Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan perhitungan khusus untuk kondisi di Kota Malang. “Untuk Kota Malang berapa angkanya, saya akan hitung lagi. Hasil lengkapnya akan kami rilis pada forum lalu lintas. Termasuk data keluar-masuk kendaraan, nanti kami bandingkan dengan tahun lalu,” ucap Jaya, Jumat (12/12/2025) tadi.

Sebagai bentuk antisipasi, Dishub Kota Malang nantinya akan menurunkan 30 personel dan menambah 50 petugas tambahan, dengan total 80 personel diterjunkan selama masa Nataru. Nantinya, sejumlah personel akan ditempatkan pada pos pelayanan, pos pantau, hingga pos pengamanan yang telah disiapkan bersama Polresta Malang Kota.

Baca juga :

“Selama Nataru, petugas kami berjaga dari pagi sampai malam. Staf yang biasanya bekerja di dalam kantor juga kami turunkan ke lapangan,” katanya.

Terkait dampak proyek pembangunan jalan dan jembatan terhadap arus lalu lintas, Jaya memastikan tidak ada kendala berarti. Namun, untuk perbaikan drainase di kawasan Soekarno Hatta (Suhat), masih menunggu update dari Dishub Provinsi.

“Sedangkan daerah misalnya Gajayana dan Karanglo, tidak ada masalah. Termasuk di Jembatan Buring, Jembatan Kedungkandang dekatnya Jalan Kyai Malik Dalam, sekarang sudah landai sekali. Tidak ada kepadatan seperti antrean panjang yang selama ini terjadi bottleneck. Sekarang alhamdulillah, dengan adanya pelebaran jembatan ini membuat persimpangan itu lebih bagus lagi,” tuturnya.

Lebih lanjut Dishub Kota Malang memprediksi, titik kepadatan utama justru berada di pusat-pusat perbelanjaan dan destinasi wisata kota. Beberapa di antaranya Pasar Besar, Mal-Mal, serta kawasan Kayutangan Heritage. “Untuk wilayah-wilayah tersebut, kami juga menyiapkan pos pemantauan,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Dengan adanya koridor baru ini, menurut Wali Kota Wahyu, menjadi jawaban atas kebutuhan transportasi publik di Malang Raya, sekaligus solusi mengurai kemacetan. “Saya berterima kasih kepada Ibu Gubernur atas program Trans Jatim ini. Karena, ini telah membantu menyelesaikan salah satu program prioritas saya terkait penanganan kemacetan,” ujar Wali Kota Wahyu.

Ditambahkan mantan Sekda Kabupaten Malang ini, bahwa rute dari Trans Jatim tersebut melewati sejumlah titik pergerakan terbesar masyarakat Kota Malang. Mulai dari Terminal Hamid Rusdi, Madyopuro, Sawojajar, Rampal, Pasar Klojen, Balai Kota, kawasan Kayutangan Heritage, pusat pendidikan, hingga menuju wilayah Dau Kabupaten Malang dan Kota Batu.

“Dengan melihat kondisi busnya, saya yakin masyarakat akan memilih moda transportasi yang lebih baik. Apalagi tarifnya sangat terjangkau, Rp 5 ribu untuk pekerja dan Rp 2.500 bagi pelajar atau mahasiswa. Titik-titik yang dilalui pun merupakan lokasi yang banyak didatangi masyarakat,” jelasnya.

Baca juga :

Terkait kekhawatiran soal nasib angkot, Wali Kota Wahyu menegaskan bahwa integrasi telah dilakukan secara bertahap. “Sebagian driver Trans Jatim adalah sopir angkot. Kita juga akan melakukan re-routing (rute ulang, red) dan integrasi. Sekarang, rata-rata drivernya memang dari sopir angkot Kota Malang,” tambahnya.

Wali Kota Wahyu juga optimis, dengan hadirnya Trans Jatim akan mempercepat pengurangan penggunaan kendaraan pribadi. “Ini yang kami tunggu-tunggu. Transportasi publik ini terbukti efektif mengurai kemacetan. Saya yakin masyarakat akan terbantu dan mulai beralih ke transportasi publik,” ucapnya.

Dirinya juga menegaskan, bahwa tarif Trans Jatim tetap berlaku aturan dua jam perjalanan tanpa biaya tambahan. Dirinya juga berharap, agar layanan Trans Jatim terus diperluas.

