Hal tersebut, disampaikannya saat menghadiri kegiatan Riding Vespa Sarungan Kerukunan Beragama di Kecamatan Senduro, Sabtu (24/01/2026) tadi. Wabup Yudha menilai, kegiatan lintas komunitas yang memadukan nilai keagamaan, budaya dan pariwisata, ini merepresentasikan wajah pembangunan Lumajang yang inklusif dan berorientasi pada harmoni sosial.

Melalui peringatan HAB, pemerintah ingin menegaskan bahwa persatuan umat adalah fondasi utama dalam mempercepat kemajuan daerah. “HAB bukan hanya mengenang sejarah pengabdian Kementerian Agama, tetapi momentum memperkuat persatuan. Dari persatuan inilah, lahir stabilitas sosial yang menjadi syarat tumbuhnya pariwisata dan bergeraknya ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Menurut Mas Yudha-sapaan Wabup Lumajang, sektor pariwisata sangat bergantung pada rasa aman, kenyamanan dan kerukunan sosial. Tanpa persatuan, promosi destinasi tidak akan bermakna. Karena itu, dirinya memandang peringatan HAB ke-80 sebagai instrumen strategis untuk membangun citra Lumajang sebagai daerah religius, toleran dan ramah wisata.

“Pariwisata tidak cukup dengan keindahan alam. Yang dicari wisatawan adalah suasana damai dan masyarakat yang rukun. Ketika persatuan terjaga, pariwisata tumbuh, lapangan kerja tercipta dan kesejahteraan meningkat,” ujarnya.

Baca juga :

Wabup Yudha juga menekankan, akan pentingnya inovasi dalam mengemas peringatan keagamaan agar berdampak langsung pada pembangunan. Riding Vespa Sarungan dinilai sebagai contoh konkret sinergi antara dakwah kultural, promosi wisata dan penguatan ekonomi lokal.

“Kegiatan seperti ini menggerakkan banyak sektor sekaligus, komunitas, UMKM, destinasi wisata dan jejaring sosial. Inilah pembangunan berbasis kebersamaan,” tambahnya.

Wabup Yudha juga mengajak seluruh elemen masyarakat, untuk menjadikan HAB sebagai titik tolak memperkuat komitmen kebangsaan. Moderasi beragama, toleransi dan cinta tanah air harus terus dirawat agar Lumajang tetap menjadi rumah bersama yang damai dan produktif.

“Kita ingin Lumajang dikenal bukan hanya indah alamnya, tetapi juga kuat persatuannya. Inilah modal utama membangun daerah yang berdaya saing,” imbuhnya.

Kegiatan Riding Vespa Sarungan yang digelar Kementerian Agama Kabupaten Lumajang tersebut, menempuh rute keliling dan finis di Situs Selo Gending, Desa Kandangan, Senduro. Diikuti komunitas vespa dan masyarakat lintas agama, kegiatan ini menjadi simbol nyata persaudaraan, kerukunan dan semangat membangun Lumajang yang religius, harmonis dan sejahtera. (kom/adi/gie)

Melalui hadirnya kegiatan pengabdian masyarakat BBK ke-7, akan memainkan peran dalam pembangunan daerah, dengan mengimplementasikan keilmuan dan hasil riset yang dikembangkan di perguruan tinggi. Mahasiswa diyakini akan mendampingi masyarakat hingga memberikan solusi konkret, serta transfer pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan lokal, sehingga mendorong kemajuan di berbagai sektor.

Kedatangan para mahasiswa ini, disambut langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dalam sebuah apel penerimaan di Halaman Gedung Pemkab Lamongan, Selasa (06/01/2026) tadi. Bertindak selaku pembina apel, Bupati Yuhronur mengatakan bahwa pembangunan daerah dimulai dengan adanya pembangunan terhadap desa.

“Dengan membangun desa, secara otomatis mampu meningkatkan kualitas hidup mayoritas warga negara, yang secara langsung berdampak pada pembangunan daerah secara keseluruhan,” kata Bupati Yuhronur.

