Sesuai rencana, selama 20 hari, atau mulai 6 hingga 25 April 2026, para mahasiswa akan diterjunkan untuk mengidentifikasi sekaligus membantu penanganan berbagai persoalan kesehatan di masyarakat. Diantaranya, seeprti bidang sanitasi, air bersih dan lingkungan.

Bupati Ipuk berharap, kehadiran para mahasiswa ini dapat membantu persoalan kesehatan di masyarakat. “Terima kasih kepada Poltekkes Kemenkes yang sudah berkenan melakukan kegiatan PKK disini. Kami berharap kehadiran mahasiswa ini dapat berkontribusi dalam membantu mengatasi sebagian dari berbagai persoalan kesehatan di Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya juga mengingatkan kepada para mahasiswa, jika praktik lapangan berbeda dengan teori, dari keilmuan yang didapat saat bangku kuliah. Maka dari itu, ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kepekaan sekaligus kemampuan dalam merumuskan solusi yang tepat.

Baca juga :

Bupati Ipuk juga menjelaskan, bahwa Program Studi Sanitasi yang diampuh oleh para mahasiswa sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), masih terdapat 6,78 persen rumah tangga yang belum memiliki akses air minum layak, serta hanya 10,30 persen akses sanitasi yang tergolong aman.

Bahkan di Jatim, belum sampai 90 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. “Ini menjadi tantangan bersama. Kami berharap mahasiswa dapat membantu meningkatkan capaian sanitasi, air bersih dan kesehatan lingkungan terutama di Banyuwangi,” tambah Bupati Ipuk.

Sementara itu, Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya, Luthfi Rusyadi, menjelaskan PKK tahun ini dilaksanakan di 2 kecamatan dengan 3 Puskesmas sebagai lokasi kegiatan. PKK dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Wonosobo dan Puskesmas Srono di Kecamatan Srono, serta Puskesmas Tembokrejo di Kecamatan Muncar.

“Tahun ini kami kirim 82 mahasiswa D3. Insyaallah tahun depan akan kita tambah dengan sarjana terapan sekitar 170 mahasiswa dan kemungkinan diperluas ke beberapa kecamatan. Sehingga manfaatnya lebih besar untuk masyarakat Banyuwangi,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga berencana membuka peluang pengembangan program studi di Banyuwangi guna memudahkan akses pendidikan bagi masyarakat di daerah ini. “Kami melihat potensi untuk membuka prodi di Banyuwangi agar masyarakat yang berminat kuliah di kampus kami tidak harus jauh-jauh ke Surabaya,” ujarnya. (kom/bwi/gie)

Pria yang akrab disapa Husnul, itu mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima regulasi resmi mengenai pelaksanaan vaksinasi tersebut. Namun, apabila kebijakan sudah diterbitkan, Pemkot Malang siap melaksanakan program tersebut.

“Kami masih menunggu aturan resminya dari Kemenkes. Kalau nanti sudah ada prosedurnya, tentu pelaksanaannya akan lebih mudah karena vaksinasi bisa langsung dilakukan di tempat kerja tenaga kesehatan,” ujar Husnul, Kamis (02/04/2026) tadi.

Namun, Husnul menilai vaksinasi tambahan bagi Nakes dapat menjadi langkah untuk mempersempit potensi transmisi penyakit di fasilitas pelayanan kesehatan. Apalagi, Nakes memiliki risiko paparan yang cukup tinggi karena setiap hari berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai kelompok usia.

Baca juga :

“Tenaga kesehatan ini berhubungan langsung dengan semua usia, termasuk kelompok sasaran imunisasi campak. Di situ ada celah penularan virus meskipun mereka sudah divaksin sebelumnya dan menerapkan protokol kesehatan,” jelasnya.

Sembari menunggu kebijakan pusat, menurutnya Dinkes Kota Malang tetap memperkuat perlindungan bagi tenaga kesehatan melalui penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) di seluruh fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah daerah. APD tersebut tersedia di puskesmas, RSUD, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), hingga lingkungan kantor Dinkes.

“Untuk saat ini penggunaan APD standar tetap berjalan. Memang belum seperti saat pandemi Covid-19 dengan APD lengkap, tetapi perlengkapan tersebut tersedia dan siap digunakan jika diperlukan. Nakes juga terus diimbau menggunakan masker, sarung tangan, serta menjaga kebersihan tangan saat memberikan pelayanan,” tuturnya.

