Kasi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag Lamongan, Khoirul Anam, mengatakan bahwa untuk menghindari terjadinya kegaduan masalah toa atau pengeras suara masjid dan musholla di wilayah Kabupaten Lamongan, Kemenag Lamongan akan menggencarkan sosialisasi tentang aturan penggunaan toa atau pengeras suara masjid dan musholla.

Sosialisasi itu akan di lakukannya, melalui Dewan Masjid Indonesia (DMI), melalui Kepala KUA dan melalui penyuluh agama Islam. “Adapun, peraturan itu sudah ada lama semenjak Tahun 1978 yang di atur pada Nomor: Kep/D/101/1978 oleh Dirjen Bimas Islam tentang tuntunan penggunaan pengeras suara di Masjid dan Mushollah,” ungkap khoirul Anam, Selasa (16/11/2021).

Menurut Khoirul Anam, di dalam aturan Dirjen Bimas Islam, sudah jelas bahkan sangat detail tentang pelaksanaan siar agama, aturan tersebut juga lebih longgar dan fleksibel. “Yang intinya siar agama itu amatlah sangat penting, agama apapun itu. tetapi, jangan sampai dengan siar agama, itu nantinya malah mengganggu orang lain,” jelasnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Selain itu, dalam aturan tersebut juga di sebutkan, salah satunya yaitu apabila memakai pengeras suara atau toa sebelum adzan dikumandangkan, itu di perbolehkan. “Tetapi, hanya sebatas 15 menit sebelum adzan dan itu hanya di perbolehkan untuk bacaan Al-Quran yang fasih dan enak guna mengajak sholat berjama’ah,” tuturnya.

Khoirul Anam juga mengatakan, apabila ada yang melanggar aturan tersebut, sehingga meresahkan orang lain dan menjadikan polemik di desa atau dusun. Maka, yang diharapkan Kemenag adalah segerah melakukan musyawarah secepatnya di desa atau dusun tersebut.

“Kami mohon masyarakat bisa musyawarah. Itu bisa dibicarakan di tingkat desa atau dusun yang bersangkutan, agar supaya semuanya bisa nyaman serta tenang dan saya kira itu mudah kok,” katanya.

Dengan adanya banyak kegaduan di luar wilayah Daerah Lamongan, terkait toa atau pengeras suara, Khoirul Anam berharap rasa keberagamaan kita semoga terus meningkat. Jangan sampai, kemudian ada hal-hal yang akan mengganggu orang lain. Karena, kita juga terus mensuport agar masjid dan musholla, tetap ramai melakukan siar agama.

“Tetapi, siar ini jangan sampai ternodai dengan mengganggu orang lain,” paparnya. (zud/zen/sit)

“Dalam pelaksanaan bantuan kali ini kami memberikan delegasi kepada kasi Bimas dan KUA karena mereka yang sangat mengetahui letak keberadaan Masjid serta Mushola secara langsung dan juga faham data dalam sistem informasi Masjid (Simas) Kemenag,”jelasnya.

Baca Juga:

• Pemkab Lamongan Terus Konsisten Tingkatkan Perbaikan Infrastruktur Jalan
• Dorong Kemajuan Pendidikan, Pemkab Lamongan Sambut Kedatangan 713 Mahasiswa Unair
• Bupati Lamongan Kick Off SPPT PBB P2 Tahun 2026

Selain itu, Kemenag juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat lewat jejaring media sosial(medsos) baik whatsap, instagram dan Facebook kenadati menganggap dengan media sosial di masa pandemi ini sangat lebih efektif, selain untuk menghindari kerumunan juga sangat cepat.

“Anggaran yang telah di persiapkan dalam program bantuan kali ini, yaitu sebesar Rp 6,9 Milyar dengan target per Masjid akan di berikan Rp 20 juta dan untuk Mushollah sebesar Rp 10 juta,” ujarnya.