Baca juga :

Menurutnya, pembanguan daerah diaktualisasikan melalui 15 program prioritas milik Pemerintah Kabupaten Lamongan, yang fokus akan tiga pilar utama. Diantaranya, adalah menjamin kelangsungan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal, pemerataan hasil pembangunan dan harmonisasi sosial.

“Pemkab Lamongan menyambut baik hadirnya pengabdian masyarakat. Karena dapat berkolaborasi untuk sukseskan pembangunan di Lamongan melalui pendampingan masyarakat dengan keilmuan, dalam menjalankan aktivitas sosial,” tambah Bupati Yuhronur.

Dilaporkan Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan (LPMB), Hery Purnobasuki, ada sebanyak 713 mahasiswa pengabdian masyarakat BBK ke-7 di Kabupaten Lamongan, yang akan melangsungkan kegiatan mulai 6 Januari 2026 hingga 2 Februari 2026 mendatang. Nantinya, akan berfokus pada program-program kerja berkelanjutan. Hal tersebut, selaras dengan misi Universitas Airlangga dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“Seluruhnya akan dibagi pemusatan di 82 desa atau kelurahan di empat kecamatan, diantaranya adalah Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Sugio, Kecamatan Babat dan Kecamatan Pucuk,” ujarnya. (kom/son/gie)

Dalam beberapa momen, atau seperti tatkala Wabup Lathifah audiensi bersama Kementrian Sosial, dalam pelaksanaan itu diterima langsung oleh Menteri Sosial, H Syaifullah Yusuf, atau Gus Ipul. Bahkan, turut hadir Staf Khusus Mensos RI, Wakil Mensos RI, Sekjen Kemensos RI, Dirjend GTK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) RI di Jakarta.

Sementara dalam rangkaian selama dua hari itu, Wabup mengawali audiensi dengan bertemu Menko Pemberdayaan Masyarakat. Tujuannya, adalah untuk memastikan Program Migran Center dan tetap di Kabupaten Malang sebagai pilot project.

Di kesempatan sama, Menko PM juga akan mendorong akselerasi program yang berada di bawah naungan Kemenko untuk Kabupaten Malang. Khususnya, terkait program terbaru yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo, yaitu 17 Paket Stimulus Ekonomi termasuk delapan Program Akselerasi.

Audiensi sendiri, kemudian berlanjut dengan Kemensos RI, Kemendikdasmen RI dan Kemen PUPR, di hari berikutnya. Dalam pertemuan itu, beberapa poin penting berhasil disepakati. Seperti lokasi Sekolah Rakyat (SR), diputuskan tetap di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, dengan melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Surat Keputusan (SK) untuk Sekolah Rakyat di Srigonco, akan segera diproses, dengan rencana lelang dalam waktu 1 hingga 2 minggu ke depan.

Baca juga :

Kemensos juga menyatakan, akan membackup Kabupaten Malang dengan berbagai program, dengan syarat dinas terkait mengirim surat. Selain itu, dibahas pula program-program Kemensos yang relevan dengan kebutuhan di Kabupaten Malang.

Sementara itu, pembicaraan mengenai rencana Proyek Tol Malang-Kepanjen, juga dilakukan dengan Kemen PUPR. Direncanakan, rapat bersama Menteri PUPR untuk memasukkan proyek tersebut dalam program prioritas eksekusi tahun 2026-2027. Kemudian, rencana revitalisasi Pasar Lawang juga dibahas sebagai bagian dari upaya meningkatkan infrastruktur dan perekonomian lokal.

