Dalam kunjungan itu, Wamen Purwadi memantau pergerakan lalu lintas baik di darat, laut, maupun udara melalui Pusat Informasi Transportasi. Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub), atas kesiapan Posko Pusat Angkutan Natal dan Tahun Baru 2026 yang menjadi tulang punggung monitoring kegiatan Nataru tahun ini.

“Kedatangan saya ini untuk memastikan bahwa kolaborasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan selama Nataru dapat berjalan dengan baik. Walaupun sebagian rekan-rekan yang lain melaksanakan FWA (Flexible Working Arrangement), tetapi yang hadir di sini tetap melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” katanya.

Baca juga :

Purwadi mengatakan, berbagai potensi kerawanan telah diantisipasi dengan matang, mulai dari peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan, kepadatan lalu lintas, hingga faktor cuaca berupa curah hujan yang cukup tinggi pada Desember 2025 hingga Januari 2026. “Meskipun menurut informasi cuaca agak mengganggu, namun demikian dengan kesiapan petugas, insyaallah semua mitigasi risiko bisa diselesaikan dengan cara kerja 3P (Proaktif, Partnership dan Problem Solving). Semoga semangat ini bisa menginspirasi bagi petugas yang ada di sini. Kehadiran anda, peran anda di posko ini memberikan masukan positif bagi pelayanan publik,” ungkapnya.

Sementara itu, Wamenhub Suntana, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian dari Wamen PANRB ke Posko Pusat Angkutan Natal dan Tahun Baru 2026 Kemenhub. “Mewakili Menteri Perhubungan, kami ingin menyampaikan terima kasih atas kunjungan Wakil Menteri PANRB ke posko kami. Ini akan menjadi suntikan semangat dan motivasi bagi kami dan seluruh jajaran untuk memberikan kebaikan dan perbaikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Suntana mengatakan, berdasarkan data Posko Angkutan Natal dan Tahun Baru 2026 di bidang transportasi dalam, Nataru mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Bahwa penerbangan secara total naik 1-2 persen dibandingkan tahun lalu.

Wamenhub Suntana berharap, masyarakat pengguna jalan dapat melakukan perjalanan merayakan Nataru dengan selamat dan riang. “Kami mengharapkan semua pengguna jalan dengan riang gembira melakukan perjalanan merayakan Nataru, termasuk juga yang akan berwisata, tentunya selamat sampai tujuan,” imbuhnya. (kom/pan/gie)

Dalam mewujudkan hal itu, membutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang adaptif, inovatif dan selalu menempatkan pelayanan publik sebagai panggilan utama. Disampaikan pula, Politeknik Kementerian Perhubungan merupakan pilar utama dalam mencetak SDM bidang transportasi yang unggul, melayani dan melek digital.

Calon ASN Kementerian Perhubungan akan menjadi wajah sektor publik ke depan dan memegang banyak peran penting dalam mendorong kemajuan dan pembaruan birokrasi Indonesia. “Ingatlah, bahwa anda adalah wajah negara, karena andalah yang pertama ditemui masyarakat di terminal, bandara, pelabuhan, maupun ruang operasi,” kata Menteri Rini.

Politeknik Kementerian Perhubungan menjadi penggerak tata kelola transportasi yang bersih dan efektif, dengan menanamkan nilai-nilai akuntabilitas sejak dini. Melalui penempatan lulusan di berbagai wilayah, berperan aktif sebagai penguat konektivitas dan inklusi transportasi di wilayah 3T, menjawab kebutuhan nyata masyarakat sekaligus menjembatani dunia pendidikan dengan dunia kerja di sektor transportasi.

Politeknik Kementerian Perhubungan berperan membentuk lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki karakter yang profesional, berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. “Tugas anda sebagai calon ASN Kementerian Perhubungan bukan sekadar teknis, tetapi juga menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang aman, ramah dan profesional,” tambahnya.

