Kepala Satpol PP Jember, Bambang Rudianto, menjelaskan bahwa sekitar 100 personel yang merupakan gabungan dari berbagai instansi. Seperti Dinas Perhubungan, PU Bina Marga, hingga Bapenda, mulai menyisir ruas-ruas protokol. Jalan Trunojoyo, Gajah Mada, Hayam Wuruk, hingga Ahmad Yani menjadi fokus utama.

“Tujuannya satu, yakni mengembalikan senyum pejalan kaki yang selama ini sering terampas haknya oleh okupasi ruang publik yang tidak semestinya,” tegasnya.

Bambang Rudianto menekankan, bahwa operasi ini bukanlah aksi gusur-menggusur yang kasar. Dirinya menyebut sebagai upaya mengedukasi masyarakat tentang adab berbagi ruang.

Baca juga :

“Ini adalah amanah bersama. Kita ingin kota ini bernapas. Trotoar itu untuk kaki melangkah, bahu jalan untuk kendaraan melaju. Jika semuanya campur aduk, estetika kota hilang dan keselamatan terancam,” ungkapnya.

Operasi ini, lanjutnya, sebenarnya adalah puncak dari rangkaian panjang. Selama tiga hari sebelumnya, tim sudah melakukan sosialisasi persuasif. Surat edaran telah disebar, teguran lisan telah disampaikan.

Pemerintah Kabupaten Jember ingin, masyarakat sadar bahwa ketertiban bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang kenyamanan kolektif. Operasi Indonesia Asri kali ini adalah pendekatan yang solutif. Pemkab Jember menyadari bahwa di balik lapak-lapak yang berdiri di atas trotoar, ada piring nasi yang harus diisi.

Oleh karena itu, penertiban ini dibarengi dengan penawaran lokasi alternatif. Ruang Terbuka Hijau (RTH), lapangan, hingga gang-gang yang tidak mengganggu akses publik, disiapkan sebagai ‘rumah baru’ bagi para pelaku usaha.

Bahkan, ada rencana besar untuk membangun pusat kuliner atau pujasera yang lebih representatif. Ini adalah bukti bahwa pemerintah hadir bukan untuk mematikan ekonomi rakyat, melainkan menatanya agar lebih legal dan bermartabat. Dengan tata ruang yang apik, Jember diharapkan tidak hanya menjadi tempat tinggal yang nyaman, tapi juga destinasi yang ramah bagi wisatawan. (rio/gie/adv)

Pengembalian barang bukti ini, berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 5522K/Pid.Sus/2024 tanggal 11 September 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Putusan tersebut, berkaitan dengan pelanggaran Pasal 106 UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Jo Pasal 10 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Tri Joko, didampingi Kasi Pidum, Hasudungan Parlindungan Sidauruk, secara simbolis menyerahkan barang bukti tersebut kepada perwakilan korban, yaitu PPIATG, Quay LA Yuniar.

Kajari Kota Malang, Tri Joko, mengatakan penyerahan barang bukti ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk memulihkan hak-hak korban. “Pengembalian barang bukti ini menunjukkan komitmen Kejaksaan Negeri Kota Malang dalam menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah inkracht. Memastikan bahwa aset-aset yang sebelumnya disita sebagai barang bukti dikembalikan kepada pihak yang berhak, yakni para korban,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kasi Intelijen Kejari Kota Malang, Agung Tri Radityo, menambahkan bahwa barang bukti yang dikembalikan mencakup beragam aset bernilai tinggi, diantaranya sejumlah unit perangkat elektronik seperti handphone, laptop, CPU dan monitor. “Ada tas-tas mewah dari berbagai merek seperti Hermes, Chanel, Dior dan LV. Sejumlah bidang tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Tulungagung, Kabupaten Malang, Kota Malang, Sidoarjo, Surabaya, hingga Jakarta Selatan termasuk properti di Pondok Indah, Jakarta Selatan, dan beberapa lokasi di Permata Jingga, Malang,” ujarnya.

Adapula sejumlah unit kendaraan bermotor mewah dan roda dua, termasuk mobil merek BMW, Toyota Alphard, Toyota Innova Venturer, Nissan Grand Livina, Mercedes, Toyota Fortuner, serta motor Harley Davidson dan Vespa edisi khusus.

