Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa seluruh wilayah terdampak di Aceh, Sumbar dan Sumut mendapatkan atensi, dengan prioritas pada daerah yang hingga kini masih sulit dijangkau. Dirinya menyampaikan, akses darat menuju beberapa wilayah di Aceh Tamiang, diperkirakan mulai dapat dilalui kendaraan roda empat. Dengan perkembangan ini, Kemensos segera mengirim buffer stock logistik setelah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mulai Kamis (04/12/2025) pagi.

Bantuan logistik yang dikirim, tambahnya, antara lain seperti makanan siap saji, pakaian untuk ibu dan anak, obat-obatan, tenda pengungsian dan tenda anak, matras, beras dan kebutuhan dasar lainnya. “Kita utamakan daerah-daerah yang masih terisolir untuk memastikan dukungan logistik terpenuhi. Aceh Tamiang salah satunya,” kata Gus Ipul, Rabu (03/12/2025) tadi.

Pengiriman bantuan juga dilakukan melalui kapal yang dikawal langsung oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo. Secara paralel, distribusi lewat udara juga disiapkan.

“Kita juga akan menggunakan helikopter yang disediakan BNPB untuk menyalurkan lewat udara,” tambah Gus Ipul.

Pola distribusi ganda, laut dan udara, lanjutnya, ini akan terus dioptimalkan untuk menjangkau kantong-kantong pengungsian yang masih sulit dicapai. Selain Kemensos dan BNPB, unsur TNI dan Polri, turut mengirimkan personel dan logistik. Sehingga penanganan berlangsung secara simultan.

Koordinasi intensif juga dilakukan antara Kemensos, BNPB, pemerintah kabupaten/kota, serta Polda dan unsur daerah lainnya untuk mempercepat penanganan. “Bupati (Aceh Tamiang) tadi melaporkan masih ada sekitar 10 kecamatan yang terisolir, sementara 2 kecamatan sudah mulai terbuka aksesnya. Besok mudah-mudahan bertambah,” ujarnya.

Baca juga :

Gus Ipul juga melaporkan, bahwa total bantuan yang telah disalurkan hingga malam ini mencapai sekitar Rp 25 miliar, baik dalam bentuk Natura maupun dukungan operasional dapur umum. Dana tersebut, termasuk belanja bahan baku dan pembiayaan SDM.

Kemensos mengoperasikan sekitar 30 dapur umum, baik yang dikelola masyarakat maupun yang dibangun bersama Dinas Sosial setempat yang tersebar di tiga provinsi. Selain itu, lebih dari 570 SDM Taruna Siaga Bencana (Tagana) dikerahkan untuk mendukung operasional dapur umum, mampu menghasilkan sekitar 80 ribu bungkus makanan setiap hari.

Menanggapi kebutuhan hunian sementara dan hunian tetap, Gus Ipul menjelaskan bahwa penanganan pembangunan Huntara dipimpin oleh Kepala BNPB. Prosesnya telah memasuki tahap identifikasi dan perencanaan, yang dilakukan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Kementerian PUPR, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kemensos juga akan menyalurkan santunan untuk ahli waris korban meninggal sebesar Rp 15 juta dan bantuan Rp 5 juta bagi korban luka berat. Setelah asesmen lanjutan, pemerintah akan menyiapkan program pemberdayaan bagi warga yang kehilangan rumah, pekerjaan, maupun mata pencaharian. “Ini kerja bersama, sinergi dan gotong royong untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden,” tegas Gus Ipul.

Berdasarkan data Rekapitulasi Terdampak Bencana yang ditampilkan Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera 2025 BNPB pada Rabu (03/12/2025) pagi, tercatat jumlah korban meninggal mencapai 753 orang dan 650 orang dinyatakan hilang. Selain itu tercatat 2600 warga mengalami luka-luka.

Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 tersebut berdampak pada jutaan penduduk di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatra Barat. Titik lokasi bencana tersebar di 50 kabupaten/ kota mengakibatkan ribuan rumah, fasilitas umum, sekolah dan jembatan rusak serta ratusan ribu orang terpaksa mengungsi. (kom/sos/gie)

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya supaya bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan update data, terdapat daftar penerima yang namanya dicoret oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Salah satunya, karena penerima terindikasi terlibat dalam perjudian online (Judol).

