Disampaikan, bahwa ada 239 jamaah yang belum mendapatkan layanan manasik haji massal yang kedua. Penyebabnya, karena anggaran dari Kementerian Agama Pusat hanya mencukupi digunakan sebagai biaya pelaksanaan manasik haji massal untuk 1221 jamaah. Sedangkan sisa jamaah sebanyak 239 orang, anggarannya belum turun dan baru cair beberapa hari lalu.

“Karena anggarannya baru turun, maka untuk 239 jamaah yang belum mendapatkan layanan manasik massal kedua, akan kita laksanakan,” katanya.

Rencananya, manasik massal tersebut akan dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu (10/05/2025) lusa. Pelaksanaan manasik tersebut, akan dipimpin oleh Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, yang kembali melaksanakan ibadah haji tahun ini.

Baca juga :

“Nanti Gus Shobih yang akan memimpin manasik massal di Masjid Makkah Kota Pasuruan, pada Minggu besok,” ucapnya.

Ditambahkan Imron, usai manasik massal, para jamaah tinggal mempersiapkan diri menjelang keberangkatan haji di tanggal 28 dan 29 Mei mendatang. Terkait manasik di tingkatan kecamatan, Kemenag memastikan seluruh KUA di 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan manasik sebanyak 4 kali. “Menurut info yang kami dapat, tinggal wilayah KUA Bangil dan Gempol yang terakhir melaksanakan manasik,” imbuhnya.

Sekedar diketahui, sampai saat ini tercatat ada 1512 jamaah Kabupaten Pasuruan, yang akan berangkat haji melalui 5 Kloter. Imron berharap, agar para jamaah selalu menjaga kesehatan agar siap melaksanakan seluruh rukun haji.

“Apalagi nanti berangkat dari Raci pukul 02.00-03.00 dini hari. Jadi jaga kesehatan karena haji sama dengan ibadah wajib,” paparnya. (kom/pas/gie)

Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Malang, Achmad Mabrur, menyampaikan bahwa dari jumlah Ponpes tersebut mencerminkan karakter Kota Malang yang religius. Sebab, juga banyak santri yang menimba ilmu agama dan menjadi penghafal Al-Quran.

“Kami juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk pendataan lebih rinci mengenai jumlah santri yang ada. Namun yang jelas, Kota Malang merupakan salah satu kota yang religius dan memiliki banyak pesantren yang sudah menghasilkan para penghafal Al-Quran,” kata Mabrur, Kamis (17/10/2024) tadi.

Baca juga :

Mabrur juga menjelaskan, bahwa pertumbuhan Ponpes di Kota Malang tetap diawasi ketat oleh Kemenag. Berdirinya Ponpes juga tidak hanya sekedar sekolah agama saja, tetapi harus memenuhi beberapa syarat, seperti memiliki kiai, mengadakan kajian kitab kuning dan memiliki tempat yang layak sebagai pondok.

“Boarding school atau sekolah berasrama tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai ponpes,” tambahnya.

Mabrur juga menegaskan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Pemkot Malang juga memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan pondok pesantren. “Pemda memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mendukung kegiatan pesantren, baik itu dalam dakwah, pendidikan, maupun pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan regulasi yang telah mengatur keterlibatan pemerintah dalam kegiatan keagamaan,” imbuh Mabrur. (rsy/sit)

Dikatakan Subhan, bahwa kepulangan tersebut dibagi menjadi dua hari. Untuk kloter 21, 22 dan 23 akan kembali pada Jumat (28/06/2024) dan kloter 24 akan kembali pada Sabtu (29/06/2024) mendatang.

“Kloter 21 itu landingnya di Juanda pukul 05.15 WIB. Sehingga, mungkin nanti sampai Kota Malang sekitar pukul 10.00 WIB dan kemudian kloter 22 sampai Kota Malang sekitar pukul 11.00 WIB dan kloter 23 itu sampai Surabaya sore, insyaallah perkiraan sampai Kota Malang sekitar pukul 22.00 WIB, maksimal pukul 23.00 WIB,” jelas Subhan.

