Dalam kesempatan itu, Wabup Lathifah berpesan agar seluruh pihak dalam kegiatan ini penuh semangat untuk terus memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat. Dirinya menjelaskan,  bahwa periode usia 0 sampai dengan 6 tahun adalah masa yang sangat krusial dalam proses tumbuh kembang anak.

“Pada fase 0 sampai 6 tahun, perkembangan otak anak mencapai sekitar 80 hingga 90 persen kapasitas otak dewasa. Oleh karena itu, pemberian stimulasi yang tepat serta deteksi dini terhadap gangguan pertumbuhan dan perkembangan menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas kesehatan, kemampuan belajar, serta produktivitas anak di masa yang akan datang,” kata Wabup Lathifah.

Dirinya juga menegaskan, apabila keterlambatan perkembangan tidak terdeteksi sejak dini, maka kondisi tersebut dapat berdampak pada gangguan perkembangan yang menetap, menurunnya kualitas hidup anak, hingga meningkatnya risiko disabilitas. Karena itu, perhatian terhadap tumbuh kembang anak harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya keluarga, tetapi juga pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

“Program Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) merupakan salah satu upaya komprehensif yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, mendeteksi secara dini adanya penyimpangan, serta memberikan intervensi yang tepat agar dampak gangguan dapat dicegah maupun diminimalkan,” tambah Wabup Malang.

Baca juga :

Program ini, dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan dasar, seperti Puskesmas, Posyandu, serta jejaring pelayanan kesehatan lainnya. Namun demikian, implementasi Program SDIDTK tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata, namun diperlukan keterlibatan lintas sektor seperti pendidikan, sosial, lembaga perlindungan anak, hingga lembaga yang bergerak di bidang disabilitas, agar layanan yang diberikan benar-benar terintegrasi dan menyeluruh.

“Saya juga mengapresiasi peran CHAI, yang telah memfasilitasi pelatihan terkait Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang, juga tatalaksana gangguan indera kepada tenaga terkait, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi. Namun sebagai catatan, hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih perlu terus diperkuat, khususnya dalam aspek koordinasi lintas sektor dan kejelasan peran masing-masing kelembagaan,” papar Wabup Lathifah.

Beberapa tantangan tersebut, antara lain belum adanya pembagian peran yang jelas dan tertulis, antar perangkat daerah dalam layanan inklusi anak. Termasuk, masih terjadinya tumpang tindih program maupun kekosongan layanan, belum terintegrasinya koordinasi dan sistem rujukan antar layanan pendidikan, kesehatan dan sosial, data anak berkebutuhan khusus yang masih terpisah antar dinas, serta masih terbatasnya pemahaman bersama terkait konsep dan implementasi layanan inklusi anak.

”Oleh karena itu, pertemuan ini menjadi forum yang sangat strategis untuk memperkuat koordinasi, komunikasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten Malang. Selain menjadi ruang berbagi praktik, baik dalam penyelenggaraan layanan deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak, kegiatan ini juga diharapkan mampu menghasilkan penguatan sinergi serta alur penanganan disabilitas anak yang lebih terstruktur, berkelanjutan, terukur dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak di Kabupaten Malang,” imbuh Wabup Lathifah.

Dalam kegiatan ini, Dinas Kesehatan selaku penyelenggara juga menghadirkan perwakilan dari Kementerian Kesehatan RI, Tim Kerja Gigi Mulut, Indra dan Penyakit Tidak Menular, Tim Kerja Kesehatan Balita Anak Prasekolah dan Yankesga Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Termasuk, juga hadirkan TP PKK Kabupaten Malang, DWP Kabupaten Malang, BPJS Kesehatan Kabupaten Malang, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Fisioterapi Indonesia, Himpaudi, Yayasan Lingkar Sosial, Gerkatin, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Pengurus Daerah Muhammadiyah, Fatayat NU dan Muslimat NU Kabupaten Malang. (pro/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah serta mengajak masyarakat untuk menyambut pergantian tahun dengan cara yang khidmat dan bermakna. Dirinya menegaskan, momentum pergantian tahun seharusnya dimaknai sebagai waktu refleksi dan kontemplasi, bukan sekadar perayaan.

“Sebagai pengganti hiburan malam tahun baru, Pemkot Malang akan menggelar doa bersama yang dilaksanakan serentak di lima kecamatan,” kata Wali Kota Wahyu, Rabu (24/12/2025) tadi.

Doa bersama tersebut, menjadi sarana untuk mendoakan saudara-saudara yang terdampak bencana. Sekaligus, juga mengajak masyarakat melakukan introspeksi diri menjelang tahun yang baru.

Baca juga :

“Kita ingin pergantian tahun ini menjadi momentum refleksi, penuh doa dan kepedulian terhadap sesama,” tambahnya.