“Tentunya, ini yang sangat disayangkan,” kata Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, Selasa (23/09/2025) tadi.

Disampaikan Mas Dhito, bahwa di Kabupaten Kediri terdapat 222 penerima Bansos PKH BPNT yang dicoret dari daftar oleh Kemensos. Penyebabnya beragam, diantaranya karena mengundurkan diri, tidak lagi masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terdaftar sebagai ASN/TNI/Polri.

Namun dari jumlah yang dicoret, tambahnya, paling banyak karena penerima terindikasi terlibat permainan Judol. Jumlahnya, mencapai 118 orang dan inilah yang disayangkan.

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri, untuk menghindari judi online. Apalagi, jika sampai menggunakan dana bansos,” ujar Mas Dhito.

Baca juga :

Dirinya juga mengungkapkan, penyaluran Bansos ditujukan untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam jangka panjang, program tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan bagi penerima untuk bangkit menuju kemandirian ekonomi.

Melihat kasus penerima yang dicoret dari daftar penerima Bansos, menurut Mas Dhito, pemerintah Kabupaten Kediri siap membantu bagi mereka yang memiliki niatan untuk menghilangkan kecanduan Judol. “Bagi masyarakat yang kecanduan judi online, kalau memang butuh bantuan pemerintah, kita siapkan psikolog atau psikiater untuk menghilangkan kecanduan judi,” urainya.

Sebagaimana diketahui, penyaluran Bansos pada triwulan ketiga tahun 2025, ini disalurkan sekaligus pada September. Di Kabupaten Kediri, untuk Bansos PKH telah disalurkan kepada 48.793 penerima manfaat dan BPNT sebanyak 100.517 penerima.

Penyaluran Bansos akan dilanjutkan, karena terdapat penerima tambahan. Berdasarkan data yang diterima Dinas Sosial Kabupaten Kediri, penerima tambahan yakni 7.098 khusus program sembako/BPNT dan ada sekitar 12.000 penerima kembali untuk program PKH maupun BPNT.

“Untuk tambahan ini mudah-mudahan di akhir September atau awal Oktober sudah bisa disalurkan,” tambah Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Ariyanto.

Mengingat penyaluran Bansos akan kembali dilakukan, lanjut Ariyanto, pihaknya juga memberikan imbauan kepada semua penerima manfaat untuk tidak memberikan kartu ATM kepada orang lain untuk menghindari penyalahgunaan. Termasuk data kependudukan, baik itu KTP dan KK. Sedangkan, semua bantuan disalurkan tidak dalam bentuk barang melainkan dalam bentuk uang dan di kirim ke rekening masing-masing penerima. Termasuk, untuk bantuan program sembako atau BPNT. (pan/sit)

”Alhamdulillah, Kabupaten Malang dipastikan mendapat program Sekolah Rakyat, yang berlokasi di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur. Sekretaris Jendral Kemensos RI, Bapak Robben Rico, sudah memastikan mengenai hal ini,” kata Wabup Lathifah.

Baca juga :

Pelaksanaan audiensi sendiri, sedianya akan diterima langsung Menteri Sosial, H Syaifullah Yusuf. Hanya saja, Gus Ipul-sapaan Mensos, secara mendadak dipanggil oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto ke Hambalang. Sehingga, audiensi didelegasikan kepada Sekjen Kemensos.

”Kementerian memastikan, Sekolah Rakyat di Kabupaten Malang tetap berlokasi di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur. Kemensos siap bersinergi dan mensuport program-program nasional, yang berkaitan dengan Kemensos untuk kemajuan Kabupaten Malang,” tambahnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Pusat menekankan pentingnya keberadaan Sekolah Rakyat, sebagai ruang sosial yang inklusif dan membuka peluang masa depan bagi masyarakat mendapatkan sistem pendidikan formal. Sekolah Rakyat tidak hanya menghadirkan pendidikan alternatif, tetapi juga memberi akses psikososial, rasa percaya diri dan harapan hidup bagi warga yang sebelumnya tidak memiliki jalur pendidikan reguler. (pro/mlg/sit)

“Mohon doa dan dukungannya, semoga Sekolah Rakyat ini menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi anak-anak kita. Semoga mereka senang, sehat, dan bisa belajar dan tumbuh dengan baik,” kata Bupati Ipuk.