Terkait kemungkinan vaksinasi massal seperti saat pandemi Covid-19, Husnul menyebut hal itu masih menunggu analisis lebih lanjut dari pemerintah pusat, khususnya melihat perkembangan kasus campak di daerah. “Kami menunggu hasil analisa dari kementerian. Jika eskalasi kasus meningkat, tentu bisa saja ada kebijakan lanjutan termasuk vaksinasi yang lebih luas,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Sementara pelaksanaan kick off sendiri, ditandai dengan pemukulan gong yang dilakukan oleh Plt Bupati Didik dengan disaksikan Kemenkes dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Berikutnya, dilanjutkan dengan pemberian materi kepada peserta yang diantaranya dari 39 Puskesmas hingga penanggung jawab program promosi kesehatan masyarakat.

Plt Bupati Didik dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan dilaunchingnya ILP, maka layanan primer bisa seluruhnya dicover oleh Puskesmas. Apalagi, pada prinsipnya layanan ini sudah dilakukan oleh seluruh Puskesmas di Kabupaten Malang. Hanya saja, sekarang lebih diselaraskan dengan program pemerintah. Seperti, mengenai penanganan terkait ODGJ.

“Dewasa ini, seperti stres atau tekanan kejiwaan menjadi penyakit yang tinggi. Tidak hanya pada orang dewasa, namun juga anak muda. Karenanya, melalui Posyandu Lansia atau Posyandu Balita, ini bisa diminimalisir. Sehingga, tidak sampai ada ODGJ (orang dengan gangguan jiwa). Artinya, layanan dan antisipasi seperti ini bisa juga dilakukan,” kata Plt Bupati Didik.

Sementara itu, Direktur Kesehatan Jiwa Kemenkes, Imran Pambudi, menjelaskan bahwa keberadaan Puskesmas di Kabupaten Malang sudah mempersiapkan dengan baik. Mungkin yang perlu menjadi penekanan adalah mengenai kualitasnya. Artinya, agar masyarakat tahu tujuan adanya ILP.

Baca juga :

“Seperti ketika seseorang itu mengaku pusing. Ketika diperiksa, maka itu akan tahu kenapa seseorang itu pusing. Mungkin karena darah tinggi atau kencing manis. Padahal, masyarakat tahunya pusing dan kenapa kok diobati macam-macam. Penyelesaian inilah, yang harus disampaikan. Artinya, bukan hanya dengan obat. Namun, bisa dengan gaya hidup, lingkungan hingga makanan. Paradigma perubahan inilah yang harus disampaikan tatkala ILP ini berjalan. Jadi, dimulai dari kesehatan tetapi harus sampai ke penderita dan keluarga,” ujarnya.

Dari langkah ini, tambahnya, tentunya bisa berlanjut kepada keluarga. Artinya, keluarga juga diberitahu mengenai kondisi dan penanganan. “Contoh seperti tidak boleh memakan gorengan, maka ini harus bisa diantisipasi. Termasuk, jangan sampai di rumah memang sudah diantisipasi tetap malah mengkonsumsi di luar rumah. Sehingga, bagaimana petugas kesehatan dan lintas sektor bisa merespon cepat,” ungkapnya.

Ditambahkannya, seperti permasalahan jiwa, satu dari delapan orang itu sekarang mengalami masalah jiwa. Ini, jangan sampai ada ODGJ dan hanya diurusi Dinas Kesehatan. Padahal, ini juga butuh peran Dinas Sosial. Sehingga, ini harus ditangani bersama.

“Jadi, khusus Kabupaten Malang sudah bagus dan tinggal diperkuat lintas sektor. Karenanya ini akan dilakukan monitoring dari kabupaten hingga provinsi. Kemudian, juga kita berikan evaluasi,” tambahnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Nur Syamsu Dhuha, menambahkan bahwa secara pelaksanaan, sebenarnya seluruh Puskesmas sudah semua. Hanya saja, ini terkait standar operasional prosedur (SoP) dan penerapan ruangan. Sehingga, butuh kelengkapan-kelengkapan yang harus dipenuhi dan itu tidak ada kendala.

“Secara administrasi, semua sudah siap. Jadi, tidak ada masalah,” paparnya. (sit)

“DBD bisa dicegah dengan bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan. Mulai dari menghilangkan genangan air yang bisa jadi tempat berkembang biak nyamuk, hingga menggunakan obat anti nyamuk. Ini perlu dijadikan kebiasaan kita,” kata Bupati Ipuk.

