Kepala Sub Bidang Pajak Daerah I Bapenda Kota Malang, Nico Dadik Prayoga, mengatakan bahwa kegiatan tersebut telah berlangsung sejak 12 Mei dan dijadwalkan berlanjut hingga Juli 2026 mendatang. Pada tahap pertama ini, pelayanan dilakukan setiap Selasa dan Kamis dengan menyasar dua kelurahan setiap harinya.

“Untuk saat ini, pelaksanaan tinggal menyasar wilayah Kecamatan Lowokwaru dan Blimbing,” kata Nico, saat ditemui di kegiatan Sambang Kelurahan Mojolangu, Selasa (30/06/2026) tadi.

Dikatakannya, respon masyarakat terhadap program tersebut juga cukup tinggi. Bahkan, dalam setengah hari pelaksanaan di Kelurahan Mojolangu, tercatat sudah ada lebih dari 100 transaksi pembayaran pajak.

“Antusias warga sangat bagus. Baru setengah hari saja sudah sekitar 100 lebih transaksi. Warga yang membayar juga kami berikan souvenir berupa gula setengah kilogram sebagai bentuk apresiasi,” ujarnya.

Baca juga :

Untuk layanan Sambang Kelurahan tidak hanya melayani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tetapi juga berbagai jenis pajak daerah lainnya. Melalui kerja sama dengan Bank Jatim dan Samsat, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

“Fokus kami memang PBB, tetapi pembayaran pajak daerah lainnya juga bisa dilayani, termasuk pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui kerja sama dengan Samsat,” ucapnya.

Nico menegaskan, program itu akan terus diperluas agar seluruh kelurahan di Kota Malang dapat merasakan kemudahan layanan serupa. “Harapannya semua kelurahan bisa kami datangi sehingga masyarakat semakin mudah membayar pajak dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat tercapai,” tambahnya.

Sementara itu, warga Kelurahan Mojolangu, Titah, mengaku terbantu dengan layanan pembayaran pajak yang hadir langsung di lingkungan tempat tinggalnya. “Senang, dapat gula juga. Kalau ada pelayanan seperti ini jadi lebih mudah bayar di kelurahan. Biasanya saya bayar di Indomaret,” tutur Tita.

Hal senada juga disampaikan warga Jalan Candi Badut, Ahmad Hariri. Menurutnya, pelayanan jemput bola tersebut mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar PBB. “Terima kasih sekali ada pelayanan jemput bola dari Bapenda. Sangat memudahkan. Harapannya kegiatan seperti ini terus berlanjut, hanya saja pemberitahuannya bisa dilakukan H-1 melalui RT supaya lebih banyak warga yang mengetahui,” imbuh Ahmad.

Sebagai informasi, berdasarkan laman resmi Bapenda Kota Malang, realisasi penerimaan PBB hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp 33,489 miliar atau 46,51 persen dari target sebesar Rp 72 miliar. Sementara untuk realisasi opsen PKB mencapai Rp 61,571 miliar dari target Rp 132 miliar. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam momen itu menyambut baik pelaksanaan program tersebut. Dikatakannya, bahwa keterlibatan perguruan tinggi menjadi bentuk kolaborasi nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan sekaligus mengoptimalkan potensi yang dimiliki setiap kelurahan.

“Saya banyak berterima kasih kepada Pak Rektor Universitas Brawijaya. Program KLK dan P3M ini terlaksana di 57 kelurahan dan merupakan program yang sangat baik karena ada kolaborasi antara pemerintah dengan perguruan tinggi untuk melihat permasalahan sekaligus potensi yang dimiliki masyarakat,” ujar Wali Kota Wahyu, saat menghadiri pemberangkatan mahasiswa di Lapangan Rektorat UB, Senin (22/06/2026) tadi.

Wali Kota Wahyu juga menilai, kehadiran mahasiswa akan memberikan dampak langsung melalui penerapan teknologi tepat guna maupun pendampingan berbagai program pembangunan di tingkat kelurahan. Karena, kata Wahyu, mahasiswa juga dapat memperkuat sejumlah program prioritas Pemkot Malang, salah satunya Program RT Berkelas yang mengalokasikan anggaran Rp 50 juta bagi setiap RT.

Baca juga :

“Nanti adik-adik mahasiswa bisa membantu masyarakat menyusun program prioritas yang memang dibutuhkan di tingkat RT. Selain itu, teknologi tepat guna yang dibawa juga bisa mendukung peningkatan ekonomi masyarakat maupun pengelolaan lingkungan,” katanya.