Menteri Rini menilai, transportasi bukan lagi sekadar kendaraan bergerak di jalan, tapi ekosistem yang kompleks, yang menuntut birokrasi untuk siap bertransformasi. Transformasi sistem transportasi harus mampu membangun satu sistem yang terpadu, bukan seribu sistem terpisah, agar layanan publik mampu menjawab kebutuhan ekonomi dan mobilitas bangsa yang terus meningkat. Layanan transportasi terpadu akan mampu menghubungkan orang dan menggerakan dunia usaha serta perekonomian nasional.

Baca juga :

Layanan transportasi berorientasi pada manusia menuntut interoperabilitas data lintas moda agar masyarakat mendapatkan akses, informasi perjalanan, ticketing, dan fasilitas pendukung yang nyaman dan terhubung sepanjang life cycle pergerakannya. Dalam konteks percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, birokrasi dan ASN harus berperan sebagai problem solver yang mampu connecting the dots melalui digitalisasi layanan transportasi.

“Di sinilah ASN Digital Kementerian Perhubungan memegang fungsi strategis untuk memastikan seluruh moda transportasi terintegrasi, berorientasi pada pengguna dan mendukung ekosistem ekonomi yang semakin kompetitif,” ujarnya.

Dikatakannya, untuk mewujudkan new era ASN Digital di Kementerian Perhubungan diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi SDM-nya sendiri. Untuk menghadirkan birokrasi yang adaptif, inklusif dan profesional, ASN harus memiliki mindset perubahan, memperkuat kompetensi digital yang tetap humanis, serta menumbuhkan kepemimpinan visioner yang mampu menjadi teladan. Budaya kerja modern berbasis kolaborasi lintas batas juga perlu dibangun agar birokrasi mampu merespons dinamika publik secara cepat dan efektif.

Selain itu, integrasi data dan interoperabilitas layanan menjadi kunci untuk memastikan layanan pemerintah lebih sederhana, terhubung, dan dipercaya. “Tujuan akhirnya adalah agar ASN mampu membaca perubahan di tengah dunia yang bergerak cepat, sehingga birokrasi menjadi lincah, responsif dan benar-benar menjadi pembangunan,” tutur Menteri Rini.

Sektor transportasi adalah salah satu sektor paling dinamis, dengan teknologi dan regulasi yang terus berubah. Karenanya, Menteri Rini meminta talenta muda di Politeknik Kementerian Perhubungan untuk tidak berhenti belajar agar kelak menjadi insan transportasi yang menggerakkan pembangunan sekaligus menjunjung nilai pelayanan, dedikasi dan pengabdian bagi Indonesia.

“Arah baru transformasi pelayanan transportasi akan dimulai dari talenta muda yang berpikir progresif, melayani sepenuh hati dan berani berubah. Karena kendaraan terbaik untuk reformasi adalah manusia di balik kemudinya,” tambahnya. (hms/pan/gie)

Sekedar diketahui, sebelumnya Pemerintah Kota Malang telah menerima Piala WTN 2023-2024 kategori Kota Besar dengan penyelenggaran kinerja transportasi perkotaan paling baik. Bahkan, Pemkot Malang mendapatkan nilai maksimal berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi Kemenhub. Sementara bus sekolah tersebut, diserah terimakan seusai apel di Halaman Balai Kota Malang, Senin (26/05/2025) tadi.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa penilaian WTN 2023-2024 oleh Kemenhub, berlangsung saat dirinya masih menjadi Pj Wali Kota Malang. “Tim penilaian turun, kami diminta pemaparan untuk kriteria kota besar. Alhamdulillah, kita menjadi yang terbaik,” kata Wali Kota Wahyu.

Diceritakan Wali Kota Wahyu, bahwa sebelum pemaparan itu, tim penilai telah turun lebih dahulu cross cek terkait dengan data-data. Termasuk, permasalahan lalu lintas yang ada di Kota Malang, bagaimana kedepannya.

