti kita usulkan untuk bibit tersebut,” tambahnya.

Baca juga :

Kemudian, ditambahkannya bahwa jenis pohon tersebut disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. “Jika lurah membutuhkan pohon pelindung, DLH siap menyediakan. Persediaan bibit di DLH masih ribuan dan siap tanam,” katanya.

Raymond berharap, para lurah menyalurkan bibit tersebut kepada warga yang telah ditunjuk, sekaligus memastikan bibit tersebut tidak hanya ditanam, tetapi juga dirawat. “Apalagi kalau tanaman produksi, hasilnya tidak instan. Buahnya bisa muncul setelah 4–5 tahun. Kami harap lurah menyampaikan hal ini kepada masyarakat,” lanjutnya.

Sementara itu, Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, mengingatkan bahwa keberhasilan program penanaman pohon tidak hanya ditentukan oleh banyaknya bibit yang ditanam, tetapi juga komitmen dalam merawatnya. “Yang paling penting adalah sustainability. Kita sering melakukan gerakan tanam pohon, tetapi yang harus diperjuangkan adalah perawatannya,” tegas Sekda Erik.

Dirinya juga menyebut, bahwa manfaat nyata dari perawatan pohon baru akan tampak setelah empat hingga lima tahun ke depan. “Kalau benar-benar dirawat, pohon akan memberi manfaat besar bagi Kota Malang. Mulai dari kualitas udara, manfaat hasil buah, hingga menjadi bagian strategi pengurangan genangan,” imbuh Sekda Erik. (rsy/sit)

Pernyataan itu, disampaikannya saat kegiatan ‘Gus’e Menyapa: di wilayah Kecamatan Jombang atau tepatnya di Pendopo Kantor Desa Jombang, Minggu (09/11/2025) tadi. Kegiatan ini, dihadiri oleh jajaran RT/RW, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta para kepala desa di wilayah tersebut.

“Penyelarasan dan kerja sama yang baik antara pemerintah di tingkat desa ( dan kelurahan, red) dengan pemerintah kabupaten, sangat diperlukan agar arah pembangunan tetap sejalan. Dengan begitu, program yang telah dirancang pemerintah dapat berjalan efektif dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Melalui kegiatan Gus’e Menyapa, Bupati Fawait ingin memperkuat komunikasi dan kedekatan antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat melalui para pemangku peran di tingkat desa. Dirinya menilai, pertemuan tatap muka seperti ini menjadi sarana yang efektif untuk mendengar aspirasi, masukan, serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di lapangan.

Baca juga :

Gus Fawait menegaskan, bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kabupaten, tetapi juga pada peran aktif para RT, RW, kepala desa dan perangkat desa yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. “Tanpa peran mereka, kebijakan pemerintah tidak akan sampai dan dirasakan oleh warga,” tambahnya.

Bupati Fawait juga memberikan apresiasi kepada seluruh RT dan RW, yang telah berperan besar dalam menjaga ketertiban, kebersamaan, serta membantu kelancaran program pemerintah di tingkat akar rumput. Dirinya menilai, para RT dan RW adalah pilar penting yang memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Ujung tombak Pemerintah Kabupaten Jember bukan kepala dinas, Kabid (kepala bidang) ataupun camat, tetapi para RT dan RW yang benar-benar berada di tengah-tengah masyarakat,” tegas Bupati Fawait, yang disambut aplus peserta yang hadir.

Melalui Program Gus’e Menyapa ini, Bupati Jember berkomitmen untuk terus turun langsung ke lapangan, menyapa masyarakat dan memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai sasaran. Dirinya berharap, kegiatan ini dapat memperkuat semangat gotong royong dan mempercepat terwujudnya Jember yang lebih maju, berdaya saing dan sejahtera. (kom/rio/gie)

Program ini, diresmikan oleh Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, di Halaman Barat Stadion Semeru, Sabtu (08/11/2025) tadi. Melalui program itu, tentunya menjadi simbol nyata bahwa digitalisasi bukan semata proyek infrastruktur, melainkan strategi pembangunan manusia dan ekonomi rakyat.

“Wi-Fi publik adalah jembatan menuju kemandirian ekonomi masyarakat. Melalui akses internet yang merata, warga bisa belajar, berinovasi dan memasarkan produk secara digital. Di sinilah kita membangun fondasi ekonomi baru berbasis kreativitas dan teknologi,” kata Wabup Yudha.

Wi-Fi publik yang kini tersebar di berbagai titik kelurahan, tambahnya, berfungsi sebagai ruang akselerasi ekonomi digital rakyat. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan konektivitas ini untuk mengembangkan usaha, memperluas jangkauan pasar melalui e-commerce, hingga mempelajari strategi pemasaran daring.

Sementara itu, ujar Mas Yudha-sapaan Wabup Lumajang, generasi muda dapat menggunakan akses ini untuk menimba ilmu, mengasah keterampilan digital dan menumbuhkan bisnis kreatif. Lebih dari sekadar akses internet, Wi-Fi publik hadir sebagai penggerak literasi digital masyarakat.

Baca juga :

Dengan konektivitas yang merata, warga memiliki peluang yang sama untuk meningkatkan kompetensi, mengakses informasi publik dan memperluas jejaring ekonomi. Pembangunan digital yang dilakukan Pemkab Lumajang diarahkan untuk melahirkan masyarakat yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga produktif dan inovatif.

Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menyiapkan 21 titik Wi-Fi publik di 7 kelurahan se-Kecamatan Lumajang, disusul perluasan layanan di 57 desa dan 141 desa lainnya akan terkoneksi pada 2026. Langkah ini merupakan bagian dari visi besar Lumajang Terkoneksi dan Cerdas Digital.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskomonfo) Kabupaten Lumajang, Mustaqim, Wi-Fi publik menjadi instrumen penting untuk menciptakan pemerataan digital dan memperkuat daya saing ekonomi lokal. “Kami ingin memastikan bahwa teknologi hadir di tengah masyarakat bukan sekadar hiburan, tapi sebagai sarana untuk belajar, berinovasi dan meningkatkan kesejahteraan. Setiap koneksi internet adalah peluang untuk tumbuh,” jelas Mustaqim.

Melalui kebijakan digitalisasi yang terarah, Pemkab Lumajang tidak hanya membangun jaringan, tetapi juga ekosistem ekonomi digital yang berpihak pada rakyat. Pemerintah mendorong agar setiap titik Wi-Fi publik dapat menjadi pusat aktivitas produktif, mulai dari pelatihan digital marketing, kolaborasi komunitas kreatif, hingga tempat belajar daring bagi pelajar dan wirausahawan muda.

Program ini juga menjadi instrumen untuk meningkatkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) di tingkat daerah. IMDI bukan sekadar indikator, tetapi cerminan sejauh mana masyarakat mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup, memperkuat konektivitas sosial dan memperluas akses ekonomi.

Wi-Fi publik menjadi simbol bahwa kemajuan digital adalah hak setiap warga, dan pemerintah hadir memastikan akses yang setara. Dengan fondasi digital yang kuat, Lumajang tengah membangun arah baru menuju kemandirian ekonomi lokal, pertumbuhan UMKM berbasis teknologi dan masyarakat cerdas digital yang berdaya saing nasional. (kom/adi/gie)

Kepala Dispussipda Kota Malang, Yayuk Hermiati, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Gemar Membaca yang rutin digelar. Dalam kegiatan kali ini, melibatkan anak-anak jenjang TK dan PAUD yang memiliki rumah pintar atau perpustakaan masyarakat.

“Tahun ini, kami juga menyampaikan adanya bantuan dari Perpustakaan Nasional untuk 20 perpustakaan kelurahan. Setiap kelurahan menerima satu rak dan 1.000 buku. Tahun depan, kami menargetkan ada 25 kelurahan, sehingga pada akhir 2027 bisa seluruh kelurahan (57 kelurahan) di Kota Malang memiliki perpustakaan,” jelas Yayuk.

Kemudian, ditambahkannya bahwa buku yang diberikan mayoritas ditujukan bagi anak usia TK dan SD. Meski ukurannya kecil, seluruh perpustakaan di wilayah tetap mendapat pendampingan dari Dispussipda, termasuk dalam tata kelola dan pengembangan koleksi buku.

Baca juga :

“Kalau perpustakaan masyarakat aktif, kami akan usulkan kembali ke Perpustakaan Nasional untuk mendapatkan tambahan buku,” ujarnya.

Disamping itu, dikatakannya bahwa minat baca masyarakat Kota Malang saat ini telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Karena dari peringkat 12, kini naik menjadi posisi ke dua di Jawa Timur.

“Peringkat kegemaran membaca kita naik dari posisi 12 menjadi posisi 2 se-Jawa Timur, di bawah Surabaya. Nilainya meningkat dari 64 menjadi 83,” tuturnya.

Tentunya, peningkatan itu tidak lepas dari berbagai program yang dijalankan Dispussipda, termasuk gerakan literasi masyarakat di wilayah pinggiran. Pada 2024 lalu, pihaknya juga telah membentuk 15 perpustakaan masyarakat yang terbukti berkontribusi terhadap kenaikan indeks kegemaran membaca.

“Komunitas literasi juga kami libatkan aktif dalam kegiatan di perpustakaan masyarakat. Harapannya, semangat membaca bisa menjadi budaya bersama di seluruh lapisan warga,” imbuh Yayuk. (rsy/sit)

Jembatan tersebut, merupakan bantuan dari Vertical Rescue Indonesia dan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI). Dengan adanya jembatan tersebut, diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga dan memperkuat konektivitas antar kelurahan.

“Terima kasih kepada Vertical Rescue dan PSMTI yang telah memberikan bantuannya. Jembatan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk melintas dari Kedungkandang ke Polehan dan sebaliknya. Selama ini, warga, terutama anak-anak sekolah, harus memutar cukup jauh,” kata Wali Kota Wahyu.

Ditambahkannya, bahwa keberadaan jembatan tersebut tidak hanya mempermudah akses para pelajar. Namun, juga mendukung pergerakan ekonomi antarwilayah.

Baca juga :

“Dengan adanya jembatan ini, aktivitas ekonomi warga di Kedungkandang dan Polehan bisa lebih lancar. Saya berharap masyarakat ikut menjaga fasilitas ini dan mematuhi aturan saat melintas, karena ini merupakan jembatan gantung,” ujarnya.

Terkait kondisi jembatan, Wali Kota Wahyu menyebut telah menugaskan DPUPRPKP Kota Malang, untuk melakukan pengecekan dan penyesuaian agar jalur lebih aman dilalui. Karena menurutnya, jalan terlalu curam dan licin.

“Beberapa hari lalu saya minta agar jalan yang terlalu curam dibuatkan trap dan bagian yang menukik diberi penghalang supaya aman, terutama saat hujan atau anak-anak berlari,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa jembatan tersebut memiliki kekuatan konstruksi hingga 20 tahun. Namun, material kayu akasia yang digunakan hanya bertahan sekitar lima tahun saja. Sehingga perlu dilakukan pemeliharaan rutin.

“Apabila ada hal yang krusial bisa masuk dalam 50 juta per RT itu, nanti bisa dimanfaatkan untuk Jembatan ini,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)