Pria yang akrab disapa Raymond, itu mengatakan bahwa di awal terdapat 42 kota dan kabupaten yang direncanakan mengikuti program tersebut. Namun, jumlahnya mengerucut menjadi sekitar 31 daerah dan Kota Malang masih termasuk di dalamnya.

“Hasil zoom dengan Dirjen Bangda Kemendagri, Kota Malang masih masuk, tetapi memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi,” ujar Raymond, Selasa (03/03/2026) tadi.

Dikatakan Raymond, bahwa salah satu syarat utama adalah kesiapan anggaran dari daerah. Berdasarkan kajian teknis tahun 2023, kebutuhan anggaran pembangunan fasilitas Waste to Energy (WTE) atau LSDP diperkirakan sekitar Rp 187 miliar. Nilai itu, dipastikan akan menyesuaikan jika direalisasikan pada 2026 atau 2027.

“Skema pendanaannya menggunakan sistem reimburse. Artinya, Pemkot Malang harus membangun terlebih dahulu menggunakan APBD, kemudian digantikan oleh pemerintah pusat. Komitmen kepala daerah dan Ketua DPRD untuk menyiapkan anggaran menjadi syarat penting. Apakah di PAK 2026 atau 2027, itu yang sedang dibahas,” jelasnya.

Baca juga :

Dalam hal ini, menurutnya DLH cenderung mengarah pada skema LSDP yang output-nya berupa Refuse Derived Fuel (RDF). Namun, jika pemerintah pusat mengarahkan ke skema Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), maka siap akan mengikuti. Hanya saja, untuk PSEL, kebutuhan pembiayaan lahan dinilai cukup besar dan masih belum memungkinkan ditanggung daerah.

“Untuk target pekerjaan fisik direncanakan mulai 2027,” tambahnya.

Dukungan terhadap proyek RDF juga datang dari DPRD Kota Malang. Anggota Komisi C, Arief Wahyudi, menegaskan persoalan sampah sudah saatnya menjadi super prioritas pembangunan 2027. Saat ini, TPA Supit Urang masih mengandalkan metode sanitary landfill. Padahal, volume sampah yang masuk mencapai sekitar 520 ton per hari.

“TPA Supit Urang sudah mendekati overload. Penanganan sampah harus menjadi super prioritas tahun depan,” ucap politisi PKB tersebut.

Menurutnya, skema RDF bisa menjadi solusi utama selama tidak bertentangan dengan regulasi Kementerian Lingkungan Hidup. Arief mendorong agar RDF segera dimasukkan dalam RKPD 2027, sehingga penganggarannya bisa dikawal dalam pembahasan APBD. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, seusai penerimaan penghargaan menyampaikan rasa syukur atas apresiasi yang diberikan Kemendagri. “Tentu bersyukur dan ini menjadi dorongan yang positif. Motivasi kami kembali pada bagaimana implementasi dasa bhakti bisa benar-benar dirasakan warga Kota Malang,” kata Wali Kota Wahyu.

Dirinya berharap, penghargaan tersebut menjadi stimulus untuk memperkuat komitmen jajaran Pemkot Malang dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik.

Sebagai informasi, dalam penilaian yang dilakukan oleh Kemendagri itu bekerja sama dengan salah satu media nasional. Dengan melakukan riset berbasis data kuantitatif untuk menilai kinerja pemerintah daerah se-Indonesia. Dalam penilaian itu mencakup tujuh kategori, yaitu penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, layanan pendidikan, layanan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, serta penurunan gini ratio.

Baca juga :

Dari hasil seleksi yang dinilai kredibel, terpilih 19 pemerintah provinsi dan 38 pemerintah kabupaten/kota sebagai daerah berkinerja terbaik. Pemkot Malang naik ke panggung penghargaan dengan predikat Pemerintah Kota klasifikasi fiskal sedang berkinerja terbaik pada dua kategori sekaligus, yakni penyerapan tenaga kerja dan penurunan ketimpangan kesejahteraan masyarakat (gini ratio).

Berdasarkan data BPS 2024–2025, Pemkot Malang tercatat mampu meningkatkan kesempatan kerja sebesar 0,41 persen, melampaui capaian terendah daerah lain yang mengalami penurunan hingga 1,33 persen. Sementara pada aspek ketimpangan, Malang berhasil menurunkan gini ratio hingga minus 0,049, lebih baik dibanding nilai terendah dari daerah lain yang berada di angka 0,035.

Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya inovasi dan jiwa entrepreneurial di tubuh pemerintah daerah. “Program reward ini kita lakukan sebagai upaya membentuk iklim kompetitif bagi pemerintah daerah. Harus ada terobosan, inovasi kreatif. Sejumlah perda bisa dibuat untuk menentukan hajat hidup masyarakatnya,” imbuh Tito. (pro/rsy/sit)

Penghargaan ini diberikan, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Jember dalam menjaga dan meningkatkan keharmonisan sosial, ekonomi, budaya, serta ketahanan nasional di daerah. Acara penganugerahan sendiri, berlangsung di salah satu gedung Kementerian Dalam Negeri di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025) tadi.

Pemberian penghargaan ini, dihadiri perwakilan daerah dari berbagai provinsi serta kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Dalam forum yang mempertemukan para pemangku kepentingan nasional tersebut, Jember hadir sebagai salah satu daerah yang dinilai berhasil menunjukkan komitmen tinggi terhadap penguatan harmoni masyarakat melalui rangkaian program lintas sektor.

Mewakili Pemkab Jember, penghargaan ini diterima langsung Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Jember, Dwi Handarisasi. Dalam piagam tersebut, Jember diakui atas keberhasilannya melampaui target pelaksanaan pengukuran IHaI, sekaligus atas konsistensinya membangun ruang sosial yang inklusif dan stabil di tengah berbagai dinamika daerah.

Kepala Bakesbangpol Jember, Lingga Diputra, menyampaikan bahwa capaian tersebut tidak lepas dari tingginya partisipasi publik dan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat harmoni sosial di tingkat akar rumput. “Penghargaan ini menjadi bukti bahwa masyarakat Jember memiliki kesadaran tinggi menjaga harmoni dan ikut berkontribusi dalam penguatan ketenteraman daerah. Kami hanya memfasilitasi, tetapi keberhasilan terbesar ada pada masyarakat,” ujar Lingga.

Dalam pelaksanaan pengukuran IHaI, Jember menunjukkan hasil mencolok. Proses survei dilaksanakan pada 3–24 Maret 2025, melalui penyebaran tautan kuesioner kepada masyarakat. Dari target 1.250 responden, Jember justru berhasil mengumpulkan 2.513 responden, atau 201,04 persen dari target.

Baca juga :

Capaian ini, menjadikan Jember sebagai salah satu daerah dengan tingkat partisipasi masyarakat tertinggi dalam pengumpulan data IHaI. Atas kontribusi tersebut, Kabupaten Jember meraih peringkat ke-6 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Hal ini, memperlihatkan posisi Jember yang semakin solid dalam indikator keharmonisan daerah. Predikat ini sekaligus mencerminkan keterlibatan masyarakat yang luas dalam mendukung penguatan indeks harmoni sebagai bagian dari pembangunan sosial yang berkelanjutan.

“Tingkat partisipasi ini salah satu yang tertinggi di Indonesia. Ini menunjukkan masyarakat sangat peduli dan tidak apatis terhadap isu-isu keharmonisan dan kebangsaan,” kata Lingga.

Penandatanganan penghargaan dilakukan oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, mewakili Menteri Dalam Negeri. Dirinya menegaskan, bahwa penguatan harmoni di daerah merupakan fondasi penting bagi stabilitas nasional, sehingga upaya dan capaian daerah seperti Jember patut diberikan apresiasi.

“Kami tidak berhenti di angka dan penghargaan. Tugas terbesar adalah memastikan harmoni ini benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di desa-desa dan kawasan yang rentan dinamika sosial,” ujarnya.

Melalui pencapaian ini, Kabupaten Jember diharapkan terus memperkuat program-program strategis lintas sektor yang berorientasi pada ketentraman masyarakat, keseimbangan sosial, dan pembangunan daerah yang inklusif.

Prestasi ini bukan hanya menjadi bukti kinerja teknis dalam pengukuran indeks, melainkan juga menjadi potret komitmen Jember dalam merawat harmoni sebagai nilai dasar kehidupan bermasyarakat. (kom/rio/gie)

Raihan apresiasi itu, disampaikan Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, saat Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah, yang digelar di Aula PB Soedirman, Kamis (16/10/2025) tadi. Dirinya mengungkapkan, Program Wadul Gus’e yang diinisiasi langsung oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait, merupakan inovasi pelayanan publik yang selaras dengan arah kebijakan Kemendagri, dalam memperkuat ekosistem inovasi nasional.

“Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Jember, atas inovasi Wadul Gus’e. Program ini adalah wujud nyata pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada pelayanan publik. Inovasi seperti ini, patut menjadi contoh bagi daerah lain,” katanya.

