Bupati Situbondo melalui Sekretaris Daerah, H Syaifullah, mengatakan bahwa berdasarkan hasil pendataan pasangan perkawinan muslim, tercatat ada 36 pasangan yang terdaftar mengikuti acara sidang isbat nikah untuk mendapatkan putusan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama. “Setelah penetapan pengesahan pernikahan, pihak Kemenag dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan penginputan keperluan penerbitan buku nikah. Selanjutnya, Dispendukcapil menerbitkan Kartu Keluarga (KK), KTP-el dan akta kelahiran,” terang Syaifullah.

Kepala Dispendukcapil Situbondo, Tri Cahya Setianingsih, juga menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi rasio terjadinya nikah di bawah tangan tanpa kepastian hukum. Dengan tercatatnya pernikahan oleh negara, maka akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami dan istri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri.

Ditambahkan Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dispendukcapil, Hanafi Adiwijaya, mengungkapkan bahwa kegiatan sidang isbat pernikahan ini untuk membantu pasangan memperoleh akta nikah sebagai dokumen pengurusan akta kelahiran anak dan perubahan status di KK dan KTP el. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang tidak bisa menunjukkan buku nikah, karena nikahnya siri. Sehingga, tidak bisa mengurus akta kelahiran anak.

“Peran kita membantu mereka agar pernikahannya sah. Kita melaksanakan sidang isbat terpadu, dengan menggandeng Pengadilan Agama dan Kantor Kementerian Agama,” jelasnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Hanafi menjelaskan, bahwa Pengadilan Agama mempunyai peran menyidangkan kasus-kasus atau perkara terkait dengan pernikahan. Sementara Kantor Kementerian Agama, menerbitkan buku nikah.

“Sedangkan Dispendukcapil sebagai leading sector untuk menerbitkan dokumen kependudukannya,” ucapnya.

Lebih lanjut Hanafi mengatakan, kepada masyarakat yang belum memiliki surat nikah namun sudah punya anak, untuk tidak mengajukan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi, mereka bisa langsung menghubungi Pengadilan Agama, agar nantinya dilakukan sidang isbat nikah. Dengan cara seperti itu, status anak menjadi anak sah dari pernikahan ayah dan ibunya.

“Perjanjian kerja sama antara Pengadilan Agama Situbondo dengan Dinas Kependududukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, merupakan Inovasi Sistim Integrasi Pengadilan Agama dengan Disdukcapil (SIAP PADUKA) yang sudah kami rintis beberapa tahun yang lalu,” tuturnya.

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo, Mochammad Ali Mulhdor, pun membenarkan mengenai mengimbau itu  jadi, apabila ada pasangan yang sudah terlanjur memiliki anak dan nikahnya dini, bisa langsung ke PA. “Jangan ke KUA, tapi langsung saja menghubungi Pengadilan Agama, agar nantinya dilakukan sidang isbat nikah, seperti yang dilakukan di Kecamatan Banyuglugur ini,” ujarnya. (her/gie)

Kegiatan yang digelar pada, Senin (08/03) dan berlangsung di Aula MAN 1 Situbondo itu, diikuti oleh 40 Penyuluh Agama Non PNS Kabupaten Situbondo

Tujuan pelatihan penyuluh agama non PNS Kementrian Agama ini, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap penyuluh agama non PNS. Sehingga, memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di tempat tugasnya.

Ketua Panitia PDWK, Ribut, menyampaikan bahwa kegiatan ini boleh berlangsung di tengah pandemi Covid-19, dengan menerapkan Prokes secara ketat dan berlangsung dengan baik.

Kegiatan sendiri, dibuka oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Situbondo, Misbachul Munir, yang dalam sambutannya mengatakan bahwa setiap materi yang sudah didapat dalam pelatihan ini kiranya dapat berguna dan dapat diaplikasikan dalam pelayanan sebagai penyuluh agama non PNS. Khususnya, penyuluh agama non PNS di Kabupaten Situbondo.

“Kawan-kawan penyuluh non PNS adalah kepanjangan tangan dari Kementerian Agama, yang ada di setiap kecamatan,” katanya.