Fausi juga mengatakan, dalam hal ini pihaknya hanya sekedar merekomendasi pengajuan beserta syarat-syaratnya. Adapun syarat yang harus di persiapkan oleh pengaju di antaranya, Masjid atau Mushola yang mempunyai sertivikat dan terdaftar di Sistem Informasi Masjid (Simas) Kemenag.

“Dalam bantuan kali ini, kami tidak melaksanakan pengawasan bagi para penerima bantuan, dana yang telah cair di pergunakan dengan semestinya atau tidak. Sebab, kami sudah percaya kepada mereka, insyaallah semua takmir melakukan anggaran itu sesuai dengan semestinya, karena di Masjid tempat orang-orang jujur. tetapi, tetap kami menyarankan SPJ di sesuaikan dengan apa yang telah di tentukan dan yang penting untuk kepentingan Masjid,” harapnya.

Lebih jauh Fausi berharap Sejauh ini jumlah pengajuan di Lamongan baru tiga Masjid yang telah berkordinasi dengan Kemenag dan sudah di tangani sama Kasi Bimas Islam. Terkait program ini kepala Kemenag Lamongan, Fausi, berharap dengan adanya bantuan tersebut semoga dapat meringankan tugas Takmir Masjid atas dampak dari pandemi Covid-19. Walaupun sedikit jumlahnya semoga cukup untuk berpartisipasi,” paparnya. (zud/zen/ed2)

“Jadi, secara khusus kasusnya saya tidak tahu persis. Itu seperti apa beliaunya dan bagaimana proses penangkapannya seperti apa, saya tidak tahu persis. Saya hanya tahu informasi sepintas, itu saja,” katanya, Kamis (19/08) tadi.

Baca Juga:

• Pemkab Lamongan Terus Konsisten Tingkatkan Perbaikan Infrastruktur Jalan
• Dorong Kemajuan Pendidikan, Pemkab Lamongan Sambut Kedatangan 713 Mahasiswa Unair
• Bupati Lamongan Kick Off SPPT PBB P2 Tahun 2026

Sedangkan untuk langkah kedepannya atau untuk menjaga dan mengantisipasi kejadian serupa, dirinya pun menjelaskan, akan mengadakan kegiatan pembinaan. Kegiatan itu untuk mensosialisikan tentang moderisasi beragama, sehingga saling menguatkan antara satu dan yang lainnya agar pengamalan beragamanya lebih matang dan tidak masuk dalam aliran keras atau paham Radikalisme.

“Sedangkan sosialisasi yang akan di lakukan Kemenag, yaitu diberikan kepada pengurus pondok pesantren dan kepala yayasan,” tambahnya

H. Fausi juga mengatakan, bahwa ajaran yang telah diajarkan DP kepada santrinya, akan memiliki dampak terhadap santri asuhnya. “Ya kalau secara ajaran, pasti ada dampak karena sebelum ditangkap, DP sudah menanamkan bekal-bekal keyakinan kepada santri,” tegasnya. Akan tetapi, tambahnya, dengan diadakan pembinaan-pembinaan dari Kemenag terhadap santri, maka beberapa persensantri akan menerimanya. (zud/zen/sit)

“Sebenarnya penghentian pelayanan nikah sudah diberlakukan sejak tanggal 1 April 2020. Namun, bagi yang sudah terlanjur mendaftar sebelum tanggal tersebut tetap dilayani prosesi akad nikahnya, dengan catatan dan syarat khusus,” Ujar Kepala Kemenag Lamongan, Drs. Sholeh, MSi kepada awak media, Senin (13/4/2020).

Kepala Kemenag Lamongan, Drs. Sholeh, MSi

Diantara syaratnya, dijelaskan Sholeh, masing-masing mempelai, baik pria maupun wanita tidak diperbolehkan membawa pengantar pengantin lebih dari sepuluh orang.

“Selain itu, proses pernikahan kedua pasangan pengantin juga harus dilakukan di tempat terbuka dan wajib ditaati mereka yang melangsungkan pernikahan,” jelasnya menegaskan.