“Kami berharap tidak hanya satu koridor, tetapi bisa ditambahkan koridor menuju Bandara Abdulrachman Saleh. Tiga koridor ini akan sangat membantu upaya pengurangan kemacetan di Malang Raya,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rois/sigit)

Seperti salah satunya, yang disampaikan warga Jalan Borobudur, Eko. Menurutnya, rencana jalan tembus tersebut akan berdampak besar terhadap kelancaran lalu lintas di sekitar Jalan Candi Panggung.

“Kalau jalan tembus itu jadi, kemacetan di Candi Panggung bisa terurai. Pengendara jadi punya pilihan jalur sesuai tujuannya, jadi bisa lebih cepat,” katanya, Selasa (21/10/2025).

Selain itu, salah satu driver Ojek Online (Ojol), Lutfi, yang kerap kali melintas di Jalan Candi Panggung, menyampaikan bahwa keberadaan jalan alternatif itu sangat membantu pekerja lapangan sepertinya. “Kalau jalan tembus terealisasi, pengantaran order bisa lebih cepat. Saya pernah dicancel pelanggan, karena macet lama di Candi Panggung,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu warga Kabupaten Malang, Sunaryo, mendukung langkah Pemkot Malang, untuk membuka jalan tembus. Karena menurutnya, itu merupakan program yang visioner dan bermanfaat luas.

“Itu rencana luar biasa dan patut didukung. Pemkot Malang harus tegas, karena program seperti ini bagus. Saya kerja di Batu, setiap hari pulang-pergi. Kalau ada jalan tembus, perjalanan bisa cepat dan hemat BBM,” ujarnya.

Baca juga :

Meski begitu, di lapangan sempat muncul banner penolakan dari sebagian kecil warga di kawasan Perumahan Griya Santa. Namun, penolakan tersebut justru dinilai membuat masyarakat lain tidak simpatik. Sebab, tidak semua warga menolak, dan banyak yang justru menilai pembangunan itu sangat dibutuhkan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, jalan di wilayah RW 12 Perumahan Griya Santa, itu berstatus sebagai jalan umum. Artinya secara legal, ruas jalan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, seiring meningkatnya kebutuhan akses lalu lintas masyarakat.

Kondisi padatnya lalu lintas di kawasan itu, juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra. Jaya-sapaan akrabnya, menyebut, derajat kejenuhan di Jalan Candi Panggung telah mencapai angka 0,8 hingga 0,9. Angka itu disebut, mendekati batas maksimal kapasitas jalan.

“Itu sudah sangat padat. Idealnya, derajat kejenuhan itu 0,5 sampai 0,7 agar lalu lintas tetap lancar,” ucap Jaya.

Menurutnya, keberadaan jalan alternatif seperti rencana tembus Griya Santa–Candi Panggung sangat dibutuhkan untuk mengurangi beban kendaraan di wilayah tersebut. “Jalan Soekarno-Hatta (Suhat) juga sudah penuh. Jadi, memang sangat dibutuhkan jalur alternatif lain agar distribusi kendaraan lebih merata,” tuturnya.

Sebagai informasi, untuk jalan tembus tersebut telah disiapkan lahan sepanjang sekitar 500 meter dengan lebar 10 meter. Hal itu, menurut Jaya sangat potensial menjadi jalur alternatif, terutama bagi kendaraan dari arah Candi Panggung. “Kalau itu terealisasi, beban lalu lintas jelas akan berkurang,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa dalam hal ini pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kampus, mengingat jumlah Mahasiswa Baru (Maba) yang diterima tahun ini mencapai sekitar 17 ribu pelajar. “Penataan dilakukan agar tidak menimbulkan bangkitan lalu lintas yang tinggi. Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kegiatan ini sangat memungkinkan memicu kepadatan signifikan, apalagi jika badan jalan digunakan,” ujar Jaya, sapaannya, Senin (11/08/2025) tadi.

Salah satu langkah yang diambil, ujarnya, adalah menutup putar balik (U-turn) di depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang. Itu dilakukan, karena posisinya berdekatan dengan persimpangan dan kerap mengganggu arus lalu lintas. Larangan parkir, juga diberlakukan di beberapa titik.

