Dalam kesempatan itu, selain menyapa dan melihat langsung pemberian bantuan sosial dari Kemensos, Mensos juga melaksanakan program penanganan kemiskinan terpadu yaitu Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena). Program ini, melibatkan usia produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan.

“Karena mereka masih muda dan jangkauannya masih panjang, karena itu kita membuat Pahlawan Ekonomi Nusantara. Yakni, mengajak mereka untuk berwiraswasta,” kata Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini, Jumat (20/01/2023) tadi.

Setelah diamati, kata mantan Wali Kota Surabaya itu, dalam waktu percepatan selama dua sampai tiga bulan, warga miskin yang disebutnya Pahlawan Ekonomi Nusantara, sudah berani dan sekarang keluar dari bantuan sosial. “Jadi, kami memberikan rehab rumah. Tapi bukan hanya rehabnya, tetapi juga wirausaha buat mereka. Supaya, mereka graduasi dan bukan hanya sekedarnya. Namun, agar kehidupannya lebih baik,” terang Mensos.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Sementara itu, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, saat disinggung mengenai angka kemiskinan di Kota Batu, dikatakannya mencapai sekitar 3 ribu. Karenanya, dirinya berharap secara bertahap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), menjadi marketing supaya peningkatan kemiskinan menjadi menurun dan berubah menjadi tidak miskin.

“Saya berharap, bukan hanya dinas sosial atau dinas tertentu. Namun, semua OPD harus ikut bergerak menjadi pionir untuk mengentas kemiskinan di Kota Batu,” tegas Aries.

Berdasarkan data, diketahui angka kemiskinan ekstrem di Indonesia, tercatat masih sebesar 2 persen pada 2022. Sedangkan, angka stunting secara nasional terus mengalami penurunan dari angka 37 persen pada tahun 2014, menjadi 24 persen pada tahun 2021. Sementara di tahun 2022, angka stunting diperkirakan turun sebesar 21 persen. (put/sit)

Dalam pemberian santunan dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI di kediaman almarhum, Wakil Bupati Lamongan, KH Abdul Rouf, mengungkapkan kebanggaannya atas pengabdian Praka Marinir (Anm) Dwi Miftachul Achyar. Menurut Wabup Rouf, gugurnya almarhum dalam menjalankan tugasnya ini termasuk dalam kategori syahid dunia akhirat.

“Kita patut berbangga, memiliki anak bangsa yang luar biasa. Para tentara, polisi yang gugur di medan perjuangan, ini adalah termasuk yang mati syahid dunia akhirat. Semoga apa yang menjadi perjuangan beliaunya, mendapatkan balasan yang setimpal di sisi Allah SWT. Mewakili Pemkab Lamongan, kami mengucapkan terima kasih atas support dan perhatian bapak-ibu. Semoga ini menjadi ladang ibadah dari kita semua. Untuk keluarga, agar bersabar karena bersabar juga termasuk ibadah,” kata Wabup Rouf, Minggu (17/07/2022) tadi.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Non Alam Kemensos RI, Mira Riyanti Kurniasih, menambahkan bahwa sebagaimana yang disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait bantuan khusus ahli waris bagi korban penyerangan KKB di Papua untuk yang meninggal dunia, akan diserahkan uang bantuan ahli waris. Lalu, pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, paket sembako, juga piagam penghargaan.

Untuk bantuan yang diberikan, terangnya, yakni yang Rp 15 juta untuk santunan ahli waris. Lalu, untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga sebesar Rp 100 juta, juga paket sembako dan tentunya adalah piagam penghargaan.

“Sebagai wujud dan perhatian yang mendalam, maka pemerintah melalui Kemensos menyerahkan bantuan santunan kepada ahli waris Praka Marinir (Anm) Dwi Miftachul Achyar, yang nanti akan kami berikan dalam bentuk tabungan. Nilai ini, tentunya tidak menggantikan keberadaan almarhum. Kami juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Praka Marinir (Anm) Dwi Miftachul Achyar, atas dedikasi sebagai ahli negara,” ungkap Mira Riyanti Kurniasih.

