Asisten Deputi Organisasi Kemasyarakatan pada Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Arudji Anwar, menyampaikan bahwa masyarakat dijamin menggunakan hak berdemokrasi, berekspresi, berserikat dan berkumpul sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28. Termasuk juga sesuai dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Namun, kebebasan itu harus dijalankan secara bertanggung jawab. Demokrasi boleh berjalan, tetapi stabilitas nasional tetap wajib terjaga,” ucap Arudji.

Menurutnya, Kemenko Polkam juga terus melakukan safari konsolidasi di sejumlah daerah. Seperti sebelumnya, telah dilakukan di Makassar, kemudian Jawa Tengah dan kini di Jawa Timur.

“Khususnya Malang Raya ini menjadi barometer. Meski Agustus lalu ada gejolak di beberapa wilayah, alhamdulillah Malang Raya tetap aman dan kondusif,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Jatim, Eddy Supriyanto, mengatakan bahwa kegiatan tersebut sangat penting untuk dilakukan. Karena sebagai bentuk konsolidasi pemerintah pusat dengan provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat, khususnya ormas.

“Di Indonesia ada sekitar 400 ribu Ormas. Di Jawa Timur sendiri ada 1.300 Ormas tingkat provinsi dan sekitar 13 ribu di kabupaten/kota. Ormas sendiri juga punya peran besar sebagai mitra pemerintah menjaga kondusifitas, kerukunan, dan pembangunan,” kata Eddy.

Dikatakan Eddy, bahwa ada evaluasi pasca terjadinya kericuhan pada akhir Agustus lalu, yakni mengajarkan pentingnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan sejak dini, mulai SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi dan pesantren. Selain itu, peran Ormas diperlukan agar bisa peduli dan proaktif mengantisipasi isu yang berpotensi menimbulkan kerusuhan.

“Kalau ada informasi yang bisa memicu konflik, segera konfirmasi ke aparat keamanan. Tujuannya agar bisa dicegah sejak dini. Kita rangkul kelompok yang ingin memecah belah bangsa. Mari kita jaga Indonesia, Jawa Timur, juga Kota Malang, agar tetap kondusif. Termasuk dengan bijak menggunakan media sosial,” imbuh Eddy. (rsy/sit)

Diketahui, bahwa Kabupaten Malang selama ini dikenal sebagai salah satu basis terbesar pekerja migran di Indonesia. Kontribusi tenaga kerja asal Malang yang bekerja di luar negeri, dinilai cukup signifikan, baik di tingkat Jawa Timur maupun nasional. Kondisi ini, mendorong pemerintah daerah bersama pusat untuk memperkuat sistem perlindungan agar para pekerja migran lebih terlindungi sejak awal proses keberangkatan hingga kembali ke tanah air.

Wabup Lathifah Shohib dalam kesempatan itu menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, Migran Center akan menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap layanan informasi, pendampingan hingga advokasi hukum yang terintegrasi.

“Kabupaten Malang merupakan salah satu basis para pekerja migran di Indonesia. Jumlah pekerja migran Indonesia dari Malang yang cukup besar, sehingga mewajibkan kita sebagai pemerintah mengambil langkah-langkah penting. Dengan adanya Migran Center ini, masyarakat tidak lagi bingung mencari informasi terkait prosedur, perlindungan, hingga layanan setelah kembali,” kata Wabup Malang.

Baca juga :

Ditambahkannya, Migran Center tidak hanya difungsikan sebagai pusat layanan administratif, tetapi juga wadah pemberdayaan. Pemerintah berencana melibatkan berbagai perguruan tinggi di Malang Raya, untuk memberikan program pendampingan dan penguatan kapasitas, baik bagi calon pekerja migran maupun purna-PMI yang kembali ke daerah.

Sementara itu, Deputi I Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan bahwa keberadaan Migran Center tidak boleh berhenti pada aspek simbolis. Menurutnya, pusat layanan ini harus benar-benar menghadirkan perlindungan nyata dengan sistem yang lebih kuat dan terkoordinasi lintas sektor.

“Migran Center jangan sampai hanya menjadi proyek simbolik semata. Harus ada penguatan sistem, regulasi dan sinergi antar lembaga, termasuk dengan pemerintah daerah. Fungsi pengawasan, pelaporan dan penindakan harus jelas, agar tidak hanya menjadi tempat informasi tetapi juga pusat perlindungan nyata bagi pekerja migran,” tegas Leontinus.

Dirinya juga menyoroti, mengenai masih adanya persoalan dalam sistem penyaluran pekerja migran. Seperti praktik perekrutan ilegal dan lemahnya pengawasan terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja. Karena itu, pihaknya menyerukan komitmen bersama lintas sektor mulai dari pemerintah pusat, daerah, DPR, hingga masyarakat sipil untuk menempatkan pekerja migran sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek ekonomi.

Dengan terbentuknya Migran Center, diharapkan perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran di Kabupaten Malang, semakin optimal. Selain itu, pusat layanan ini juga diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan remitansi serta mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui program-program pemberdayaan yang lebih terarah. (pro/mlg/gie)

Deputi Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, mengatakan bahwa keberhasilan Program CKG sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. “Kalau mau cepat dan skalanya besar, kolaborasi antara pusat dan daerah menjadi keharusan. Tidak bisa hanya satu pihak yang memikul tanggung jawab,” katanya.

Baca juga :

Dirinya menyebutkan, bahwa program ini dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan pesantren yang dinilai memiliki peran penting dalam pendidikan dan pembinaan generasi muda. “Pemerintah tidak akan pernah melupakan pesantren. Pendidikan berbasis agama punya kontribusi besar. Kami pastikan mereka juga mendapatkan manfaat dari Program CKG,” urainya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Ivan Drie, mengatakan bahwa CKG merupakan bagian dari visi besar Asta Cita Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya layanan kesehatan preventif dan terjangkau bagi semua. “Kami dari Dinas Kesehatan siap mendukung penuh agar program ini berjalan sesuai harapan,” tegasnya.