Untuk kedatangan ketiga kloter di Kota Malang, ujarnya, berlokasi di Lapangan Kianmor Rampal. Sementara untuk kloter 24, akan tiba pada Sabtu (29/06/2024) sekitar pukul 13.00 di Balai Kota Malang.

Baca juga :

“Karena yang kloter 24 ini tiba di Surabaya pukul 09.00 WIB dan hanya dua bus, jadi untuk keluarga jamaah bisa menjemput langsung di Balai Kota Malang,” ujarnya.

Subhan mengimbau, agar para keluarga penjemput jamaah haji, tidak menjemput di Asrama Haji Surabaya. Itu karena, untuk menghindari kemacetan. Sehingga, keluarga cukup menjemput di titik yang sudah ditentukan.

“Karena memang disediakan sejumlah bus sebanyak yang diberangkatkan waktu itu. Sehingga keluarga tidak diperkenankan untuk menjemput di Asrama Haji, tapi di Lapangan Kianmor atau di Balai Kota untuk kloter 24,” tegasnya.

Kemudian, lanjutnya, bagi jamaah yang sakit, nantinya akan disediakan ambulans dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Sehingga, tidak perlu untuk menjemput ke Surabaya.

“Untuk kondisi jamaah haji Kota Malang saat ini ada yang meninggal satu karena sakit dan itu sudah menjalankan proses ibadah haji. Yang dirawat di RS ada satu, tapi hari ini sudah boleh pulang. Kalau yang lain insyaallah sehat. Selain itu ada tiga orang jamaah yang insyaallah di bulan Juli pulangnya, karena berangkatnya ikut luar Kota Malang,” imbuh Subhan. (rsy/sit)

“Kami aliansi mahasiswa di Kabupaten Trenggalek, mengecam keras kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Ponpes, khususnya yang terjadi akhir-akhir ini. Bahkan, pemilik Ponpes dan anaknya sebagai terduga pelaku,” kata salah satu koordinator aksi, Mamik Wahyuning Tyas.

Terlebih, tambahnya, Trenggalek sendiri telah menyandang predikat Kabupaten Layak Anak. Tentunya, hal ini berbanding terbalik dengan apa yang sudah terjadi di lapangan.

“Kita tahu bahwa korban kekerasan maupun pelecehan seksual ini tidak sedikit. Tapi dikarenakan banyak yang memilih bungkam atau tidak berani speak up, makanya kasusnya tidak sampai muncul ke permukaan,” tegasnya.

Dikatakan Mamik, pelecehan seksual bertopeng agama di salah satu pondok pesantren Trenggalek, bukan menjadi kasus pertama pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Sebelumnya, telah beragam kasus kekerasan yang terjadi di pondok pesantren.

Apabila hal ini terus berlanjut dan tidak ada kebijakan berkepastian kongkret, paparnya, tentu akan berdampak pada idealisme dan fungsi lembaga pendidikan yang kental dengan basis keagamaannya. Serta, mengurangi kesucian terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan itu sendiri.

“Tampaknya kita perlu kembali merenungkan tentang penghargaan Layak Anak yang diterima Kabupaten Trenggalek pada tahun 2022. Pasalnya, telah terjadi dua kasus kekerasan seksual yang berhasil diungkap di Kabupaten Trenggalek dari tahun 2021 hingga 2024,” kata Mamik.

Baca juga :

Adapun rincian kasusnya, yang pertama di tahun 2021 di salah satu Ponpes Kecamatan Pule, dengan pelaku seorang ustad dan 31 korban santriwati. Kemudian tahun 2024, terjadi kekerasan seksual di salah satu Pondok Pesantren di Kecamatan Karangan dengan pelaku satu pengasuh Ponpes dan anaknya, dengan korban sampai saat ini 14 yang melapor ke Polres Trenggalek.

“Dari kasus yang terjadi 2021 hingga 2024, total ada 42 korban kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Kami menilai, data korban tersebut menunjukan fenomena gunung es, yakni jumlah data yang terkuak berbeda dari data sebenarnya,” jelasnya.

Masih terang Mamik, ada potensi jumlah korban yang tidak berani melapor lebih banyak daripada korban yang berani melapor. Hal ini diperkuat dari temuan Badan Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2022, bahwa dari 10 korban kekerasan seksual hanya 1 korban yang berani melapor. Jika dikaitkan dalam konteks Kabupaten Trenggalek, berpotensi kasus kekerasan seksual yang terjadi bisa sepuluh kali lipat daripada kasus yang telah diungkap.

