Dalam kesempatan itu, gubernur menegaskan akan pentingnya menghasilkan produk sendiri dari potensi daerah, khususnya komoditas unggulan seperti kelapa sawit. Dirinya menyebut, seluruh proses produksi minyak goreng BMP dilakukan di Bengkulu, mulai dari bahan baku hingga pengolahan akhir menjadi minyak goreng siap konsumsi.

“Kita ingin daerah kita menghasilkan produk sendiri dari SDA kita, seperti sawit. Ini produk Bengkulu, bahan bakunya dari Bengkulu dan diolah menjadi minyak goreng Bumi Merah Putih,” kata Gubernur Helmi.

Baca juga :

Dirinya juga mengajak masyarakat, untuk menggunakan produk lokal sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi daerah. Menurutnya, kebanggaan terhadap produk daerah harus dibangun melalui penggunaan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain mendorong kemandirian ekonomi, Gubernur Helmi juga menyampaikan bahwa industri ini turut memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Sebagian besar, tenaga kerja berasal dari masyarakat setempat, sehingga membantu menekan angka pengangguran.

Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen, untuk terus mendukung pengembangan produk ini agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk ke luar daerah. Ke depan, berbagai produk turunan seperti sabun, perawatan kulit, dan parfum juga akan dikembangkan di bawah label Merah Putih sebagai bagian dari penguatan industri lokal. (kom/bkl/sit)

Langkah ini, dinilai sejalan dengan arah pembangunan desa yang menekankan kemandirian pangan, efisiensi produksi, serta pemanfaatan teknologi tepat guna. Upaya penguatan ketahanan pangan berbasis desa sendiri, juga terus didorong Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui pengembangan pertanian modern yang adaptif dan berkelanjutan.

Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yudha Adji Kusuma, menyampaikan apresiasi atas inisiatif BUMDes Bina Usaha Mandiri yang dinilai mampu membaca potensi desa sekaligus menjawab tantangan kebutuhan pangan sehat masyarakat. Menurutnya, inovasi tersebut mencerminkan peran aktif desa dalam mendukung agenda ketahanan pangan daerah.

“Budidaya selada hidroponik ini menunjukkan bahwa desa mampu mengembangkan sistem pertanian yang efisien, bersih, dan bernilai ekonomi. Selain mendukung ketersediaan pangan sehat, kegiatan ini juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Ketua TP PKK.

Baca juga :

Dewi juga menambahkan, pengembangan hidroponik tersebut selaras dengan implementasi 10 Program Pokok PKK, khususnya pada bidang pangan dan pengembangan kehidupan berkoperasi. Keberhasilan BUMDes Tukum diharapkan dapat menjadi referensi bagi kader PKK dan masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan rumah dengan metode yang sederhana dan mudah diterapkan.

Menurutnya, hidroponik tidak hanya menghasilkan sayuran berkualitas, tetapi juga memberi nilai tambah ekonomi apabila dikelola secara konsisten dan terintegrasi dengan pasar. Dengan manajemen yang baik, unit usaha ini berpotensi berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) serta memperluas kesempatan kerja bagi warga sekitar.

Lebih jauh ditambahkan, bahwa ketersediaan sayuran segar dan berkualitas dinilai memiliki peran penting dalam mendukung upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan keluarga. Pembiasaan konsumsi sayur sejak dini menjadi bagian dari upaya membangun pola makan seimbang di tingkat rumah tangga.

Melalui panen perdana ini, BUMDes Bina Usaha Mandiri diharapkan dapat terus mengembangkan skala produksi secara bertahap dan berkelanjutan, sekaligus memperluas jejaring kemitraan. Salah satu peluang yang terbuka adalah penyediaan bahan pangan segar untuk mendukung berbagai program pemenuhan gizi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya untuk terus mendorong sinergi antara pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat dalam membangun desa yang produktif dan berdaya saing. Penguatan ekonomi desa melalui unit usaha yang relevan dengan potensi lokal dipandang sebagai fondasi penting dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera. (kom/adi/sit)

Bupati Fawait memastikan, bahwa pemerintah daerah tetap optimis dan tidak mengambil langkah menaikkan pajak daerah. Dirinya menyatakan, bahwa penataan sektor pendapatan akan dilakukan melalui optimalisasi penarikan pajak yang sudah ada dan perbaikan sistem untuk menutup kebocoran.

“Kami sudah sepakat dengan DPRD bahwa menaikkan pajak bukan opsi. Fokus kita adalah membenahi mekanisme agar pendapatan berjalan maksimal tanpa membebani masyarakat,” ujarnya.

