Christea merasa kecewa, karena SK miliknya yang baru saja terbit tanggal 26 Juli 2025, kini tiba-tiba saja sudah muncul SK kepengurusan baru dari Kemenkumham. Yakni, No SK AHU-0001302.AH.01.08 tahun 2025 dengan tanggal SK 29 Juli 2025, dengan Ketua PPLP-PT PGRI, Agus Priyono.

Kuasa Hukum Christea, Sumardan SH, menyebut bahwa dalam Juli 2025, Kemenkumham mengeluarkan Akta AHU sebanyak tiga kali, terkait kepengurusan PPLP- PT PGRI yang menaungi Unikama. Tentunya, pihaknya merasa ada kejanggalan hingga berencana melaporkan kejadian ini ke Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan DPR RI.

Dijelaskannya, bahwa pada SK Kepengurusan PPLP-PTPGRI dengan Nomer SK AHU-0001113.AH.01.08 tahun 2025 yang terbit 4 Juli 2025., dengan ketua Agus Priyono. “SK ini tanggal pengajuannya 4 Juli 2025 dan SK terbit juga tanggal 4 Juli 2025,” ujarnya, Rabu (30/07/2025) tadi.

Baca juga :

Selanjutnya terbit No SK AHU0001278.AH.01.08 tahun 2025, terbit 26 Juli 2025, dengan ketua, Christea Frisdiantara. “Pak Cristea sudah memgurusnya 2 tahun lalu dan baru terbit 26 Juli 2025, inipun terbit setelah Pak Cristea mengirim keberatan kepada AHU dan akan kita tindak lanjuti dengan banding administratif, nanun SK nya sudah keluar 26 Juli 2025,” jelas Mardhan.

Kemudian terbit SK dengan No SK AHU-0001302.AH.01.08 tahun 2025 dengan tanggal SK 29 Juli 2025, dengan Ketua PPLP-PT PGRI, Agus Priyono. “Ini juga pengajuannya 29 Juli 2025 dan terbit 29 Juli 2025, cepat sekali,” urai Mardhan.

Oleh karena itu, Mardhan pun mempertanyakan bagaimana bisa dalam waktu sebulan muncul 3 SK dengan objek yang sama. “Negara itu setiap produknya harus melahirkan kepastian hukum tidak boleh membuat bimbang. Kalau seperti ini kan seoalah-olah mengadu masyarakat. Konflik internal akan terjadi, karena kedua belah pihak akan klaim sama sama sah. Karena tidak ada klausul akte kemarin dicabut atau batalkan,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan melaporkan permasalahan ini ke DPR RI dan Presiden RI. “Ada 3 langkah yang akan kita tempuh, yakni melapor ke DPR RI dan Presiden. Selanjutnya kami akan melapor dugaan akte palsu dan ketiga, mengajukan pembatalan di PTUN,” jelasnya. (gie)

“Kita semua sangat bersyukur. Motif Batik Gajah Oling sudah sah secara hukum diakui berasal dari Banyuwangi. Kita akan terus dorong motif-motif batik lain untuk segera dicatatkan pula,” kata Plt Bupati Banyuwangi, Minggu (20/10/2024) tadi.

Gajah Oling sendiri, merupakan satu dari puluhan motif batik yang ada di Banyuwangi. Motif ini, bisa dibilang paling populer dibanding motif lainnya. Gajah Oling merupakan perpaduan dari gambaran gajah dan uling atau sejenis belut.

Ada beberapa pendapat dalam memaknai motif ini. Namun, yang paling terkenal adalah perlambang dari mengingat Tuhan. Oling adalah pasemon dari kata iling (ingat), sedangkan gajah adalah simbol dari sesuatu yang besar yang tak lain adalah Tuhan Yang Mahakuasa.

Baca juga :

Dikatakan Pj Bupati Sugirah, dengan dicatatkannya motif Gajah Oling, maka telah menjadi bukti bahwa batik telah lama menjadi bagian dari seni budaya Banyuwangi. Pemkab Banyuwangi beserta stakeholder lain tentunya harus merasa memiliki tanggung jawab besar untuk melestarikan batik di daerahnya.

Event Banyuwangi Batik Festival (BBF) 2024, kata Pj Bupati Sugirah, merupakan salah satu contoh keseriusan Pemkab Banyuwangi dalam melestarikan dan menjadikan Batik Banyuwangi untuk berkembang industrinya. Dimana pada tahun 2024, BBF mengangkat salah satu motif lawas Batik Banyuwangi, yakni Jenon. Sebelumnya, BBF juga mengangkat motif Gajah Oling, Galaran, Sembruk Cacing, Gedekan, Kangkung Setingkes, Paras Gempal dan Jajang Sebarong, hingga Sekar Jagad Blambangan.