Tak hanya itu, Wali Kota Wahyu berharap inovasi yang dibawa mahasiswa dapat mendukung upaya pengendalian inflasi daerah. Salah satunya melalui program cabenisasi yang mendorong pemanfaatan lahan untuk budidaya cabai. Terlebih, harga cabai masih menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi, sehingga penambahan bibit dan perluasan area tanam dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan.

“Salah satunya melalui program cabenisasi. Ada beberapa kelurahan yang membutuhkan bibit cabai. Dengan adanya bantuan bibit ini diharapkan dapat membantu menekan inflasi karena produksi cabai masyarakat meningkat,” tuturnya.

Sebagai informasi, ditambahkan untuk kawasan yang memiliki potensi pengembangan cabai berada di Kecamatan Kedungkandang dan sebagian di wilayah Kecamatan Blimbing. Itu karena kedua wilayah tersebut memiliki lahan cukup luas untuk budidaya tanaman hortikultura. (rsy/sit)

Sejumlah upaya yang dilakukan ini, menunjukkan bahwa sampah tidak harus berakhir di tempat pembuangan akhir. Sebaliknya, dengan pengelolaan yang dilakukan secara mandiri dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, sampah rumah tangga di Bakungan, mampu diolah menjadi produk bernilai ekonomi sekaligus mendukung kebersihan lingkungan.

Plt Lurah Bakungan, Prasetyo Suhartono, mengatakan warga diedukasi pengolahan sampah mulai dari dibiasakan dengan memilah sampah dari rumah. Yakni, memilah mana yang organik dan anorganik.

“Sampai sekarang terus kami edukasi. Tidak mudah, tapi harus terus dibiasakan dari skala rumah. Agar memudahkan petugas di TPS untuk mengolahnya,” kata Prasetyo, saat cerita kepada Bupati Ipuk.

Prasetyo menjelaskan, TPS 3R Omah Olah Sampah saat ini melayani sekitar 3.000 warga. Layanan yang diberikan itu, mencakup pengambilan sampah rumah tangga, pengolahan sampah organik dan anorganik, produksi berbagai hasil olahan sampah, hingga edukasi pengelolaan sampah bagi masyarakat.

Setiap hari, TPS 3R tersebut menangani sekitar 1,2 hingga 2 ton sampah rumah tangga. Dari jumlah tersebut, sekitar 2 kuintal sampah organik diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai tambah.

Baca juga :

“Sampah organik yang telah dipilah, kami manfaatkan untuk pakan maggot, kompos dan pupuk organik cair. Maggot kemudian digunakan sebagai pakan ternak seperti ayam, bebek dan lele yang juga dibudidayakan oleh KSM, serta dijual kepada masyarakat,” jelas Prasetyo.

Inovasi lain yang dikembangkan Bakungan, adalah sistem Bank Sampah Digital melalui Aplikasi Bank Sampah Masyarakat Bakungan (Abank Sayang). Aplikasi tersebut, berisi pencatatan tabungan sampah warga, mulai dari pendaftaran, penimbangan, hingga konversi menjadi saldo. Bahkan hingga saat ini, tercatat sekitar 140 warga menjadi nasabah aktif bank sampah, mulai dari ibu-ibu PKK hingga siswa sekolah dasar.

“Warga cukup membawa sampah yang sudah dipilah ke TPS 3R untuk ditimbang. Nilainya langsung tercatat dalam aplikasi sebagai saldo tabungan. Saldo tersebut dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai maupun ditukar dengan berbagai hadiah,” imbuh Prasetyo.

Hal yang dilakukan tersebut, mendapat apresiasi dari Bupati Ipuk, karena level kelurahan mampu mengolah sampah warganya secara mandiri. “Bakungan ini menjadi contoh bagaimana persoalan sampah bisa diselesaikan dari tingkat kelurahan. Kuncinya ada pada kepedulian dan gotong royong warga. Ini adalah praktik baik yang bisa direplikasi di desa lain,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya juga menambahkan, bahwa pihaknya terus mendorong agar desa dan kelurahan di Banyuwangi, memiliki pengolahan sampah secara mandiri untuk mendukung TPS 3R kapasitas besar yang telah ada. Banyuwangi sendiri, telah memiliki TPS 3R berkapasitas pengolahan puluhan ton tiap harinya di Balak Songgon, TPS Tembokrejo Muncar, hingga TPS 3R Kareta yang tengah dibangun.