Terkait capaian PAD daerah yang 10 tahun terakhir tidak pernah memenuhi target, Bupati Fawait meminta dukungan DPRD untuk mengawasi sekaligus mengkaji sumber permasalahan. Baik dari sisi sistem, potensi kebocoran, maupun ketepatan penetapan target. Tahun 2026 akan menjadi momentum penting, karena seluruh penyusunan perencanaan dilakukan oleh pemerintah saat ini.

Bupati juga menyoroti, rendahnya serapan anggaran 2025 yang menjadi perhatian sejumlah fraksi. Dirinya menjelaskan, bahwa penyerapan terhambat oleh dua faktor utama, yaitu kebijakan efisiensi nasional melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan banyaknya kegiatan yang baru memasuki tahap pengadaan pada Triwulan IV.

Baca juga :

Menanggapi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan langkah korektif berupa percepatan penyusunan dokumen perencanaan, penguatan koordinasi perangkat daerah, serta peningkatan pengawasan lapangan agar penumpukan pekerjaan di akhir tahun tidak kembali terjadi. Dirinya juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kualitas pembangunan meski dihadapkan pada kondisi cuaca dan dinamika anggaran.

Program Sekolah Rakyat juga menjadi sorotan dalam paripurna, khususnya setelah dibahas oleh Fraksi Gerindra. Bupati memaparkan, bahwa Sekolah Rakyat tahap pertama di Patrang telah beroperasi sejak 15 Agustus 2025 dengan 97 siswa dari jenjang SD dan SMP. Fasilitas ini berdiri di lahan eks Balai Pengembangan Pendidikan dan berjalan baik sejak dibuka.

Sementara itu, Sekolah Rakyat skala besar di kawasan Barat Jember Sport Garden, berkapasitas 1.000 siswa, kini memasuki proses administratif seperti perizinan, dokumen lingkungan, hingga pematangan lahan. Pemerintah menargetkan sekolah ini dapat dibuka pada tahun 2026 sebagai perluasan pemerataan pendidikan gratis untuk masyarakat.

Menjawab masukan mengenai pendapatan parkir, Bupati Jember menyampaikan bahwa pemerintah akan mengembalikan sistem parkir berlangganan melalui Peraturan Bupati. Kebijakan ini, diharapkan meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memudahkan masyarakat yang selama ini terbebani dengan pembayaran parkir di banyak titik.

Bupati Fawait menutup penyampaiannya dengan komitmen untuk terus memperbaiki manajemen anggaran, meningkatkan serapan dan memastikan pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dirinya menegaskan, bahwa seluruh kritik dan pandangan fraksi akan menjadi bahan penyempurnaan arah kebijakan pemerintah ke depan. (kom/rio/gie)

Bantuan senilai ratusan juta rupiah ini, diserahkan oleh BRI Regional 13 Malang, Jumat (07/11/2025) tadi. Bantuan itu, diwujudkan dalam bentuk 74 unit peralatan canggih yang menunjang lima bidang usaha utama. Seperti, percetakan, jasa (elektronik, kecantikan, pijat), makanan dan minuman, mebel dan pertukangan, serta jahit dan bordir. Seluruh fasilitas tersebut, akan dimanfaatkan untuk kegiatan pelatihan, produksi dan pengembangan usaha bagi peserta program.

“BRI senantiasa berkomitmen untuk berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Melalui program CSR BRI Peduli ini, kami ingin menciptakan peluang ekonomi yang inklusif agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berdaya,” ujar Regional CEO BRI Malang, Arie Wibowo, Jumat (07/11/2025) tadi.

Pusat kewirausahaan ini, menjadi yang pertama di lingkungan kampus, yang ramah disabilitas dan akan melibatkan lebih dari 320 peserta, terdiri dari 290 mahasiswa disabilitas aktif UNIPAR serta 30 penyandang disabilitas dari masyarakat sekitar Jember. Program ini, diharapkan menjadi jembatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh keterampilan sekaligus akses ekonomi yang lebih luas.

Baca juga :

Sebagai informasi, Universitas PGRI (Unipar) Jember merupakan PTS (Perguruan Tinggi Swasta) pertama di Indonesia yang memiliki program studi Pendidikan Luar Biasa (PLB) bagi penyandang disabilitas.