Hadir pada kesempatan tersebut, Komandan Pasmar 2, Brigjen TNI (Mar) Suherlan, yang juga mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah atas dedikasi dan dharma bakti almarhum. “Saya mewakili Komandan Pasmar m, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang perhatian kepada kluarga almarhum. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan tempat terbaik dan kami yakin gugur sebagai syuhada,” ucapnya. (zen/sit)

“Mereka butuh support dan semangat supaya berprestasi. Ini bentuk dorongan dari pemerintah,” ujar Mensos seusai sambutannya di SMPN 10 Kota Surabaya, Sabtu (23/10/2021).

Lebih lanjut mantan Wali Kota Surabaya itu mengungkapkan, bahwa keinginannya memberikan iPad untuk anak-anak yang tinggal di eks lokalisasi Dolly atau pelajar yang terdaftar di MBR, adalah berhubungan dengan kondisi sosial siswa.

“Saya dahulukan di sini, karena saya tahu kondisinya. Saya Mensos, bukan Mendikbud. Jadi, ini kan masalah sosial. Saya menangani masalah sosial,” tegasnya.

Ditambahkan Mensos, bahwa iPad tersebut didapatkan dari berbagai kegiatan di Kementerian. Baik dari undian maupun perlombaan. Kemudian, karena pemenang lombanya tidak mengambil hadiah berupa iPad tersebut, jadi dikumpulkan.

“Ini kebetulan ada hasil dari undian. Jadi yo wes (ya sudah), aku ingat anak Dolly. Maunya khusus anak Dolly. Tapi ternyata, banyak anak Dolly yang sekolah di sini,” jelasnya.

Lebih lanjut Risma berharap, dengan pemberian itu, siswa MBR dan anak-anak yang tinggal di eks lokalisasi Dolly lebih semangat. Risma mengakui bahwa mereka memulai semua usaha dari minus.

“Saya berharap, ini untuk menyemangati anak Dolly. Mereka butuh support dan semangat supaya berprestasi. Mereka, kalau anak-anak sekolah lain mungkin mulainya dari kecil, tapi di sini anak-anak Dolly mulainya dari minus. Jadi, karena itu harus ada dorongan,” terangnya. (ade/sit)

Memontum Jakarta – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memberikan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 kepada Kementerian Sosial (Kemensos), serta keberhasilannya dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam program dan kegiatannya. Kemensos meraih nilai 63,75 – 77,24 sehingga berhak untuk mendapatkan penghargaan Kategori Madya.

Selain Kemensos , juga terdapat 13 Kementerian/Lembaga (K/L), 29 Provinsi, dan 266 Kabupaten/Kota sebagai bentuk apresiasi kepada K/L dan Pemerintah Daerah (Pemda). Penghargaan APE 2020 sedianya digelar pada 2020, namun karena pandemi sehingga baru bisa dilaksanakan pada tahun 2021.

Pemberian Penghargaan APE Tahun 2020, dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) ke-4, dimana Indonesia menjadi tuan rumah.

Baca juga

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Kami sampaikan apresiasi tinggi melalui Penghargaan APE 2020 kepada 13 K/L dan 29 Provinsi dan 266 Kabupaten/Kota yang telah peduli dan berkomitmen dalam pelaksanaan PUG di instansi dan daerahnya dan kami berharap jumlah K/L dan Pemda yang meraih penghargaan terus meningkat di tahun mendatang,” ungkap Menteri PPPA, Bintang Puspayoga dalam acara Pemberian Penghargaan APE Tahun 2020 yang digelar secara virtual.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengungkapkan, peningkatan untuk mewujudkan kesetaraan gender turut mempercepat pembangunan bangsa.

“Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan dapat meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) global hingga 26 persen, sebaliknya kegagalan mewujudkannya dalam enam tahun ke depan bisa menyebabkan Indonesia berpotensi kehilangan 135 miliar US Dollar dalam PDB tahunan. Diperlukan keterlibatan Pemerintah pusat dan Daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG,” ujar Muhadjir.