Baca juga :

Dilanjutkannya, bahwa ada sebanyak lima indikator penilaian. Diantaranya, seperti bidang lalu lintas, bidang angkutan jalan, bidang sarana, bidang prasarana dan bidang umum (inovasi).

“Kami didukung semua elemen, jajaran Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ), Kasat Lantas Polresta Malang Kota, juga menguatkan data-data yang disajikan. Tim penilai sangat puas sekali, Alhamdulillah, Kota Malang menjadi yang terbaik di 2024,” tambahnya.

Wali Kota Wahyu juga menambahkan, bahwa penghargaan yang diraih oleh Pemkot Malang merupakan cerminan dari dedikasi sebagai abdi negara, abdi masyarakat untuk memberikan yang terbaik di setiap sektor pembangunan. “Setiap penghargaan adalah pengingat, bahwa pelayanan kepada masyarakat harus selalu menjadi prioritas utama. Ini jadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga integritas dan melayani dengan sepenuh hati,” ungkapnya.

Dalam momen itu, usai pelaksanaan serah terima, Wali Kota Wahyu bersama Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso dan beberapa kepala OPD, mencoba bus sekolah tersebut. Bahkan, Wali Kota Malang sendiri yang mengemudikannya dengan melintasi jalan Kayutangan Heritage dan kembali lagi ke Balai Kota Malang.

“Bus ini sangat nyaman sekali. Untuk pemanfaatannya nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Sebab, saat ini bus sekolah kita sudah cukup untuk melayani. Jadi, bus ini bisa dimanfaatkan juga untuk kepentingan lainnya sesuai kebutuhan,” jelasnya. (gie)

Dalam pertemuan itu, ada beberapa tuntutan yang disampaikan perwakilan Ojol. Diantaranya, tentang BPJS Ketenagakerjaan Driver Ojol, pelatihan kepada keluarga driver yang dapat mendongkrak perekonomian, bantuan sosial (Bansos) serta regulasi transportasi online untuk aplikator nakal.

Di pertemuan itu, perwakilan Ojol juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Jember bisa memfasilitasi berangkat ke Kementrian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia di Jakarta.

Sementara merespon permintaan itu, Bupati Fawait langsung akan segera memfasilitasi perwakilan yang akan berangkat ke Jakarta. “Untuk tuntutan dan permintaan dari para perwakilan driver Ojol, saya Bupati Jember dan Wakil Bupati Jember serta jajaran Pemerintah Kabupaten Jember akan segera menindak lanjuti. Tetapi semua harus bersabar, karena ini perlu proses,” kata Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Baca juga :

Bupati Jember menambahkan, bahwa driver Ojol ini juga berkontribusi dalam perputaran ekonomi Jember. Karenanya, Pemerintah Kabupaten Jember juga akan memaksimalkan apa yang diharapkan oleh seluruh driver Ojol Jember.

Hal serupa juga disampaikan Wabup Jember. Bahkan, dirinya berharap apa yang menjadi tuntutan bisa terealisasi.

“Tentunya, harapan yang disampaikan juga menjadi harapan kami dalam memikul amanah untuk mensejahterakan rakyat,” ujar Wabup Djoko Susanto.

Setelah melakukan pertemuan dengan perwakilan driver Ojol, Wabup Djoko juga menghampiri perwakilan aksi massa di Depan Pemkab Jember. Wabup Djoko mengatakan, bahwa pihaknya sudah menugaskan kepada asisten dan jajaran terkait untuk membentuk tim kecil dan melibatkan perwakilan driver Ojol serta aplikator agar masalah yang sedang terjadi cepet terselesaikan. (kom/rio/sit)

Menurut pria yang menduduki kursi N1 di Kota Malang, rencaba tersebut juga sejalan dengan program yang ada di Kemenhub. Terlebih, juga sudah diterapkan di Kota Solo dan Palembang. Termasuk transportasi publik saat ini tidak begitu diminati oleh masyarakat.