Mewakili PPIATG, Ayla, menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada aparat hukum baik dari jajaran kejaksaan, kepolisian, serta pengadilan yang telah membantu mereka untuk mencari keadilan. “Pengembalian barang bukti ini diharapkan dapat sedikit meringankan kerugian yang dialami oleh para korban,” ujarnya. (gie)

Diketahui, bahwa sampai saat ini dana sisa yang seharusnya dikembalikan ke kas daerah, masih tertahan. Sementara itu, tahapan Pilkada telah selesai dan bupati serta wakil bupati terpilih, juga sudah dilantik serta mulai bekerja.

Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dari Pilkada 2024 yang ada di KPU, mencapai sekitar Rp 14 miliar. Sementara untuk di Bawaslu, mencapai sekitar Rp 2 miliar. Sehingga, totalnya mencapai Rp 16 miliar. Angka itu, tentunya jumlah yang cukup besar untuk dialokasikan kembali dalam perubahan anggaran daerah.

“Jadi kita minta kepada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), untuk segera mendesak KPU dan Bawaslu agar menyetorkan Silpa Pilkada ke kas daerah. Proses Pilkada sudah selesai, jadi tidak ada alasan untuk menahan dana tersebut lebih lama,” katanya, saat dikonfirmasi, Selasa (11/03/2025) tadi.

Mugiyanto juga mempertanyakan, alasan KPU yang menyebut bahwa masih ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Dirinya menilai, bahwa tahapan Pilkada sudah berakhir. Sehingga, tidak ada lagi kebutuhan anggaran tambahan.

Baca juga :

“Pesertanya sudah dilantik dan sudah bekerja. Jika KPU beralasan masih ada kegiatan lain, lantas untuk apa? Masa mau sosialisasi setelah Pilkada? Itukan lucu. Apakah mau memperkenalkan calon yang sudah dilantik? Itu juga tidak masuk akal. Seharusnya, ini segera dikembalikan ke kas daerah agar bisa mendukung program lain,” tegas Obeng-sapaan akrabnya.

Politisi Parta Demokrat ini juga menyoroti, mengenai perlunya produktivitas dari KPU dan Bawaslu, dalam menyelesaikan laporan anggaran. Menurutnya, jika tahapan Pemilu sudah berakhir dan tidak ada hal krusial yang harus diselesaikan, maka seharusnya instansi terkait segera melakukan tutup buku.

“Intinya, kita ingin ada kepastian. Jangan sampai dana ini mengendap terlalu lama tanpa kejelasan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Kepala Bakeuda Trenggalek, Hartoko, mengatakan bahwa pihaknya belum menerima koordinasi resmi terkait penyetoran sisa anggaran Pilkada. “Untuk hal ini, koordinasi ada di Kesbangpol. Kami akan segera menindaklanjutinya agar Silpa bisa masuk ke kas daerah sesuai ketentuan,” kata Hartoko.

Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek mengalokasikan anggaran Pilkada 2024 melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp 50 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah dari usulan KPU yang mencapai Rp 64 miliar, namun jauh lebih besar dibandingkan anggaran Pilkada Tahun 2019 yang hanya sekitar Rp 32 miliar.

Dengan belum dikembalikannya Silpa Pilkada, DPRD menegaskan bahwa keterlambatan ini harus segera diselesaikan demi transparansi dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah. (mil/sit)

Komandan Batalyon Satpol PP Kota Surabaya, Mudita Dhira, mengatakan penertiban yang dilakukan merupakan upaya mengembalikan fungsi Bozem Makam Putat agar kembali menjadi tempat penampungan air saat musim hujan. “Di area makam tersebut warga mendirikan gubuk yang digunakan untuk aktivitas memilah sampah, karena kebetulan disana ada dua tempat pembuangan sampah,” kata Mudita.

Pembongkaran tiga Bangli itu, ujarnya, dilakukan karena mengganggu aktivitas TPS Makam Putat Surabaya. “Terlebih saat ini, Pemkot sedang melakukan pelebaran Bozem Makam Putat, sehingga kami turut menertibkan bangunan maupun sampah yang sebagian menutupi saluran,” paparnya.

Baca juga :

Dirinya menjelaskan, bahwa hal ini sesuai instruksi Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, seusai melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Bozem Makam Putat, pada 12 Desember 2024 lalu. Wali Kota Eri menginstruksikan kepada jajarannya untuk mengembalikan fungsi Bozem seperti semula. Sebab, luas Bozem Makam Putat semakin mengecil karena timbunan sampah.

