Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, mengatakan bahwa bantuan seragam gratis tahun ini tidak lagi diberikan kepada seluruh siswa baru seperti tahun sebelumnya. Keterbatasan anggaran membuat program tersebut diprioritaskan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

“Setelah proses penerimaan siswa baru selesai, orang tua akan kami kumpulkan di masing-masing sekolah. Nanti mereka kami minta mengisi formulir apakah mampu membeli seragam sendiri atau tidak,” ujar Suwarjana, Selasa (02/06/2026) tadi.

Ditambahkannya, melalui mekanisme tersebut, bantuan diharapkan bisa lebih tepat sasaran. Orang tua yang menyatakan tidak mampu membeli seragam, akan didata untuk mendapatkan bantuan, termasuk pendataan ukuran seragam yang dibutuhkan.

Baca juga :

“Kalau yang merasa tidak mampu membeli seragam, nanti akan kami data. Sekalian ukurannya juga, apakah S, M atau L,” tambahnya.

Untuk kuota seragam gratis yang disiapkan tahun ini mencapai sekitar 4.000 siswa. Jumlah tersebut terbagi masing-masing sekitar 2.000 siswa jenjang SD dan 2.000 siswa jenjang SMP. Jumlah penerima tersebut jauh lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya.

“Di tahun 2025 lalu, program seragam gratis diberikan kepada seluruh siswa baru dengan jumlah mencapai sekitar 13 ribu siswa SD dan 13 ribu siswa SMP,” katanya.

Meski begitu, Disdikbud Kota Malang memastikan program seragam gratis tetap berjalan sebagai bentuk dukungan bagi keluarga yang membutuhkan menjelang tahun ajaran baru. “Karena adanya efisiensi anggaran, maka bantuan kami prioritaskan kepada siswa yang secara ekonomi kurang beruntung,” imbuhnya. (rsy/sit)

Hal itu, diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, saat pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2026, yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lumajang, di Ruang Nararya Kirana Kantor Bupati Lumajang, Senin (25/05/2026) tadi. Diuraikan Sekda Agus, bahwa kualitas pemerintahan saat ini tidak hanya diukur dari program yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah membangun komunikasi publik yang baik.

“Kalau pemerintah lambat memberi informasi, isu bisa berkembang cepat di media sosial. Karena itu komunikasi publik harus responsif dan informatif,” terangnya.

Hal utama yang ingin dibangun Pemerintah Kabupaten Lumajang, tambahnya, adalah menjadikan publikasi pemerintah sebagai sumber informasi resmi yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Sekaligus, tentunya menangkal berkembangnya informasi yang tidak utuh.

Baca juga :

Pemerintah memandang, lanjutnya, publikasi yang baik bukan hanya menyampaikan kegiatan seremonial. Namun, juga menghadirkan informasi yang menjelaskan kebijakan, pelayanan, dan kondisi riil pemerintah kepada masyarakat secara terbuka.

Karena itu, ungkap Sekda Agus, seluruh perangkat daerah diminta aktif memperbarui informasi publik, memperkuat dokumentasi pelayanan dan membangun pola komunikasi yang lebih adaptif melalui media resmi pemerintah. Mengingat, masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui komunikasi yang cepat dan dapat dipercaya.

Sekda Agus juga mengapresiasi, capaian Pemerintah Kabupaten Lumajang yang berhasil meraih kategori Badan Publik Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, tantangan komunikasi publik ke depan akan semakin kompleks, sehingga pemerintah daerah harus terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dan kemampuan komunikasi publik.

“Melalui penguatan kapasitas PPID tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap publikasi pemerintah dapat menjadi jembatan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di era digital,” ungkapnya. (kom/lmj/sit)

Lomba penyuluhan yang diikuti para Ketua Tim Pengerak PKK Desa itu, menurut Mbak Cicha-sapaan akrabnya, mengangkat tema yang tidak jauh dari kehidupan keseharian. Yakni, pola asuh anak di era digital, kesehatan pangan keluarga dan pencegahan stunting.

“Saya berharap lomba penyuluhan ini tidak sekedar kompetisi, mencari siapa yang terbaik namun juga untuk mengukur sejauh mana kerja kita semua dan seberapa besar dampak yang bisa dirasakan masyarakat,” kata Mbak Cicha.

Dirinya juga menerangkan, penyuluhan merupakan ujung tombak perubahan. Yakni, bagaimana cara pengurus atau kader PKK menjelaskan dan dapat menyentuh masyarakat hingga melakukan perubahan ke arah yang positif.