“Satu persatu setiap tahunnya motif-motif khas Banyuwangi kita angkat dalam BBF, mulai tahun 2013. Diawali dari Gajah Oling, lalu Kangkung Setingkes, Paras Gempol, Sekar Jagad Blambangan, Kopi Pecah, hingga tahun ini Jenon. Ini adalah kekayaan warisan leluhur yang harus kita jaga, lestarikan dan kembangkan,” terang Pj Bupati Sugirah.

Beragamnya motif batik yang dimiliki, akan terus didorong dan difasilitasi Pemkab Banyuwangi untuk disahkan sebagai kekayaan intelektual komunal dari Kemenkumham. “Ke depan Pemkab akan terus mengupayakan pengakuan hukum atas keanekaragaman budaya Banyuwangi, termasuk motif batik khas-nya,” tambahnya. (kom/bwi/gie)

Dalam konteks kopi, IG berfungsi untuk melindungi identitas kopi suatu daerah. Tujuannya, untuk memastikan bahwa hanya kopi yang benar-benar berasal dari daerah tersebut yang dapat menggunakan nama yang terkait.

Untuk mendapatkan status itu, sebelumnya Pemkab Banyuwangi telah mendaftarkan kopi robusta Banyuwangi untuk segera mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis dari Kemenkumham RI.

Tim Kemenkumham yang dipimpin Tim Ahli Indikasi Geografis (IG) Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Djoko Soemarno, melakukan verifikasi lapang ke Banyuwangi untuk uji IG kopi robusta. “Semua dokumen yang dikirimkan untuk pendaftaran Indikasi Geografis, telah memenuhi persyaratan. Kali ini tim datang ke Banyuwangi untuk verifikasi lapangan,” kata Djoko Soemarno, saat didampingi Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Selasa (30/07/2024) tadi.

Ditambahkannya, bahwa Indikasi Geografis (IG) adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual,.yang merupakan suatu tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang atau produk berdasar faktor lingkungan geografis. Faktor lingkungan geografis tersebut dapat berupa faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari keduanya.

“Dengan mendapatkan sertfifikat IG, maka bisa meningkatkan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang atau jasa yang dihasilkan. Hal ini, dapat memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk tersebut memiliki kualitas dan ciri khas yang spesifik hingga bisa meningkatkan nilai jual,” ujarnya.

Baca juga :

Joko menambahkan, verifikasi akan berlangsung selama tiga hari mulai hari ini 30 Juli sampai 1 Agustus. Pihaknya juga akan bertemu langsung dengan sejumlah pelaku Kopi Banyuwangi di sejumlah sentra perkebunan kopi. Diantaranya, seperti di Kecamatan Kalipuro, Songgon dan Kalibaru.

Verifikasi yang dilakukan antara lain memastikan semua proses penanaman hingga pengolahan kopi sesuai dengan kaidah berkebun kopi yang baik sesuai dengan yang tertera di dokumen saat mendaftar. “Mulai jenis dan varietas kopinya, cara tanamnya, proses perawatannya, panen hingga pengolahan dan pemasaran. Apakah sesuai dengan yang tertera didokumen. Setelahnya, dilakukan sidang penetapan oleh 15 tim ahli IG,” terangnya.

Bupati Ipuk Fiestiandani dalam momen itu mengatakan dengan mendaftarkan sertifikat IG untuk Kopi Robusta Banyuwangi, maka ini adalah upaya Pemkab Banyuwangi dalam memberikan perlindungan hukum bagi produsen kopi. “Menurut kami ini tidak hanya proteksi bagi produsen kopi, tetapi juga meningkatkan nilai tambah kopi di pasaran. Kopi sendiri telah lekat dengan budaya Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk.