Terakhir yang juga turut dibahas dalam serangkaian audiensi, yakni masalah tenaga pendidik juga menjadi topik pembicaraan dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Diantaranya, posisi kepala sekolah yang kosong akan segera diisi definitif, serta dibicarakan aturan khusus terkait guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Serangkaian audiensi ini, menunjukkan komitmen Pemkab Malang melalui Wakil Bupati Malang, dalam menjalin kerja sama dengan kementerian terkait untuk mendukung pembangunan dan kemajuan Kabupaten Malang. “Sejumlah audiensi yang berlangsung sejak Senin hingga Selasa ini, adalah untuk menindaklanjuti serangkaian program strategis di Kabupaten Malang. Harapannya, apa yang sudah menjadi visi dan misi Bupati Malang dan saya bisa berjalan dan memberikan manfaat untuk masyarakat,” kata Wabup Hj Lathifah. (pro/mlg/gie)

Sekda Erik menjelaskan, pemanfaatan teknologi dianggap sangat efektif dalam mensosialisasikan kegiatan pemerintah daerah kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, dirinya mendorong para peserta VKN untuk bisa keluar dari zona nyaman dan terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi guna menciptakan tata kelola pemerintahan daerah terintegrasi secara penuh.

“Bagaimana kita bisa mengcreate apa yang kita lakukan dengan bahasa komunikasi publik di era digital yang kemudian kita bisa sosialisasikan secara luas. Sehingga, perkembangan digitalisasi SPBE ini benar-benar terintegrasi secara penuh di tata kelola pemerintahan,” katanya.

Selain beradaptasi, Sekda Erik juga mengajak para peserta untuk bisa berinovasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Menurutnya, VKN ini dapat menjadi ajang tukar pikiran antara peserta dengan perangkat daerah di Kota Malang, dalam menemukan inovasi-inovasi yang nantinya akan bermanfaat bagi pelayanan publik baik untuk Kota Malang maupun daerah asal peserta VKN Angkatan I Tahun 2025 itu sendiri.

Baca juga :

“Ada banyak aspek di sini, yang bisa menjadi bahan evaluasi bagi peserta. Tentu, kami butuhkan saran dan masukan bagi kemajuan Kota Malang melalui inovasi dan evaluasi peserta sekalian,” tambahnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Widya Iswara Ahli Utama BPKSDM Provinsi Jawa Timur, Margo Yuwono, menyampaikan bahwa pemilihan Kota Malang sebagai lokus kegiatan VKN ini bukanlah tanpa alasan. Dengan banyaknya inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh Pemkot Malang, hal ini menjadi tantangan sendiri bagi para peserta VKN.

“Tantangan kami adalah di tengah capaian luar biasa Kota Malang, kami harus mencari celah menemukan permasalahan dan membuat rekomendasi dengan melalui pendekatan problem solving,” ujarnya.

Pendekatan problem solving sendiri, ujar Margo, sudah dipakai Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai pendekatan yang diharapkan mampu membentuk kepemimpinan strategis, yang mampu berpikir kritis, kemudian analisis masalah yang nyata dan menawarkan solusi yang inovatif berbasis konteks lokal. “Kami harap, visitasi ini menjadi pengalaman pembelajaran yang bukan hanya memperkaya wawasan peserta, tapi juga melatih ketajaman analisis dan kemampuan dalam menghadapi kompleksitas tantangan di lokasi,” lanjutnya. (kom/gie)

Dalam sambutannya, Bupati Indah mengapresiasi peran aktif Angkatan Muda Muhammadiyah dalam pembangunan sosial dan spiritual masyarakat. Dirinya menegaskan, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar ajang silaturahmi dan halal bihalal, tetapi juga sebagai momentum menyatukan energi pemuda untuk kemajuan daerah.

“Pertemuan ini menjadi berkah. Kami baru dua bulan lebih menjalankan amanah memimpin Lumajang. Doakan, kami agar bisa membangun Lumajang yang maju, aman dan masyarakatnya terlayani dengan baik,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Baca juga :

Lebih lanjut Bupati Indah menyampaikan, bahwa pembangunan infrastruktur jalan di desa-desa yang tersebar di seluruh kecamatan di Lumajang, akan mulai dilaksanakan pada akhir Juni 2025. Dirinya meminta, masyarakat untuk bersabar dan tetap mendukung langkah-langkah pembangunan yang sedang dirancang.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang, saya menyampaikan terima kasih kepada Angkatan Muda Muhammadiyah. Mari kita bergandeng tangan membangun Lumajang secara bersama-sama,” tambahnya.

