“Hari ini, kita menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah Desa Mandiri di Indonesia. Program Pemerintahan Presiden Joko Widodo, ini akan berusaha maksimal dalam pembangunan desa bisa merata di seluruh daerah di Indonesia,” kata Abdul Halim Iskandar, ketika memberikan sambutan pada penyerahan peridikat Desa Mandiri.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Karna Suswandi, mengapresiasi atas perolehan penghargaan 16 Desa Mandiri dari Kemendes PDTT RI tersebut. “Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo, mengucapkan terima kasih atas penghargaan Desa Mandiri yang telah diberikan oleh Mendes PDTT RI,” ujar Bupati Karna Suswandi.

Lebih lanjut bupati yang akrab dipanggil Bung Karna ini mengatakan, bahwa penghargaan Desa Mandiri tersebut harus menjadi evaluasi bagi para Kades lainnya di Kabupaten Situbondo. Tentunya agar desanya juga menjadi predikat Desa Mandiri. “Bagi kades yang desanya masih berstatus desa maju, agar terus berjuang menjadi Desa Mandiri. Untuk desa yang berstatus berkembang untuk terus melangkah menjadi desa maju,” papar Bupati Karna.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Lebih lanjut Bupati Situbondo menjelaskan, sebanyak 16 desa yang berstatus Desa Mandiri antara lain Desa Asembagus, Perante, Trigonco, Wonorejo, Besuki, Bletok, Jatibanteng, Kesambirampak, Sumberkolak, Talkandang, Buduan, Tlogosari, Sumberejo, Mangaran, Curah Jeru dan Wringinanom, Kecamatan Panarukan.

“Di Kabupaten Situbondo tercatat sebanyak 61 desa berstatus maju dan sebanyak 55 desa berstatus berkembang. Kami optimis dengan pendampingan dari DPMD, desa-desa di Situbondo akan mampu meraih predikat Desa Mandiri semua,” ujar Bupati Karna.

Kepala Desa Mangaran, Kecamatan Mangaran, Lilik Linarno, mengatakan bangga desa yang dipimpinnya meraih predikat Desa Mandiri. “Saya bangga mendapat piagam penghargaan IDM dari Kemendes PDTT RI,” tuturnya.

Untuk mendapat predikat Desa Mandiri, sambung Kades Mangaran, yakni tersedianya berbagai fasilitas umum yang layak di desa tersebut. “Fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah hingga keamanan di Desa Mangaran tersedia semua. Selain itu, Desa Mangaran juga mempu menggali kearifan lokal,” jelas Lilik Linarno.(her/gie)

Penetapan penyalurannya BLT DD itu, bukan hanya untuk satu dua bulan saja. Namun, langsung 12 bulan atau setahun. Nantinya, dalam setiap bulan masyarakat yang berhak menerima bantuan itu akan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 300 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Batu, MD Furqon, menyampaikan jika semisal pandemi ini telah usai pada bulan Maret. Program BLT itu masih akan terus berlanjut, hingga akhir tahun 2021 mendatang.

“Bahkan instruksi itu disampaikan langsung oleh pihak kementrian. Yang ditujukan kepada setiap Kepala Desa dan Camat seluruh Indonesia. Disampaikan secara tertulis melalui surat,” terang Furqon, Kamis (21/01) tadi.

Kebijakan penyaluran BLT DD ini tetap disalurkan karena Pandemi Covid-19 masih belum berakhir. Bahkan peraturan itu telah tertuang dalam Permendes Nomor 13 Tahun 2020. Oleh sebab itu, pihak (DP3APPKB) Kota Batu telah mendorong, agar Pemdes segera melakukan pendataan warga.

“Pendataan dilakukan langsung pihak Desa dengan dibantu Babinsa, Babinkamtibmas serta RT dan RW,” urainya.

Dari hasil pendataan tersebut, nantinya tiap-tiap desa melaksanakan Musdes dan memaparkan warga yang mendapat BLT DD. Dan mekanisme penyaluran menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.

“Mekanisme sudah ada petunjuk pelaksanaan, dan prosentase penggunaan anggaran juga sudah ada. Misalkan Desa yang menerima DD dibawah Rp 800 juta maka alokasinya mencapai 25 persen, sedangkan untuk Desa yang menerima Rp 800 juta – Rp 1,2 miliar alokasinya 30 persen dan jika Desa yang menerima Rp 1,2 miliar keatas alokasinya mencapai 35 persen,” paparnya.