Program tersebut dilakukan, dengan melibatkan 150 kader Jumantik (Juru Pemantau Jentik Nyamuk) setempat. Para kader tersebut akan dibekali materi tentang edukasi masyarakat soal bahaya nyamuk Aedes Aegypti dan menyosialisasikan cara-cara pencegahannya.

Program ini sendiri, didukung Kementerian Kesehatan bersama perusahaan fast moving consumer goods (FMCG), Enesis, yang berkolaborasi meningkatkan kesadaran pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD). Para kader juga akan memberikan secara gratis sampel lotion anti nyamuk kepada para keluarga di desa-desa sasaran.

Lebih dari itu, perusahaan yang memproduksi lotion anti nyamuk merek Sofell itu juga akan menggerakkan para kader untuk mendeteksi sekaligus menangani tempat-tempat yang berisiko menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk Aedes aegypti.

Bupati Ipuk Fiestiandani dalam kesempatan itu berterima kepada Enesis Group, yang turut andil dalam menanggulangi penyakit yang disebabkan oleh nyamuk di Banyuwangi, khususnya penyakit demam berdarah. “Banyuwangi saat ini sedang dalam situasi yang perlu kerja sama berbagai pihak untuk menuntaskan kasus demam berdarah,” ujar Bupati Ipuk.

Dirinya menyebut, penanganan wabah demam berdarah akan sulit bila hanya pemerintah daerah yang bergerak. Maka dari itu, peran swasta dan warga akan terasa sangat signifikan. Apalagi, turun tangannya para kader juga bisa mendeteksi dini, apabila terdapat warga yang mengalami gejala awal demam berdarah.

Hal itu juga akan menghindarkan warga yang terjangkit demam berdarah pada tahap kefatalan.

Baca juga :

Gerakan Desa Bebas Nyamuk dan Keluarga Sehat Bebas Gerak, lanjut Bupati Ipuk, bakal kesinambungan dengan program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Kementerian Kesehatan memiliki program pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M plus. Sementara pemerintah daerah juga memiliki program Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (Gertak PSN).

“Ayo dijalankan bersama-sama gerakan-gerakan ini untuk meminimalisir risiko penyebaran kasus demam berdarah,” ujarnya.

Direktur Human Resource Legal Public Relation and Regulation Enesis Group, Bambang Cahyono, menjelaskan bahwa para kader yang dibina akan turun ke desa-desa sasaran selama sebulan. Sebanyak sepuluh kader menangani masing-masing satu desa.

Dua kecamatan yang menjadi sasaran program itu adalah Kecamatan Srono dan Muncar. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Banyuwangi, Srono dan Muncar adalah dua desa dengan tingkat kasus demam berdarah tertinggi selama 2024. Maka dari itu, Enesis Group memilihnya sebagai sasaran gerakan Desa Bebas Nyamuk dan Keluarga Sehat Bebas Gerak.

Data Dinas Kesehatan menyebut, kasus demam berdarah di Banyuwangi sepanjang tahun ini mencapai 234 kasus. Sebanyak enam orang di antaranya meninggal dunia.

“Harapan kami, angka kasus demam berdarah bisa ditekan ke depannya. Caranya tentu melalui edukasi, deteksi, pembagian lotion antinyamuk, serta melalui gerakan 3M plus,” ujar Bambang.

Dirinya juga menjelaskan, Banyuwangi merupakan daerah pertama tempat diluncurkannya gerakan Desa Bebas Nyamuk dan Keluarga Sehat Bebas Gerak. Setelah Banyuwangi, Enesis Group juga akan menjangkau daerah-daerah lain di Jatim dan luar Jatim.

“Untuk jangka panjang, kami berharap gerakan ini akan mengubah pola pikir warga dan membuat masyarakat lebih aware terhadap penyakit demam berdarah,” paparnya. (kom/sit)

Disampaikan Pj Wali Kota, bahwa sertifikat Akreditasi Paripurna yang diterima Puskesmas Junrejo, merupakan sebuah pengakuan yang menegaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut telah memenuhi standar akreditasi. Akreditasi Paripurna merupakan predikat hasil penilaian tertinggi terhadap mutu pelayanan bagi fasilitas kesehatan (Faskes) tingkat pertama.