Kegiatan pelaksanaan ini, untuk memberikan bekal kepada penyuluh agar problem-problem yang muncul di tengah masyarakat, nanti bisa teratasi.

Baca juga: Oknum PNS Situbondo Ancam Wartawan PWI

Lebih lanjut Misbachul Munir berharap, dari hasil pelatihan ini peserta dapat memberikan motivasi kepada penyuluh kita agar lebih giat lagi dalam memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat.

“Transformasi keilmuan agar pemahaman keagamaan itu sampai kepada seluruh lapisan masyarakat, sampai di pelosok-pelosok yang ada di Kabupaten Situbondo,” bebernya.

Diharapkan, ujarnya, melalui pelaksanaan ini masyarakat mempunyai pemahaman yang sama tentang ke-agamaan. Bagaimana ibadah yang baik, bagaimana beretika yang baik serta kehidupan sosial yang baik dan seterusnya.

“Jadi setelah menerima pelatihan ini maka penyuluh kita diharapkan kerjanya semakin optimal di tengah-tengah masyarakat sesuai wilayahnya masing-masing,” paparnya. (her/sit)

Kepala Kemenag Kabupaten Situbondo Drs Misbakhul Munir M Ag mengatakan, bahwa dibukanya kembali pelayanan nikah diluar KUA berdasarkan Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, dengan demikian masyarakat sudah bisa kembali melakukan pendaftaran pernikahan di kantor KUA terdekat.

” Walaupun dalam situasi new normal saat ini, bukan berarti segala aktifitas bisa normal seperti biasanya, ada aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas, begitu juga halnya dengan melaksanakan prosesi akad nikah, ” katanya.

Sambung dia, apabila masyarakat ingin melangsungkan prosesi akad nikah saat ini, maka harus menerapkan protokol kesehatan dan menghadirkan jumlah orang yang telah ditentukan oleh pihak Kemenag Situbondo.

Menurutnya, dalam situasi jelang new normal saat ini masyarakat di perbolehkan melangsungkan prosesi akad nikah dirumah, hanya saja protokol kesehatan dalam upaya pencegahan virus Corona atau covid-19 harus dilakukan.

” Selama pandemi virus Corona atau Covid-19 masyarakat tidak bisa melakukan prosesi akad nikah dirumah, harus dikantor KUA setempat. Tapi sekarang kita sudah memasuki new normal, jadi masyarakat bisa melangsungkan prosesi akad nikah dirumah dengan tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan, yakni dengan menerapkan protokol kesehatan, ” ujarnya, Minggu (27/06/2020).

Lebih lanjut Misbakhul Munir menerangkan, aturan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan arahan dari Kementerian Agama. Selain itu jumlah yang hadir pada prosesi akad nikah juga memiliki batasan.

” Yang mau melaksanakan prosesi akad nikah dirumah silahkan saja, asal patuhi protokol kesehatan. Karena aturannya sudah jelas, kalau akad nikahnya di KUA dihadiri 10 orang, kalau melangsungkan akad nikah dirumahnya yang hadir harus 20 persen dari kapasitas maksimal 30 orang, ” jelasnya.

Misbakhul Munir menambahkan, sebelum prosesi akad nikah dilakukan, pihak KUA juga telah menyampaikan surat perjanjian kesepakatan kepada calon mempelai dan keluarganya untuk mengikuti aturan protokol kesehatan.

” Kedua mempelai dan keluarganya harus mengikuti petunjuk protokoler serta meminta pendampingan ke pihak Satgas Covid-19 yang ada di Kecamatan setempat, “pungkasnya. (her/yan)

Kepala Kantor kementerian agama (Kemenag) Kabupaten Situbondo Drs Misbakhul Munir M Ag mengatakan, bahwa dibukanya kembali pelayanan nikah diluar KUA berdasarkan surat edaran Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. Dengan demikian masyarakat sudah bisa kembali melakukan pendaftaran pernikahan di kantor KUA terdekat ataupun mendaftar secara online.

Kepala Kemenag Kabupaten Situbondo, Drs Misbakhul Munir M Ag. (im)

Menurutnya, pelaksanaan akad nikah juga sudah bisa dilakukan diluar KUA atau di rumah mempelai, dengan ketentuan jumlah undangan 20 persen dari kapasitas ruangan atau tidak lebih dari 30 orang.