Pihaknya juga mengungkapkan, jika saat ini penyusunan APBDes 2021 hampir selesai disusun oleh seluruh desa di Kota Batu. Setelah itu, bisa diserahkan dan tinggal menunggu anggaran turun. Sehingga BLT DD bisa segera dicairkan.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, ketika terdapat tambahan data penerima BLT DD. Sementara itu, anggaran yang telah ditetapkan dalam aturan tak mencukupi. Maka pemerintah desa bisa bersurat kepada Wali Kota untuk penambahan jumlah calon penerima BLT DD.

“Misalnya jika alokasi DD hanya Rp 200 juta. Akan tetapi kebutuhannya lebih dari itu. Maka pemdes bisa bersurat untuk penambahan jumlah penerima BLT DD,” paparnya.

Ketua Asosiasi Petinggi dan Lurah (APEL) Kota Batu yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Oro-oro Ombo, Wiweko, secara terpisah menjelaskan mengenai BLT DD sedang mempersiapkan pendataan bagi seluruh penerima. Setelah itu akan dilaksanakan Musdes khusus untuk nama-nama calon penerima.

“Musdes itu rencananya akan kami lakukan pada pekan depan. Dengan harapan bisa segera dilakukan pencairan,” katanya.

Sementara itu, untuk Desa Oro-Oro Ombo sendiri, alokasi untuk BLT DD mencapai 35 persen. Ini karena DD yang didapat oleh Desa Oro-Oro Ombo sekitar Rp 1,9 miliar. Artinya alokasi DD untuk warga mendapat BLT sekitar Rp 700 juta.

Sedangkan, untuk desa Mojorejo yang menerima DD sekitar Rp 1,1 miliar. Maka alokasi untuk BLT DD mencapai 30 persen. Yang artinya alokasi DD untuk warga akan mendapat BLT sekitar Rp 330 juta. (bir/sit)

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, BUMDes yang sehat akan diberikan support agar dapat terus berkembang serta memberikan manfaat besar bagi pembangunan desa.Untuk itu,Halim kepada para Kades bersama-sama dengan masyarakat untuk menyehatkan BUMDes.

“Karena memang prinsipnya, barang (BUMDes) yang sudah bagus harus terus disupport agar semakin lebih baik. Yang belum, akan terus diupayakan agar dapat berkembang menjadi lebih baik,” katanya.

Lanjut dia,bahwa BUMDes yang tidak aktif maupun BUMDes yang sakit atau aktif tapi belum memberikan manfaat bagi desa dan masyarakat desa harus dievaluasi dan diambil keputusan guna memastikan langkah lebih lanjut.

“Itu pasti ada suatu yang menjadi problem. Disupport drop, disupport lagi drop lagi, sudah jangan dipaksa-paksa, dievaluasi semuanya. Pengelolanya dievaluasi, dasar perencanaannya dievaluasi, target capaiannya dievaluasi, karena disupport berapa pun sulit berkembang kalau tidak dievaluasi total,” ungkapnya.

Selain itu,Halim juga mengapresiasi objek ekowisata Boon Pring yang dikelola oleh BUMDes Sanankerto. Kehadirannya sendiri sebagai bagian dari verifikasi atas ikon unggulan BUMDes yang terus diberikan dukungan oleh Kemendes PDTT.

Sementara itu, Kepala Desa Sanankerto, Subur selaku tuan rumah dalam Kuker Kemendes PDTT memaparkan, ekowisata Boon Pring tahun 2014 hanya sebuah ladang yang hanya dikunjungi para pencari rumput. Namun saat ini sekitar 200 ribu orang per tahun yang telah mengunjunginya.

“Tahun 2014 omzetnya Rp 0. Namun, setelah terus diberikan dukungan, tahun 2019 sudah 5 Miliar dan menyumbangkan PAD Rp.700 Juta ke desa,” jelasnya.

Diakui Subur, bahwa untuk mencapai sebuah kesuksesan dibutuhkan proses panjang agar dapat terwujud. Sampai saat ini BUMDes dinilai sebagai sebuah badan usaha strategis bagi desa. (Sur/oso)

Hal itu seperti disampaikan langsung oleh Menteri Desa PDDT, Halim Iskandar dalam kunjungan kerjanya di Ekowisata Boon Pring Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang Sabtu (28/12/2019) siang.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini mengatakan, jika Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) RI untuk mengalokasikan Dana Kelurahan (DK) sebesar Rp 3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

“Untuk tahun 2020 nanti sudah cair. Selain Dana Desa (DD), bapak Presiden telah memerintahkan Menkeu untuk mencairkan DK juga, DD sebesar Rp 27 triliun, dan DK sebesar Rp.3 triliun,”terangnya.