Tak hanya itu, Sholeh juga sempat mengklarifikasi terkait isu penutupan kantor Kemenag Lamongan akibat pandemi virus corona.

“Sampai saat ini, proses pelayanan di Kemenag masih berjalan normal seperti biasanya, hanya saja jam kerja bagi para pegawai dibatasi,” bebernya.

Ditambahkan Sholeh, saat ini seluruh agenda rapat yang biasanya dilaksanakan dengan cara tatap muka ditiadakan dan digantikan dengan rapat berbasis online.

“Tidak pernah ada penutupan dan Kantor Kemenag Lamongan tetap buka seperti biasanya. Ya memang ada salah satu pegawai kami yang positif terinfeksi COVID-19 tapi yang bersangkutan sudah dirawat di rumah sakit,” akunya.

Lebih jauh disebutkan Sholeh, terkait dampak penutupan pelayanan pendaftaran nikah diperkirakan akan ada puluhan bakal pasangan pengantin yang menunda jadwal pernikahan.

“Data persisnya ada dibagian yang menangani tapi yang jelas kalau bulan ini, diperkirakan ada belasan orang yang bakal melangsungkan pernikahan,” terangnya.

“Seluruh pegawai Kemenag Lamongan dipastikan saat memberikan pelayanan kepada masyarakat diharuskan menggunakan masker dan selalu menerapkan cuci tangan baik sebelum maupun sesudah menjalankan aktivitas,” tandasnya.

Selain itu, Pungkas Sholeh, saat ini pegawai juga diberikan kelonggaran untuk mengerjakan tugas dari rumah mereka masing-masing.

“Pegawai juga sudah diberikan kelonggaran untuk mengerjakan tugasnya dirumah,” pungkasnya. (Fjr/zen/yan)

Seruan aksi mereka menolak wacana pemerintah pusat terkait kepulangan kombatan ISIS dari Timur Tengah Syuriah ke Lamongan. Alasannya, eks ISIS dapat mengancam situasi keamanan yang sudah kondusif di Kabupaten Lamongan Khususnya dan Pada umumnya di Indonesia.

“Kami semua dengan tegas menolak kepulangan eks ISIS ke Indonesia khususnya di Kabupaten Lamongan,” tegas koordinator aksi, Mahrus Ali disela aksi.

Tak hanya itu, alasan penolakan pemulangan eks ISIS ke Lamongan juga didasari dengan ideologi mereka yang bertentangan dengan Pancasila. Bahkan, keberadaan mereka di Indonesia dikhawatirkan dapat mengancam situasi keamanan dan ketertiban di Indonesia. Massa juga khawatir para eks ISIS itu akan menebarkan paham radikalisme di indonesia.

“Yang jelas secara ideologi, mereka sangat berbeda dengan kita, ini yang perlu kita waspadai,” tambahnya.

Selain itu, Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Organisasi Kemasyarakatan Lamongan (Formal) juga menegaskan komplotan ISIS sudah melakukan pelanggaran HAM berat. Sehingga, tidak sepatutnya pemerintah Indonesia memberikan peluang apalagi mengasihani mereka.

“Yang jelas, alasan mereka tentang jihad, akan tetapi banyak nyawa saudara kita yang menjadi korban dari aksi brutal mereka. Ini yang kami khawatiran jika peluang diberikan maka akan mengancam kedaulatan indonesia,” jelasnya.

Lebih jauh, Mahrus juga menegaskan, sebelumnya eks anggota ISIS juga sudah tidak lagi ingin kembali ke Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan beredarnya video yang memperlihatkan anggota ISIS asal Indonesia membakar paspor mereka.

“Semua sudah diatur dalam Pasal 23 huruf (d) UU Kewarganegaraan, yang artinya seorang WNI dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari presiden,” pungkasnya.