Bisa dilihat kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kecamatan Pule pada 2021, sebenarnya tidak terjadi hanya satu tahun. Dalam kasus ini, pelaku telah melakukan kekerasan seksual kepada santriwati sejak tahun 2019. Kemudian pada kasus kekerasan seksual terbaru di Pondok Pesantren Kecamatan Karangan, pelaku telah melancarkan aksi bejatnya diantara tahun 2021 hingga 2024. Ada indikasi, para korban sebelumnya belum berani melapor. Sebab, pelaku memiliki relasi kuasa yang kuat, yakni seorang guru, ustad, gus dan kiai.

“Posisi ini di masyarakat dinilai memiliki kelas sosial yang tinggi dan dipandang arif. Ada kemungkinan, korban belum berani melapor karena khawatir keselamatannya terancam dan kekerasan seksual yang diterimanya saat melapor tidak dianggap. Hingga akhirnya ada korban yang berani melapor kemudian memantik korban lain untuk turut melapor,” jelas Mamik.

Selain melakukan aksi damai, Aliansi Mahasiswa Trenggalek dalam kesempatan itu juga menyatakan 11 pernyataan sikap. Diantaranya, seperti mengecam segala bentuk tindakan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan, mendesak Kemenag Kabupaten Trenggalek untuk berkomitmen agar membersamai korban beserta tim pendampingnya dalam mengawal proses penyelesaian kasus kekerasan seksual di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Trenggalek hingga meminta APH untuk segera menindak tegas pihak-pihak yang berupaya melindungi pelaku kekerasan seksual sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-undang TPKS. (mil/gie)

Salah satu Petugas KUA Palengaan, Haidar Dardiri, menyampaikan bahwa seragam kaos yang dipakainya memang dibeli dari KPRI. Sebab, oleh panitia pelaksana, para peserta apel peringatan HAB dan JJS diwajibkan pakai seragam kaos tersebut

”Iya beli, saya membelinya untuk yang kaos panjang itu harganya Rp 110 ribu. Diwajibkan bagi yang ikut Apel HAB dan JJS. Untuk pembelian satu seragam itu, mendapat tiga kupon JJS,” terangnya, seusai mengikuti apel, Rabu (03/01/2024) tadi.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua KPRI Ikhlas Kemenag Pamekasan, Ilyasak, mengakui bahwa koperasinya memang mengeluarkan maklumat tersebut. Namun untuk jumlah seragam yang sudah terjual, dirinya kurang mengetahui jumlahnya.

“Sebagai koperasi, kan hanya menjual. Tidak ada paksaan untuk yang mau membelinya,” jelasnya.

Di saat yang sama, Kepala Kemenag Pamekasan, Mawardi, mengatakan maklumat itu benar adanya. Namun, tidak ada kewajiban untuk membelinya.

“Tidak diwajibkan. Kalau diwajibkan, maka ada 12 ribu pegawai. Tadi, malah ada yang memakai kaos lama dan ada yang pakai darmawanita juga. Intinya pakai kaos dan edarannya ada. Tidak ada aturan soal pembelian,” paparnya.

Mawardi menjelaskan, edaran memakai kaos tersebut berlaku di kabupaten dan kota seluruh Indonesia. “Kenapa pakai kaos saat apel, ada edaran juga bahwa apel pada HAB Kemenag hari ini memakai kaos yang ada di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia hingga akhirnya kita pakai ini,” jelasnya. (azm/gie)

Bupati Jember, Hendy Siswanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk wujud syukur masyarakat Muslim di Kabupaten Jember, atas segala sesuatu yang telah dijalani sepanjang tahun 1444 Hijriyah. Pihaknya memanjatkan doa untuk kebaikan mengawali 1445 Hijriyah.

Baca juga:

“Mudah-mudahan kita semua senantiasa diampuni oleh Allah SWT. Pada malam pergantian tahun Hijriyah ini atau malam Suroan ini (1 Muharram 1445 Hijriyah) kita semua senantiasa dilimpahkan keberkahan, kebaikan, kemudahan hidup untuk semua warga Jember,” kata Bupati Hendy Siswanto.