“Kami sangat bangga terhadap pencapaian Puskesmas Junrejo. Mereka telah berhasil meraih prestasi mendapatkan sertifikat Akreditasi Paripurna dari Kemenkes RI. Ini adalah bukti komitmen pemerintah terhadap pelayanan dasar kesehatan masyarakat,” terangnya di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Senin (06/11/2023) tadi.

Pj Wali Kota Aries menambahkan, bahwa jika kualitas kesehatan di masing-masing Puskesmas di Kota Batu, sudah baik. Hal itu tentunya sangat berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat Kota Batu, secara keseluruhan.

Baca juga :

“Dengan capaian itu, maka mutu peningkatan pelayanan dasar di Puskesmas menjadi komitmen dari Pemkot Batu,” tambahnya.

Untuk Puskesmas lain, harapnya, tentu dapat memperoleh sertifikat Akreditasi Paripurna. Sehingga, pelayanan di setiap Puskesmas semakin prima. Begitu juga dengan fasilitas kesehatan yang tersedia, apakah sesuai standar pelayanan minimal (SPM) atau belum.

“Predikat ini harus menjadi pemicu dan pemacu semangat dalam melayani kebutuhan kesehatan masyarakat. Terutama, bagi Puskesmas yang lain,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu, drg Kartika Trisulandari, mengatakan dengan keberhasilan meraih sertifikat Akreditasi Paripurna, tentunya akan berdampak positif. Terutama, dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Batu.

“Dengan capaian ini, secara otomatis pelayanan kesehatan di Kota Batu, akan semakin meningkat. Sehingga, masyarakat dapat terlayani dengan baik,” jelasnya. (put/sit)

Tim Visitasi Kemenkes RI yang diketuai oleh dr Else Mutiara Sihotang, melaksanakan kunjungan ke RSUD Soegiri untuk melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan silang dan wawancara untuk kemudian diperoleh hasil penilaian akhir dan dilaporkan kepada Tim Akreditasi RS. Setelah itu, Tim Akreditasi akan melakukan rapat penentuan kelayakan dari hasil visitasi, disampaikan hasil rekomendasi penetapan, hingga akhirnya ditetapkan oleh Kemenkes RI sebagai RS Pendidikan.

Diungkapkan dr Else Mutiara Sihotang, untuk dapat ditetapkan sebagai RS pendidikan, ada lima standar yang harus dipenuhi mengacu pada WFME (Word Federation of Medical Education). Lima standar ini meliputi standar visi, misi, komitmen dan persyaratan; standar manajemen dan administrasi; standar sumber daya manusia untuk program pendidikan klinik; standar penunjang pendidikan; serta standar perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinis yang berkualitas.

“Harapannya, proses ini berjalan dengan baik. Sehingga, RSUD Soegiri Lamongan bisa menjadi tempat koas yang baik untuk para dokter muda. Saya menyampaikan arahan dari pimpinan, bahwa RS pendidikan memiliki 3 fungsi yakni pelayanan, pendidikan, dan penelitian. Kami harapkan funsi ketiga yakni penelitian ini bisa dilakukan, kami juga minta dukungan untuk Pak Bupati yang kali ini hadir dalam kegiatan,” ucap dr Else, Rabu (20/04/2022) tadi.

Baca juga :

• Penanganan Banjir Kota Malang Fokus Normalisasi dan Penguatan Drainase
• Warning Program RT Berkelas, DPRD Kota Malang Minta Pengadaan Tak Gunakan Harga Maksimum
• Harga Plastik di Kota Malang Melonjak hingga Dua Kali Lipat
• Tunggu Lampu Hijau Pusat, Sekolah Rakyat Permanen di Arjowinangun di Tahap Persiapan
• Pembinaan dan Penguatan Kepsek, Pemkab Lumajang Dorong Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini

Hadir pada kesempatan tersebut, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, yang berharap dengan beradanya Lamongan pada level 1 dan setelah diterimanya penghargaan perencanaan pembangunan daerah terbaik di Jatim ini akan menjadi dorongan, spirit dan energi bagi pembangunan khususnya di bidang kesehatan.

“Kami yakin bahwa dengan predikat sebagai RS pendidikan nantinya pada RSUD Soegiri ini akan menjadi dorongan dan kebangkitan untuk memberikan kualitas yang lebih baik lagi. Kualitas dalam semua hal, dalam pelayanan, layanan kesehatan, maupun kualitas yang sesuai stansar ketentuan yang diminta,” katanya.