“Jalan Veteran Sisi Utara (simpang 4 ITN – Pintu Masuk UB Veteran) dan Jalan Veteran Sisi Selatan (SMKN 2 Kota Malang – simpang 4 ITN), dilarang parkir. Kemudian, kendaraan penjemput juga dilarang parkir depan pintu Jalan Veteran dan pintu BNI 46, Jalan Mayjend Panjaitan dan Jalan MT. Haryono,” jelasnya.

Baca juga :

Tidak hanya itu, Dishub Kota Malang bersama Polresta Malang Kota juga mengatur lalu lintas di kawasan Jalan Watugong. Karena di jalan tersebut, selama ini menjadi titik berkumpulnya ojek online dan kendaraan roda dua.

“Kalau sampai di Jalan Watugong itu macet, arus lalu lintas bisa terganggu parah. Kita sudah sampaikan ke UB untuk membantu mengingatkan pengemudi online agar tidak berhenti sembarangan,” ucapnya.

Jaya mengakui, kemacetan di sekitar kampus sudah menjadi fenomena tahunan saat penerimaan mahasiswa baru. Tahun lalu, kepadatan berhasil dikurangi dengan membagi arus lalu lintas agar tidak hanya terpusat di Jalan Veteran.

“Tahun ini, kami merekomendasikan agar akses masuk ke UB tidak hanya melalui gerbang Jalan Veteran saja. Kami juga minta kerjasamanya dengan pihak kampus dan mereka merespon akan menindaklanjutinya,” imbuh Jaya.

Sebagai informasi, pekan depan Dishub Kota Malang akan menghadapi tantangan lebih besar dengan pelaksanaan PKKMB Universitas Negeri Malang (UM) yang diperkirakan dihadiri 20.000 Maba. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa rencana tersebut telah dikoordinasikan bersama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang. Sehingga ke depan, sistem dua kampus akan diterapkan, yaitu kampus satu tetap berada di Jalan Bandung dan kampus dua akan dibangun di kawasan Islamic Center, Kecamatan Kedungkandang.

“Saya sudah koordinasi dengan Kemenag Kota Malang. Kami juga punya forum lalu lintas yang membahas upaya mengurai kemacetan. Jadi MIN, MTsN, dan MAN di sana tetap, tetapi akan dipecah jadi kampus satu dan kampus dua. Kampus satu di Jalan Bandung, kampus dua di Islamic Center,” kata Wali Kota Wahyu, Selasa (08/04/2025) tadi.

Baca juga :

Melalui cara ini, ujarnya, Pemkot Malang akan menyediakan lahan untuk pembangunan kampus dua. Sementara untuk pembangunan fisiknya, akan menjadi tanggung jawab Kemenag. Kawasan Islamic Center sendiri dipilih, karena telah dirancang sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan baru di wilayah timur Kota Malang.

“Di Islamic Center itukan sudah ada beberapa instansi yang akan kami pindahkan ke sana, seperti Kantor Polsek, Satpol, dan Imigrasi. Jadi akan menjadi pusat pemerintahan dan pendidikan juga,” tambahnya.

Saat ini, Pemkot Malang juga tengah menyusun siteplan atau rencana tapak untuk pengembangan kawasan Islamic Center. Dirinya juga menyebut, ada sekitar delapan hektare lahan milik pemerintah kota yang siap dimanfaatkan.

“Di sana sudah ada Islamic Center, depot arsip, dan beberapa kantor. Jadi akan kami atur agar bisa lebih optimal, sekaligus mengurangi beban wilayah pusat dan barat kota,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

“Khusus di Jawa Timur, pergerakan masyarakat di Bandara Juanda diprediksi mencapai 861.000 orang atau meningkat 9,2 persen saat libur Nataru. Transportasi darat khususnya di Terminal Purabaya, akan naik sebesar 26 persen sampai 37 persen. Transportasi laut khususnya di Pelabuhan Tanjung Perak, mengalami kenaikan 20 persen,” kata Group Head Operation Jatimbalinus, Harry Molanda, Jumat (20/12/2024) tadi.

Adapun diprediksi puncak arus mudik Natal ini, akan terjadi pada 22 sampai 24 Desember 2024. Sedangkan puncak arus libur Tahun Baru dan puncak arus balik Natal, terjadi pada 29 sampai 31 Desember 2024. Sedangkan puncak arus balik Tahun Baru pada 4 Januari 2024.

