Kegiatan ini merupakan rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan tujuan memperkenalkan dan mengembangkan secara luas ragam seni, ritual, pengetahuan dan teknologi tradisional serta ekspresi kultural di wilayah Tapal Kuda.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbudristek, Hilmar Farid, dalam kesempatan itu hadir secara langsung didampingi Bupati Jember, Hendy Siswanto dan Ketua TP-PKK Kabupaten Jember, Kasih Fajarini beserta jajaran tamu undangan lainnya.

Dengan adanya kegiatan ini, tentunya membawa berkah untuk Kabupaten Jember.

“Kegiatan ini menginspirasi kami dan juga wilayah Tapal Kuda, untuk melestarikan budaya,” kata Bupati Hendy.

Baca juga :

Bupati juga memaparkan, bahwasannya Kabupaten Jember telah mengadakan kurang lebih 600 event sebagai wujud konkret strategi untuk terus melestarikan budaya, industri kreatif dan ekonomi kerakyatan. “Sudah jadi kewajiban masyarakat seluruh wilayah Tapal Kuda dan Indonesia, untuk mengawal kegiatan seperti ini guna kesejahteraan bagi semuanya. Selamat menyaksikan dan salam sukses selalu,” ujarnya.

Apa yang disampaikan Bupati Hendy, selaras dengan sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid. Dirinya menuturkan bahwa kegiatan yang digelar malam itu adalah bagian dalam upaya perlindungan kebudayaan daerah.

“Malam Puncak Galang Gerak Budaya Tapal Kuda ini sebagai salah satu bentuk kepedulian Kemendikbud dan Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian, pengembangan, pemeliharaan dan perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di wilayah Tapal Kuda dan Kabupaten Jember, khususnya,” kata Hilmar Farid.

Dalam kesempatan ini, Dirjen Kebudayaan juga menyerahkan piagam penghargaan kepada tujuh kontingen kabupaten atau kota Tapal Kuda yang terdiri dari Kabupaten Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Jember, Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi. Tidak hanya itu, Kepala Desa Lojejer mendapat penghargaan apresiasi dari Kemendikbudristek sebagai Tokoh Pelestari Seni Budaya. (kom/rio/gie)

Dalam pelepasan itu, mereka nantinya akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaboratif di Kabupaten Jember. Yakni, untuk ditempatkan di 226 desa dalam misi pengabdian diri kepada masyarakat pedesaan.

Di tahun ini, Bupati Hendy Siswanto membebaskan mahasiswa dalam menentukan program kerja mereka. Meskipun demikian, ada beberapa poin yang harus menjadi perhatian dari para mahasiswa KKN Kolaboratif. Diantaranya, persoalan stunting, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), penguatan UMKM pada sisi produksi dan marketing serta penguatan pertanian.

Bupati Hendy mendorong, agar para mahasiswa untuk memaksimalkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan di kampus untuk menolong sebanyak-banyaknya warga Jember dalam berbagai sektor. “Masyarakat Jember menunggu kalian. Di Jember ini lengkap, ada objeknya. Anda mau minta apa, objek di Jember ada semua. Kalian punya ilmu apapun, juga bisa diterapkan di Jember ini,” ujar Bupati Hendy.

Baca juga :

Bupati Hendy meyakini, bahwa KKN Kolaboratif yang kedua diselenggarakan Pemkab Jember dengan perguruan tinggi tahun ini, akan memberikan dampak positif yang lebih terhadap kemajuan Jember. “KKN Kolaboratif tahun lalu terbukti memberikan dampak positif setelah adik-adik mahasiswa ini mengajari masyarakat. Salah satu contohnya, bagaimana UMKM yang berdaya saing, pemasarannya, pengemasannya itu sudah mulai ada peningkatan kualitas. Saya yakin KKN Kolaboratif kedua tahun 2023, ini akan lebih dahsyat lagi hasilnya,” lanjutnya.

Pelepasan KKN Kolaboratif juga dihadiri Direktur Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek RI, M Faiz Syuaib. Usai menyaksikan pelepasan, dirinya mengaku takjub dengan kekompakan antara Pemkab Jember dengan perguruan tinggi. “Luar biasa, ini baru pertama kali saya melihat kompaknya pemerintah daerah dengan perguruan tinggi,” ujar Prof Syuaib.

Dirinya mengingatkan, bahwa kualitas sebuah perguruan tinggi bukan dilihat dari jumlah lulusannya dan seberapa banyak karya ilmiahnya. Namun, dilihat dari seberapa besar manfaatnya untuk kepentingan masyarakat.

“Reputasi pendidikan ditentukan oleh kemampuan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan di bangku kuliah. Sehingga, agar bisa bersambungan dengan kepentingan masyarakat,” ujarnya. (kom/rio/gie)