Sekolah Rakyat sendiri, merupakan program inisiasi Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan pendidikan berasrama untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah Rakyat Banyuwangi, diikuti 125 siswa yang terdiri dari 50 siswa SMA, 50 SMP, dan 25 siswa SD. Khusus jenjang SD, sekolah hanya menerima siswa kelas 4, 5, dan 6.

Bupati Ipuk menyapa langsung para siswa dan orang tua yang hadir tatkala mengantar anak-anaknya. Bahkan, Bupati Ipuk juga mengecek fasilitas yang ada di Sekolah Rakyat. Seperti ruang asrama dan ruang kelas yang sudah siap difungsikan.

“Awal masuk sekolah anak-anak masih menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Tadi para siswa juga dilakukan pengecekan kesehatan, untuk memastikan kesiapan mental dan fisik mereka mengikuti proses belajar mengajar,” ujar Bupati Ipuk.

Sejak hari pertama ini, ungkapnya, para siswa sudah mulai tinggal di asrama. Karenanya, kepada pihak sekolah agar melakukan pengawasan, karena siswa berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, serta terdiri dari putra dan putri.

Baca juga :

“Keamanan dan kenyamanan anak-anak harus menjadi prioritas. Karena ini sistem berasrama, perlu dipastikan pengawasan selama 24 jam,” imbuhnya.

Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Afrizon Tanjung, mengapresiasi kesiapan Banyuwangi dalam menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Banyuwangi menjadi satu dari 63 titik peluncuran Sekolah Rakyat secara nasional pada 14 Juli 2025.

“Tahun ini Kemensos menargetkan 200 Sekolah Rakyat yang direncanakan berdiri di berbagai daerah. Banyuwangi menjadi salah satu yang telah memenuhi syarat kelayakan,” ujarnya.

Afrizon mengaku gembira melihat antusiasme Banyuwangi dan masyarakat dalam menyukseskan program ini. Ia menyebut peluncuran ini sebagai bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan persoalan pendidikan dan kemiskinan.

Untuk media pembelajaran, sekolah ini dilengkapi sistem pembelajaran berbasis digital melalui Learning Management System (LMS) yang telah disiapkan oleh Kementerian Sosial. “Perangkat media pembelajaran seperti laptop, dan lainnya, akan segera didistribusikan guna mendukung proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat ini,” ucap Afrizon.

Kepala Sekolah Rakyat Banyuwangi, Chitra Arti Maharani, menjelaskan bahwa sekolah memiliki lima ruang kelas dan empat unit asrama dengan total kapasitas 126 siswa. Terdapat 21 tenaga pengajar dan 12 wali asrama yang mendampingi siswa selama 24 jam.

“Dua bulan awal ini, siswa menjalani masa adaptasi. Bagaimana beradaptasi dengan lingkungan dan teman baru, kebiasaan baru, serta kehidupan berasrama. Pembelajaran akademik baru akan dimulai pada September,” katanya. (kom/bwi/sit)

Sementara pelaksanaan peninjauan itu, dilakukan bersama perwakilan dari Kementerian Sosial (Kemensos), mengingat Kota Malang termasuk dalam tahap 1A pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu mengatakan bahwa percepatan program tersebut merupakan instruksi dari Presiden RI, agar masyarakat segera merasakan manfaat pendidikan berbasis asrama.

“Ini saya didampingi Pak Direktur dari Kemensos. Hari ini adalah hari pertama anak-anak masuk Sekolah Rakyat. Ada tes kesehatan, MPLS dan nanti mereka juga mulai masuk ke asrama. Alhamdulillah semua sudah siap, baik ruang belajar maupun fasilitas asrama seperti kasur, guling, bantal, almari dan kamar mandi,” kata Wali Kota Wahyu.

Di hari pertama tersebut, ada sebanyak 100 siswa yang terbagi dalam empat Rombongan Belajar (Rombel) menjalani tes kesehatan. Secara umum, menurutnya seluruh siswa tersebut dinyatakan sehat dan siap mengikuti proses belajar-mengajar.