“Kemarin setelah bertemu dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktur Angkutan Darat, mereka mendukung sepenuhnya dan setuju. Termasuk juga akan membantu studi kelayakan, serta mereka akan mensupport dan subsidinya akan dibantu,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Kemudian, dikatakannya bahwa dalam rencana tersebut nantinya Direktur Angkutan Darat akan melakukan kunjungannya ke Kota Malang. Itu dilakukan untuk mengecek secara langsung kondisi Angkutan Kota (Angkot) di Kota Malang.

“Nanti kalau memang sudah disetujui, subsidi yang ada di Solo dan Palembang itu lambat laun dikurangi. Nah itu akan dialihkan ke Kota Malang. Tetapi rencananya dari Kemenhub akan datang ke Kota Malang mengecej secara langsung seperti apa,” ucapnya.

Baca juga :

Kajian perencanaan itu akan dilakukan pada tahun 2024 ini, sehingga diharapkan nantinya dapat segera terealisasikan. Untuk besaran subsidi yang diberikan, menurutnya itu tergantung dari jumlah pengajuan dan kelayakan transportasi publik.

“BTS ini sangat betul-betul diharapkan dan diinginkan segera terealisasi. Kita sudah melakukan kajian dan dalam persyaratannya itu harus kita tentukan dulu rutenya, kemudian jumlah kendaraannya berapa, nanti setelah itu baru ketemu besaran anggaran subsidinya,” jelasnya.

Lebih lanjut, dalam rencana awal pengaktifan BTS ini nantinya juga akan digratiskan terlebih dahulu. Agar masyarakat juga dapat menikmati. Apalagi fasilitas yang diberikan juga memberikan kenyamanan bagi para penumpang.

“Karena ber AC, tepat waktu, tidak menunggu penuh, kemudian pelayanan dari driver ramah, ada wifinya, apabila ngebut oleh operator pasti langsung ditegur dan kita masih menyusun rute-rute yang paling diminati. Tapi sudah kita lihat, untuk rute itu yang menuju ke mal, pasar, kantor atau ke pendidikan,” katanya.

Sebagai informasi, nantinya para penumpang yang akan menggunakan transportasi publik tersebut harus menunggu di halte-halte yang sudah disediakan. Sehingga, tidak bisa langsung memberhentikan di pinggir-pinggir jalan.

“Karenakan dihitung waktunya dan harus tepat waktu. Jadi orang yang akan menikmati itu akan senang. Walaupun kosong mereka harus berangkat dan itu nyaman sekali. Para sopir juga akan digaji sesuai dengan UMK Kota Malang,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

“Harapan Pak Menteri sama dengan harapan kami semua. Semangatnya sama, karena bandara ini nanti diperuntukkan untuk melayani umroh dan embarkasi haji. Maka, kita mulai untuk umroh dahulu,” kata bupati yang akrab disapa Mas Dhito.

Mas Dhito mengatajan, untuk dijadikan sebagai tempat pemberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi, masih perlu dipersiapkan asrama haji dan rumah sakit terdekat. Dua hal itu, menurut Mas Dhito, telah disyaratkan oleh pihak Arab Saudi.

“Ini perlahan-lahan dan secara progresif kita akan lakukan itu,” paparnya.

Melihat perkembangan pembangunan bandara, Mas Dhito menyebut, bahwa yang masih menjadi catatan saat ini terkait konektivitas antar wilayah untuk mendukung bandara. Konektivitas yang dimaksud, yakni terkait jalan tol.

Pembangunan Tol Kertosono-Kediri, lanjut Mas Dhito, tengah dalam proses pembebasan lahan. “Begitu pula Tol Kediri-Tulungagung, ini kita juga terus kebut bersama SKA Toll. Karena konektivitas ini sangat penting sekali,” terangnya.

Jalan Tol Kertosono-Kediri, paparnya, melewati 21 desa terdampak. Lima diantaranya, berada di Kabupaten Kediri. Sedangkan, Tol Kediri-Tulungagung melewati 23 desa terdampak di Kabupaten Kediri.