Baca juga :

“Di regional Jatimbalinus, stok BBM dan LPG saat ini dalam kondisi aman. Seluruh infrastruktur telah disiagakan termasuk yang meliputi 5 terminal BBM, 5 terminal LPG, 953 SPBU, 131 SPBE, 936 agen LPG dan 6 DPPU. Pertamina juga menyediakan layanan energi pendukung di jalur potensial. Meliputi jalur Tol, jalur wisata dan jalur lintas utama. Yakni berupa SPBU Siaga, Agen dan Outlet LPG Siaga, Kios Pertamina Siaga, Motorist, Mobil Tangky Stand By dan Serambi My Pertamina,” jelasnya.

Sementara itu, Area Meneger Comm, Rel, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rehadi, mengatakan bahwa pihaknya telah memiliki pola baik reguler, alternatif dan emergency, termasuk jika terjadi bencana. “Terkait Motorist sudah kami siagakan untuk daerah yang terjadi kemacetan parah. Untuk setiap motor bisa mengantar 5 sampai 10 liter BBM untuk antisipasi kemacetan. Karena menggunakan motor, radius operasionalnya terbatas hanya menjangkau kemacetan yang benar-benar tidak bisa bergerak. Dengan menggunakan Aplokasi My Pertamina bisa menghubungi Motorist,” jelasnya.

Motorist adalah pengantar BBM (Pertamax/Dex Series) ke lokasi kemacetan dengan menggunakan transportasi motor. “Seperti di Tol, karena menggunakan motor maka radiusnya terbatas hanya langsung ke titik kemacetan. Di luas Tol sendiri ada 5 titik stand by Motorist. Di seluruh Jatimbalinus ada 44 titik lokasi Motorist termasuk wilayah Batu dan Malang. Akan stand by selama 24 jam,” jelasnya. Dijelaskan pula, bahwa pada Nataru stok BBM dan LPG ditingkatkan 15-20 persen di Terminal BBM Surabaya dan Malang. (gie)

Pria yang kerap disapa Anis, menyampaikan jika salah satunya karena bertambahnya jumlah siswa dan kendaraan di kawasan tersebut. Sedangkan, kapasitas jalan masih tetap sama. “Sebagian besar siswa diantar dengan kendaraan pribadi, mulai dari tingkat TK, MIN, MTSn, hingga MAN dan satu siswa biasanya diantar oleh satu kendaraan, jadi volumenya bertambah, sementara kapasitas jalannya itu tetap, tidak berubah,” jelas Anis, Sabtu (05/10/2024) tadi.

Menurutnya, Dishub Kota Malang juga telah berupaya meminimalisir kemacetan dengan mengerahkan petugas di lapangan untuk mengatur lalu lintas. “Kami berusaha agar kendaraan yang menurunkan siswa tidak berhenti lama. Begitu siswa turun, kendaraan harus segera pergi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anis juga menyinggung bahwa memperlebar jalan di area Jalan Bandung tersebut bukanlah solusi yang mungkin dilakukan. Karena keterbatasan lahan yang ada.

Baca juga :

“Kapasitas jalan sudah maksimal, kecuali kita memotong lahan privat atau melakukan pengurangan di bagian lain, yang jelas tidak mudah,” katanya.

Selain upaya pengaturan lalu lintas, saat ini Dishub Kota Malang juga masih mempertimbangkan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Jalan Bandung. Namun, rencana tersebut masih dalam tahap perhitungan teknis dan pembiayaan.

“Awalnya, kami berpikir untuk memindahkan JPO depan Sabilillah, Blimbing, ke Jalan Bandung. Tapi setelah dihitung, bentangnya tidak cukup. Jadi, jika memang memungkinkan, JPO baru bisa dibangun di sana, tergantung pada anggaran atau dukungan CSR,” imbuhnya.

Dalam hal ini, Dishub Kota Malang terus berupaya mencari solusi terbaik untuk mengurangi kemacetan di Jalan Bandung, meski tantangan yang ada cukup kompleks. (rsy/sit)

Menanggapi persoalan tersebut, Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menginstruksikan agar penataan parkir di kawasan tersebut dapat segera diwujudkan. Untuk solusi dalam penataan tersebut, dirinya menekankan pentingnya untuk menyediakan lokasi khusus parkir pengunjung.