Sebelum melakukan penertiban ini, Satpol PP Surabaya terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada pemilik Bangli. “Namun hingga batas waktu yang telah diberikan, mereka tidak kunjung mengemasi barang-barangnya sehingga kami langsung lakukan penertiban,” jelasnya.

Mudita menegaskan, Satpol PP Surabaya akan menindak tegas warga jika masih nekat mendirikan bangunan di area Bozem Makam Putat. “Akan kami tindak tegas dengan lakukan penertiban. Harapan kami agar masyarakat tidak sembarang mendirikan bangunan, apalagi disana merupakan aset milik Pemkot Surabaya,” imbuhnya. (kom/sby/gie)

Sekretaris DPRD Kota Malang, Zulkifli Amrizal, mengatakan bahwa beberapa aset yang digunakan itu meliputi kendaraan dinas, tablet elektronik dan laptop. Persore hari ini, terhitung sudah ada lebih 50 persen yang telah mengembalikan.

“Tapi tetap kita cek dahulu kembali, sampai malam nanti. Karena kita banyak pekerjaan juga, jadi ya kita tunggu hari ini. Untuk kendaraan dinas, itu hanya di pimpinan dan menjelang 24 Agustus, harus dikandangkan semua dan dikembalikan ke kita,” kata Zoel-sapannya.

Apabila pengembalian tersebut tidak tepat waktu, tambahnya, maka akan terus ditagih. Apalagi, Sekretaris DPRD Kota Malang juga telah memberikan peringatan dan mengimbau.

Baca juga :

“Kami sudah sampaikan hari ini semua harus masuk (dikembalikan, red). Karenanya, nanti kita lihat sampai hari ini. Tapi tadi sudah 50 persen lebih yang mengembalikan dan sudah lumayan banyak,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengatakan bahwa pihaknya juga sudah memberikan himbauan kepada para anggota untuk menyelesaikan pengembalian aset. Dirinya meyakini, bahwa anggota DPRD Kota Malang sepenuhnya akan menyelesaikan pengembalian tersebut.

“Kita minta teman-teman untuk kerjasamanya, agar segera menyelesaikan pengembalian itu. Saya yakin, aset-aset itu sudah diselesaikan semuanya dan kalau memang ada yang belum menyerahkan nanti laporkan saja ke saya,” kata Made.

Karena, apabila aset tersebut tidak dikembalikan, maka akan menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemudian jika tidak di tindaklanjuti, maka akan jadi pidana. (rsy/sit)

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Fattah Jasin juga sudah mengembalikan formulir pendaftaran Cabup ke DPC Partai Demokrat Pamekasan, DPC Partai PBB Pamekasan dan ke DPC Partai Gerindra Pamekasan.

Pria kelahiran Bumi Sumekar Kabupaten Sumenep itu menyampaikan bahwa sejumlah partai sudah memberikan surat tugas kepada dirinya untuk maju di Pilkada 2024 pada November mendatang. “Saya yang diberi rekomendasi oleh partai-partai. Ada dari DPP Golkar, PKB, Demokrat itu yang sudah dan saat ini. Kemudian, kita mengetok pintu ke DPC partai yang lain untuk mendapatkan hal sama (rekomendasi, red),” katanya.

Mantan Wabup Pamekasan itu mengatakan mengaku optimis akan mendapatkan rekomendasi dari DPC Gerindra Pamekasan. Hal itu dirinya rasakan, ketika masuk ke Kantor DPC Gerindra yang terasa sejuk.

“Saya kira tanggal ini hari baik. Dan ada tanda-tanda sinyal baik ketika saya masuk terasa sejuk. Apalagi, ditemui langsung oleh Ketua DPC Gerindra Pamekasan,” tambahnya.