Baca juga :

Demi lancaran proses pembebasan lahan untuk jalan tol itu, Pemerintah Kabupaten Kediri terus mengintensifkan kegiatan sosialisasi. Tidak terkecuali kepada pemerintah desa terdampak.

Sementara itu, progres pembangunan bandara secara keseluruhan sekitar 90 persen. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut bahwa progres bandara diperkirakan akhir tahun 2023, Bandara Dhoho Kediri sudah bisa beroperasi.

Untuk melayani penerbangan haji dan umroh, lanjut Menhub, masih harus berkordinasi dengan General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi. Bila izin itu sudah dikantongi, penerbangan untuk haji dan umroh baru bisa dilakukan dari Bandara Dhoho Kediri.

Untuk pelayanan penerbangan haji, tambahnya, selain asrama haji dan rumah sakit sebagaimana disebutkan Mas Dhito, Kementerian Perhubungan meminta dukungan pemerintah daerah dalam penyiapan fasilitas penunjang. Seperti penginapan atau hotel di dekat bandara.

Menyinggung soal konektivitas antar wilayah, disampaikannya, bahwa pembangunan jalan tol tersebut masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) melalui mekanisme kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). “Bandara ini dengan akses yang ada sudah cukup memberikan competitiveness (daya saing) dibandingkan dengan bandara-bandara lain,” terangnya.

Disampaikannya, terdapat tujuh kabupaten atau kota yang berada di sekitar Bandara Dhoho Kediri. Sedangkan, jarak tempuh untuk mencapai Surabaya ataupun Malang setidaknya dibutuhkan waktu sekitar tiga jam. 

“Saya tidak khawatir, walaupun dengan aksesibilitas yang ada sekarang ini sudah bisa hidup. Tetapi dengan rencana jalan tol yang merupakan proyek PSN, Kediri akan menjadi tumpuan baru (episentrum baru di Jawa Timur),” terangnya. (kom/pan/sit)

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menjelaskan jika mudik gratis kali ini secara terpusat langsung diadakan oleh Kemenhub RI. Sehingga, Pemkot dinilai tidak perlu mengadakan seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

“Artinya sudah dicover oleh pusat, karena dari Jakarta menuju seluruh provinsi yang ada di Indonesia itu banyak sekali, salah satunya ke Provinsi Jatim, sehingga dianggap sudah cukup. Kemudian, Provinsi Jatim menilai tidak perlu mengadakan mudik gratis seperti tahun sebelumnya,” jelas Widjaja, Selasa (04/04/2023) tadi.

Kemudian, ditambahkan untuk kuota yang disiapkan oleh Kemenhub pihaknya juga tidak mengetahui. Sebab, pendaftaran tersebut dilakukan secara online. Berdasarkan analisa, nantinya kurang lebih sebanyak 21 juta orang dari Jakarta akan bergerak menuju Jawa Timur pada lebaran Idul Fitri 1444 H tahun 2023 mendatang.

“Karena di Jatim, menurut data dari Kemenhub untuk lebaran 2023 ini, ada 21 juta orang bergerak dari Jakarta ke Jawa Timur. Karena itu nanti kita akan lakukan pemantauan rekayasa lalu lintas bersama Polresta Malang Kota,” katanya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, menuturkan, jika tidak adanya mudik gratis di Kota Malang, itu karena ketidakpastian kondisi pandemi Covid-19. Sehingga, tidak terlalu mempersiapkan anggaran khusus saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 di awal tahun 2022 lalu.

“Sedangkan kemarin kan masih belum tentu, belum tahu. Jadi anggaran 2023 ini kan sudah dianggarkan di awal tahun 2022. Makanya, tahun 2022 kemarin masih Pandemi Covid-19, kan debatable (belum pasti). Jadi lebih baik tidak dianggarkan,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Selain itu, mengingat ketidakpastian situasi pandemi Covid-19 tersebut, menjadikan DPRD Kota Malang ragu untuk menganggarkan program mudik gratis. Sebab, hal itu akan berujung pada naiknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Kota Malang.