Menko Muhadjir memberikan apresiasinya, kepada Menteri PPPA beserta jajaran atas terselenggaranya Pemberian Penghargaan APE 2020 dan mengapresiasi disampaikannya APE 2020 dalam laporan ASEAN Gender Mainstreaming Strategic Frameworks 2021-2025, sebagai bentuk penghargaan di level K/L dan Pemda yang menjadi salah satu contoh praktik terbaik di Indonesia dalam upaya pelembagaan PUG.

APE 2020, juga menjadi salah satu side event dalam pelaksanaan ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) ke-4, dimana pada 2021 ini, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara acara tersebut.

“Mengucapkan selamat kepada K/L dan Pemda yang meraih Penghargaan APE tahun 2020, baik kategori Mentor, Utama, Madya maupun Pratama. Saya minta pada pimpinan K/L dan Kepala Daerah agar betul-betul menerapkan PUG di dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan masing masing. Mari bahu-membahu bergandengan tangan meningkatkan pembangunan yang responsif gender,” kata Muhadjir. (hms/sos/aye/gie)

Mensos menyatakan, bahwa peningkatan pendapatan dilakukan dengan menghidupkan ‘mesin kedua’ perekonomian. Pelakunya, bisa ibu atau bapak di dalam rumah tangga.

“Untuk menghidupkan ‘mesin kedua’ bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan kerja atau meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Dengan demikian, dalam keluarga tersebut pasangan suami istri sama-sama memiliki kegiatan produktif,” kata Mensos dalam Rapat Kerja dengan Komite III DPD RI dengan topik Realisasi Program Kerja Kementerian Sosial RI 2021 dan Program Perlindungan Sosial di masa Pandemi Covid-19 di Gedung DPD RI Jakarta, Selasa (21/09/2021).

Raker dipimpin Wakil Ketua DPD RI, Evi Apita Maya, dihadiri secara fisik oleh 19 anggota dan sisanya secara daring. Hadir mendampingi Mensos para pejabat Eselon 1 Kemensos dan jajaran.

Dalam penjelasannya, Mensos menyampaikan pemerintah fokus pada program untuk menekan pengeluaran keluarga miskin dan rentan, seperti pengeluaran sehari-hari yang menyangkut kebutuhan sandang, pangan dan papan.

“Di sini pemerintah mengurangi beban ekonomi melalui keberpihakan penerapan kebijakan subsidi secara proporsional dan dengan bantuan sosial yang mencakup kebutuhan pokok (Sembako) dan kesehatan serta pendidikan,” terang Mensos.

Untuk meningkatkan pendapatan, Kemensos menghubungkan penerima manfaat yakni pemulung, gelandangan dan pengemis dengan dunia kerja, melalui peningkatan kewirausahaan sosial.

Untuk mengurangi biaya sekolah serta perawatan kesehatan ibu hamil dan balita, Kemensos mengintervensi keluarga miskin dengan Program Keluarga Harapan (PKH). “Dalam PKH ada komponen anak sekolah, pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil dan balita,” kata Mensos.

Di samping PKH, Program Bantuan Sosial Tunai (BST) juga untuk meningkatkan daya beli penerima manfaat. Kedua bansos memberikan bantuan dana kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sementara itu, Program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok.

Dua strategi tersebut disusun dengan latar belakang pemikiran, bahwa kebijakan percepatan penanganan kemiskinan tidak bisa berjalan tanpa titik akhir. Mensos menyatakan untuk mencapai target, Kemensos harus menyiapkan daya ungkit program (laverage).

“Kalau dia sehat dan mampu secara fisik, maka bisa diberikan akses kepada dunia kerja maupun dengan meningkatkan kemampuan vokasional,” katanya.

Kepada para senator, Mensos menyatakan telah mendirikan Sentra Kreasi Atensi (SKA) yang sudah berdiri di delapan balai milik Kemensos. SKA merupakan tempat bagi para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah mendapatkan pelatihan. Mereka diberi kesempatan, untuk memasarkan produk hasil kreasinya untuk mendirikan dan mengelola usaha seperti kafe, laundry, tata rias, salon, warung, usaha kuliner dan galeri jahit.