Aksi berakhir dengan penandatanganan perjanjian antara kepala Kemenag Lamongan dengan massa. Isinya, kedua belah pihak tidak sepakat pemulangan ISIS dan memecat ASN dilingkungan Kemenag yang telah terpapar paham radikalisme. Sementara itu, Kepala Kemenag Lamongan, Soleh, mengatakan Pemerintah secara resmi sudah bersikap tidak akan memulangkan eks ISIS.

“Pak menteri tidak pernah mengeluarkan statement pemulangan eks ISIS dan itu bisa di cek. Bahkan pemerintah tidak memulangkan,” kata Soleh.

Sedangkan dari lima tuntutan yang Soleh hanya menyetujui tuntutan massa untuk menolak pemulangan eks ISIS dan pemecatan ASN yang diduga terpapar paham radikal. Sementara tiga tuntutan, kata Soleh, bukan kapasitas Kemenag Lamongan. “Nantinya, semua aspirasi kalian akan kami sampaikan kepada pimpinan wilayah dan pusat,” kata Soleh menandaskan. (aju/zen/yan)

Kepala Kemenag Lamongan, H. Sholeh,M.Si didampingi Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, H. Khoirul Anam, Selasa (10/12/2019). Mengatakan rekrutmen Penyuluh Agama Islam non PNS tersebut menyusul habisnya masa kerja PAI rekrutmen 2017 yang berakhir Desember 2019.

Selanjutnya, Kata dia, Bimas Kemenag Lamongan melakukan evaluasi sebanyak 216 PAI, dan hasilnya ada 50 orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat kembali, sehingga dilakukan rekrutmen baru.

Selain itu, dijelaskan olehnya, sebelumnya pada tahapan tes tulis yang diikuti sebanyak 171 peserta dan yang dinyatakan lolos untuk mengiuti tes wawancara sebanyak 130 orang.

“Tes wawancara dilaksanakan maksimal 20 menit. Materi yang diujikan adalah pemahaman tentang wawasan kebangsaan, keagamaan dan wawasan peraturan perundang-undangan,” Ujar Khoirul Anam.

Tak hanya itu, dijelaskan Anam sapaan akrabnya, tes wawancara merupakan tahapan terakhir dalam proses rekrutmen PAI non PNS, sehingga untuk tahap selanjutnya adalah pengumuman kelulusan yang akan disampaikan secepatnya.

Sedangkan, terkait kuota yang dibutuhkan, kata dia, rekrutmen penyuluh agama untuk mengisi kekosongan sebanyak 48 orang yang ditempatkan di sejumlah kecamatan.

“Penyuluh Agama Islam yang kita cari harus memiliki pengetahuan agama yang luas, serta mengerti akan kebutuhan spritual masyarakat di wilayah binaannya masing-masing,” terangnya menegaskan.

Adapun tim penguji adalah Abdul Wahid Efendi (Kanwil Kemenag Propinsi Jatim), Sunhaji (Kasubag TU Kemenag Lamongan), dan Abd Ghofur (Kasi Pendma Kemenag Lamongan). (tyo/zen/yan)

Kepala Kantor Kemenag Lamongan, H. Sholeh, M.Si mengatakan serangkaian lomba yang digelar dimaksudkan untuk memeriahkan HAB ke-74, sekaligus untuk menjalin silaturahim antar pejabat dan staf di lingkungan Kemenag Lamongan.

“Dengan kegiatan lomba masak yang diikuti para pejabat Kemenag Lamongan, Kepala KUA, dan Kepala Madrasah serta PPAII se-Kabupaten Lamongan, semakin seru dan tambah akrab,” ujar Sholeh, Kamis (5//12/2019).