Tambah menteri kabinet Jokowi Ma’ruf Amin ini, anggaran dana kelurahan dan dana desa tersebut diharapkan bisa cair diawal tahun 2020 ini.

“Untuk DD, diharapkan Januari tahun 2020 bisa cair, dengan mekanisme 40-40-20. Kalau dulu kan 20-40-40. Awal pencarian, hanya 20 persen dari total dana desa yang diterima,” urai sosok yang akrab disapa Gus Halim ini dihadapan para Kades,camat dan anggota DPRD Kabupaten Malang.

Lanjut Gus Halim,secara nasional, DD tersebut berjumlah Rp 72 triliun. Sementara,untuk Kabupaten Malang mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp 383,48 miliar di tahun 2020. Praktis, setidaknya akan ada Rp 153,392 miliar yang cair di Januari 2020 dan terkucur ke 378 desa di penjuru Kabupaten Malang.

“Di awal tahun 2020 nanti, tiap desa di Kabupaten Malang akan menerima Rp 405 juta.Dari total yang harus diterima desa bakal menerima sekitar Rp 1 miliar. Dengan begitu, yang bagus, harus disupport supaya semakin bagus, yang tidak bagus, harus didorong biar bagus. Tapi, desa. yang tak bisa bangkit, biarkan saja. Harus dirombak semua itu, dari pengurus sampai sistem kelolanya,”beber Gus Halim disambut tepuk tangan meriah.

Juga dijelaskan Gus Halim, untuk target Kemendes PDTT yakni mengentaskan 10 ribu desa tertinggal.Hal itu setelah di diskusikan dengan bapak Presiden, ternyata target itu terlalu banyak yang tidak diangkat.

“Saat ini ada 27 ribu desa tertinggal di Indonesia. Presiden Jokowi meminta kepada Kemendes PDTT agar 24 ribu desa tertinggal dari total tersebut ditangani.

“Bapak Presiden minta 5 ribu ditinggal saja. Berarti ada 24 ribu dalam 4 tahun, menjadi desa maju, desa maju menjadi berkembang dan seterusnya. Kalau dijadikan beban pasti stres, tapi kalau dipikirkan soal dampak kesejahteraan ya signifikan,” ulasnya. (Sur/oso)

Hal ini disampaikan Anwar Sanusi PhD, Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), saat menyampaikan materi Policy Support for the Empowerment Of Village Community, dalam 1st International Conference Of Rural Development (ICRD)

Anwar Sanusi, PhD, bersama para pemateri lainnya. (rhd)

Suistanable Rural Development, di Ijen Suites Hotel, yang berlangsung selama 2 hari, Selasa-Rabu (7-8/8/2018). ICRD ini merupakan inisiasi Pusat Studi Pembangunan Desa di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya (UB) Malang.

Anwar Sanusi, menambahkan, untuk mendukung peran PT, Kemendes PDTT telah memiliki Payung Organisasi yang dikenal dengan Forum Perguruan Tinggi Untuk Desa (FPTUD). Hingga saat ini, dari 4.500-an Perguruan Tinggi di Indonesia, ada 84 PT yang telah tergabung dalam FPTUD. Jumlah ini akan terus bertambah. “Kita harus memilih perguruan tinggi yang memang selama ini memiliki konsen dalam hal membangun pedesaan, salah satunya UB melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Dalam forum FPTUD, para anggotanya berhak memberikan masukan, mensosialisasikan program pemerintah, bahkan mengkritik program apabila tidak sejalan dengan nawacita pembangunan. Mengkritik tidak masalah, karena kita ingin secara konsep benar, secara praktek juga bisa dilaksanakan,” jelas Anwar.

Alokasi Dana Desa selama tahun 2018 sebesar Rp 60 Triliun, yang terbagi dalam 3 tahap, yakni 20 persen (Rp 12 T), 40 persen (Rp 24 T), dan 40 persen (Rp 24 T). Tahun ini diarahkan untuk padat karya tunai untuk penyediaan lapangan pekerjaan di pedesaan. Sehingga jumlah urbanisasi masyarakat desa ke kota menurun. “Saat ini sudah terserap 58-63 persen. Kita optimis nantinya akan terserap maksimal. Dari tingkatan desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri, diharapkan berangsur dapat menjadi desa mandiri. Saat ini sudah ada 2.898 desa mandiri. Targetnya, tahun 2019 untuk menumbuhkan kembangkan kehidupan ekonomi masyarakat desa untuk menjadi desa mandiri. Hal ini terkait penguatan Bumdes, seperti Desa Pujon Kidul, Bon Pring Turen, Karangsono Blitar, dan lainnya,” tukas Anwar.