Menanggapi arahan yang disampaikan dr Elsa, Bupati Yuhronur menekankan untuk RSUD agar selain melaksanakan fungsi pendidikan dan pelayanan juga akan mampu melaksanakan fungsi penelitian. “Selain sebagai fungsi pendidikan dan pelayanan, juga dituntut nantinya untuk melakukan fungsi pendidikan. Saya berharap, kedepannya RSUD Soegiri bisa mendapatkan, melakukan, dan memerankan fungsi yang dituntut sebagaimana undang-undang yang ditetapkan,” tambahnya. (zen/sit)

“Untuk saat ini, vaksinasi bagi penyandang disabilitas masih menunggu surat Kemenkes. Kalau vaksin 1 dan 2 l, memang sudah,” ujarnya, Sabtu (19/02/2022).

Meski begitu, dirinya mengatakan bahwa ada beberapa program untuk disabilitas. Diantaranya, yakni vaksinasi disabilitas, kemudian di setiap fasilitas kesehatan (faskes) memfasilitasi alur dari disabilitas. Termasuk juga Braille e-Ticket and Extraordinary Access for Visual Disabilities (BREXIT).

“Brexit kan sudah lama, dari tahun 2019. Itu untuk memfasilitasi juga dan mengurangi ketergantungan pendampingan, agar ada kemandirian dari disabilitas, sehingga bisa datang ke puskesmas masuk ke layanan kemudian pulang dengan membawa brexit,” tambahnya.

Baca juga:

• Penanganan Banjir Kota Malang Fokus Normalisasi dan Penguatan Drainase
• Warning Program RT Berkelas, DPRD Kota Malang Minta Pengadaan Tak Gunakan Harga Maksimum
• Harga Plastik di Kota Malang Melonjak hingga Dua Kali Lipat
• Tunggu Lampu Hijau Pusat, Sekolah Rakyat Permanen di Arjowinangun di Tahap Persiapan
• Pembinaan dan Penguatan Kepsek, Pemkab Lumajang Dorong Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini

Di dalam brexit, tambahnya, ada aturan minum obat yang dituliskan dalam bentuk huruf braile sehingga penyandang disabilitas bisa membaca sendiri. Inovasi brexit sendiri mulai dikembangkan oleh Puskesmas Janti bekerja sama dengan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Malang.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan jika akan mereplikasi ke puskesmas lain yang memang ada penyandang disabilitas tunanetra. Namun, dirinya akan memastikan datanya terlebih dahulu. “Misalnya kedungkandang puskesmas disana ada berapa, kunjungan disabilitasnya berapa sehingga lebih efektif untuk replikasinya,” terangnya. (cw2/sit)

“Kami berterima kasih kepada Menteri Kesehatan dan jajaran Kementerian Kesehatan, yang telah bekerja keras dan membuat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi pegawai Kemendag menjadi mungkin. Upaya ini memberikan dukungan bagi pegawai Kemendag untuk semangat bekerja dan melawan pandemi Covid-19,” kata Mendag Lutfi.

Dalam peninjauan tersebut, Mendag Lutfi mengapresiasi selesainya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap 1, bagi seluruh pegawai Kemendag. Selanjutnya, Kemendag juga akan bersiap melaksanakan vaksinasi tahap 2 yang akan dijadwalkan pada 25–27 Maret 2021 atau 14 hari setelah pemberian vaksinasi tahap 1.

Baca juga: Presiden Tinjau Vaksinasi Bagi Seniman dan Budayawan

Menkes Budi, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa seluruh kementerian dan lembaga saat ini sedang menjalani proses vaksinasi Covid-19.

Selain tenaga kesehatan dan penduduk lanjut usia, pegawai di sektor pelayanan publik juga menjadi kelompok yang mendapat perhatian utama pemerintah untuk diberikan vaksin Covid-19.

Sekretaris Jenderal Kemendag, Suhanto, mengatakan bahwa vaksinasi pegawai Kemendag ini akan sangat membantu dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Suhanto memastikan, pelayanan publik di Kemendag selama pandemi Covid-19 tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan. Misalnya, pemberlakuan aturan masuk bergiliran bagi pegawai, kewajiban memakai masker, dan kewajiban menunjukkan surat antigen bagi pengunjung.