“Secara umum, insyaallah sehat semua. Tadi kami juga sudah bertemu dengan keluarga, wali murid siswa SRMP. Yang selama ini mungkin tidak bisa merasakan, membayangkan bisa meneruskan pendidikan anaknya dan masuk ke SR. Karena SR ini berbeda. Konsen pemerintah ke SR ini juga istimewa,” tambahnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Wali Kota Wahyu menyampaikan, bahwa akan melakukan evaluasi menyeluruh selama bulan pertama tahun ajaran baru ini. Apabila ditemukan kekurangan, akan segera dikoordinasikan dan disampaikan pada pemerintah pusat.

“Kalau ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, saya sudah minta kepada Ibu Kepala Sekolah agar segera berkoordinasi. Termasuk kalau ada keluhan dari orang tua siswa, silakan sampaikan ke kami,” lanjutnya.

Di akhir, Wali Kota Wahyu juga memberikan pesan kepada para siswa SRMP agar rajin belajar. Terlebih, seluruh sarana dan prasarana sudah terfasilitasi seluruhnya.

“Mereka harus belajar, belajar dan belajar. Karena semua Sarpras, fasilitas juga sudah dicukupi. Sudah disediakan dari pemerintah pusat,” tambahnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Pemerintah Kota Malang juga telah menandatangani perjanjian pinjam pakai bangunan milik Politeknik Kota Malang (Poltekom) selama lima tahun, sebagai lokasi sementara SRMP. Setelah masa pinjam pakai berakhir, sekolah direncanakan akan dipindahkan ke lahan milik Pemkot yang sudah disiapkan, yakni di Jalan Mayjens Sungkono, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. (pro/rsy/sit)

Bahkan, Tim dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), telah meninjau langsung lokasi Sekolah Rakyat, di Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS di Desa Tamansari, Kecamatan Licin. Dua kementerian tersebut, melihat langsung sarana dan prasarana Sekolah Rakyat yang saat ini dalam proses renovasi, mulai infrastruktur gedung, sarana penginapan, ruang kelas, jaringan internet dan fasilitas pendukung lainnya.

“Tim dari Kemensos dan Kemen PU telah datang langsung dan meninjau sarana dan prasarana di Sekolah Rakyat. Alhamdulilah, Banyuwangi dinyatakan siap untuk menggelar Sekolah Rakyat di tahun ajaran baru ini,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Jumat (30/05/2025) tadi.

Bupati Ipuk juga mengatakan, selama ini Balai Diklat Banyuwangi secara fungsi dan fasilitas sudah cukup mendekati kebutuhan lembaga pendidikan berasrama. Saat ini, Balai Diklat dalam proses renovasi oleh Kemen PU.

“Kami memilih Balai Diklat karena fungsinya mirip dengan Sekolah. Fasilitasnya cukup memadai. Ini akan menjadi lokasi sementara,” tambah Bupati Ipuk.

Baca juga :

Selain menyiapkan gedung dan sarana pendukung, Pemkab Banyuwangi juga sedang memfinalisasi tenaga pengajar. Guru-guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat berasal dari kalangan PNS dan PPPK daerah dengan pengalaman yang mumpuni.

“Kami siapkan SDM terbaik, baik guru maupun tenaga kependidikan. Semua berasal dari aparatur daerah dan sudah berpengalaman. Nama-namanya juga sudah kami usulkan ke pusat, sesuai arahan dari kementerian,” jelas Bupati Ipuk.

Adapun kuota siswa untuk jenjang SMP dan SMA telah terpenuhi dan secara resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati. Sementara untuk jenjang SD masih dibuka pendaftaran.

Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis (PPS) Jawa Timur Kementerian PU, I Gusti Agung Ari Wibawa, menyatakan pihaknya telah meninjau langsung proses renovasi gedung Sekolah Rakyat. “Banyuwangi merupakan salah satu daerah siap memulai pelaksanaan tahun ajaran baru 2025/2026. Kami sudah meninjau proses renovasinya,” kata Ari.