Dalam hal perbaikan data, Mensos menyampaikan terobosan dalam meningkatkan akurasi data, salah satunya dengan cara menambahkan fitur ‘usul’ dan ‘sanggah’ pada Aplikasi Cek Bansos.

Aktivasi dua, fitur tersebut adalah solusi dari permasalahan data selama ini, yakni adanya orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak dapat (exclusion error), dan ada yang tidak berhak tapi mendapatkan bantuan (inclusion error).

Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan transparansi, khususnya kepada masyarakat yang merasa berhak mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkan dengan mengakses fitur ‘usul’. Atau memberikan informasi bila mengetahui seseorang tidak layak namun mendapatkan bansos dengan mengakses fitur ‘sanggah’.

Paparan Mensos, mendapat sambutan positif dari anggota DPD. Anggota dari Jawa Tengah, Bambang Sutrisno menyatakan siap mengawal program Kemensos.

Mirati Dewaningsih dari Maluku menyampaikan, adanya sejumlah 99.000 KPM belum cair bantuannya. Pernyataan Mirati langsung disambut Mensos dengan kesanggupan untuk langsung merencanakan hadir di Maluku. “Saya akan langsung ke sana. Karena besar sekali jumlahnya,” ujar Mensos.

Respon cepat Mensos tersebut, membuat Mirati langsung mengacungkan jempol. “Oh, ibu berkenan hadir langsung ke Maluku. Mudah-mudah saya berkesempatan mendampingi ibu,” ucap Mirati. (hms/sos/aye/sit)

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Memontum Jakarta – Komisi VIII DPR RI, telah menyetujui usulan anggaran Kementerian Sosial tahun anggaran 2022, sebesar Rp 78, 256 trilyun. Wakil rakyat mendukung program dan kebijakan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, yang konsisten berpihak pada kepentingan masyarakat pra-sejahtera.

“Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp 78.256.327.121.000. Kami mendorong Kementerian untuk mempercepat realisasi anggaran, khususnya untuk anak yatim, piatu dan yatim-piatu,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, saat memimpin rapat kerja Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Senin (20/09/2021).

Raker dihadiri tiga menteri, yakni Menteri Sosial, Tri Rismaharini, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ganip Warsito.

Dalam pengantar rapat, Yandri menyatakan, bahwa selain program prioritas nasional, para menteri diminta untuk mampu memberikan program terobosan baru sehingga birokrasi negara memiliki daya gerak dan kesinambungan dalam membangun berbagai aspek kehidupan.

“Menteri dan pimpinan lembaga memiliki peran strategis. Anggaran harus menyentuh kebutuhan masyarakat hingga lapis ke bawah baik berupa aspek kesehatan, pendidikan, dan terpenuhi kebutuhan pokok,” tutur Yandri.

Dalam kesempatan tersebut, Mensos menyatakan terima kasih dan apresiasi atas dukungan dan dorongan DPR melalui Komisi VIII. “Kami ucapkan terima kasih atas dukungan Komisi VIII terhadap kerja Kemensos yang mengemban tugas tidak mudah. Di tengah pandemi, Kemensos harus memastikan, masyarakat yang terdampak pandemi bisa merasakan kehadiran negara, terutama melalui program bantuan sosial,” kata Mensos. 

Mensos menjelaskan, bahwa dari anggaran TA 2022 sebesar Rp 78,25 triliun tersebut, sebesar 0,66 persen akan dialokasikan untuk Belanja Pegawai, 0,36 persen untuk Belanja Barang Operasional, sebesar 4,18 persen untuk Belanja Barang Non-Operasional (honor pendamping; bantuan operasional untuk LKS, SLRT; program Atensi), dan sebesar 0,13 persen untuk Belanja Modal.

“Kemudian dari anggaran tersebut, kami juga anggarkan sebesar Rp 74,08 trilyun (94,67 persen) untuk Belanja Bansos. Belanja bansos di sini meliputi, untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan pemberdayaan Komuditas Adat Terpencil (KAT), bantuan korban bencana, Rehabilitasi Sosial RTLH, alat bantu aksesibilitas, dan sebagainya,” terang Mensos.