Ditambahkan Yusharto, kanal aspirasi tersebut bukan hanya mempermudah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Tetapi, juga mempercepat proses penanganan masalah di lapangan, menciptakan kepercayaan publik, serta memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan daerah.

Baca juga :

Bupati Jember, Muhammad Fawait dan jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta seluruh Camat se-Kabupaten Jember, turut hadir dalam Rakor ini. Dalam sambutannya, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, menegaskan bahwa inovasi bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan bagi setiap daerah yang ingin terus maju.

“Inovasi adalah keharusan. Pemerintah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, agar Jember tidak tertinggal dari daerah lain,” kata Gus Fawait.

Mantan legislator DPRD Jawa Timur tersebut menyebutkan telah melakukan beberapa langkah inovatif. Salah satunya, adalah keberhasilan menghadirkan kembali penerbangan Jember – Jakarta, yang saat ini tengah dalam tahap evaluasi dan akan kembali beroperasi dalam waktu dekat.

Melalui berbagai terobosan tersebut, Pemkab Jember berupaya mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, efektif dan berorientasi pada pelayanan publik yang cepat dan solutif. Rakor Inovasi Daerah ini, juga menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antar-OPD, mendorong ide-ide kreatif, serta memperluas jangkauan inovasi di seluruh wilayah Jember.

Dukungan pemerintah pusat ini, diharapkan dapat terus menumbuhkan semangat berinovasi dari seluruh jajaran perangkat daerah. Kabupaten Jember sendiri, meneguhkan diri sebagai salah satu daerah paling progresif di Jawa Timur, membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (kom/rio/gie)

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menyampaikan bahwa Kemendagri memberikan apresiasi kepada Kota Malang yang dinilai berhasil mengantisipasi potensi kerawanan pasca maraknya aksi unjuk rasa. “Pak Mendagri mengapresiasi gerak cepat dari Kota Malang, dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Akhirnya Kota Malang dinilai bagus dalam menghadapi kejadian kemarin dan tetap kondusif, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman,” kata Wali Kota Wahyu.

Kemudian, dikatakannya bahwa laporan yang disampaikan Pemkot Malang sesuai dengan 11 arahan Mendagri. Termasuk, penguatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

“Langkah-langkah ini tidak hanya berlaku saat kejadian, tapi akan terus dijalankan. Terutama mengaktifkan kembali siskamling agar masyarakat merasa ikut bertanggung jawab menjaga lingkungan,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, menyampaikan bahwa pengaktifan kembali semangat gotong royong seperti masa lalu menjadi kunci. RT dan RW disebut sebagai ujung tombak dari deteksi dini.

“Yang tahu kondisi di bawah itu masyarakat. Maka wajib lapor harus berjalan dari RT, RW, kelurahan, kecamatan hingga ke Bakesbangpol. Itu akan menjadi sistem informasi perlindungan masyarakat. Dari rakyat untuk rakyat,” jelas Anwar.

Terkait pendanaan, Anwar menyebut bisa bersumber dari APBD maupun swadaya masyarakat. Yang terpenting, siskamling dilegitimasi agar berjalan efektif. “Kalau pun ada honor, harus dilegitimasi dengan ketetapan,” lanjutnya.

Anwar juga menegaskan, bahwa dinamika aksi yang terjadi di berbagai daerah memang bagian dari aspirasi rakyat. Namun pemerintah sudah mulai menjawab tuntutan tersebut. “Kami mengapresiasi Kota Malang yang langsung memperbaiki fasilitas umum yang rusak pasca kerusuhan menggunakan APBD. Sekarang Kota Malang sudah kembali normal,” ucapnya.

Meski begitu, Anwar memberi catatan agar deteksi dini tetap dijaga. Apalagi, Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan dengan masyarakat dari berbagai daerah.

“Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dampaknya bisa lebih luas. Karena itu, kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, TNI, Polri, tokoh masyarakat, pemuda dan agama, itu sangat penting untuk menjaga Kota Malang agar tetap kondusif,” imbuh Anwar. (kom/rsy/sit)

Penilaian LPPD ini, merupakan mekanisme tahunan dari Kemendagri untuk mengukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah. Cakupan evaluasi mencakup beragam aspek, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, pelestarian lingkungan hidup hingga inovasi daerah yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara penyerahan penghargaan itu, diberikan langsung Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam penyerahan hasil evaluasi LPPD di Balikpapan Sports and Convention Centre (BSCC), Kalimantan Timur, Jumat (25/04/2025) tadi. “Hasil penilaian ini menjadi motivasi kami untuk terus melakukan perbaikan ke depan. Terima kasih kepada pemerintah pusat, Kemendagri dan Pemprov Jatim, yang terus memberikan bimbingan kepada Banyuwangi dalam menjalankan program-program pembangunan,” kata Bupati Ipuk.