Baca juga :

Pihaknya juga mencontohkan, bahwa saat ini banyak anak-anak dalam kehidupan kesehariannya lebih dekat dengan gadget dari pada dengan orang tua. “Di sinilah peran ibu, dibantu kader PKK untuk mengingatkan bahwa pendampingan, batas waktu penggunaan gadget dan komunikasi hangat di rumah jauh lebih penting dari pada sekadar memberi handphone agar anak diam,” terangnya.

Kemudian terkait stunting, ujarnya, untuk bisa menekan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak itu tidak sekedar memberikan tambahan makanan. Melainkan, perlu adanya edukasi, pendampingan ibu hamil hingga pemantauan tumbuh kembang Balita.

“Saya yakin kader-kader PKK Desa adalah garda paling depan sekaligus ujung tombak penurunan stunting,” tambah Mbak Cicha.

Istri Bupati Hanindhito Himawan Pramana itu pun menegaskan, capaian dari kegiatan lomba penyuluhan tersebut bukan siapa menjadi pemenang. Lebih dari itu, diharapkan nantinya setiap orang tua mengerti pola pengasuhan anak yang ideal, kemudian ibu yang tahu cara memasak makanan bergizi dan juga stunting yang dapat ditekan. (pan/gie)

Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Wahyudianto, mengatakan penurunan nilai pinjaman disebabkan keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Awalnya, Pemkab Trenggalek berencana meminjam Rp 106 miliar. Dengan rincian Rp 56 miliar dicairkan di Perubahan APBD 2025 dan Rp 50 miliar di APBD 2026. Namun, karena pinjaman itu gagal terealisasi pada 2025, rencana pencairan digabung menjadi satu di tahun 2026.

“Karena adanya berbagai permasalahan yang kita miliki, kekuatan anggaran tidak mencukupi untuk meminjam sampai Rp 100 miliar. Akhirnya, kita hanya bisa meminjam sekitar Rp 70 miliar,” ungkapnya, Kamis (13/11/2025) tadi.

Baca juga :

Wahyudi menambahkan, anggaran pinjaman dari PT SMI tersebut rencananya akan digunakan pada tahun 2026 nanti utamanya pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah induk. “Dari total dana pinjaman senilai Rp 70 miliar, sebesar Rp 40 miliar diantaranya akan dialokasikan di Dinas PUPR kemudian Rp 4 miliar pada Dinas Perhubungan dan sisanya tersebar di semua OPD,” kata Wahyudianto.

Politisi PDI-Perjuangan itu menambahkan, rencana pinjaman daerah tersebut akan segera disahkan melalui Rapat Paripurna DPRD agar bisa dieksekusi pada awal tahun anggaran 2026. “Kami berharap, proses pengesahan bisa segera rampung sehingga kegiatan pembangunan bisa langsung berjalan di awal tahun,” imbuhnya. (mil/gie)

Menurut Suwarjana, jika pendidikan digratiskan sepenuhnya, termasuk untuk sekolah swasta, maka kebutuhan anggaran akan meningkat signifikan. “Nanti pokoknya kami menunggu anggaran. Karena dengan digratiskan, itu pasti ada anggaran yang tersedot untuk pendidikan swasta. Contohnya sekolah Sabilillah, Kolase Santo Yusuf, kemudian sekolah swasta yang biaya pendidikannya sudah mahal. Apakah kami mampu membiayai itu, tentu masih jadi pertimbangan,” ujar Suwarjana, Senin (15/09/2025) tadi.

Dikatakannya, bahwa pihaknya akan menindaklanjuti komunikasi dengan sekolah-sekolah swasta. Namun, hal itu masih menunggu pembahasan bersama legislatif.

Baca juga :

“Yang jelas dengan keputusan itu, nanti pasti akan kami kumpulkan. Dalam waktu dekat belum, karena kami juga ada program dengan dewan. Komisi D itu mengusulkan untuk mengumpulkan sekolah-sekolah swasta sebagai tindak lanjut,” ujarnya.

Rencana pertemuan dengan sekolah swasta sendiri baru bisa dilakukan setelah pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). “Ya, nanti. Kan ini masuk PAK. Nanti setelah PAK sudah dicairkan, akan bisa dilakukan,” tambahnya.