Wakil Rektor Bidang Keuangan Unipar Jember, David K Susilo, menyampaikan apresiasi kepada BRI atas dukungan yang diberikan. “Bantuan ini bukan sekadar fasilitas, tetapi investasi masa depan. Dengan dukungan BRI, kami yakin para mahasiswa disabilitas dapat membuktikan bahwa mereka adalah aset berharga yang mampu mandiri dan berkontribusi bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Pembina Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Unipar Jember, Asrorul Mais, yang juga penyandang disabilitas, menegaskan pentingnya fasilitas ini bagi peningkatan kapasitas dan kepercayaan diri penyandang disabilitas. “Kini, dengan dukungan BRI, kami siap menunjukkan kemampuan dan kreativitas kami. Ini bukan tentang belas kasihan, tapi tentang kesempatan yang setara,” ungkapnya.

Pusat kewirausahaan ini, akan beroperasi di dua lokasi kampus Unipar, yakni di Jalan Jawa dan Jalan Kaliurang, Jember. Dengan peralatan modern seperti mesin bordir komputer, digital printing, oven kapasitas besar, hingga peralatan pertukangan, diharapkan peserta mampu menghasilkan produk berkualitas dan memiliki nilai jual tinggi. Targetnya, omzet usaha peserta meningkat hingga 200 persen sampai 400 persen pada tahun pertama operasional.

Unipar juga berkomitmen memberikan pendampingan berkelanjutan melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), pelatihan kewirausahaan, serta kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial dan pelaku usaha lokal untuk memperluas jaringan pasar. Melalui BRI Peduli, BRI terus memperkuat kontribusinya dalam pembangunan berkelanjutan (sustainable development), khususnya di bidang pendidikan, kewirausahaan, dan inklusi sosial, serta menunjukkan peran nyata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (hms/sit)

Mas Yudha-sapaan Wabup Lumajang, menegaskan bahwa bantuan modal UMKM ini bukan sekadar dana, tetapi investasi nyata untuk kemandirian ekonomi warga. Dengan dukungan ini, Susi Sulastriyah dapat mengembangkan usahanya, meningkatkan produktivitas dan memperkuat ekonomi keluarga secara berkelanjutan.

“Inilah bentuk nyata pelayanan publik yang berpihak pada masyarakat,” tegas Mas Yudha.

Baca juga :

Dirinya juga menambahkan, bahwa program ini menjadi bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi lokal, dimana UMKM berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja dan sumber kesejahteraan masyarakat. “UMKM yang kuat bukan hanya meningkatkan pendapatan individu, tetapi juga memberikan dampak ekonomi luas bagi komunitas dan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Susi Sulastriyah menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan yang diberikan. Bantuan ini dianggap motivasi nyata untuk mengembangkan usaha, menciptakan peluang baru dan mendorong kemandirian ekonomi keluarga serta masyarakat sekitar.

Dengan penyerahan bantuan ini, Pemkab Lumajang menegaskan prinsip pelayanan yang manusiawi, adil dan berpihak pada warga, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi lokal sebagai pilar pembangunan berkelanjutan di Lumajang. (kom/adi/gie)

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menjelaskan bahwa program ini bukan sekadar intervensi fiskal. Namun, juga merupakan strategi memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya.

“Pembangunan tidak bisa hanya dikendalikan dari atas. Harus dimulai dari bawah, dari dusun yang memahami betul kebutuhan masyarakatnya. Dana Dusun ini kita berikan, agar masyarakat punya daya kendali dalam memperbaiki lingkungannya sendiri,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, Jumat (24/10/2025) tadi.

Melalui Dana Dusun, tambahnya, setiap wilayah akan memiliki kesempatan untuk merancang prioritas pembangunan secara mandiri, mulai dari perbaikan infrastruktur sederhana, penguatan kegiatan sosial kemasyarakatan, hingga peningkatan kapasitas ekonomi warga. Pendekatan ini, diharapkan mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif serta menegaskan kembali nilai gotong royong sebagai roh pembangunan desa.

Baca juga :

Pemkab Lumajang juga menilai, bahwa Dana Dusun merupakan bentuk pengakuan terhadap kearifan lokal dan potensi unik tiap dusun. Dengan memberikan otonomi pengelolaan anggaran di tingkat dusun, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa setiap program benar-benar relevan dengan kondisi lapangan dan memberikan manfaat langsung bagi warga.

“Kita ingin pembangunan di Lumajang tidak lagi bersifat seragam. Tiap dusun memiliki karakter dan tantangan berbeda. Karena itu, kebijakan ini memberi ruang bagi masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan nyata mereka,” tambahnya.