Perbaikan infrastruktur, ujar Bunda Indah, diharapkan tidak hanya memberikan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan investasi daerah. Dialog yang digelar dengan tema ‘Menolak Lupa, Menatap Masa Depan Penuh Bahagia’, ini menjadi bukti bahwa pemuda memiliki peran penting sebagai penjaga nilai sejarah sekaligus agen perubahan untuk masa depan.

Pemerintah Lumajang, pun terus membuka ruang kolaborasi dan partisipasi aktif para pemuda dalam berbagai sektor pembangunan. Dengan semangat gotong royong dan komitmen bersama, Lumajang melangkah mantap menuju masa depan yang lebih cerah. (kom/adi/gie)

Dalam sambutannya, Bupati Masrukin menyampaikan bahwa jabatan baru sebagai kepala sekolah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk disyukuri. Karena, tidak semua guru atau aparatur sipil negara yang memiliki kesempatan tersebut.

“Mungkin Bapak-Ibu telah lama menunggu penyerahan SK ini. Nah, sekarang Bapak-Ibu patut bersyukur kepada Allah,” kata Bupati Masrukin.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk mengisi kekosongan kepala sekolah dan pengawas sesuai dengan kewenangannya. Hal itu, demi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang lebih baik.

“Atas nama Pemkab Pamekasan, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada saudara-saudara yang telah menerima SK hari ini dan sukses dalam menjalankan tugasnya,” tambahnya.

Dirinya juga mengungkapkan, bahwa guru yang mendapatkan SK sebagai kepala sekolah itu harus memiliki komitmen kuat untuk memajukan sekolah. Apalagi, sosok yang dipilih sebagai pucuk pimpinan di sekolah itu telah sesuai dengan kompetensinya.

“Tidak perlu diingatkan lagi, Bapak-Ibu setelah menerima SK ini langsung tancap gas untuk memajukan sekolah. Segala inovasi dan kreatifitas, saya harapkan keluar dari Bapak-Ibu semua,” harapnya. (azm/sit)

Upacara peringatan sendiri, diselenggarakan di Pendopo Arya Wiraraja Lumajang, Senin (04/03/2024) tadi. Peringatan ini, menandai kemajuan signifikan dalam dialog dan praktik keberagaman beragama di Lumajang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, mengungkapkan bahwa kemajuan signifikan dalam upaya moderasi beragama, termasuk pembentukan Satgas Moderasi Beragama Kabupaten, Rumah Moderasi, dan Kader Moderasi Beragama di setiap kecamatan. “Kami juga telah mengintegrasikan gerakan siswa moderat di madrasah dan sekolah serta membentuk Desa Sadar Kerukunan di tingkat desa dan kelurahan,” terang Sekda Lumajang.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, Muhammad Muslim, menekankan akan pentingnya sikap terbuka dan menerima dalam praktik moderasi beragama. Dirinya menginformasikan tentang pendirian 21 rumah moderasi beragama di seluruh kecamatan, yang menunjukkan kesiapan Lumajang sebagai model moderasi beragama di Indonesia.

Baca juga :

“Prestasi kami diakui di tingkat nasional dengan penghargaan desa sadar kerukunan terbaik, yang diraih oleh Desa Senduro, Kecamatan Senduro,” urainya.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lumajang, Asir, menyoroti mengenai tantangan yang dihadapi selama tahun pertama ini. Namun, berkat komitmen kuat para tokoh masyarakat untuk menjaga kerukunan, Lumajang berhasil mempertahankan keharmonisan antar umat beragama.

Menurutnya, peringatan satu tahun ini bukan hanya simbol keberhasilan Lumajang dalam menerapkan moderasi beragama. Tetapi, juga sebagai pengingat bahwa kerukunan dan kebersamaan antar umat beragama adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif.