Ditambahkannya, bahwa saat ini luasan perkebunan kopi Banyuwangi mencapai 15.000 hektar, dengan mayoritasnya adalah perkebunan rakyat. Pemkab Banyuwangi juga terus mendukung upaya promosi kopi lokal dengan menggelar sejumlah even kopi setiap tahun seperti Festival Ngopi Sepuluh Ewu hingga Banyuwangi Coffee Week Festival

“Kami berharap nantinya indikasi geografis bisa berkontribusi pada peningkatan pemasaran produk kopi lokal,” papar Bupati Ipuk. (kom/sit)

Kakanwil Jatim menyambangi Lapas Kelas I Malang, setelah sebelumnya memberikan pengarahan kepada Pejabat Struktural se-Malang Raya di Lapas Perempuan Kelas II A Malang. Dalam kunjungannya di Lapas Kelas I Malang, rombongan Kakanwil disambut langsung Kalapas Kelas 1 Malang, Heri Azhari, beserta Pejabat Struktural dan Petugas Lapas Kelas I Malang.

Meski baru beberapa hari mengemban nahkoda kepemimpinan, Heni Yuwono langsung gerak cepat turun ke bawah dalam rangka untuk melihat lebih dekat inovasi layanan yang ada di Lapas Kelas I Malang. Dirinya meninjau program pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dilaksanakan di Lapas Kelas I Malang.

Baca juga :

Bahkan, Heni Yuwono tampak antusias mendatangi beberapa unit Bimbingan Kerja (Bimker) WBP. Seperti Manggot, Produksi Pakan Ternak dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.

“Kami mengapresiasi pada sarana prasarana serta Program Pembinaan WBP Lapas Kelas 1 Malang,” ujar Alumni AKIP Angkatan XX ini.

Kalapas Kelas 1 Malang, Heri Azhari, akan terus konsisten meningkatkan inovasi pelayanan dan pembinaan WBP. Dia juga berharap produksi pakan ayam, POC dan pengolahan sampah di Lapas Kelas 1 Malang semakin ditingkatkan. “Saya merasa bangga Kakanwil Kemenkumham Jatim yang baru tujuannya Lapas Kelas I Malang untuk melihat langsung proses pembuatan lakan ayam ‘Prisma Feed’ yang akan dikirim ke Ketapang, Kalimantan Barat,” ujar Kalapas Kelas I Malang, Heri Azhari. (gie)

Lapas Kelas 1 Malang dan Lapas Perempuan Kelas II A Malang, dalam pelaksanaan itu membuka stand dengan menampilkan berbagai produk-produk unggulan karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Berbagai produk ini merupakan hasil Program Pembinaan Kemandirian di dalam Lapas. Dalam kesempatan tersebut, WBP juga mengenalkan berbagai keterampilan yang dimiliki. Mulai dari meracik kopi, melukis hingga penampilan musik dari Warga Binaan.

Di sela-sela saat akan memberikan kuliah tamu kepada mahasiswa baru Universitas Brawijaya, Menkumham Yasonna menyempatkan mengunjungi stand Lapas Kelas 1 Malang dan Lapas Wanita Sukun. Dirinya tampak antusias dan terkesan dengan ketrampilan yang dilakukan WBP.

“Ini siapa yang melukis, bagus sekali,” ujar Yasonna saat melihat pameran lukisan WBP Lapas Kelas 1 Malang. Dalam kesempatan ini, Yasonna juga mendapat kenang-kenangan lukisan hasil tangan WBP Lapas Kelas 1 Malang.

Baca juga :

Yasonna yang didampingi Plt Kakanwil Kemenkumham Jatim Saefur Rochim, tampak melihat setiap stand pelayanan publik yang disediakan. Mulai dari pelayanan keimigrasian, AHU, BHP, HAM, pendaftaran e-katalog, hingga pameran galeri hasil karya warga binaan.

“Kami berharap pelayanan ini bisa bermanfaat bagi warga Malang, khususnya mahasiswa Universitas Brawijaya,” ujar Plt Kakanwil Kemenkumham Jatim, Saefur Rochim.

Perlu diketahui, Kemenkumham Jatim menggelar Legal Expo dalam rangka memeriahkan Hari Lahir Ke-78 Kemenkumham. Berbagai pelayanan hukum dan HAM mulai dari pendaftaran kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, keimigrasian, pemasyarakatan hingga konsultasi hukum gratis dilayani dalam kegiatan tersebut.

Sementara itu, Kalapas Kelas 1 Malang, Heri Azhari, mengatakan berbagai produk yang dihasilkan WBP Kelas 1 Malang, sangat diminati masyarakat. “Kami berharap, kegiatan ini bisa mengenalkan berbagai produk hasil karya WBP. Antusias pengunjung cukup tinggi dan berbagai produk yang ditawarkan cukup diminati pengunjung,” kata Heri Azhari. (gie)

Sertifikat Hak Cipta tersebut, secara langsung diserahkan oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim, Imam Jauhari, kepada Karutan Situbondo, Rudi Kristiawan, Kamis (09/02/2023) tadi di Wisda Rengganis Pantai Pasir Putih. Dalam kesempatan itu, Kakanwil mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Rutan Situbondo, khususnya terkait kekayaan intelektual.