Kebijakan Dana Dusun, ujarnya, juga menjadi langkah strategis Pemkab Lumajang dalam menjaga kesinambungan pembangunan di tengah penyesuaian Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah pusat. Dengan intervensi di tingkat dusun, pemerintah daerah memastikan pembangunan tidak terhenti dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Lebih dari sekadar anggaran, Dana Dusun menjadi alat pemberdayaan sosial dan ekonomi. Dana itu akan mengubah paradigma masyarakat dari penerima bantuan menjadi pengelola perubahan. Dusun yang kuat, diharapkan mampu menjadi simpul pembangunan yang mendorong lahirnya desa mandiri dan berdaya saing

“Tujuan akhirnya bukan hanya membangun fisik, tapi membangun manusia dan solidaritas sosialnya. Ketika dusun kuat, desa akan maju, dan Lumajang pun akan tumbuh dari bawah secara berkelanjutan,” paparnya. (kom/adi/sit)

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu mengatakan bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai sumber daya jangka panjang untuk mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Baik melalui pembiayaan mahasiswa, penguatan riset, maupun pengembangan sarana dan prasarana kampus.

“Tentu pembelajaran luar biasa ini akan memberikan semangat tersendiri dalam menuangkan komitmen bersama membangun ekosistem pendidikan tinggi yang inklusif, berdaya saing dan berlandaskan kepentingan bersama. Wakaf berperan sebagai instrumen yang dapat memberikan manfaat jangka panjang dan keberlanjutan,” kata Wali Kota Wahyu.

Kemudian, dikatakannya bahwa melalui wakaf, kampus dapat menciptakan dana abadi pendidikan yang berkelanjutan. Dengan begitu, menurutnya kampus dapat mandiri secara finansial, tidak terlalu bergantung pada pendanaan eksternal, serta mampu meningkatkan mutu pendidikan yang kuat dan inklusif.

“Kota Malang sebagai kota pendidikan memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan peran wakaf. Saat ini terdapat 57 perguruan tinggi negeri dan swasta, dengan sekitar 800 ribu mahasiswa yang beraktivitas di Kota Malang. Angka ini hampir menyamai jumlah penduduk kota, yang berkisar 700 ribu jiwa. Ini adalah potensi besar yang harus diarahkan dengan baik agar dapat memperkuat ekosistem keuangan dan pendidikan di daerah,” jelasnya.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu juga menegaskan, bahwa pemahaman tentang pentingnya wakaf produktif harus dijadikan dasar bersama oleh seluruh pihak. Mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga masyarakat luas.

“Pemahaman bersama tentang pentingnya wakaf dunia pendidikan ini harus dijadikan dasar untuk mengembangkan dan mengelola wakaf produktif. Dengan begitu, kita bisa menciptakan ekosistem pendidikan yang mandiri secara finansial, berkualitas dan inklusif, sehingga Kota Malang dapat menjadi contoh kota pendidikan yang unggul dan berdaya saing nasional maupun internasional,” tegasnya.

Lebih lanjut Wali Kota Wahyu berharap, agar semakin banyak kampus yang menjadikan wakaf sebagai bagian dari strategi pengembangan pendidikan. “Pemerintah Kota Malang menyambut baik dan siap melakukan inisiatif serta kolaborasi dalam memperkuat gerakan wakaf di lingkungan pendidikan. Kami percaya, jika sinergi antara pemerintah, kampus dan masyarakat terbangun dengan baik, maka wakaf akan menjadi sumber daya strategis untuk mendorong pendidikan dan kemajuan bersama,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Sekretariat Daerah Kota Malang, Achmad Sholeh, menjelaskan bahwa wakaf di Kota Malang saat ini masih didominasi oleh aset fisik seperti musala dan masjid. “Untuk sementara, wakaf di Kota Malang terdiri dari mushala 59,8 persen, masjid 25,6 persen, sekolah 8,5 persen, pesantren 2 persen, makam 2 persen dan sosial lainnya 2,2 persen. Sedangkan untuk wakaf uang, kami belum memiliki data karena masih dalam tahap dorongan agar bisa berjalan,” kata Sholeh.

Menurutnya, Pemkot Malang terus mendorong pengembangan wakaf uang melalui koordinasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Malang sebagai garda terdepan. “Kami berperan memotivasi dan memfasilitasi, salah satunya dengan memberikan hibah setiap dua tahun sekali kepada BWI agar gerakan ini semakin masif di masyarakat,” imbuh Sholeh. (rsy/sit)

Kepala Diskopindag Kota Malang, Sri Eko Sri Yuliadi, mengatakan bahwa pelatihan tersebut mencakup beberapa materi. Diantaranya, dasar-dasar koperasi, penyusunan proposal pengajuan hingga business plan. Selain itu, juga menggandeng berbagai instansi dan pelaku usaha sebagai narasumber.