“Dewan itu ragu kalau temen-temen menganggarkan dan tidak dilaksanakan, karena itu nanti akan berdampak pada Silpa nya banyak. Kalau diambilkan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) itu tidak termasuk mendesak, jadi tidak bisa. Pakai BTT itu juga tidak mudah,” imbuhnya. (rsy/gie)

Memontum Asmat – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen untuk meningkatkan konektivitas di Kabupaten Asmat, Papua, melalui pembangunan infrastruktur. Baik itu sarana maupun prasarana transportasi. Hal tersebut, disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Asmat, Papua, Minggu (26/09/2021).

Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Menhub disambut oleh Bupati Asmat, Elisa Kambu, Ketua DPRD Asmat, Yaoel Mangoprou, serta jajaran dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Asmat. Menhub menjelaskan, bahwa Kemenhub tengah melakukan sejumlah pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi.

baca juga

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Kita terus melakukan peningkatan infrastruktur transportasi di Asmat secara keseluruhan. Kita tahu di Asmat ini ada Bandara Ewer, Pelabuhan Agats, dan infrastruktur transportasi lainnya. Kita ingin bangun infrastruktur di sini agar seluruh Indonesia mengetahui Asmat,” terang Menhub.

Menhub mengungkapkan, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Udara telah mengembangkan Bandara Ewer agar lebih memenuhi aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. “Kita bangun bandara ini dengan desain mengusung kearifan lokal. Kita buat ukiran khas budaya Asmat, dan interior terminal yang lebih cantik, yang diharapkan menjadi daya tersendiri bagi para wisatawan. Tahun depan masih akan terus kita kembangkan,” ungkap Menhub.

Saat ini, Bandara Ewer sudah memiliki runway atau landas pacu yang berukuran 1.650 x 30 meter dan sudah mampu didarati pesawat sejenis ATR-72. Selain itu, bandara tersebut juga memiliki apron seluas 90 x 70 meter, dan gedung terminal dengan luas 576 meter persegi.

Selain mengembangkan bandara, Menhub menjelaskan, pihaknya juga tengah melakukan peningkatan konektivitas melalui transportasi laut dan penyeberangan. Menhub ingin, Pelabuhan Agats yang ada di Kabupaten Asmat, dapat menjadi pelabuhan penghubung dari trayek kapal Tol Laut.

“Saya sudah instruksikan pak Dirjen Perhubungan Darat untuk memastikan Pelabuhan Agats menjadi penghubung angkutan logistik dari Surabaya melalui kapal tol laut. Lalu dilanjutkan dengan kapal-kapal yang lebih kecil membawa logistik melalui sungai-sungai ke wilayah tengah Papua seperti Dekai, Yahukimo, Nduga, dan sekitarnya. Sehingga barang-barang bisa sampai ke saudara-saudara kita yang ada di puncak pegunungan,” ujar Menhub.

Menbub berharap, dengan adanya pengiriman logistik melalui sungai tersebut, dapat menekan biaya pengiriman. Selain itu, pihaknya juga berharap agar nantinya kapal-kapal tersebut dapat melayani warga masyarakat di sepanjang aliran sungai.

Menhub mengapresiasi Bupati beserta para jajaran Forkompinda di Kabupaten Asmat, yang memiliki semangat juang tinggi dalam membangun infrastruktur di Kabupaten yang terletak di bagian pesisir selatan Papua ini.

Kemenhub terus berupaya maksimal, dalam membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi di Papua, sejalan dengan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Usai melakukan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Asmat, Menhub melanjutkan kunjungan kerja ke Ende, Nusa Tenggara Timur. Menhub meninjau sejumlah infrastruktur transportasi yang ada disana, diantaranya Pelabuhan Ende yang tengah dikembangkan untuk mendukung program tol laut di kawasan Timur Indonesia. Selain itu, Menhub juga meninjau Bandara H. Hasan Aroeboesman yang merupakan salah satu dari 16 bandara yang ada di Provinsi NTT.