Baca juga :

Menurut Fattah Jasin, DPC Gerindra Pamekasan sudah mengusulkan dua kader potensial untuk mendampingi dirinya, tatkala mendapatkan rekomendasi untuk maju sebagai calon nahkoda tertinggi kota Gerbang Salam tersebut. “Soal wakil partai, yang mengusulkan calon harus dilihat lebih jauh. Karena Pamekasan berbeda dengan kabupaten lain. Juga, harus melibatkan dari hasil survei dan tanggapan masyarakat. Tetapi itu tidak menjadi keputusan akhir, karena ada pertimbangan-pertimbangan partai koalisi,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Pamekasan, Taufiqurrahman, mengatakan bahwa hari Selasa (28/05/2024) ini adalah hari pertama kali dibukanya pendaftaran Cabup dan Fattah Jasin merupakan figur pertama yang mengambil dan langsung mendaftar. “Jadi kami memiliki dua kader yang mungkin dianggap layak, karena pada Pemilu legislatif kemarin kami memperoleh dua kursi. Dua kader tersebut bisa menjadi pertimbangan wakil ketika berkoalisi dengan partai lain,” paparnya.

Taufiq menyampaikan, dua kader potensial DPC Gerindra Pamekasan itu diharapkan nantinya mendapatkan dukungan dari partai-partai koalisi lain agar mendongkrak elektoral untuk memenangkan pasangan. “Dua kader itu adalah Munaji Santoso dan Ismail A Rahim. Tetapi itu masih mau diusulkan ya, dengan partai koalisi yang lain nantinya,” paparnya. (azm/sit)

“Hari ini kita mengembalikan formulir pendaftaran di Kantor DPC PDI-Perjuangan dan PKB. Semoga ini menjadi salah satu jalan untuk meneruskan perjuangan dan pengabdian untuk masyarakat di Kabupaten Trenggalek,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (22/05/2024) tadi.

Dalam kesempatan itu, Suami Fatihatur Rohmah ini turut menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran pengurus partai yang telah memfasilitasi tahapan penjaringan dan pendaftaran. Termasuk, mengaku optimis bakal kembali dipilih menjadi pendamping bupati petahana untuk periode selanjutnya.

“Kita tetap optimis bakal digandeng untuk mendampingi bupati petahana yakni Mochammad Nur Arifin. Akan tetapi, kita tidak mau mendahului takdir. Oleh karena itu, kita serahkan sepenuhnya kepada mekanisme partai dan ini bentuk ikhtiar kita,” tambah Syah.

Mantan anggota DPRD ini juga mengatakan, jika selanjutnya dirinya akan melanjutkan untuk bersilaturahmi ke partai politik lain yang ada di Trenggalek. Hal itu, dinilai sebagai bentuk komitmennya dalam menyelesaikan berbagai program pemerintah yang selama menjabat masih belum terselesaikan.

Baca juga :

“Sejauh ini, kita baru mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran di dua partai yakni PDI-Perjuangan dan PKB. Untuk silaturahmi dengan partai politik lain, kita masih menunggu hari baiknya,” ujarnya.

Mengingat, masih banyak PR yang belum terselesaikan selama menjabat sebagai Wabup Trenggalek satu periode. Maka, dirinya ingin melanjutkan pengabdiannya untuk Kabupaten Trenggalek.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDI-Perjuangan Trenggalek, Doding Rahmadi, menyampaikan jika Syah Natanegara telah mendaftarkan diri ke PDI-Perjuangan sebagai bakal calon Wakil Bupati Trenggalek. “Berkasnya sudah kita terima dan proses sudah lengkap maka akan ditindaklanjuti lagi,” kata Doding.

Diketahui, Syah merupakan orang keempat yang mengembalikan formulir pendaftaran, setelah sebelumnya ada Rizky Sembada, Ahmad Riyadi dan Imron Rosadi. Doding menyebut, salah satu fokus tugas Syah sebagai Wakil Bupati Trenggalek adalah mengentaskan kemiskinan. Jika tahun kemarin angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek sudah menurun, diharapkan dengan niat untuk kembali menjadi wakil bupati angka kemiskinan bisa nol persen.

“Untuk proses selanjutnya, berkas pendaftaran ini akan disaring dan disetorkan ke DPD PDI-Perjuangan Jawa Timur lalu diteruskan ke DPP PDI-Perjuangan. Yang mana, DPP lah nanti yang akan menentukan rekomendasi kepada siapa-siapa,” paparnya. (mil/sit)

“Untuk yang mengambil formulir ke Kantor DPC Partai Demokrat, ada sebanyak lima orang. Namun, sementara cuma satu calon yang mengembalikan formulir dan yang pertama ini adalah Bunda Indah (sapaan akrab Ketua DPC Gerindra). Calon mengembalikan formulir sebagai calon Bupati Kabupaten Lumajang,” ujarnya kepada Memontum.com, Senin (20/05/2024) tadi.

