Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan bahwa kebijakan pengupahan menjadi program strategis nasional. Hal itu, setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP), Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

“Upah minimum merupakan salah satu kebijakan pengupahan sebagai bentuk intervensi negara, melalui Pemerintah untuk memberikan perlindungan yang konkret kepada para pekerja dalam hal ini hak dasarnya, yaitu upah atau gaji,” ucap Dirjen Putri, Selasa (24/08).

Menurut Dirjen Putri, pengupahan, baik dari aspek peraturan/kebijakan maupun penerapannya, merupakan salah satu faktor penentu dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Oleh karena itu, kata Dirjen Putri, pengembangan bidang pengupahan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga harus dilakukan bersama-sama dengan pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh.

“Hal itu agar pengembangan dan penerapan sistem pengupahan, yang adil dan berdaya saing yang sesuai dengan kondisi dunia kerja dan industri di Indonesia dapat tercapai,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, ia mengingatkan agar dalam melakukan penetapan upah minimum, harus berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, serta median upah.

“Bu Menteri Ketenagakerjaan juga berpesan agar upah minimum yang nantinya ditetapkan itu berlaku adil, baik bagi pengusaha maupun pekerja,” ucapnya.

Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Haiyani Rumondang, menyatakan forum koordinasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam menyikapi dan mengantisipasi berbagai tantangan pengupahan di lapangan.

Menurut Haiyani, kerja cerdas dan sinergi antar lembaga menjadi salah satu kunci utama dalam merespons dinamika pengupahan yang terjadi.

“Persiapan penetapan UM Tahun 2022 ini diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh dan penguatan sinergi melalui konsolidasi pengupahan sebagai momentum untuk perbaikan, perubahan, dan reformasi pengupahan,” ujar Haiyani.

Sebagai informasi, forum koordinasi ini diikuti oleh Kadisnaker yang membidangi ketenagakerjaan seluruh Indonesia dan Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) secara luring dan daring. (hms/ker/aye/ed2)

Upaya yang dilakukan Kemnaker, juga dilakukan melalui program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) pemula dengan target 100.000 orang dan TKM lanjutan 1.800 orang. Upaya lainnya yaitu melalui Program Desmigratif (Desa Migran Produktif) dalam membangun usaha mandiri yang produktif. Program Desmigratif melibatkan peran aktif pemerintah desa dengan target 150 desa.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

“Sehingga Desmigratif tidak hanya membantu masyarakat desa yang ingin bekerja ke luar negeri, namun juga dapat memperoleh pelayanan informasi usaha produktif melalui peran pemerintah desa,” ucap Menaker Ida Fauziyah saat mengikuti secara virtual Rapat Pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dipimpin oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Rabu (25/08) tadi.

Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, bahwa saat ini kemiskinan cenderung lebih tinggi pada daerah pedesaan, namun tingkat pengangguran lebih tinggi di perkotaan. Hal ini mengindikasikan adanya pekerja di pedesaan yang sudah bekerja tapi tingkat pendapatannya belum mampu memenuhi kebutuhannya.

“Ini mengindikasikan penduduk di pedesaan itu bekerja pada sektor pertanian informal,” ujar Menaker Ida.

Menaker Ida juga mengungkapkan, untuk tingkat pengangguran dan kemiskinan di perkotaan menurut kelompok umur tahun 2021 ini, didominasi usia 15 hingga 19 tahun sebesar 23,75 persen. Sedangkan tingkat pengangguran perkotaan menurut tingkat pendidikan pada tahun 2021 ada pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan dengan 10,3 persen.

“Kita perlu mengantisipasi tingkat kemiskinan di perkotaan yang didorong oleh pengangguran muda terdidik,” terangnya.

Menaker Ida mengatakan, tahun 2021 ini pihaknya juga membuka akses untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan skill, layanan pasar kerja, dan jaring pengaman sosial ketenagakerjaan melalui pelatihan vokasi dengan target 119 ribu 729 orang. “Selain itu kami juga membuka akses pelayanan pasar kerja dengan target 2 juta 200 ribu orang,” ujarnya. (hms/ker/aye/ed2)

Ini disampaikan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri saat memberi kuliah umum di hadapan 1.274 mahasiswa baru Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA), di salah satu gedung pertemuan di Surabaya, Senin (3/9).

“Akan ada Balai Latihan Kerja pesantren seribu titik. Semula Kemenaker membangun 50-75 Balai Latihan Kerja di pesantren. Presiden meminta seribu BLK sekalian, anggarannya 1,7 Triliun. Ini (BLK, red) akses untuk pelatihan dan pendidikan,” kata Hanif Dhakiri.

Kemenaker juga mulai menyiapkan program pelatihan keahlian kerja dan bantalan sosial bagi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Perumusan terus dilakukan dan ditarget secepatnya direalisasikan untuk memastikan warga harus melakukan pembelajaran terus menerus seumur hidup serta kerja terus menerus seumur hidup.

“Pekerjaan baru terus bermunculan dan akan ada pekerjaan lama yang terbunuh. Ada pekerjaan yang akan hilang, dan akan muncul lainnya. Masa mendatang akan ada pekerjaan yang tak dikenal orang sekarang. Misal sekarang ada pekerjaan youtuber. Sepertinya tidak bekerja namun sesungguhnya berpenghasilan,” imbuhnya.

Zaman terus berubah yang menuntut orang mengikuti perkembangan. Dulu, kata Hanif, antara orangtua dan anak yang di ponpes berkomunikasi dengan surat. Namun komunikasi sekarang cukup dengan handphone. Era 1970-an menjadi masa kejayaan perusahaan taksi Blue Bird. Sekarang keberadaannya tergeser oleh angkutan orang berbasis online yang pengelolanya tidak punya satupun armada.