“Ini dapat menjadi contoh positif untuk semua pihak, agar semakin melek terhadap kekayaan intelektual dan segera mendaftarkan karyanya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Rutan Situbondo, Rudi Kristiawan, menyampaikan bahwa logo Rutan Situbondo tersebut memiliki arti dan filosofi yaitu kata Rusibon. Dimana, itu kepanjangan dari Rutan Situbondo. Burung Elang merupakan logo Kabupaten Situbondo, sebagai kearifan lokal dan lokus Rutan Situbondo.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sedangkan perahu layar, urainya, sebagai tanda Rutan Situbondo ada di daerah pesisir pantai utara. Kata santri merujuk pada jargon dan semangat Rutan Situbondo dalam menuju WBK dan WBBM. “Yang merupakan akronim dari Sigap, Amanah, Nasionalis, Tanggon, Ramah dan Inspiratif. Sedangkan warna-warni dalam logo tersebut, menunjukkan dinamika, kecerian dan semangat yang berkobar serta berapi-api. Sehingga, semakin menguatkan seluruh pegawai untuk berkinerja lebih baik,” ujarnya.

Sementara kata Cong, ujarnya, sebagai penanda bahwa letak Rutan Situbondo ada di daerah tapal kuda yang mayoritas masyarakatnya Suku Madura dan mempunyai panggilan cong. Terakhir yaitu penggunaan tagar atau hastag (#) untuk memudahkan pencarian kata Rusibon, khususnya dalam laman media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram dll.

“Ini menunjukkan bahwa kami juga terbuka terhadap perkembangan yang ada di dunia digital,” ujarnya.

Dirinya berharap, langkah tersebut dapat memberi inspirasi kepada masyarakat sekitar serta satker lain untuk segera mendaftarkan berbagai karya atau produk mereka di DJKI sehingga tidak di plagiat pihak lain. “Ini juga sebagai komitmen Rutan Situbondo dalam berkontestasi menuju WBK/WBBM dengan dicetuskan jargon, logo dan semangat baru,” terangnya. (her/gie)

Kehadiran Inspektur Jenderal Kemenkumham RI hadir di Lapas Kelas 1 Malang, dengan didampingi Kakanwil Kemenkumham Jatim, Imam Jauhari, Kadiv Pemasyarakatan, Teguh Wibowo dan Kalapas Kelas 1 Malang, Heri Azhari, dengan langsung berkeliling melihat pelayanan dan program kemandirian di dalam Lapas. Setelah menikmati sambutan tim Salawat Al Banjari Pondok Pesantran At Taubah Lapas Kelas I Malang, rombongan berkeliling melihat aktivitas di lingkungan Lapas. Mulai dari area Klinik Paricara, Layanan Wartersuspas dan Mini Bimpas hingga ke beberapa unit bimbingan kerja (Bimker) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Setelah melihat lebih dekat program kemandirian ini, Inspektur Jenderal Kemenkumham RI, memberikan apresiasi pada program yang dibuat di Lapas Kelas I Malang. Razilu mengatakan, dalam pemantauan kerja ini, dirinya melihat aktifnya WBP Lapas Kelas I Malang dalam mengikuti program kemandirian. Hasilnya, Lapas Kelas 1 Malang mampu menduduki peringkat 3 se Indonesia dalam raihan target PNBP.

Kalapas Kelas 1 Malang, Heri Azhari, mengatakan bahwa kehadiran Inspektur Jenderal Kemenkumham RI menjadi motivasi tersendiri bagi petugas Lapas Kelas 1 Malang. “Kunjungan dari pimpinan langsung ini, memberikan dampak dan semangat positif bagi Lapas Kelas I Malang,” kata Heri Azhari. (gie)

Adapun rinciannya, untuk Remisi Khusus Keagamaan Natal tahun 2022 diberikan kepada 35 warga binaan, yang mendapat remisi pengurangan pidana mulai dari 15 hari sampai dengan 1 bulan 15 hari. Dengan rincian pengurangan tahanan 15 hari untuk 4 orang WBP, 1 bulan untuk 28 orang WBP dan 1 bulan 15 hari untuk 3 orang WBP. Sedangkan untuk jenis kejahatan yang yang dilakukan: Narkotika 27 orang WBP, perlindungan anak 2 orang WBP, penipuan atau penggelapan 4 orang WBP, pencurian 1 orang WBP dan perampokan 1 orang WBP.