“Kabupaten Lumajang terus berkomitmen untuk menjadi contoh keberagaman beragama yang damai dan produktif di Indonesia,” paparnya. (kom/adi/sit)

Salah satu strategi yang digunakan Bunda Yuyun-panggilan Pj Bupati Lumajang, adalah dengan melakukan percepatan digitalisasi di berbagai sektor. Mulai dari penggunaan Aplikasi ‘Srikandi’ dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) serta peluncuran aplikasi Lumajang Tuku onlen (Tulen) sebagai upaya untuk mendorong percepatan dan efisiensi program di Kabupaten Lumajang. Inovasi-inovasi digitalisasi ini, disampaikan kepada insan pers saat di Joglo Pendopo Arya Wiraraja Lumajang, Senin (08/01/2024) malam.

“Kita sekarang sudah lebih baik, karena Lumajang sudah termasuk dalam Smart City. Sekarang disposisi, tanda tangan sudah pakai ‘Srikandi’, disposisi maupun TTE tanda tangan elektronik bisa saya lakukan dimana saja,” terang Pj Bupati Lumajang.

Baca juga :

Melalui digitalisasi tersebut, dirinya berharap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang, dapat meningkat signifikan. “Saya juga sudah minta aplikasi tentang Lumajang Tulen sudah jadi. Nantinya makan-minum, konsumsi, pembelian produk UMKM Lumajang akan kita lewatkan melalui Lumajang Tulen, pajak akan tercover dari situ,” tambah Pj Bupati.

Masih menurut Bunda Yuyun, digitalisasi akan membantu meninggalkan rekam jejak yang jelas, memungkinkan pemerintah setempat untuk memantau perolehan pajak secara lebih efektif. “Transaksi pelaku UMKM yang terdaftar dalam Lumajang Tulen, akan dilakukan melalui BPR Bank Lumajang. Ini akan memberikan dukungan tidak hanya pada UMKM, tetapi juga pada BPR Bank Lumajang sebagai Badan Usaha Milik Daerah,” ungkapnya.

Pj Bupati Lumajang optimis bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak, terutama pajak hotel dan restoran melalui aplikasi Lumajang Tulen. Semua transaksi akan terrekam dengan rinci, termasuk besaran pajak yang harus dibayarkan.

Di sisi lain dengan menekankan pentingnya langkah ini dalam membangun transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, maka potensi kebocoran bisa diminimalisir. “Digitalisasi mengurangi potensi kebocoran PAD kita,” tambahnya. (adi/gie)

“Kami mohon doa untuk Kabupaten Sumenep, agar diberikan kemudahan dan keberkahan dalam melakukan pembangunan di daerah,” kata Bupati Fauzi.

Pihaknya meyakini, bahwa doa seluruh komponen bisa memperlancar semua ikhtiar pemerintah daerah, untuk membangun Kabupaten Sumenep yang lebih maju dan semakin sejahtera masyarakatnya. “Yang jelas, pemerintah daerah membutuhkan dukungan semua elemen masyarakat guna melakukan akselerasi pembangunan. Karena tidak mungkin melaksanakan program pembangunan dengan tangannya sendiri,” terangnya.

Baca juga :

Karena itulah, Bupati Fauzi mengatakan, pemerintah daerah beserta seluruh masyarakat bersinergi dalam menggali segala potensi demi mendorong pembangun Kabupaten Sumenep yang lebih baik. “Pembangunan dilakukan atas kebersamaan antara jajaran pemerintah daerah dengan masyarakat, karena tanpa dukungan semua pihak sulit untuk maju dan berkembang dengan cepat,” ujarnya.

Pengajian umum bertema ‘Sumenep Bermunajat, Berkhidmat Dalam Kesatuan Bergerak Menuju Masa Kejayaan’ ini, menghadirkan penceramah KHR Ahmad Azaim Ibrahimy, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Safi’yah Sukorejo Sitobondo dengan diiringi oleh Jami’iyah Majelis Shalawat Sokarajjah Sitobondo.

“Selain itu semua komponen untuk menciptakan kondisi aman dan kondusif, supaya bisa mempercepat pelaksanaan proses pembangunan, yang targetnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo. (kom/edo/gie)