Ditambahkannya, bahwa program pembangunan di Banyuwangi, dirancang agar selaras dengan agenda nasional dan kebijakan pemerintah provinsi. Hal ini dilakukan, untuk memastikan program kerja berdampak pada masyarakat serta berkesinambungan dalam pembangunan jangka panjang.

Baca juga :

“Seperti pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas utama Banyuwangi dan juga menjadi priotitas Bapak Presiden Prabowo,” tambah Bupati Ipuk.

Pengentasan kemiskinan dilakukan, ujarnya, dengan melibatkan banyak pihak. Baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga kemiskinan di Banyuwangi bisa terus ditekan. Seperti Program Kanggo Riko, bantuan modal usaha rumah tangga miskin terutama untuk perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Ada juga bantuan alat usaha, perbaikan warung rakyat, bedah rumah, beasiswa untuk anak dari keluarga tidak mampu dan berbagai program lainnya.

Hasilnya persentase penduduk miskin di Banyuwangi turun dari 7,34 persen pada 2023 menjadi 6,54 persen pada 2024. Bahkan, angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan dari 0,43 persen menjadi 0,29 persen dalam kurun waktu yang sama.

Tidak hanya itu, sejumlah indikator makro pembangunan lainnya juga menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyuwangi pada 2024 tercatat sebesar 74,30, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 73,79.

“Kita juga mencatat penurunan Indeks Gini sebagai indikator ketimpangan, dari 0,351 pada 2023 menjadi 0,312 pada 2024,” papar Bupati Ipuk. (kom/bwi/gie)

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014, Kemendagri diutus untuk melaksanakan evaluasi terhadap Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi sebelum ditetapkan oleh Gubernur. “Nota kesepahaman ini kami anggap penting, karena kita memerlukan kejelasan, kepastian tidak hanya pemerintah tapi juga dunia usaha. Ada beberapa permasalahan yang belum selesai, terutama yang menyangkut permasalahan RTRW yang dilanjutkan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDRW) Wilayah. Intinya, kita harapkan RTRW semua daerah dan RDTR-nya bisa diselesaikan. Karena hingga saat ini, dari 38 provinsi yang sedang melakukan peninjauan kembali hanya 7 provinsi yang benar-benar tuntas,” jelas Mendagri.

Lebih lanjut Tito Karnavian juga menyoroti berbagai faktor persoalan atas amanat UU No 23 tahun 2014. Dirinya menegaskan, bahwa persoalan RTRW ini sangat krusial, karena mengatur tentang posisi ruang hijau, ruang pemukiman, ruang untuk komersial dan termasuk ruang yang di manfaatkan untuk kepentingan nasional seperti program transmigrasi.

“Oleh karenanya, kami melibatkan Kementrian Kehutanan, karena ada daerah provinsi tertentu yang dominan daerahnya hutan. Dan kita menggunakan basisnya adalah dari BIG (Badan Informasi Geospasial) basis data, terutama batas-batas wilayahnya. Dan Kementrian yang lain, karena masih ada unsur kesinambungan, ini menjadi penting agar tidak menimbulkan masalah kemudiannya,” papar Kemendagri.

Baca juga :

Sementara itu, Wali Kota Aminuddin mengaku akan segera menyiapkan beberapa dokumen ataupun data terkait, terutama atas RTRW dan RDTR di Kota Probolinggo. Pihaknya akan melakukan koordinasi lanjutan dengan pihak terkait, agar permasalahan ini segera terselesaikan.

“Tadi sempat koordinasi dengan Kepala BPN Kota Probolinggo dan ternyata di Kota Probolinggo ini RTRWnya yang tercatat di kementerian baru satu dari lima kecamatan. Nah, ini perlu kita lakukan akselerasi biar selesai di tahun ini. Lima kecamatan ini agar lebih jelas RTRW dan RDRTnya bisa segera clear. Dan kedua persoalan terkait aset kita, baik atas hak paten dan hak pengguna lahan ternyata masih belum klop datanya, antara yang punya aset dengan data di BPN. Nah ini akan coba kita luruskan. Kita akan berkoordinasi kembali seminggu atau dua minggu ini untuk menyelesaikan persoalan ini,” jelasnya.