Turut hadir dalam kunjungan kerja Menhub ke Ende, Bupati Kabupaten Ende, Djafar Achmad, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto, dan jajaran Forkompinda di Kabupaten Ende. (hms/hub/aye)

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, menyampaikan hal tersebut ketika membuka Webinar Keselamatan Transportasi yang bertema ‘Meningkatkan Keselamatan Angkutan Barang di Jalan’, Kamis (23/09/2021) tadi, sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Harhubnas 2021.

Baca juga:

• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Antrean Mengular di Pasar Murah Lowokwaru, Sejumlah Warga Kecewa Tidak Kebagian Paket

“Salah satu masalah yang dihadapi oleh penyelenggara angkutan barang adalah kendaraan yang overdimensi dan overload atau ODOL. Saat ini kami sedang mendorong penerapan sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Barang, dimana setiap perusahaan angkutan wajib membuat, melaksanakan dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan,” jelas Menhub.

Menhub mengungkapkan, bahwa hingga saat ini, angkutan barang melalui jalur darat masih mendominasi dalam sistem logistik, dengan porsi peran mencapai 90 persen dari total moda transportasi yang lain. Sehingga, dibutuhkan kebijakan yang tepat guna untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan barang di jalan yang aman, selamat, lancar, dan tertib.

“Sejumlah kebijakan telah kami lakukan misalnya dengan penegakan hukum seperti transfer muatan, tilang elektronik, normalisasi kendaraan dan penindakan penyidikan, dalam rangka mencapai target program zero ODOL di tahun 2023,” ujar Menhub.

Menhub menjelaskan, dalam merumuskan kebijakan yang tepat tersebut, diperlukan keterlibatan para pemangku kepentingan lainnya, mulai dari Kementerian atau Lembaga terkait, perusahaan angkutan barang, organisasi atau asosiasi angkutan barang, dan masyarakat.

“Momentum Harhubnas ini, merupakan waktu yang tepat bagi para insan transportasi menunjukkan kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan. Untuk membuat suatu perubahan dan mencari terobosan dalam mengatasi berbagai permasalahan di sektor transportasi, termasuk angkutan barang,” terang Menhub.

Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat, telah menargetkan terwujudnya Zero ODOL pada Tahun 2023. Yang bertujuan antara lain, untuk menurunkan angka kecelakaan yang melibatkan angkutan barang, mempertahankan umur jalan dan menghindari kerusakan dini jalan, serta menciptakan biaya operasional yang lebih rendah.

Untuk mewujudkan semua target tersebut, telah dilakukan dan dikembangkan sejumlah kebijakan dan program dalam upaya mengatasi permasalahan keselamatan angkutan barang. Diantaranya, pengembangan aplikasi E-manifest yang dapat mengetahi pola pergerakan angkutan barang berbasis aplikasi; pengembangan aplikasi E logbook yang dapat mengetahui unjuk kerja pengemudi, seperti misalnya waktu kerja, waktu istirahat, dan penggantian pengemudi; penerapan Global Positioning System (GPS) untuk mengetahui perilaku pengemudi, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan meningktkan kepuasan pelanggan; Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu standar pencapaian kinerja angkutan barang (kompetensi pengemudi, kelengkapan fasilitas kendaraan, tarif angkutan barang, pembatasan umur kendaraan, dan lain sebagainya); program pelatihan bagi awak kendaraan barang khusus (angkutan barang berbahaya).

Turut hadir dalam webinar ini, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dan Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, Kombel Pol. Abrianto Pardede dari Korlantas Polri, Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad Sigit Puji Santosa, Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan dan Ogik Giarno dari PT 3M. (hms/hub/aye)