Kebijakan perayaan sederhana ini juga dilatarbelakangi bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, serta berbagai kejadian kebencanaan lain di tanah air.

Selain meniadakan pesta kembang api, Wali Kota Wahyu juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan konvoi maupun perayaan berlebihan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Imbauan tersebut disampaikan, demi menjaga keamanan, kenyamanan, dan kondusivitas Kota Malang selama malam pergantian tahun.

“Mari kita rayakan Tahun Baru 2026 dengan sederhana, penuh doa untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, tidak merayakan secara berlebihan, dan menjadikannya sarana refleksi agar kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depan,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Capaian dan target ini, disampaikan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat menyerahkan bantuan Paket Tumbuh Kembang Anak melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) hasil kolaborasi antara Indomaret dan SGM, di Pendopo Arya Wiraraja, Rabu (04/06/2025) tadi. “Target kami adalah menurunkan angka stunting sampai 18 persen. Kami optimistis, dengan kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, angka ini dapat dicapai,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Sebagai wujud komitmen, ujarnya, Pemkab Lumajang telah mengimplementasikan intervensi khusus selama enam bulan terakhir, melalui Kelompok Kerja (Pokja) Stunting yang menangani kasus-kasus secara fokus dan terstruktur. Salah satu strategi yang dilakukan, adalah pemberian makanan tambahan tinggi protein hewani, seperti telur, kepada anak-anak yang terindikasi mengalami stunting.

Baca juga :

“Inilah bentuk intervensi gizi spesifik yang terus kami lakukan agar tumbuh kembang anak berjalan optimal,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Bunda Indah juga memberikan apresiasi kepada sektor swasta yang telah berkontribusi mendukung upaya pemerintah menanggulangi stunting, khususnya melalui penyaluran bantuan gizi anak. “Terima kasih kepada Indomaret dan SGM atas kepeduliannya. Ini adalah bentuk sinergi yang nyata, dan saya harap manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.

Bupati menekankan bahwa penanganan stunting tidak bisa diserahkan pada satu pihak saja. Dibutuhkan gotong royong lintas sektor untuk menjadikannya gerakan bersama yang berkelanjutan, demi mencetak generasi yang sehat, cerdas dan kompetitif. (kom/adi/sit)

Pawai dan lomba lampion tersebut, dimulai dengan ditekannya tombol pelepasan oleh Bupati Situbondo, Karna Suswandi didamping Sekda Situbondo, Ketua Pengadilan Situbondo, Kasi Intel Kejari Situbondo dan Kepala OPD. Bersamaan dengan itu, dinyalakan ribuan kembang api yang disaksikan oleh ribuan masyarakat Situbondo.

Bupati Karna Suswandi mengatakan bahwa peringatan 1 Muharam ini akan menjadi titik tolak bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, untuk bersama-sama berbenah agar ke depan lebih baik lagi. “Tahun Baru Islam merupakan momentum penting bagi Umat Islam di seluruh dunia. Maka, setiap 1 Muharam selalu diperingati oleh Umat Islam,” kata Bupati Karna.

Tidak hanya itu, pada momentum tahun baru Islam tersebut, dirinya juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. “Untuk menjadi kabupaten ini lebih baik lagi, tentunya kita butuh partisipasi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membangun untuk masa depan Situbondo yang lebih baik,” tambah Bupati Karna.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara, yang Sekdakab Situbondo, Wawan Setiawan, mengatakan bahwa peringatan Tahun Baru Islam ini, secara rutin setiap tahunnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. “Maksud dan tujuan dilaksanakan peringatan Tahun Baru Islam ini untuk mengenang kembali hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah,” kata Sekda Wawan.

Dalam peristiwa hijrah tersebut, sambung Sekda Wawan, sebagai Umat Islam hendaknya bisa mengambil hikmah dan pesan yang terkandung dalam hijrah tersebut. “Tema dalam peringatan ini, yaitu dengan semangat tahun baru islam kita memperkuat islamiyah menuju Situbondo berjaya dan berkelanjutan,” tambahnya.

Dalam kegiatan ini, Sekda Wawan juga turut menandai pelaksanaan dengan menyalakan kembang api. “Adapun peserta yang mengikuti lomba lampion ini sebanyak 37 peserta dari sekolah-sekolah di wilayah Kecamatan Kota, Panarukan, Kendit, Panji, Kapongan dan Mangaran,” jelasnya.