Ketika ditanya terkait kemampuan Pemkot Malang untuk mengalokasikan anggaran pendidikan gratis secara penuh, Suwarjana belum dapat memastikan. “Dicoba dulu. Saya tidak bisa menjawab bisa atau tidak,” imbuh Suwarjana.

Sebagai informasi, JPPI mendorong agar putusan MK mengenai pendidikan gratis tersebut dapat segera diimplementasikan pada 2026 di seluruh Indonesia. (rsy/sit)

Dalam prosesi itu, Bupati Sanusi memberangkatkan sebanyak 68 Kafilah MTQ yang terdiri dari 10 orang pembina, 10 orang official, 5 orang pendamping serta 43 peserta yang akan berkompetisi. “Junjung tinggi sportivitas, tampilkan kemampuan terbaik dengan penuh keikhlasan. Insyaallah, dengan usaha yang sungguh-sungguh dan doa kita semua, prestasi terbaik dapat kita raih,” kata Bupati Sanusi.

Dirinya juga menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada para kafilah, para pelatih dan seluruh pihak, yang telah mempersiapkan diri dengan penuh kesungguhan untuk mengikuti ajang MTQ Tingkat Provinsi Jawa Timur XXXI tahun 2025 di Kabupaten Jember. “Melalui Musabaqah Tilawatil Qur’an, kita diingatkan kembali untuk menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup, sumber inspirasi dan dasar dalam membangun masyarakat yang religius, berakhlak mulia, serta berperadaban. Adapun para Kafilah MTQ Kabupaten Malang yang hadir pada kesempatan ini, adalah duta daerah yang membawa nama baik, kehormatan dan marwah masyarakat Kabupaten Malang,” tambah Bupati Sanusi.

Baca juga :

Bupati juga percaya, dengan kerja keras dan latihan yang telah dilalui sebelumnya, Kafilah MTQ Kabupaten Malang memiliki potensi besar untuk meraih hasil yang membanggakan. “Yang lebih penting dari itu semua adalah, bagaimana kita dapat memaknai Musabaqah Tilawatil Qur’an sebagai momentum untuk semakin mencintai, mendalami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari,” paparnya.

Bupati Malang berharap, momentum ini dapat menjadi motivasi bagi generasi muda di Kabupaten Malang, untuk semakin gemar membaca dan mempelajari Al-Qur’an. “Dengan begitu, akan lahir generasi Qur’ani yang cerdas, berakhlak mulia dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan tetap berpegang teguh pada ajaran Islam,” terang Bupati Sanusi. (pro/gie)

Diterangkan Sekda Agus Triyono, kegiatan audit kasus stunting tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran para petugas kesehatan serta kader terhadap masalah stunting. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat lebih aktif dan efektif dalam memberikan layanan dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan stunting.

“Dengan meningkatnya kemampuan dan kualitas para petugas kesehatan dan kader, diharapkan penanganan stunting di Kabupaten Lumajang dapat lebih optimal,” kata Sekda Agus.

Baca juga :

Lebih lanjut Sekda Agus juga berharap, bahwa melalui pertemuan tersebut dapat dirumuskan rencana dan tindakan konkret untuk mengurangi angka stunting di wilayah Lumajang. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal kesehatan dan perkembangan anak-anak.

“Saya berharap partisipasi semua peserta dalam merumuskan rencana ini dapat menghasilkan langkah-langkah yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah stunting di Lumajang,” paparnya.

Dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan Kabupaten Lumajang dapat menjadi contoh yang baik dalam upaya penanggulangan stunting, serta memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (kom/adi/sit)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Anang Kurniawan, menyampaikan bahwa langkah ini sangat penting untuk kompetensi seorang guru. “Guru harus memahami perkembangan dalam pendidikan dan pemahaman peserta didik, serta teknik dan strategi komunikasi terkini. Dengan demikian, guru perlu terus meningkatkan kompetensi public speaking untuk mengubah dirinya menjadi guru yang komunikatif,” kata Anang.

Ditambahkannya, bahwa public speaking pola penyampaian kepada siswa merupakan sesuatu yang bersifat dinamis. “Pola komunikasi antara guru dengan siswa zaman dahulu sudah berbeda dengan sekarang. Yang mana, hal tersebut tidak bisa diterapkan pada pola pendidikan zaman sekarang,” ucapnya.