“Kayutangan adalah salah satu potensi wisata Kota Malang yang perlu terus kita upgrade dan sempurnakan. Kita perlu fokus pada penataan parkirnya. Solusinya adalah menyediakan lokasi khusus agar estetika lingkungan tetap terjaga, dan ini juga sebagai upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Pj Wali Kota Iwan, dalam rapat koordinasi (Rakor) terbatas dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Selasa (03/09/2024) tadi.

Baca juga :

Tidak hanya itu, Pj Wali Kota Iwan juga mendukung beberapa tahapan yang telah dirancang dan dipaparkan oleh Dishub Kota Malang. Namun, dirinya berpesan agar seluruh proses penataan parkir tetap memperhatikan dasar aturan yang ada. Diharapkan, agar setiap tahapan penataan dilakukan secara transparan dan siap dilaksanakan pada awal tahun 2025.

“Saya minta perencanaannya selesai di akhir tahun 2024 ini. Sehingg, kita bisa langsung menjalankan penataan di awal tahun 2025. Intervensi Pemkot Malang terhadap penataan lahan parkir ini harus segera dilakukan, tetapi tetap memperhatikan aturan-aturan yang ada,” tambahnya.

Dalam hal ini, menurut Pj Wali Kota Iwan, juga dibutuhkan kolaborasi, koordinasi dan kerja sama dengan seluruh perangkat daerah terkait untuk merealisasikan rencana tersebut. “Saya harap Bappeda, BKAD, Bagian Hukum, PUPRPKP, dan stakeholder lainnya dapat bekerja sama sesuai dengan fungsi masing-masing,” imbuhnya.

Dengan penataan parkir yang lebih baik, diharapkan kawasan Kayutangan tidak hanya menjadi destinasi wisata yang menarik, tetapi juga nyaman bagi para pengunjung dan tidak mengganggu lalu lintas di sekitarnya. (pro/rsy/sit)

Disampaikan Jaya-sapannya, bahwa penambahan JPO di kawasan tersebut dilakukan karena Dishub Kota Malang menilai banyaknya pelajar yang menyeberang. Sehingga, dirasa perlu untuk ditambah JPO, karena hal itu menjadi salah satu penyebab kemacetan.

“Di Jalan Bandung ini memang dibutuhkan JPO, untuk mengurangi kemacetan akibat banyaknya siswa-siswi yang menyeberang secara bergantian. Apalagi, di situ ada empat sekolah yang berdekatan. Sehingga, secara teknis memang memungkinkan untuk dilakukan pemasangan JPO, tetapi tentunya harus kami kaji terlebih dahulu,” jelas Jaya.

Untuk rencana penambahan itu, ujarnya, Dishub Kota Malang akan memanfaatkan JPO yang ada di Jalan Ahmad Yani. Karena di sana dinilai tidak efektif dan efisien, sehingga akan dibongkar.

Baca juga :

“Tapi nanti setelah dibongkar, akan kami kaji apakah bongkarannya ini bisa digunakan kembali untuk di Jalan Bandung. Kalaupun bisa, kami juga masih harus mengkaji keberadaan taman di situ mau diapakan kalau ada JPO,” tambahnya.

Dalam hal ini, Dishub Kota Malang akan terus berkomitmen untuk menuntaskan persoalan kemacetan yang terjadi di kawasan tersebut. Namun tentunya, dibutuhkan kolaborasi bersama dengan Pemkot Malang, pihak sekolah, Kemenag dan para orang tua.

“Karenakan di sana ada orang tua yang menjemput dan mengantar anaknya. Sehingga ini dibutuhkan kolaborasi bersama. Karena seluas apapun jalan, tidak akan mampu menampung ketidakdisiplinan pengguna jalan yang berdampak pada macet,” ujarnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa untuk titik penjemputan dan pengantaran orang tua, juga sedang dikaji. Sebelumnya, sudah ada kerja sama dengan pihak sekolah, namun tidak berlangsung dengan lama.

“Kalau memang skema itu baik, maka kita akan perketat dan Kemenag dalam hal ini juga turut andil karena ada sekolah milik Kemenag. Terkait dengan kemacetan, itu tidak harus bagaimana kita merekayasa Lalin, tapi kita buat regulasi untuk anak-anak yang sekolah di sana juga,” imbuh Pj Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)