Untuk menyemarakkan pawai dan lomba lampion, Pemkab Situbondo menyediakan hadiah dengan jumlah total sebesar Rp 30 juta serta trophy dan piagam penghargaan. (her/sit)

Diterangkan Mas Dhito, untuk menjangkau rencana itu, bisa difasilitasi dengan salah satunya yaitu pembangunan SMP Olah Raga, yang itu bisa dimungkinkan untuk dilakukan. “Kita masih mempertimbangkan, apakah SMP Olah Raga atau apa. Semangatnya adalah membuat Kabupaten Kediri menjadi lumbung atlet nasional,” katanya, Selasa (19/03/2024) tadi.

Sebagaimana diketahui, bupati muda berusia 31 tersebut, memang memiliki perhatian penuh terhadap atlet-atletnya. Seperti salah satunya, upaya pemulangan sekitar 68 atlet selama 2021 hingga 2023.

Baca juga:

Selain itu, pihaknya juga tengah berfokus melanjutkan tahap dua pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati, sebagai bentuk keseriusannya memajukan sektor olah raga di Bumi Panjalu. Terkait lahan yang akan dibangun untuk sekolah olah raga tersebut, Mas Dhito juga memproyeksikan salah satu areanya juga dibangun Asrama Dharma Wanita Boarding School.

“Lahan Pemkab seluas 4.4 hektar ini, juga dimungkinkan akan dibangun untuk Asrama Boarding School,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Mokhamat Muhsin, menjelaskan jika nantinya sekolah olah raga ini bisa diwujudkan, tentu pengembangan atlet bisa lebih difokuskan dalam sekolah tersebut. Pihaknya juga tengah menyiapkan, berbagai skema pembentukan sekolah tersebut. Skema yang dimaksud, apakah memindahkan SMP Ngasem 2 atau membuat sekolah baru.

“Intinya, sesuai arahan Mas Bup mengenai pembinaan atlet sejak dini, memang perlu dan harus dilakukan,” ujarnya. (kom/pan/sit)

Bertempat di salah satu ruang yang ada di Kantor Dinas Sosial P3A Kabupaten Trenggalek, rumah terapi ini nyatanya menjadi cita-cita lama Pemkab Trenggalek. “Sudah lama ingin kami bangun di Trenggalek, agar layanan untuk tumbuh kembang anak-anak berkebutuhan khusus tidak usah jauh-jauh ke Surakarta,” kata Ketua TP PKK saat dikonfirmasi, Senin (24/07/2023) siang.

Dijelaskan Novita, perkembangan tiap anak memang berbeda antara satu dan yang lain. Namun, ada sejumlah indikator yang menandakan adanya masalah dalam tumbuh kembang anak. Karenanya, orang tua mesti memperhatikan perkembangan anaknya untuk mengantisipasi masalah ini.

“Untuk itu, dalam rangka membantu orang tua, Pemerintah Daerah menyediakan layanan rumah terapi tumbuh kembang bagi penyandang disabilitas,” imbuhnya.

Masih menurut Novita, semua anak terlahir dengan risiko hambatan dalam perkembangannya. Tapi, ada beberapa anak yang memiliki risiko lebih tinggi lantaran berbagai gangguan. Bila risiko itu tidak terdeteksi dan tertangani sejak dini, akibatnya anak akan mengalami persoalan dalam hal perilaku serta kecerdasan seiring dengan bertambahnya usia.

Baca juga :

Bahkan, paparnya, ada banyak faktor yang mempengaruhi laju perkembangan anak. Diantaranya, keterampilan sosial, motorik, bahasa dan permainan.

“Makanya, rumah terapi tumbuh kembang ini hadir untuk melayani orang tua dan anak yang memiliki risiko gangguan tersebut. Saya juga ingin, bagaimana layanan yang ada di Surakarta yang demikian terpadu itu juga bisa dilakukan di Trenggalek. Kita belajar ke Surakarta dan alhamdulillah juga mendapat support penuh dari Surakarta. Tidak hanya pembelajaran atau keilmuan, tapi support itu juga berupa anggaran,” terang Novita.

Kedepannya, pihaknya juga akan mengembangkan pusat pelayanan terpadu untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sehingga, ini agar bisa mewakili dari harapan setiap wali murid yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Tentunya, tidak harus ke luar kota, namun di Trenggalek juga bisa.

Layanan ini, paparnya, juga sesuai dengan harapan masyarakat seperti yang disampaikan bupati. Pun bisa disentuh dan diakses oleh masyarakat di setiap desa.

“Kita tahu, bahwa geografis Kabupaten Trenggalek ini agak sedikit susah untuk diakses oleh teman-teman berkebutuhan khusus. Baik dari segi jalan nya maupun anggarannya juga. Kita butuh gotong royong, kerja sama antara pemerintah daerah, kecamatan, desa kemudian aktivis ataupun relawan untuk bisa menghantarkan. Atau paling tidak menelepon untuk memperkuat jaring komunikasi dimana mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” paparnya. (mil/sit)