“Seperti di Bakungan ini, sampah yang organik telah diselesaikan di sini. Baru yang residu dikirim ke Balak. Kalau masyarakat terlibat aktif seperti di Bakungan, sampah bukan lagi menjadi problem serius, bahkan bisa menjadi sumber manfaat bagi lingkungan maupun ekonomi warga,” kata Bupati Ipuk. (kom/bwi/gie)

Kepala Sub Bidang Pajak Daerah I Bapenda Kota Malang, Nico Dadik Prayoga, mengatakan bahwa antusiasme masyarakat di kedua titik layanan cukup tinggi, terutama pada pelaksanaan hari pertama program tersebut. “Alhamdulillah antusiasmenya di dua titik ini bagus dan ramai, karena ini hari pertama Bapenda sambang ke kelurahan,” ujar Nico.

Di Kelurahan Madyopuro, tercatat sekitar 60 wajib pajak (WP) melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Atau, total transaksi yang berhasil dihimpun mencapai Rp7.566.925 dengan 191 ketetapan pajak.

Menurut Nico, mayoritas masyarakat memanfaatkan layanan tersebut untuk membayarkan PBB. Ke depan diharapkan juga akan digelar Sobo RW dan Sambang Perumahan, yang dilaksanakan pada malam hari.

“Kita tidak memasang target nominal pembayaran. Yang penting masyarakat bisa memanfaatkan layanan ini sebanyak-banyaknya,” katanya.

Baca juga :

Selain PBB, layanan pembayaran opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) rencananya juga akan dihadirkan dalam program Sambang Kelurahan. Namun, untuk pelaksanaannya masih menunggu jadwal pelayanan gabungan bersama Samsat Malang Kota.

“Kami masih menunggu jadwal dari Samsat,” tambahnya.

Salah satu warga Kelurahan Madyopuro, Fitria Ramadan, mengaku terbantu dengan hadirnya layanan pembayaran pajak di lingkungan kelurahan. Dia mengetahui informasi kegiatan tersebut melalui grup RT.

“Dengan hadirnya program Sambang Kelurahan ini memudahkan masyarakat karena lokasi pembayaran lebih dekat dengan rumah. Harapannya kegiatan seperti ini bisa rutin dilakukan di kantor kelurahan,” ucap Fitria usai membayar PBB.

Selain kemudahan layanan, warga juga mendapatkan suvenir berupa minyak goreng sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak. “Alhamdulillah dapat minyak, sangat bermanfaat sekali,” imbuhnya. (rsy/sit)

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menyampaikan bahwa penggunaan kupon menjadi salah satu bentuk evaluasi. Terlebih, antrean yang membludak di dua kecamatan sebelumnya sempat viral di sosial media. Menurutnya, memang jumlah paket sembako yang disediakan tidak sebanding dengan jumlah warga yang datang.

“Kalau dari laporan masyarakat memang kemarin membludak sekali. Artinya itu di luar ekspektasi pemerintah kota. Ini juga menandakan kebutuhan masyarakat memang tinggi,” ujar Bayu, saat dihubungi Kamis (12/03/2026) tadi.

Menurutnya, kuota paket Sembako yang disediakan dalam setiap kegiatan pasar murah hanya sekitar 1.300 paket perkecamatan. Sementara, jumlah warga yang membutuhkan jauh lebih besar.

“Kalau dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga di satu kecamatan bisa puluhan ribu, tentu itu sangat jomplang. Ini yang kemudian menjadi bahan evaluasi,” katanya.

Baca juga :

Dengan skema kupon yang mulai diterapkan, Bayu menilai pelaksanaan pasar murah menjadi lebih tertata dan tidak lagi menimbulkan kerumunan besar seperti sebelumnya. Meski begitu, pihaknya juga mendorong agar ke depan skema pelaksanaan pasar murah dapat diperbaiki agar manfaatnya lebih merata.

“Sehingga kalau dibagi perkelurahan menurut saya akan lebih tepat sasaran. Selain itu warga juga tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor kecamatan,” tambahnya.

Bayu mencontohkan, apabila dalam satu kecamatan tersedia 5 ribu paket Sembako, maka paket tersebut dapat dibagi ke masing-masing kelurahan. Data penerima juga dapat diverifikasi melalui RT dan RW agar lebih tepat sasaran. Selain itu, untuk kupon diprioritaskan bagi keluarga dengan kondisi ekonomi tertentu, seperti kelompok masyarakat pada desil satu hingga empat.

“Kalau pakai kuponkan lebih enak. Warga yang datang sudah pasti mendapat paket, tidak sampai datang jauh-jauh lalu kehabisan,” tuturnya.

