Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kota Blitar, Purnomo, mengatakan bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk melakukan Rukyatul Hilal penentuan awal Ramadan, Kemenang Kota Blitar akan bergabung bersama dengan Kemenag Kabupaten Blitar. “Penggabungan ini dilakukan, karena di wilayah Kota Blitar tidak ada lokasi yang dapat direkomendasikan untuk melakukan Rukyatul Hilal,” kata Purnomo, Senin (20/03/2023) tadi.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

Purnomo menyampaikan, meski bergabung dengan Kemenag Kabupaten Blitar, namun Kemenag Kota Blitar akan mengirimkan empat orang untuk ikut melakukan Rukhyatul Hilal. “Rencannya, kami bersama dengan Kemenag Kabupaten Blitar, akan melakukan Rukhyatul Hilal, Rabu 22 Maret 2023 mendatang di bukit Banjarsari Wonotirto Kabupaten Blitar,” jelasnya.

Purnomo menambahkan, kalau untuk menentukan kapan puasa Ramadhan, pihaknya masih menunggu keputusan Sidang Isbat. “Kami meminta masyarakat tetap menunggu Sidang Isbat dari pemerintah pusat untuk penentuan awal 1 Ramadan 1444 hijriah,” ujarnya. (jar/gie)

Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kemenag Kabupaten Blitar, Syaikul Munib mengatakan,
mengenai larangan umrah oleh Kerajaan Arab Saudi, sampai saat ini belum ada surat resmi dari Kemenag RI.

“Sampai saat ini, kami belum mendapat surat pemberitahuan resmi. Pengumuman ini baru kami terima dari grup Kasi Haji. Dimana informasi itu langsung dari wakil menteri haji dan umrah Kerajaan Arab Saudi yang menangguhkan visa kunjungan Umrah dan kunjungan lainnya ke sana,” kata Syaikul Munib, Jumat (28/2/2020).

Lebih lanjut Munib menyampaikan, saat ini ada jamaah umrah asal Kabupaten Blitar yang berada di Mekah. Pasca beredarnya kabar ini, Kemenag Kabuoaten Blitar langsung menghubungi perwakilan
Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU).

“Saya langsung komunikasi dengan PPIU yang membawa jamaah umrah tersebut,” jelasnya.

Munib menambahkan, berdasarkan informasi yang dia terima, rombongan yang berjumlah 70 orang tersebut sempat tidak diizinkan keluar dari bandara. Namun akhirnya mereka diperbolehkan masuk Mekah. Sedangkan jamaah yang ikut rombongan dibelakangnya tidak diizinkan lagi keluar bandara.

“Kami masih belum tahu apakah akan ada perlakuan khusus bagi jamaah yang sudah sampai sana atau akan dipulangkan,” tandasnya.

Sementara Agus, salah satu pengurus biro perjalanan umroh dan haji di Kota Blitar mengaku, saat ini diminta colling down tidak berkomentar apa pun sampai ada keputusan resmi dari Kemenag RI.

“Sesuai instruksi dari asosiasi, jangan mengeluarkan statemen terkait umrah agar tidak menjadi polemik,” jelas Agus.

Untuk diketahui, Kemenag Kabupaten Blitar sendiri setiap tahunnya rata-rata mengeluarkan 250 rekomendasi pembuatan paspor untuk calon jamaah umrah. Jumlah tersebut, belum termasuk mereka yang sudah memiliki paspor, ASN, TNI, dan Polri. (jar/yan)