Baca Juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Pemberian remisi Khusus Keagamaan Natal ini, diberikan sekitar pukul 08.00 di Gereja Pembaharuan Lapas Kelas I Malang. Remisi diberikan secara resmi oleh Kalapas Kelas I Malang, Heri Azhari.

Suka cita Natal tahun ini, juga dirasakan oleh warga binaan di berbagai penjuru Indonesia. Tahun ini, ada sebanyak 14.057 warga binaan beragama Kristen dan Katolik di seluruh Indonesia menerima Remisi Khusus (RK) Natal 2022. Bahkan, 95 diantaranya langsung bebas.

“Warga Binaan yang mendapat remisi ini telah memenuhi persyaratan berkelakukan baik, aktif mengikuti program pembinaan di Lapas dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko. Dengan pemberian remisi ini, bisa jadi momentum perubahan dan resolusi diri menjadi pribadi yang lebih baik para warga binaan di Lapas Kelas I Malang. Ini juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujar Kalapas Kelas I Malang, Heri Azhari. (gie)

Apresiasi ini, disampaikan oleh Heni Yuwono, saat melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas 1 Malang, Sabtu (24/09/2022) tadi. Bertempat di Aula Corner Museum Lapas Kelas I Malang Sesditjenpas, Heni Yuwono, beserta rombongan disambut hangat oleh Kalapas Kelas 1 Malang, Heri Azhari dan Kalapas Perempuan Kelas IIA Malang, Tri Anna Aryati, juga Kepala KPLP Lapas Kelas I Malang, Mastur.

Kunjungan kerja Heni Yuwono, membahas tentang upaya-upaya strategis di jajaran pemasyarakatan. Selain itu, juga rencana aksi guna mewujudkan pemasyarakatan semakin pasti.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dalam arahannya, Heni mengingatkan seluruh jajaran pemasyarakatan untuk harus berpegang teguh pada 3+1 yaitu 3 kunci pemasyarakatan maju dan back to basics dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. “Tiga Kunci Pemasyarakatan Maju yaitu deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban, berantas peredaran gelap narkotika dan sinergi dengan aparat penegak hukum,” ujar Heni Yuwono.

Melihat penerapan back to basic di Lapas Kelas 1 Malang, pihaknya langsung memberikan apresiasi. “Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh petugas pemasyarakatan Lapas Kelas I Malang, yang sudah berkomitmen dalam mewujudkan pemasyarakatan maju, pemasyarakatan zero Halinar dan pemasyarakatan semakin pasti,” ujar Heni Yuwono.

Sementara itu, Dirkeswat Rehabilitasi Ditjenpas Kemenkumham RI, Muji Raharjo, yang juga hadir dalam kegiatan ini, menjelaskan upaya penguatan untuk mendukung pemasyarakatan back to basic. “Insan pemasyarakatan harus menjaga marwah organisasi dan berpegang teguh pada Tri Dharma petugas pemasyarakatan dalam setiap pelaksanaan tugas,” tegas Muji Raharjo.

Kalapas Kelas 1 Malang, Heri Azhari, mengatakan bahwa back to basic adalah langkah nyata. “Back to basic bukan sekedar jargon atau simbol semata. Back to basic adalah langkah nyata dan komitmen seluruh petugas pemasyarakatan dalam mewujudkan pemasyarakatan maju, pemasyarakatan zero Halinar dan pemasyarakatan semakin pasti,” ujar Kalapas.

Dijelaskannya, untuk mewujudkannya, harus ada komitmen bersama. “Perlu adanya komitmen bersama dalam menjaga marwah pemasyarakatan, jangan ada ego sektoral, karena sejatinya seluruh petugas pemasyarakatan adalah pejabat penegak hukum di bidang keamanan, pembinaan, pembimbingan dan perawatan,” ucap Heri Azhari.

Sementara itu, Tri Anna Aryati, menambahkan bahwa back to basic untuk meningkatkan pelayanan pemasarakatan. “Back to basic, merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan berdasarkan prinsip dasar pemasyarakatan. Meliputi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, keamanan dan ketertiban, perawatan kesehatan, serta pengelolaan basan dan baran,” ujar Kalapas Perempauan Sukun, Tri Anna Aryati. (gie)