Idris menjelaskan, jika setiap partai punya mekanisme tersendiri. Begitu juga, Partai Demokrat. Ketika bicara mekanisme, maka formulir pendaftaran ini akan diajukan dahulu kepada DPD Jatim dan juga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

“Ini akan kami bawa ke DPD Jawa Timur dan ke DPP Partai Demokrat. Inikan masih proses, kalau misalkan untuk pendaftaran di Partai Demokrat hanya Bunda Indah saja, ya ini yang akan saya bawa ke DPD dan DPP. Berarti untuk calon-calon yang lain ketika tidak memberikan (mengembalikan, red) formulir, berartikan tidak mau berkoalisi dengan Partai Demokrat. Normatifnya kan seperti itu,” ungkapnya.

Baca juga :

Dalam kesempatan itu, Bunda Indah menegaskan bahwa meski partainya (Partai Gerindra, red) menjadi partai pemenang dalam Pemilu 2024, namun dirinya akan terus menggalang dukungan dari partai-partai lain. “Saya selalu katakan, bahwa seribu kawan terlalu sedikit dan satu musuh terlalu banyak. Jadi, meskipun Partai Gerindra sudah mendapatkan 11 kursi (DPRD Kabupaten, red) dan bisa maju sendiri, tapi dengan semakin banyak kawan maka semakin ringan dalam berjuang. Saya pikir, saya akan merangkul semuanya,” kata Bunda Indah.

Ditambahkannya, bahwa tujuannya mencalonkan adalah untuk kepentingan rakyat. Karenanya, dirinya akan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memenangkan Pilkada Lumajang di 2024.

“Saya katakan, bahwa tujuannya sama yaitu hanya untuk rakyat. Sehingga, saya pikir jika ada orang yang bilang bahwa perjuangan itu mahal, maka saya bilang tidak. Karena, kami akan saling membantu, saling bergotong-royong untuk memenangkan Pilkada ini,” tegasnya.

Bahkan, ujarnya, pihaknya akan terus mengajak partai-partai lainnya untuk bersama-sama berjuang untuk kepentingan rakyat. “Saya tidak bisa menetapkan berapa partai (koalisi). Tetapi, saya mengajak untuk berjuang bersama-sama itu aja. Yang mau berjuang, monggo bersama saya. Yang tidak, saya tetap menghormati sebagai kawan,” tambahnya. (adi/gie)

Seusai menyetorkan formulir, mantan Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan itu mengatakan akan mengusung tagline Pamekasan Berkah jika mendapat restu maju sebagai Calon Bupati Pamekasan pada Pilkada November mendatang. “Maka tagline saya nanti ketika PBB bisa membersamai, saya insyallah mengusung tagline  Pamekasan Berkah (berkualitas amanah),” katanya.

Pria kelahiran Sumenep itu menyampaikan, sampai dengan saat ini sudah mendapatkan durian runtuh (dukungan, red) tiga Parpol. Diantaranya, dari Partai Golkar, PKB dan Demokrat.

“Kalau sayakan yang sudah pasti Golkar, yang sudah pasti PKB, Demokrat, sudah ada surat tugas. Yang lain, akan segera berguguran nih surat tugasnya menunggu saat saja,” tambahnya.

Baca juga :

Dirinya berharap, DPC PBB bisa mengusungnya pada Pilkada Pamekasan. “Mudah-mudahan PBB mulai dari Pamekasan, Jawa Timur, sama pengurus Pusat bisa mengetahui bahwa calon yang diajukan adalah calon yang mempunyai keahlian,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Pilkada DPC PBB Pamekasan, Bahrullah Shodiq, mengatakan sudah belasan pendaftar masuk kantong DPC PBB Pamekasan. Namun yang diusulkan ke DPP, nantinya hanya tiga nama.

“Kita ditugaskan mengusulkan tiga pasang. Tiga itu siapa yang direkom, terserah DPP,” ujarnya.

Ditambahkannya, kriteria utama untuk diusung DPC PBB Pamekasan adalah calon yang berkomitmen pada kesejahteraan umat dan seluruh pendaftar masuk pada kriteria tersebut. “Kriteria utama adalah komitmen untuk kesejahteraan umat karena kita partai Islam, sementara yang daftar kesini masuk kriteria itu semua,” lanjutnya. (azm/sit)