Di samping itu, guru dalam menyampaikan materi harus memiliki inovasi dan kreativitas, karena masing-masing anak memiliki karakteristik, sifat dan daya tangkap yang berbeda sehingga tidak bisa disamakan dalam berkomunikasi. Melalui kegiatan yang berlangsung di Aula Ki Hajar Dewantara, diharapkan agar para guru, khususnya di Kota Kediri semakin inovatif dan komunikatif. Sehingga, proses pembelajaran semakin menyenangkan dan para siswa dapat menerima ilmu dengan baik.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut terbagi menjadi dua sesi. Adapun sesi pertama, membahas ilmu public speaking yang disampaikan oleh Ajeng Yuni, Senior Announcer Dhoho TV. Pada sesi tersebut, juga diisi dengan penampilan dari beberapa perwakilan peserta yang mempraktikkan menjadi MC kegiatan sekolah.

Baca juga :

Sedangkan pada sesi kedua, materi dilanjutkan dengan digital marketing yang disampaikan oleh Wiwin Andriana, Praktisi Digital Marketing. Tak hanya memperoleh ilmu yang bermanfaat, para peserta juga mendapatkan sertifikat workshop dari panitia.

Pada kesempatan yang sama, Guru Kelompok Belajar Al Firdaus Aisiyah, Nisa Nastiana, mengaku senang dapat berkesempatan mengikuti workshop tersebut. Dirinya mengatakan, selama ini dirinya masih mengalami kendala saat menjadi MC suatu kegiatan.

“Makanya hari ini Dinas Pendidikan memberikan workshop untuk guru-guru itu agar menyempurnakan public speakingnya guru-guru Paud,” ujarnya.

Ilmu public speaking yang didapatnya hari ini, ujar Nisa, akan dipraktikkan dalam acara perpisahan di lembaga-lembaga. “Jadi nanti bisa langsung mempraktikkan di agenda acara tersebut. Jadi sangat bermanfaat sekali,” tegasnya.

Wanita berhijab tersebut berharap, agar Dinas Pendidikan Kota Kediri bisa melaksanakan workshop-workshop yang lain untuk meningkatkan kreativitas serta kompetensi para guru Paud. (kom/pan/sit)

Disampaikan Bupati Ipuk, berbuka puasa bersama di Pasar Genteng, ini sebagai bentuk apresiasi kepada para pedagang pasar yang telah menjadi ujung tombak perjuangan menjaga stabilitas ekonomi daerah. “Pasar adalah denyut nadi perekonomian kita. Karenanya, mereka (pedagang, red) adalah pejuang sesungguhnya yang menjaga stabilitas ekonomi daerah,” kata Bupati Ipuk.

Ditambahkannya, pasca kelesuan ekonomi akibat pandemi beberapa tahun lalu, Banyuwangi mampu reborn. Bahkan, mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi dari minus 3,58 persen pada 2020, melonjak menjadi 5,03 persen pada 2023.

“Ini semua berkat perjuangan dan kegigihan bapak ibu semua,” tegas Bupati Ipuk.

Dalam kesempatan buka bersama itu, Bupati Ipuk juga meminta kepada para pedagang untuk selalu menjaga kebersihan di pasar. Sekaligus, terus mengembangkan kemampuan dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Baca juga :

“Supaya pasar tidak ditinggalkan pelanggannya, mau tidak mau kita perlu terus beradaptasi. Kami dari pemerintah daerah, akan selalu siap untuk mendampingi,” tambahnya.

Motivasi serupa, juga disampaikan Bupati Ipuk tatkala buka bersama masyarakat Kecamatan Srono di Desa Rejoagung, yang lokasinya juga berada di area pasar desa, Senin (25/03/2024) lalu. Dirinya juga meminta kepada para pedagang, untuk dapat meningkatkan kemampuannya.

“Kami menyiapkan beragam program pelatihan, yang bisa diikuti untuk menambah pengetahuan dan kemampuan para pedagang,” ujarnya.

Dalam rangkaian Safari Ramadan itu, Bupati Ipuk juga menggelar Salat Tarawih berjamaah dengan masyarakat Kecamatan Sempu di Masjid Baitul Izzah, Desa Karangsari. Acara tersebut, juga dihadiri oleh tokoh masyarakat, perwakilan Ormas-ormas keislaman dan warga sekitar.

Sementara dalam rangkaian pelaksanaan itu, juga dilakukan pelayanan publik untuk masyarakat. Seperti, cek kesehatan gratis meliputi tensi darah, kolestrol, gula darah hingga asam urat. Termasuk, layanan administrasi kependudukan mulai dari KTP Digital, e-KTP hingga Kartu Keluarga. (kom/gie)