“Pemberlakuan protokol kesehatan yang baik mendukung kualitas pelayanan public Kemendag selama pandemi, dan menjamin keselamatan baik pegawai maupun pengunjung. Meskipun kami mengatur jam masuk pegawai, pelayanan masyarakat tetap berjalan,” ungkap Suhanto.

Hingga kini, terdata sebanyak 3.651 pegawai Kemendag mengikuti vaksinasi Covid-19 tahap 1 yang dibagi dalam 3 hari, yaitu pada 11 sampai 13 Maret 2021. Proses vaksinasi tersebut berjalan lancar dan tertib.

Setiap pegawai, diharuskan datang sesuai jadwal kehadiran vaksinasi dan segera meninggalkan tempat vaksinasi jika sudah menyelesaikan prosedur vaksinasi pada hari itu. Hal ini dilakukan untuk memastikan protokol kesehatan tetap dijalankan dan mencegah kerumunan di area kantor. (hms/dag/aye/sit)

Hal itu disampaikan Wali Kota Malang, Sutiaji, seusai memberi pengarahan pada acara Sosialisasi dan Advokasi Imunisasi Covid-19, yang dihelat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Selasa (22/02) pagi.

“Malang rencananya akan menjadi pilot project untuk vaksinasi dari Kementerian Kesehatan,” kata Sutiaji.

Baca: Vaksinasi Tahap II Gunakan Vaksin Buatan Bio Farma, Ini Penjelasan Satgas Covid-19 Malang

Bahkan, dirinya sudah meminta untuk dibuatkan proposal berkaitan dengan rencana kegiatan tersebut. Menurut Sutiaji, ditunjuknya Kota Malang menjadi pilot project vaksinasi Covid-19, karena ketertiban pihaknya dalam memberikan laporan kepada pusat.

“Indikatornya, mungkin kita siap dan kita laporannya tertib. Kita termasuk kota kecil, tetapi jumlah yang terpapar lumayan banyak, tapi di bawah Surabaya,” tambahnya.

Tidak hanya itu, terkait dengan upaya pengendalian penyebaran virus Covid-19, yang bagus juga dirasa menjadi salah satu faktor mengapa Kota Malang terpilih.

Di sisi lain, orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang itu, menuturkan bahwa pernah memikirkan rencana reward untuk para vaksinator.

“Kurang lebih vaksinator kita ada 200-an, saya kira mereka perlu diberi rewardlah. Entah itu basicnya perorangan atau berdasarkan banyaknya pasien yang mereka vaksin,” tambahnya.

Bagi Sutiaji, reward diperlukan mengingat resiko pekerjaan mereka yang cukup tinggi. Untuk diketahui, Sutiaji menghadiri acara sosialisasi dan advokasi yang dihelat Dinkes.

Di mana, kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan kesepahaman Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) yang ditunjuk untuk lakukan vaksinasi Covid-19.

“Jadi tujuannya kita untuk melakukan koordinasi sinkronisasi dan kesepahaman dengan Fasyankes di kota Malang yang ditunjuk untuk melakukan vaksinasi Covid-19. Supaya kita bisa mencapai cakupan sasaran yang sudah ditentukan dengan menyesuaikan ketersediaan vaksin,” terang Plt Kepala Dinkes Kota Malang, Sri Winarni.

Diharapkan, dengan agenda yang juga turut mendatangkan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Provinsi Jawa Timur, drg MVS Mahanani MKes, peserta dapat saling berdiskusi dan bertukar solusi.

Baca Juga: Wali Kota Sutiaji Siapkan Perda Sapu Jagad Untuk Penanganan Covid, Apa Saja Isinya ?

“Kemarin dari tahap 1 termin 2 sudah kita laksanakan untuk tenaga kesehatan (Nakes), artinya bahwa teman-teman di Fasyankes yang melaksanakan vaksinasi ini sudah pengalaman. Dan tentu dari pengalaman itu ada masukan, bahkan mungkin masalah atau kendala dan lain sebagainya. Sehingga, kita harapkan hari ini bisa kita diskusikan bersama Kabid P2P Dinkes Provinsi,” bebernya.

Dengan bertukar saran dan masukan dalam kegiatan tersebut, wanita yang juga menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Malang ini, menginginkan kedepan vaksinasi Covid-19 berjalan makin lancar dan mencapai target yang telah ditentukan. (cw1/sit)