Program CKG di Kabupaten Malang menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan dasar, dengan pendekatan inklusif yang melibatkan lembaga pendidikan dan keagamaan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (ser/gie)

Dalam kunjungan itu, para asisten deputi menyusuri area kolam budidaya ikan nila dan lele, lahan pertanian edamame, serta melihat langsung ladang sayur yang selama ini menjadi salah satu andalan SAE. Rombongan juga menyempatkan diri untuk memberi makan ikan dan berdialog dengan warga binaan.

Asisten Deputi Dwi Nastiti dalam kesempatan itu mengaku terkesan dengan pengelolaan dan hasil yang ditunjukkan oleh warga binaan. Bahkan, dirinya juga ikut memanen telur ayam dan berdialog langsung dengan warga binaan yang bekerja di peternakan.

“Alhamdulillah, SAE L’Sima tidak hanya memberi ruang asimilasi, tapi juga menjadi contoh konkret program ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian yang berhasil. Telur-telur yang dihasilkan sangat berkualitas dan ini menandakan warga binaan dibina secara serius dan berkelanjutan,” ujarnya.

Diketahui, bahwa SAE L’Sima memiliki sejumlah komoditas unggulan hasil pembinaan kemandirian, mulai dari edamame, kubis manis, kangkung, padi gogo, hingga ternak ayam petelur. Seluruhnya, merupakan budidaya yang dikerjakan oleh warga binaan dan diketahui perhari ini terdapat 16 orang warga binaan yang melaksanakan asimilasi kerja di SAE.

Baca juga :

Kunjungan ini, juga menjadi ajang evaluasi dan diskusi terbuka mengenai pengembangan program pembinaan ke depan. Para asisten deputi memberikan masukan positif, agar SAE terus didorong menjadi model nasional dalam pembinaan berbasis ketahanan pangan. Tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga dari aspek keberlanjutan dan distribusi hasil.

“Kami berharap ini bisa direplikasi di UPT lain karena jelas memiliki dampak nyata bagi pembinaan dan juga masyarakat luas,” ujar Ruliana.

Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, SAE L’SIMA diharapkan terus menjadi simbol keberhasilan pembinaan di Lapas.

Sementara itu, Kalapas Kelas I Malang, Teguh Pamuji, menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi dan perhatian yang diberikan. “Kami merasa terhormat dan termotivasi atas kunjungan serta dukungan dari Ibu Asdep dan jajaran Kemenko. Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus mengembangkan SAE agar manfaatnya tidak hanya dirasakan warga binaan, tapi juga masyarakat luas,” ujarnya.

Kalapas menambahkan, bahwa seluruh kegiatan pembinaan di SAE merupakan wujud dukungan terhadap Program Asta Cita Presiden serta 13 Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya terkait ketahanan pangan dan pemberdayaan warga binaan. Menurutnya, Lapas Malang telah berkomitmen menjadikan SAE sebagai pusat pembinaan yang produktif dan berkelanjutan hingga bermanfaat pada masyarakat luas. (gie)

“Kabupaten Malang ini termasuk salah satunya karena komitmen pemerintah daerahnya luar biasa dan ini yang sangat diperlukan. Komitmen ini meliputi semangat, inisiatif yang sudah ada, dan komitmen yang akan terus dikembangkan,” ujar Rofi, dalam sambutannya, Kamis (11/01/2024) tadi.

Dari program tersebut juga diharapkan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Malang, dapat terintegrasi dengan baik dari hulu ke hilir. Sehingga sampah itu bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda) saja, namun juga harus didukung oleh sumber daya yang ada.

Baca juga:

“Tentu ini perlu ada sinergi dari semua pihak, bukan hanya Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) saja, namun juga harus melibatkan desa. Kita harus saling bahu membahu untuk melihat Kabupaten Malang yang bersih, nyaman dan terciptanya tourism yang meningkat,” ujarnya.

Ditambahkannya, jika melalui program Bersih Indonesia juga akan disiapkan tata kelola, Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur hingga layanan yang diberikan pada masyarakat. Pihaknya berharap program tersebut bisa menumbuhkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi multipalyer effect dari pengelolaan sampah.

“Kami sangat mengapresiasi program ini dan kami tentu sangat menantikan kick off dari program ini sejak penandatanganan PKS pada November 2022 lalu. Saya percaya bahwa dengan kolaborasi, kami bisa mensukseskan program ini. Kami juga berharap agar program ini bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lain,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, menyampaikan jika pemilahan sampah plastik melalui program tersebut juga memiliki nilai ekonomis. Sehingga, pengelolaan sampah plastik harus bisa dikelola semaksimal mungkin.

“Iya, luar biasa (nilai ekonomisnya). Sehingga bagaimana sampah plastik itu bisa dikelola semaksimal mungkin, bahkan ada beberapa desa yang sudah dilakukan secara modern. Mereka bekerjasama dengan pengobatan. Contohnya seperti di Lawang dan Singosari,” ujar Didik.

Tentu dalam hal ini menurutnya juga dibutuhkan kesadaran bersama dari masyarakat. Terlebih, juga kesadaran mengenai sampah-sampah yang ada di tempat industri dan pariwisata.

“Tentu ini menjadi tugas kita bersama. Program Bersih Indonesia juga bukan hanya dikalangan rumah tangga saja, tetapi bagaimana di industri umum dan industri kepariwisataan. Kesadaran ini harus kita lakukan, kita berikan, terutama pada pengelola kepariwisataan juga,” imbuhnya. (rsy/sit)