Adapun ruang lingkup atas nota kesepahaman ini, meliputi percepatan pendaftaran tanah aset di areal pengguna lain, pencegahan dan penanganan permasalahan agraria atau pertanahan dan tata ruang, dukungan terhadap pelaksanaan program strategis nasional. Lalu, penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, percepatan penyelesaian rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang, pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan dan kegiatan lain yang di sepakati para pihak.

Turut hadir dalam pelaksanaan itu, Kepala BPN Kota Probolinggo, Arli Buchari, Inspektorat, Puji Prastowo, Kadinkes P2KB, NH Hidayati, Kadis Pertanian, Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan, Aries Santoso, Kepala BPPKAD, Ratri Dian S. (kom/pro/gie)

Dalam momen itu, keduanya menjalani tes kesehatan bersama dengan 481 kepala daerah dan wakil kepala daerah se Indonesia. Ditemui usai pemeriksaan, Wahyu Hidayat menyampaikan kesiapannya menjalani tahapan sebelum dan saat pelantikan nanti.

Baca juga :

“Alhamdulillah, tadi saya dan Pak Ali sudah mengikuti kegiatan pemeriksaan kurang lebih selama 20 menit. Kami siap untuk mengikuti tahapan sampai pelantikan nanti. Tentu ini menjadi awal semangat bagi kami berdua untuk memimpin Kota Malang,” kata Wahyu Hidayat, Senin (17/02/2025) tadi.

Setelah pemeriksaan kesehatan, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dijadwalkan mengikuti gladi pelantikan pada Selasa (18/02/2025), besok hingga Rabu (19/02/2025). Mereka akan dilantik secara resmi oleh Presiden di Istana Negara pada 20 Februari 2025.

“Tentunya pelantikan serentak nanti akan menjadi momen penting bagi kami untuk mengemban amanah memimpin Kota Malang selama lima tahun ke depan,” imbuh Wahyu. (pro/rsy/sit)

Penghargaan APBD Award kategori Realisasi Belanja Tertinggi sendiri, diberikan kepada daerah yang dinilai sukses melakukan penyerapan belanja daerah sesuai timeline secara konsisten. Selain penghargaan, Banyuwangi juga mendapatkan apresiasi berupa reward sebesar Rp 6,4 miliar.

“Terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan apresiasi pada Banyuwangi. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, saat dikonfirmasi, Sabtu (21/12/2024) tadi.

Bupati Ipuk juga mengatakan, APBD Banyuwangi selama ini digunakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah baik yang wajib, unggulan dan penunjang. Dimana program daerah tersebut, juga disinkronkan dengan program pusat dan provinsi.

“Sinkronisasi kami lakukan untuk memastikan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan. Agar ada keberlanjutan antara program di pusat dan provinsi dengan daerah,” tambah Bupati Ipuk.

Baca juga :

Sedangkan untuk bisa merealisasikan penyerapan belanja APBD tinggi, Banyuwangi menerapkan kebijakan tepat anggaran dan membangun kolaborasi serta kekompakan dengan berbagai pihak. “Mulai dari perencanaan anggaran yang tepat, penguatan kapasitas SDM, efisiensi pengelolaan belanja, penggunaan teknologi informasi, kolaborasi dengan sektor swasta, pemantauan dan evaluasi secara intensif, percepatan proyek infrastruktur hingga partisipasi masyarakat. Semuanya dilakukan, agar program yang direncanakan bisa segera terealisasi” katanya.

Penghargaan APBD tersebut, diterima langsung Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi, Guntur Priambodo, pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan APBD Award 2024 di Jakarta, Rabu (18/12/2024) lalu. Acara tersebut, dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Tito karnavian.

Pj Sekda Guntur mengatakan, bahwa salah satu indikator penilaian penghargaan ini adalah pada kecepatan penyerapan belanja APBD. “Yang dinilai adalah apakah setelah APBD disahkan, langsung terjadi penyerapan belanja yang sesuai dengan anggaran kas,” katanya.

Pj Sekda Guntur menerangkan, pengesahan APBD di Banyuwangi selesai dilakukan di bulan Desember. Sehingga, program kegiatan bisa mulai langsung dijalankan di awal tahun.

“Belanjanya juga harus sesuai dengan anggaran kas, tidak kurang ataupun tidak lebih atau menjadi hutang. Jadi tepat anggaran,” terangnya. (kom/bwi/gie)