Terkait kemungkinan penambahan paket sembako dalam waktu dekat, Bayu menyebut hal tersebut cukup sulit dilakukan karena keterbatasan anggaran yang telah ditetapkan sejak tahun sebelumnya. Sebagai solusi jangka pendek, dia menyarankan agar Pemkot Malang dapat menggandeng pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu menambah jumlah paket Sembako.

“Kalau anggaran sudah terkunci, mungkin yang bisa dilakukan adalah kolaborasi dengan CSR,” imbuh Bayu. (rsy/sit/adv)

Sebagai bagian dukung penuh pelaksanaan itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menginstruksikan agar seluruh kantor kelurahan untuk tetap buka dan bersiaga selama akhir pekan tersebut. “Staf kelurahan saya minta standby 25 jam. Mereka harus bisa mengarahkan jemaah yang bingung, menyediakan toilet, bahkan makanan. Ini adalah bentuk pelayanan kita sebagai tuan rumah,” ucap Wali Kota Wahyu, Rabu (04/02/2026) tadi.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu juga mengapresiasi, keterlibatan umat agama lain di Kota Malang, yang turut membuka pintu bagi para jamaah yang akan mengikuti Mujahadah Kubro. “Terima kasih kepada umat agama lain yang membantu menyediakan tempat transit. Ini kehormatan bagi kami. Karena Mujahadah Kubro ini kan memberikan doa kepada semua masyarakat Indonesia, Jatim dan Kota Malang supaya tetap mendapatkan ridho dari Allah SWT,” tambahnya.

Sebagai informasi, untuk rangkaian ibadah Mujahadah Kubro, akan dimulai pada Sabtu malam (07/02/2026) pukul 21.00 WIB dengan rangkaian, Khatmul Qur’an yakni Penuntasan 9.999 bacaan Al-Qur’an secara serentak. Kemudian, Ijazah Kubro atau pemberian doa keselamatan bangsa dari kiai-kiai sepuh.

“Lalu Salat subuh berjamaah dan Salawat, dilanjutkan penampilan Syubbanul Muslimin bersama Gus Azmi dan seremoni puncak yang dihadiri oleh Presiden RI (dalam konfirmasi), tokoh nasional dan pengurus PBNU,” imbuh Ketua PCNU Kota Malang, Isroqunnajah. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa sebagian koperasi yang telah berjalan masih menghadapi kendala keterbatasan lokasi. Namun, hal tersebut tidak mengurangi semangat pengelola dalam menjalankan aktivitas koperasi.

“Saat ini ada sekitar 12 Koperasi Merah Putih yang sudah beroperasi dari total 57. Memang ada yang masih menumpang, salah satunya di kantor kelurahan. Tapi itu tidak mengurangi semangat, yang penting sosialisasi dan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa koperasi ini berjalan,” ujar Wali Kota Wahyu, Sabtu (17/01/2026) tadi.

Kemudian, ditargetkannya seluruh Koperasi Merah Putih di 57 kelurahan dapat beroperasi pada tahun ini. Untuk saat ini, Pemkot Malang tengah melakukan inventarisasi aset dan lahan milik daerah yang memungkinkan digunakan sebagai lokasi koperasi.

“Kami sedang menginventarisir lahan milik Pemkot Malang. Rata-rata koperasi membutuhkan lahan sekitar 100 meter persegi. Di Kota Malang memang agak sulit mencari lahan seluas itu,” tambahnya.

Baca juga :

Menurutnya, keberadaan Koperasi Merah Putih akan semakin optimal jika bersinergi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun program lain yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Kalau sudah bersinergi dengan SPPG, tentu akan jauh lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyampaikan bahwa dari 12 Koperasi Merah Putih yang telah beroperasi, sebagian besar masih menggunakan kantor kelurahan sebagai lokasi sementara. Hingga kini, baru dua koperasi yang memiliki bangunan sendiri, yakni di Kelurahan Bandungrejosari dan Arjowinangun, yang mulai dibangun pada 2025.

“Dua koperasi itu sudah dalam proses pembangunan, tetapi belum selesai dan masih dikerjakan,” ucap Eko

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa Koperasi Merah Putih memiliki tiga unit usaha utama yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. “Sesuai petunjuk Bapak Wali Kota, koperasi ini menjalankan tiga unit usaha, yaitu sembako, LPG dan pengisian air minum berkualitas,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Plh Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, menyampaikan bahwa penyaluran bibit itu dilakukan sebagai bagian dari program Ngalam Seger dan sesuai arahan Wali Kota Malang. Kegiatan itu, juga untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Bersamaan dengan apel Senin, DLH Kota Malang menyalurkan bantuan bibit untuk 57 kelurahan. Masing-masing mendapatkan 56 bibit berbagai jenis tanaman,” ujar Raymond.

