Piagam penghargaan ini, diserahkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN RB, Otok Kuswandaru kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni, mewakili Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Predikat ‘Pelayanan Prima’ atau sangat baik, ini diterima Pemkot Malang dengan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) 4.57 dan kategori A. Tiga instansi di bawah Pemkot Malang yang meraih nilai pelayanan prima, yakni Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) dengan nilai 4,55, RSUD Kota Malang dengan nilai 4,69, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dengan nilai 4,73.

Ditemui seusai menerima penghargaan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni, menyebutkan prestasi ini juga menjadi bukti sinergisitas dan kolaborasi apik yang dilakukan antar perangkat daerah di lingkungan Pemkot Malang dalam membangun sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan baik. “Ini sangat membanggakan bagi kita semua. Ini menunjukkan bagaimana perangkat daerah memberikan pelayanan yang terbaik kepada warganya dan bagaimana pelayanan publik ini sudah terintegrasi antara satu perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya,” jelasnya.

Meski mendapat predikat Pelayanan Prima, Ida menegaskan Pemkot Malang terus berkomitmen untuk memperbaiki pekerjaan rumah dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dirinya berharap, penghargaan ini bisa menjadi pemicu semangat bagi para ASN di lingkungan Pemkot Malang dalam memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Sehingga, muncul kepuasan di masyarakat atas layanan publik yang diberikan oleh Pemkot Malang.

Baca juga :

“Kalau pelayanan publik itu kan memang kita tidak boleh stagnan ya. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga mereka juga merasa bahwa pelayanan diberikan oleh Pemerintah Kota Malang itu adalah pelayanan yang terbaik. Mereka sebagai warga merasa puas dan bahagia dengan pelayanan prima yang diberikan Pemkot Malang,” kata perempuan yang akrab disapa Dayu.

Raihan prestasi membanggakan ini, pun mendapat apresiasi dari Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Ditemui secara terpisah, Wali Kota Malang mengungkapkan predikat ‘Pelayanan Prima’ yang disematkan kepada Kota Malang ini menjadi bukti penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

“Ini menjadi bukti bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang ideal menjadi prioritas utama jajaran Pemkot Malang. Hal ini selaras dengan misi pembangunan Kota Malang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang efisien dan sinergis, yang terealisasi dalam Dasa Bakti Unggulan,” katanya.

Lebih lanjut orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang tersebut berpesan kepada jajarannya, agar pencapaian ini tidak menjadikan lengah dan lekas berpuas diri, akan tetapi sebaliknya menjadi motivasi yang kuat meningkatkan kinerja dan komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. “Alhamdulillah, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi pada seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemkot Malang. Tentunya, pencapaian ini tentu tidak lepas dari kerja keras, sinergisitas serta kolaborasi yang baik dari semua pihak,” ujarnya. (pro/mlg/gie)

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, dalam kesempatan itu menyerahkan langsung penghargaan kepada Plt Bupati Banyuwangi, Sugirah, dengan disaksikan oleh sejumlah menteri. Beberapa diantaranya, seperti Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

PKRI sendiri merupakan apresiasi bagi instansi pemerintah, yang telah melakukan pembinaan inovasi dengan baik, serta mampu menjaga keberlanjutannya dan melakukan replikasi inovasi pelayanan publik. Program SAS sendiri terpilih setelah melalui serangkaian evaluasi terhadap 979 inovasi dari 631 instansi yang dinilai dari kurun 2014 hingga 2023.

Adapun penilaian PKRI, dilakukan pada dua kelompok. Yakni kelompok keberlanjutan inovasi dan kelompok replikasi inovasi. SAS Banyuwangi meraih penghargaan pada kelompok keberlanjutan inovasi untuk kategori kabupaten.

Plt Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Abdul Hakim, mengatakan bahwa Program SAS Banyuwangi bukan hanya berhasil dipertahankan. Namun juga terus dikembangkan hingga sekarang.

“Ini yang penting. Bahwa inovasi tidak hanya diciptakan, namun juga harus dijaga keberlangsungannya. Ke depan adalah bagaimana untuk melembagakan inovasi ini supaya praktik baiknya bisa direplikasi daerah lain,” katanya.

Baca juga :

Sementara itu, Plt Bupati Banyuwangi, Sugirah, mengaku sangat bersyukur dengan inovasi Banyuwangi, yang kembali mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. “Alhamdulillah, inovasi Banyuwangi terus mencatatkan prestasi. Penghargaan ini menjadi pelecut bagi kami untuk terus berinovasi lebih baik ke depan,” kata Plt Bupati Sugirah.

Dirinya juga menjelaskan, Program SAS adalah upaya Pemkab untuk mendorong empati dan solidaritas di kalangan pelajar. Dalam program ini, pelajar dari keluarga mampu memberi dana sukarela ke teman sebayanya dari keluarga kurang mampu.

Pengelolaannya dilakukan dari siswa, oleh siswa dan untuk siswa. Sejak diluncurkan pada 2011, saat ini SAS berhasil mengumpulkan dana hingga Rp 27,71 miliar dengan menjangkau lebih dari 250 ribu siswa.

Uang yang terkumpul, lanjutnya, secara periodik dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder siswa setempat. Seperti untuk beli baju sekolah, sepatu, tas, alat tulis atau bahkan uang saku bagi siswa yang kerang mampu. Termasuk pula, seperti membelikan kacamata hingga sepeda mini agar tidak terlambat .

“Tidak semua masalah pendidikan mampu ditangani pemerintah. Program SAS jadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan tangan pemerintah dalam membiayai pendidikan masyarakat,” papar Plt Bupati Sugirah.

Dalam perjalanannya, SAS bertransformasi menjadi Sekolah Asuh Sekolah, Sekolah Asuh Stunting, Sekolah Asuh Sampah dan Sekolah Asuh Sungai. Lewat Sekolah Asuh Sekolah, sekolah yang memiliki dana SAS besar akan disalurkan ke siswa kurang mampu dari sekolah lain. Sementara Sekolah Asuh Stunting sebagai program yang merangkul siswa dan guru untuk memberikan makanan bergizi bagi Balita stunting dan ibu hamil risiko tinggi di sekitar sekolah.

“Sejak 2023, SAS juga berkembang. Sekolah dilibatkan merawat sungai yang ada di dekat lokasinya dan mengelola sampah yang dihasilkan di sekolah. Pelibatan siswa ini sebagai bentuk pendidikan lingkungan sejak dini,” tambahnya. (kom/bwi/gie)