Pantauan wartawan dilapangan, peserta lomba sangat antusias mengikuti perlombaan yang disponsori Goldstar, Maxim, dan Tupperware tersebut juga diikuti langsung oleh Kepala Kemenag Lamongan H. Sholeh, Kasubbag TU, H. Sunhaji, Kasi Bimas, Khoirul Anam, Kasi Pendma Abd Ghofur, Kasi Pontren, Yitno, dan Kasi PHU Banjir S

Salah satu peserta, Abd Ghofur yang juga Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Lamongan mengaku sangat terhibur dengan adanya lomba tersebut. Menurutnya, lomba memasak ini memberikan pelajaran bagi kaum adam, bahwa memasak juga pekerjaan berat yang dilakukan para ibu.

“Kelihatanya mudah, tapi ketika praktik juga tidak gampang, dibutuhkan ketelitian, kesabaran, dan pengetahuan untuk mendapatkan rasa yang disuka banyak orang,” ujar Ghofur

Sementara itu, Nanik, PPAI KUA Sarirejo mengatakan lomba ini memacu dirinya untuk berkreasi untuk mendapatkan hasil yang sedap, mantap dan maknyus.

“Biasanya kan langsung beli di warung. Kalau nasi goreng biasanya beli, hampir tidak pernah kalau bikin sendiri. Makanya dengan lomba ini menjadi pelajaran tersendirl,” ujarnya.

Hal yang sama disampaikan Mustain. Dirinya mengaku belum pernah praktik langsung memasak nasi goreng.

“Terus terang, saya belum pernah masak nasi goreng. Tapi karena ada pengetahuan, sehingga sejumlah rempah berupa bawang putih, bawang merah, cabe, garam, serta miwon saya uleg dan saya goreng bersama telur. Selanjutnya nasi secukupnya saya campur dan rasanya sedap, gurih, dan nikmat,” ujarnya. (aju/zen/yan)

“Kita masih menunggu Keppres turun.

Semoga dalam waktu dekat Keppres segera ditandangani,” kata Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh kantor Kemenag Lamongan, M. Khoirul Anam, Kamis (7/2/2019).

Anam menerangkan di dalam Keppres ini, akan ada list besaran BPIH sesuai dengan Embarkasi penerbangan masing-masing daerah.

“Jadi sampai detik ini kita masih belum tahu besaran BPIH 2019,” ucapnya.

Tahun 2019 ini, dikatakan Anam ada sebanyak 1.696 Calon Jamaah Haji (CJH) yang berhak melakukan pelunasan.

“Serta ada 76 orang yang masuk cadangan,” ujar Anam.

Lebih lanjut, Anam menyebut pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan untuk pelaksanaan haji tahun 2019, diantarany CJH mulai proses verifikasi dokumen foto paspor.

“Untuk pemeriksaan kesehatan tahap I sudah dilaksanakan bulan kemarin dan selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan kesehatan tahap II,” pungkasnya. (ifa/zen/yan)

 
Memontum Lamongan – Satu lagi generasi muda Lamongan menorehkan prestasi di tingkat nasional. Mukhlis Sanjaya, Penyuluh Agama Islam (PAI) non PNS di Kemenag Lamongan menjadi PAI teladan tingkat nasional.

Dia berhasil menyisihkan 16 peserta, perwakilan terbaik dari 23 Propinsi di Indonesia pada Pemilihan Peyuluh Agama Islam Teladan Tingkat Nasional yang diadakan Kementerian Agama RI di Hotel Triniti Jakarta pada 9-11 Agustus 2018 lalu.

Usai menjadi yang terbaik, Mukhlis selanjutnya bersama juara dari kategori lain diundang Presiden RI untuk menjadi tamu kehormatan, menghadiri rangkaian HUT ke-73 Kemerdekaan Indonesia di Jakarta.

Mulai dari menghadiri sidang paripurna di Gedung DPR-MPR RI, peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan di Istana Negara, serta menghadiri silaturrahim di Istana Negara.

Hal itu disampaikannya saat beraudiensi dengan Bupati Fadeli di ruang kerja bupati kemarin petang. Selasa, (14/8/2018).

Bupati Fadeli merasa bangga, ada generasi muda Lamongan yang mampu berprestasi, terlebih ini di bidang keagamaan.