Di hari yang sama, tim Kemensos juga meninjau gedung sekolah. Selain melihat kesiapan gedung sekolah di Banyuwangi, Tim Kemensos juga meninjau infrastruktur yang akan mendukung proses pembelajaran Sekolah Rakyat di Banyuwangi. (kom/bwi/sit)

Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Paulus Luhur Budi Prasetya, mengatakan bahwa ATENSI Yapi merupakan program dari Kementerian Sosial yang memberikan bantuan kepada anak yatim dan piatu dengan tujuan untuk meringankan beban pengeluaran anak. “Bansos ATENSI Yapi ini, diberikan Kemensos untuk anak-anak yatim piatu hingga usia 18 tahun. Tujuannya, untuk membantu mencukupi kebutuhan sekolah anak, seperti beli tas, sepatu hingga alat tulis,” katanya.

Bantuan tersebut, ujar Paulus, dapat diberhentikan penyalurannya apabila penerima tidak lagi memenuhi kualifikasi. Seperti, berusia lebih dari 18 tahun, orang tua sudah menikah lagi, pindah alamat dan tidak ditemukan keberadaanya atau bahkan penerima sudah meninggal.

“Jika anak yatim piatu sudah masuk pada salah satu kualifikasi maka otomatis bantuan ini akan dihentikan oleh Kemsos,” tambahnya.

Baca juga :

Adapun besaran bantuan, yaitu setiap bulan sebesar Rp 200 ribu, yang diberikan selama empat bulan. “Masing-masing anak yatim menerima total sebesar Rp 800 ribu. Akan tetapi, untuk pencairannya bisa berbeda-beda. Ada yang cair dalam 1 tahap ataupun 2 tahapan,” ujarnya.

Selain bansos ATENSI Yapi, lanjutnya, Pemkot Kediri juga tidak pernah absen untuk memberikan bantuan pada anak yatim piatu di Kota Kediri. Seperti, setiap tahunnya menjelang Hari Jadi Kota Kediri, Dinas Sosial Kota Kediri memberikan bansos pada 1641 anak yatim piatu di Kota Kediri.

“Jumlah 1641 anak yatim piatu ini masih data dari tahun 2023, untuk data terbaru di tahun 2024 masih kita himpun, bisa lebih banyak atau berkurang,” ujarnya.

Melalui penyaluran bantuan ini, Paulus berharap dapat mencukupi kebutuhan untuk anak-anak yatim piatu di Kota Kediri. Dirinya juga berpesan pada para orang tua atau wali anak, agar dapat memanfaatkan batuan-bantuan dari Kementerian Sosial dan Pemkot Kediri secara bijak sebagaimana mestinya. “Semoga bisa membantu meringankan ekonomi orang tua untuk memberikan kebutuhan dan keperluan pendidikan anaknya. Jangan sampai disalahgunakan untuk keperluan yang tidak penting,” pesannya. (kom/pan/sit)

Tidak hanya air bersih, out put dari instalasi ini nantinya merupakan air murni yang bisa langsung dapat diminum. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek, Novita Hardiny, berharap bantuan ini bisa memberikan manfaat multiplus efek kepada masyarakat sekitar.

“Mudah-mudahan ini bisa membuat tubuh lebih sehat dan juga pemantik masyarakat untuk hidup sehat,” ungkap Novita, saat menghadiri kegiatan sosialisasi di Aula Dinas PUPR, Jumat (26/04/2024) tadi.

Dikatakan istri Bupati Trenggalek ini, nantinya masyarakat penerima manfaat tidak perlu lagi membeli air galon atau kemasan untuk memenuhi kebutuhan minumnya. Apalagi air dari instalasi ini diyakini leboh sehat dari air rebusan karena kandungan mineralnya sudah dipisahkan.

Patut disyukuri juga, karena Trenggalek menjadi daerah yang terbanyak mendapatkan bantuan instalasi air bersih tersebut. Bila yang lainnya hanya sekitar 10 hingga 15 titik, Trenggalek paling banyak dengan jumlah 60 titik.

“Alhamdulillah kita mendapat bantuan instalasi air bersih terbanyak. Tentunya sangat bersyukur, karena sejak kemarau tahun yang lalu saya bersama mas bupati sangat struggle untuk bisa menyediakan air minum dengan anggaran APBD yang terbatas. Dan alhamdulillah direspon sangat baik dan sangat positif oleh ibu menteri sosial,” imbuhnya.