“Ada dari Pertamina, Bulog dan penyedia air minum. Tujuannya agar Koperasi Merah Putih di Kota Malang ini bisa fokus pada tiga unit usaha potensial, yaitu sembako, LPG dan pengisian air minum yang berkualitas,” kata Eko-sapaannya, Senin (13/10/2025) tadi.

Untuk memperkuat legalitas dan profesionalitas, setiap koperasi akan didampingi oleh satu notaris agar kerja sama dengan pihak ketiga dapat berjalan sesuai aturan. Sehingga, diharapkan aman secara hukum.

“Satu koperasi, satu notaris. Kami ingin semua kerja sama resmi dan aman secara hukum,” tambahnya.

Baca juga :

Hingga saat ini, sekitar 50 persen dari total 57 koperasi, sudah mulai beroperasi dan menjalin komunikasi dengan mitra. Seperti, Hiswana Migas, penyedia sembako dan pengisian air minum.

Eko menegaskan, meski total ada tujuh jenis unit usaha yang dirancang, pihaknya memilih untuk memulai dari tiga sektor yang paling mudah dan stabil. “Namanya bisnis berkembang bertahap. Kami prioritaskan tiga dulu karena lebih mudah dijalankan, modalnya tidak besar, tapi omzetnya pasti. Apalagi ini kebutuhan harian masyarakat,” ujarnya.

Menariknya, seluruh pengembangan koperasi dilakukan tanpa dana hibah maupun dukungan anggaran dewan. Pendanaan bersumber murni dari perbankan, khususnya Bank Himbara, sesuai arahan pemerintah pusat.

“Koperasi nanti akan mengajukan permodalan ke Himbara. Tidak ada hibah. Makanya di sini juga kami hadirkan literasi keuangan dari BNI dan OJK agar pengurus memahami sistem pembiayaan,” tutur Eko.

Eko menambahkan, pengajuan pinjaman ke bank hanya dapat dilakukan setelah koperasi memiliki unit usaha yang jelas dan berjalan. “Harus ada unit usaha dulu baru bisa ajukan ke perbankan. Jadi koperasi benar-benar belajar mandiri, bukan bergantung pada hibah,” imbuh Eko. (rsy/sit)

“Program dari Kementerian Sosial ini, bukan sekadar bantuan, tapi jalan untuk memandirikan warga. Mereka dilatih, difasilitasi dan dibentuk menjadi kelompok usaha agar ke depan bisa lepas dari ketergantungan bantuan,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Dirinya mengungkapkan, berbagai kelompok masyarakat di Lumajang, telah menerima pelatihan dan dukungan usaha, mulai dari kewirausahaan rumahan hingga produksi barang kreatif. Salah satu yang menonjol, adalah pelatihan pembuatan kertas dari pelepah pisang, produk ramah lingkungan dengan potensi pasar.

“Ini bukan hanya soal kreativitas, tapi soal keberlanjutan ekonomi. Kita ingin warga tidak hanya keluar dari PKH, tapi juga naik kelas menjadi pelaku usaha dan pemberi manfaat bagi lingkungannya,” jelasnya.

Baca juga :

Lebih lanjut, Bunda Indah menekankan bahwa keberhasilan program pemberdayaan tidak bisa berjalan sendiri. Butuh sinergi lintas sektor dari perangkat desa, pendamping sosial, hingga dukungan kelembagaan untuk memastikan proses pemberdayaan berjalan berkelanjutan.

“Perangkat desa dan pendamping harus terlibat aktif. Jangan hanya mencatat kehadiran peserta pelatihan. Dampingi prosesnya sampai usaha itu betul-betul jalan dan berdampak,” ujarnya.

Program P2K2 sendiri, merupakan bagian integral dari kebijakan transformasi sosial Kementerian Sosial RI yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas KPM PKH di bidang kewirausahaan, literasi keuangan dan perencanaan keluarga. Melalui pendekatan ini, masyarakat diharapkan tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi mampu mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang.

Bupati Indah juga mengatakan, bahwa Pemkab Lumajang siap memperkuat ekosistem pemberdayaan ini dengan dukungan regulasi, akses pemasaran dan kolaborasi dengan berbagai pihak. “Visi kita adalah masyarakat yang produktif, berdaya saing dan tidak bergantung. Maka, pemberdayaan sosial harus menjadi arus utama dalam penanggulangan kemiskinan,” imbuhnya. (kom/adi/gie)