” Sedangkan jika dilakukan di KUA maksimal tamu yang hadir hanya dibatasi 10 orang. Selain itu tamu yang mengikuti proses akad nikah juga di wajibkan mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker dan jaga jarak, “ujarnya Kamis (25/06/2020) sore.

Misbakhul Munir menegaskan, aturan ini berlaku hanya untuk prosesi akad nikah, bukan untuk resepsi pernikahan.

” Jika untuk resepsi harus berkoordinasi lebih lanjut dengan gugus tugas percepatan penanganan (GTPP) Covid-19 dan aparat keamanan, “tegasnya.

Ditambahkan Misbakhul Munir, Sementara terkait biaya masih sama sesuai PP 48 tahun 2014, yakni gratis jika dilakukan di KUA pada jam kerja.

” Namun jika dilakukan diluar jam kerja dan di rumah mempelai atau Masjid dikenakan biaya sebesar 600 ribu rupiah, “pungkasnya. (im/yan)

Kasubag Tata Usaha pada Kantor Kemenag Situbondo H Chaironi Hidayat mengatakan, kebijakan penutupan selama 14 hari ini dilakukan, setelah salah seorang staf dinyatakan positif terpapar Covid-19.

TAMPAK SEPI: Kantor Kemenag Situbondo

“Sehingga untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, status lockdown Kantor Kemenag ini diberlakukan selama 14 hari ke depan, terhitung mulai 8 April kemarin,” kata H Chaironi Hidayat saat dihubungi wartawa melalui WhatsAppnya, Kamis (9/4/2020).

Menurutnya, selain itu, pemberlakuan status lockdown di Kantor Kemenag Situbondo juga menindaklanjuti surat dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Situbondo, pada 7 April 2020.

Surat tersebut keluar setelah salah satu staf Kantor Kemenag dinyatakan positif terpapar Covid-19. Staf dimaksud diduga tertular saat mengikuti pelatihan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, beberapa waktu lalu.

Menurut H Chaironi, selama penutupan, seluruh pegawai tetap bekerja, namun dari rumah. Semua layanan juga tetap berjalan dengan sistem daring atau online.

Namun jika ada layanan yang tidak bisa dilakukan dengan online, disiapkan dua opsi. Opsi pertama menunda layanan tersebut hingga berakhirnya penutupan sementara.

Sedangkan opsi kedua, melaksanakan layanan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan pejabat yang bertanggung jawab atas layanan itu. Tapi tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan.

“Maka dari itu kami pajang nomor telepon sejumlah pejabat di depan kantor Kemenag,” katanya.

Selain itu, Kemenag Situbondo juga meminta semua pegawai yang merasakan keluhan pada kesehatan untuk segera melapor.

Selain itu, juga diminta segera memeriksakan diri ke Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat, untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

“Kami juga mengajak semua pihak selalu menjaga kesehatan fisik dan mental, melakukan ikhtiar semaksimal mungkin, serta berdo’a untuk kesehatan dan keselamatan semua,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, salah seorang staf Kantor Kemenag Situbondo yang masuk dalam klaster asrama haji Sukolilo Surabaya, dinyatakan positif terpapar Covid-19. (im/yan)

Pada nikah massal kemarin, ada 37 pasangan yang dinikahkan. Mayoritas di antara mereka sudah menikah terlebih dahulu, akan tetapi belum memiliki buku nikah. Sayangnya, Kemenag Situbondo tidak memiliki data jumlah warga Situbondo berstatus nikah sirri itu.

BERIRINGAN: Pasangan nikah massal diarak dari alun-alun menuju Kantor Kemenag menggunakan becak hias. (imam)

Kepala Kemenag Situbondo, Misbahul Munir menerangkan, yang pasti, masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam mendapatkan dokumen-dokumen pernikahannya.

“Karena itu, tahun depan kita berharap ada sinergi dengan pemkab atau pihak lain,” ujarnya.

Jika ada sinergi dengan pemerintah daerah, otomatis bisa mengcover lebih banyak pasangan. Kemudian dalam pelaksanaanya, bupati langsung yang akan memberikan pengarahan.