Baca juga :

Novita menuturkan, ikhtiar yang semua telah lakukan mendapatkan jawaban dan menerima bantuan. Ini akan sangat membantu ketersediaan air bersih saja tapi berefek pada membantu pada perekonomian keluarga.

“Semua ikhtiar yang kita lakukan mendapatkan jawaban dan menerima bantuan. Alhamdulillah jumlahnya cukup banyak, saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran kementrian sosial dan semoga di 60 titik instalasi air bersih ini menjadi manfaat multiplus efeknya sangat luar biasa bagi masyarakat,” tutur ibu tiga anak ini.

Tidak hanya membantu ketersediaan air bersih saja, tapi berefek pada membantu pada perekonomian keluarga. Maupun kesehatan keluarga, karena mau bagaimana pun air ini tidak hanya sekedar air biasa, tapi sudah tidak ada kandungan mineral dan mungkin bisa menurunkan angka stunting.

“Saya akan segera memberi surat tugas kepada seluruh kader PKK di seluruh desa untuk bisa mengawal, dimana titik sumur diberikan. Agar setiap masyarakat yang ada di sekitarnya ini bisa memberi edukasi tentang pentingnya air ini. Karena kalau sudah ada air minum ini, tidak perlu membeli air galon lag. Otomatis uangnya bisa digunakan untuk pendidikan dan lain sebagainya yang leboh diperlukan oleh keluarga,” terangnya.

Sementara itu, Penyuluh Sosial Ahli Muda Kemensos, Indri Astuti, membenarkan bahwasannya Kabupaten Trenggalek mendapatkan paling banyak bantuan instalasi air bersih di tahun 2024. Meski demikian, pihaknya berpesan untuk instalasi air bersih ini nantinya bisa dirawat dengan baik. Kemudian keberadaannya tidak menjadikan perselisihan di tengah tengah masyarakat.

“Terakhir saya berpesan agar apa yang sudah diberikan ini bisa dirawat dan dijaga sebaik mungkin. Dan agar bisa saling memahami satu dengan yang lain agar tidak terjadi perselisihan. Apalagi tujuan dari bantuan ini untuk mengurai perselisihan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih,” papar Indri. (mil/sit)

Dalam kesempatan itu, selain menyapa dan melihat langsung pemberian bantuan sosial dari Kemensos, Mensos juga melaksanakan program penanganan kemiskinan terpadu yaitu Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena). Program ini, melibatkan usia produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan.

“Karena mereka masih muda dan jangkauannya masih panjang, karena itu kita membuat Pahlawan Ekonomi Nusantara. Yakni, mengajak mereka untuk berwiraswasta,” kata Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini, Jumat (20/01/2023) tadi.

Setelah diamati, kata mantan Wali Kota Surabaya itu, dalam waktu percepatan selama dua sampai tiga bulan, warga miskin yang disebutnya Pahlawan Ekonomi Nusantara, sudah berani dan sekarang keluar dari bantuan sosial. “Jadi, kami memberikan rehab rumah. Tapi bukan hanya rehabnya, tetapi juga wirausaha buat mereka. Supaya, mereka graduasi dan bukan hanya sekedarnya. Namun, agar kehidupannya lebih baik,” terang Mensos.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Sementara itu, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, saat disinggung mengenai angka kemiskinan di Kota Batu, dikatakannya mencapai sekitar 3 ribu. Karenanya, dirinya berharap secara bertahap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), menjadi marketing supaya peningkatan kemiskinan menjadi menurun dan berubah menjadi tidak miskin.

“Saya berharap, bukan hanya dinas sosial atau dinas tertentu. Namun, semua OPD harus ikut bergerak menjadi pionir untuk mengentas kemiskinan di Kota Batu,” tegas Aries.

Berdasarkan data, diketahui angka kemiskinan ekstrem di Indonesia, tercatat masih sebesar 2 persen pada 2022. Sedangkan, angka stunting secara nasional terus mengalami penurunan dari angka 37 persen pada tahun 2014, menjadi 24 persen pada tahun 2021. Sementara di tahun 2022, angka stunting diperkirakan turun sebesar 21 persen. (put/sit)