Sesampainya di Alun-alun Jember, ribuan warga Muslim melaksanakan istighotsah dan selawat bersama di Alun-alun Jember. Pawai obor dan istighotsah bersama ini, diikuti sekitar 10 ribu umat Muslim di Jember. Istighosah, selawat dan doa bersama di Alun-alun Kabupaten Jember dipimpin langsung oleh Pengasuh Pondok Pesantren Riyadus Sholihin, KH Mushodiq Fikri Farouq. (kom/rio/gie)

Adalah salah satu aktivis Himpunan Mahasiswa (HMI) Sumenep, Dedy Wahyudi, yang juga berharap adanya ketegasan dari Kemenag. Selain terkait masalah uang negara yang diterima sang oknum, sanksi dari Kemenag sebagai lembaga di atasnya, juga harus sesuai.

“Pengunduran diri yang dilakukan sang oknum, itu harus disertai dengan sanksi oleh instansi yang menaungi. Misalnya, pengembalian gaji oleh oknum tersebut ke kas negara,” ujarnya, Minggu (02/07/2023) tadi.

Baca juga :

Karena, tambahnya, bagaimana pun yang dilakukan adalah pelanggaran yang sangat serius. Salah satunya, terdapat kerugian keuangan negara. Pengunduran diri saja sebagai guru sertifikasi, tentunya tidak dapat menghapus pelanggaran yang sudah dilakukan.

Dedy-sapaan akrabnya menambahkan, bahwa jika peristiwa ini dibiarkan, dikhawatir dalam jangka panjang akan banyak lagi oknum di bawah naungan Kemenag, pun melakukan tindakan yang sama. Karena ringannya pertanggung jawaban dari perbuatan, yaitu hanya cukup melakukan pengunduran diri tanpa sanksi yang berat, maka bukan tidak mungkin akan muncul hal sama.

“Ya kalau hanya pengunduran diri, itu tidak menyelamatkan keuangan negara. Jika ada dugaan pidananya, maka harus di proses secara hukum supaya memberikan efek jera,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan, seorang guru sertifikasi diketahui rangkap jabatan sebagai perangkat. Karena diketahui publik, akhirnya memilih untuk mengajukan pengunduran diri sebagai guru dan bertahan sebagai perangkat. Akibat temuan ini, hingga membuat anggota dewan turut angkat bicara mengenai sanksi dari instansi di atasnya. (dan/sit)

Kepala Kemenag Kota Malang, Achmad Shampton, menyampaikan jika di Jawa Timur sendiri ada sebanyak 400 jamaah haji tambahan yang diberangkatkan pada gelombang kedua ini. Itu terdiri dari empat kloter, yakni 85, 86, 87 dan kloter 88.

“Ini tambahan kloter urutannya, jadi kemarin terakhir ada slot kosong dan ini kloter tambahan. Penerbangannya dari kloter 85 ini kita pakai maskapai yang berbeda dengan sebelumnya. Baru pertama ini menggunakan Garuda Indonesia, dan tentu ada perbedaan fasilitas yang meskipun tidak jauh beda,” ucap Shampton-sapaannya.

Keberangkatan para calon jamaah haji di gelombang kedua ini, termasuk jamaah haji reguler, dengan rata-rata antre selama 11 hingga 13 tahun. Biaya pelunasannya pun baru terselesaikan di hari Jumat, pekan lalu.

“Kesempatan melunasinya kemarin sangat sedikit, tiga hari an bahkan kemarin ada yang diberi kesempatan cuma semalam untuk melunasi. Jadi di hari jumat minggu kemarin baru terakhir pelunasan,” lanjutnya.

Baca juga :

Kemudian, ditambahkan jika jamaah yang berangkat di gelombang kedua ini memang khusus bagi yang benar-benar siap. Seperti yang mempunyai paspor, dan sudah melakukan tes meningitis. Sehingga, tidak semua bisa berangkat dengan kesiapan-kesiapan yang dilakukan secara mendadak.