Untuk jenis bibit yang dibagikan cukup beragam, mulai dari tanaman buah hingga tanaman hias dan pelindung, antara lain, buni, juwed, kelengkeng, mangga, belimbing, menteng, genitri, matoa, sukun, durian, tanjung, jacaranda dan bungur. Dengan total, ada 3.192 bibit yang disalurkan ke kelurahan.

“Ada beberapa OPD juga yang minta, nanti kita usulkan untuk bibit tersebut,” tambahnya.

Baca juga :

Kemudian, ditambahkannya bahwa jenis pohon tersebut disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. “Jika lurah membutuhkan pohon pelindung, DLH siap menyediakan. Persediaan bibit di DLH masih ribuan dan siap tanam,” katanya.

Raymond berharap, para lurah menyalurkan bibit tersebut kepada warga yang telah ditunjuk, sekaligus memastikan bibit tersebut tidak hanya ditanam, tetapi juga dirawat. “Apalagi kalau tanaman produksi, hasilnya tidak instan. Buahnya bisa muncul setelah 4–5 tahun. Kami harap lurah menyampaikan hal ini kepada masyarakat,” lanjutnya.

Sementara itu, Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, mengingatkan bahwa keberhasilan program penanaman pohon tidak hanya ditentukan oleh banyaknya bibit yang ditanam, tetapi juga komitmen dalam merawatnya. “Yang paling penting adalah sustainability. Kita sering melakukan gerakan tanam pohon, tetapi yang harus diperjuangkan adalah perawatannya,” tegas Sekda Erik.

Dirinya juga menyebut, bahwa manfaat nyata dari perawatan pohon baru akan tampak setelah empat hingga lima tahun ke depan. “Kalau benar-benar dirawat, pohon akan memberi manfaat besar bagi Kota Malang. Mulai dari kualitas udara, manfaat hasil buah, hingga menjadi bagian strategi pengurangan genangan,” imbuh Sekda Erik. (rsy/sit)

Pernyataan itu, disampaikannya saat kegiatan ‘Gus’e Menyapa: di wilayah Kecamatan Jombang atau tepatnya di Pendopo Kantor Desa Jombang, Minggu (09/11/2025) tadi. Kegiatan ini, dihadiri oleh jajaran RT/RW, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta para kepala desa di wilayah tersebut.

“Penyelarasan dan kerja sama yang baik antara pemerintah di tingkat desa ( dan kelurahan, red) dengan pemerintah kabupaten, sangat diperlukan agar arah pembangunan tetap sejalan. Dengan begitu, program yang telah dirancang pemerintah dapat berjalan efektif dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Melalui kegiatan Gus’e Menyapa, Bupati Fawait ingin memperkuat komunikasi dan kedekatan antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat melalui para pemangku peran di tingkat desa. Dirinya menilai, pertemuan tatap muka seperti ini menjadi sarana yang efektif untuk mendengar aspirasi, masukan, serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di lapangan.

Baca juga :

Gus Fawait menegaskan, bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kabupaten, tetapi juga pada peran aktif para RT, RW, kepala desa dan perangkat desa yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. “Tanpa peran mereka, kebijakan pemerintah tidak akan sampai dan dirasakan oleh warga,” tambahnya.

Bupati Fawait juga memberikan apresiasi kepada seluruh RT dan RW, yang telah berperan besar dalam menjaga ketertiban, kebersamaan, serta membantu kelancaran program pemerintah di tingkat akar rumput. Dirinya menilai, para RT dan RW adalah pilar penting yang memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Ujung tombak Pemerintah Kabupaten Jember bukan kepala dinas, Kabid (kepala bidang) ataupun camat, tetapi para RT dan RW yang benar-benar berada di tengah-tengah masyarakat,” tegas Bupati Fawait, yang disambut aplus peserta yang hadir.

Melalui Program Gus’e Menyapa ini, Bupati Jember berkomitmen untuk terus turun langsung ke lapangan, menyapa masyarakat dan memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai sasaran. Dirinya berharap, kegiatan ini dapat memperkuat semangat gotong royong dan mempercepat terwujudnya Jember yang lebih maju, berdaya saing dan sejahtera. (kom/rio/gie)