Secara umum, Kemensos mengalokasikan anggaran untuk Program Perlindungan Sosial sebesar Rp 77,15 trilyun, dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 1,09 triliun. Anggaran untuk Prioritas Nasional, dialokasikan sebesar Rp 76,96 trilyun dan program Non Prioritas Nasional sebesar Rp 1,29 trilyun.

Sejumlah anggota DPR mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah Kemensos tersebut, karena dinilai kebijakan yang diambil menyentuh langsung kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang terdampak Covid-19. Khususnya, terkait dengan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Muhammad Rizal, mendukung semua program prioritas yang sudah dijelaskan Kemensos. “Semoga berjalan dengan baik di tahun 2022. Saya minta Mensos memberikan perhatian khusus terhadap pendamping PKH,” ujarnya.

Muhammad Rizal mengusulkan agar Kemensos meningkatkan dukungan kepada pendamping, agar kinerja dalam mempercepat penanganan kemiskinan semakin baik. “Mungkin perlu ada penyegaran (kebijakan). Misalnya dengan penambahan insentif, apalagi mereka harus berjalan ke berbagai wilayah yang memerlukan dana,” jelasnya.

Anggota Fraksi Demokrat Achmad menyatakan, sangat mendukung program santunan untuk anak yatim, piatu dan yatim piatu. “Namun perlu diantisipasi tahun 2021. Saya khawatir orang akan berebut memelihara anak yatim karena ada bantuannya. Ini perlu dipikirkan bersama solusi dan aturan yang lebih jelas,” ungkap Achmad.

Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera, Buchori Yusuf, menyetujui pagu definitif yang telah disetujui banggar, khususnya kepada Kemensos. Sejalan dengan Achmad, Buchori juga menekankan bahwa bantuan anak yatim, piatu dan yatim-piatu bisa menjadi legacy . “Ini artinya amanat Pasal 34 UUD 1945 yang mana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara, bisa dilaksanakan. Kebijakan ini juga menunjukan negara hadir melakukan intervensi untuk menurunkan angka kemiskinan,” tuturnya.

Raker gabungan dengan tema Penyesuaian RKA K/L Kementerian Sosial TA 2022, Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran 20 September 2021, dihadiri secara fisik oleh 17 orang, dan virtual 24 orang dari sembilan fraksi. (hms/sos/aye/sit)

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Hal itu, disampaikan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, Nana Indra Wahyuni. Menurut Nana, bahwa santunan kematian tersebut merupakan program Kementrian Sosial RI, yang disalurkan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Sesuai tahapannya, pemohon (ahli waris korban Covid-19) mengajukan permohonan dengan melengkapi sejumlah persyaratan kepada Dinas Sosial.

Baca Juga : Paska Disegel, Tambak Udang PT Bumi Subur Lumajang Diduga Tetap Buang Limbah

“Kemudian, Dinsos Kabupaten Lumajang melakukan verifikasi data dan menyerahkan usulan tersebut ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Setelah itu, Dinsos Provinsi Jatim akan melakukan verifikasi dan validasi data dan memberikan surat rekomendasi untuk diajukan ke Dirjen Linjamsos cq Direktur PSKBS Kemensos RI. Setelah mendapat persetujuan, dana santunan tersebut akan langsung ditransfer ke rekening ahli waris,” ungkapnya, Senin (08/02) tadi.

Menurutnya, sampai saat ini, Dinsos Kabupaten Lumajang telah mengusulkan 113 calon penerima santunan kematian korban Covid-19. “Dinsos Kabupaten Lumajang hanya melakukan fasilitasi terkait pengusulan calon penerima santuan kematian,” ujarnya.

Ditambahkan, untuk periode Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021, pihaknya sudah enam kali mengusulkan calon penerima, dengan total 113 calon penerima. Hanya saja, sampai saat ini pihaknya belum menerima informasi pencairan, karena itu wewenang pusat.