“Jadi sebenarnya tes meningitis itu yang kami antisipasi. Jadi tidak semua orang bisa, apalagi melunasinya juga dilakukan secara mendadak,” tambahnya.

Sementara itu, seorang calon jamaah haji, Jarot, mengatakan jika kesiapan mental dan fisik harus siap. Terlebih, di tahun ini termasuk haji yang lebih peduli terhadap Lansia.

“Mudah-mudahan haji tahun ini lebih lancar dan pelayanannya lebih baik. Alhamdulillah, ini sudah yang ketiga kalinya saya berangkat. Mestinya saya baru dua tahun yang akan datang berangkat, cuma karena ini ada kuota tambahan jadi saya tahun ini bisa lebih cepat berangkatnya,” imbuh Jarot.

Sebagai informasi, untuk jumlah keseluruhan jamaah haji yang diberangkatkan dari Kota Malang sendiri di tahun 2023 ini ada sebanyak 1.180 jamaah. Itu terdiri dari gelombang satu dan juga gelombang dua. (rsy/sit)

“Harapannya, dengan adanya MPP ini menjadi mal layanan bagi masyarakat kita semua. Apalagi dengan penambahan tenant Kemenag ini, akan semakin memperkaya ragam layanan publik yang tersedia di Kota Malang ini,” kata Wali Kota Sutiaji.

Kemudian, tambahnya, di dalam tenant layanan Kemenag tersebut juga dilengkapi dengan wedding corner (balai nikah, red). Tentu menurutnya, itu bisa dinikmati oleh masyarakat yang akan menikah, dengan tidak dipungut biaya (gratis).

“Nikah di KUA memang gratis, nikah di sini pun juga sama gratis. Tetapi kalau di luar, kan bayar Rp 600 ribu,” ujarnya.

Saat disinggung mengenai jumlah tenant yang berada di MPP Merdeka Kota Malang, pihaknya menyampaikan jika masih belum mengetahui secara pasti. Namun, Wali Kota Sutiaji memastikan jika semua dinas sudah memiliki tenant di sana. Pihaknya berharap, ke depan akan semakin banyak dilengkapi oleh instansi lainnya.

Baca juga :

“Harapannya selain itu nanti di tahap ketiga, akan diperluas sehingga memberi ruang yang lebih luas kepada para pengunjung. Selain itu, di tahun ini juga akan dibangun akses disabilitas. Sehingga, nanti layanannya memakai akses lift untuk memberikan kemudahan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kemenag Kota Malang, Achmad Shampton, menyampaikan jika layanan yang di berikan di MPP Merdeka Kota Malang, meliputi konsultasi informasi keagamaan, layanan pendampingan sertifikasi halal, pendaftaran, pembatalan dan pelimpahan haji, pendampingan daftar nikah online dan layanan rekomendasi nikah. “Jadi layanan kami di sini sama saja. Mengurus haji juga bisa, lalu konsultasi informasi keagamaan pun juga bisa, jadi tidak perlu lagi ke BP4 di Kemenag, cukup di sini saja. Bulan-bulan ini malah kami pusatkan ke sini semua karena kan kantor Kemenag juga sedang dibangun,” tutur Shampton, sapaannya.

Lebih lanjut menurut Shampton, untuk mengenai layanan balai nikah yang juga telah disiapkan itu, sementara ini hanya dapat digunakan oleh KUA Kecamatan Klojen saja. Sementara ini, pihaknya juga masih merumuskan agar KUA kecamatan lainnya juga bisa bergabung dengan layanan yang ada di MPP tersebut.

“Karena kita kan belum punya regulasi. Ada proses layanan pemerintah yang menyesuaikan kondisi, sekarang ini kita sudah proses ada rancangan peraturan Menteri Agama yang membuat perubahan basis-basis. Jadi tidak ada lagi basis kecamatan tapi basis nanti SK nya,” jelasnya.

Sebagai informasi, selain meresmikan layanan Kantor Kemenag di MPP Merdeka Kota Malang, Wali Kota Malang, Sutiaji, dan Kepala Kemenag Kota Malang, Achmad Shampton, juga menjadi saksi nikah dari salah satu masyarakat Kota Malang yang juga melangsungkan pernikahan di Balai Nikah tersebut. (hms/rsy/sit)