“Kalau nanti bisa bersinergi dengan pemkab, bisa saja akadnya dilaksanakan di masjid agung dan resepsinya di pendopo ,” katanya.

Munir mengaku, berdasar laporan dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, masih banyak pasangan yang tidak bisa tercover dalam nikah massal, kemarin. Karena itu, perlu terus dilakukan upaya-upaya dalam memudahkan masyarakat mendapatkan keterangan nikahnya.

“Mereka belum memiliki buku nikah karena keterbatasan biaya,” katanya.

Faizin, salah satu pasangan mengaku bersyukur karena pernikahannya langsung tercatat. Pria asal Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih itu mengatakan, dirinya ikut nikah massal karena lebih mudah mendapatkan surat-surat nikah.

“Saya belum nikah karena terkendala biaya. Kalau seperti ini lebih mudah,” ujarnya.

Oleh sebab itulah, suami Ani Ernawati itu mengaku sangat terbantu dengan kegiatan nikah massal. Faizin mengatakan, sebenarnya dirinya sudah lama merencanakan pernikahan. Akan tetapi karena terkendala biaya, akhirnya tertunda. “Karena kami sudah lama berpacaran,” katanya.

Ke 37 pasangan nikah massal kemarin diarak dari alun-alun menuju Kantor Kemenag Situbondo menggunakan becak hias. Kemudian mereka diakad. Setelah mengucapkan ijab-qabul pernikahan, langsung mendapatkan surat-surat nikah langsung. (im/yan)

Pada kesempatan tersebut, Bupati H.Dadang Wigiarto,SH berpesan kepada calon jamaah haji agar senantiasa berdoa untuk keselamatannya baik dalam perjalanan menunaikan ibadah haji dan sepulangnya dari tanah suci Mekkah. Selain itu lanjutnya, para jamaah senantiasa meluruskan niat dengan melaksanakan amaliyah-amaliyah yang benar. Sebab pemerintah yang sudah bekerja sama dengan kementerian agama sudah memberikan beberapa kali pembekalan. Karena dengan niat yang suci inilah para CJH dapat diterima sebagai tamu Allah dan Nabi Muhammad SAW.

Bupati dan wakil bupati saat melepas bus rombongan jamaah haji. (her)

“InsyaAllah jika niat kita menunaikan ibadah haji dengan tulus, Allah akan menjadikan haji yang mabrur. Maka dari itu, luruskan niatnya dengan senantiasa berdoa kepada Allah SWT, agar ibadah haji semuanya menjadi haji yang mabrur,”kata Bupati H.Dadang.

Usai menyampaikan pesan-pesan kepada para CJH, Bupati H.Dadang Wigiarto,SH didampingi oleh Wabup Ir.H.Yoyok Mulyadi,M.Si segera mengibarkan bendera sebagai tanda pelepasan 10 bus yang mengangkut 476 CJH dari halaman belakang Pemkab menuju Embarkasi Sukolilo, Surabaya yang dikawal oleh Satuan lalu lintas (Satlantas) polres Situbondo dan ambulan dari Dinas kesehatan Situbondo.

Sementara itu, Kasi pemberangkatan haji kantor Kementerian agama (Kemenag) Situbondo, H.Maulana Ahmad Ridho saat diwawancarai Wartawan Memontum.com mengatakan, bahwa jumlah CJH keseluruhan sebanyak 494 CJH yang tersebar di 17 Kecamatan Situbondo. Namun untuk pemberangkatan yang ditampung pada kloter satu dan tiga sebanyak 476 CJH. Untuk kloter satu sebanyak 445 CJH sedang untuk kloter tiga sebanyak 31 CJH dan 18 CJH akan diberangkatkan dengan kloter lain

H.Maulana Ridho juga menambahkan, bahwa untuk pendaftar haji pada Tahun 2018 ini sebanyak 494 orang dan mengalami penurunan sekitar 15 persen dari Tahun 2017 yang mencapai hampir 600 orang.

“Alhamdulillah pemberangkatan calon jamaah haji tahun ini berjalan lancar. Semoga saja para jamaah dapat menunaikan ibadah di tanah suci tanpa kendala dan selalu diberi kesehatan oleh Allah dan menjadi haji yang mabrur,”katanya. (her/yan)