“Untuk menginformasikan program tersebut, Dinsos Kabupaten Lumajang sudah melakukan sosialisasi melalui pihak kecamatan untuk kemudian disebarluaskan di wilayah masing-masing,” paparnya. (adi/sit)

“Saya ingin memastikan, pelaksanaannya memperhatikan protokol covid 19. Harus ada kesiapan tenaga medis, disediakan tempat cuci tangan, petugas penyalur dan penerima manfaat telah menggunakan masker pelindung, dilakukan pengukuran suhu tubuh serta pengaturan jarak antrian atau physical distancing, ” ujar Sutiaji, Walikota Malang.

Ditambahkan oleh alumni IAIN Malang tersebut, bahwa untuk BST data nama dan alamat langsung dari Pusat yang diambil dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Total untuk BST ada 20.094 penerima bantuan yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Hari ini (6/5/2020) dijadwalkan untuk warga penerima manfaat dari kelurahan Kidul Dalem dan kelurahan Bareng.

Terpisah, Kepala Kantor Pos Malang, Agung Janarjono, menambahkan target tuntas penyaluran untuk kota Malang adalah sabtu (9 Mei 2020). “Terperinci untuk kecamatan Blimbing jumlah penerima manfaat sebanyak 4.073 jiwa, kecamatan Kedungkandang 2.966 jiwa, kecamatan Klojen 3.568, kecamatan Lowokwaru 3.407 jiwa dan kecamatan Sukun 6.080 jiwa, ” info Agung.

Ada pun total BST untuk kota Malang senilai Rp 12.056.400.000,- atau terinci Rp 600 ribu/jiwa/bulan untuk masa bantu selama 3 (tiga) bulan.

Pada sidak monitor penyaluran BST, Walikota Sutiaji juga meminta agar penerima manfaat yang sudah tua dan papah serta yang sakit untuk dapatnya bantuan dikirimkan langsung ke rumah oleh pihak kantor Pos. “Ini ada yang sudah sulit jalan, harus ke sini (kantor Pos. red), kasihan. Keluarga minta surat pengantar dari RT/RW lalu diajukan ke petugas, biar nanti bantuan dikirim. Jangan karena bantuan, justru jadi sakit, ” pesan Pak Aji, dan langsung direspon Kepala Kantor Pos Malang. (*/yan)

Dari total bantuan keuangan tersebut dalam bentuk 1000 paket peralatan kebersihan kelurga, kereta dorong 50 unit, pompa air dan selang spiral 20 unit dan gergaji mesin 10 unit.

Sementara Bantuan juga datang dari Kemensos RI yang melalaui Dinsos Propinsi Jawa Timur untuk penanggulangan bencana senilai Rp.488.988.775,. Melalui Kepala Bidang Timjamsos Dinsos Jawa Timur Novi Widiani diserahkan juga kepada Kadinsos Kabupaten Banyuwangi.

Semua paket – paket tersebut sudah di distribusikan melalui Camat dan lurah Singojuruh serta sudah dimanfaatkan, dan semoga bantuan ini segera bisa menjadi manfaat oleh warga yang terkena dampak bencana.

” kami juga menjanjikan bantuan selanjutnya kalau data data sudah lengkap baik itu rehabilitasi rumah maupun untuk bantuan isi rumah yang mengalami kerusakan” Ujar Harry dalam memberikan bantuan untuk banjir Bandang di Alasmalang.

Intinya kami dari kementerian sosial RI untuk hadir ditengah – tengah masyarakat yang mengalami kesulitan. ” Semoga bantuan ini bermanfaat dan terimakasih kepada TAGANA, para pendamping, relawan dan seluruh masyarakat yang bahu membahu dalam memasuki tahap rehabilitasi dan pemulihan. Dan insyaallah banjir bandang ini sebagai cobaan dari Allah untuk kita lebih intropeksi diri sehingga kedepan bisa antisipasi dan semoga tidak terjadi kembali,” tambahnya.

Selanjutnya bantuan – bantuan tersebut secara simbolis diberikan kepada perwakilan warga kepada saudara Langgeng Sudarmo berupa peralatan keluarga. ( but/yan )