Bantuan sumur bor tersebut, salah satunya diterima oleh Kelompok Tani Keji Beling, Desa Kaotan, Kecamatan Blimbingsari. Sumur bor tersebut, mampu mengairi lahan sawah seluas 50,63 hektar yang dikelola 63 petani.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan bahwa dengan adanya sumur bor ini memberikan kepastian ketersediaan air bagi petani sepanjang tahun. “Sumur bor ini dapat mendorong produktivitas pertanian sekaligus juga sebagai upaya antisipasi kekeringan jelang musim kemarau yang segera tiba,” kata Bupati Ipuk, saat menghadiri peresmian rumah pompa di areal persawahan Poktan Kejibeling di sela-sela aktivitas Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa), Kamis (07/05/2026) tadi.

Bupati Ipuk menjelaskan, keberadaan rumah pompa dan sumur bor tidak hanya membantu menjaga pasokan air irigasi, namun juga memberi manfaat ekonomi yang lebih luas. Dengan ketersediaan air yang stabil, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mempercepat masa tanam, hingga menekan risiko gagal panen saat musim kemarau.

Selain itu, rumah pompa menjadi pusat pengelolaan distribusi air yang lebih tertata dan efisien. Air dapat dialirkan secara merata ke area persawahan, sehingga petani tidak lagi harus bergantian mendapatkan pasokan air seperti sebelumnya.

“Mari kita jaga bersama-sama fasilitas yang sudah tersedia ini supaya bisa digunakan secara jangka panjang untuk kesejahteraan semua,” ujar Bupati Ipuk.

Baca juga :

Sumur bor yang diresmikan tersebut, merupakan bagian dari Program Optimasi Lahan (Oplah) dari Kementan. Optimasi lahan sendiri, merupakan upaya meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan produktivitas tanaman melalui penataan sistem pengairan serta penataan lahan.

Kegiatan optimasi lahan tahun 2025 di Kabupaten Banyuwangi sendiri, dilaksanakan untuk lahan seluas 1.008 hektar di tiga kecamatan, meliputi Rogojampi, Blimbingsari dan Srono. Program tersebut, mencakup pembangunan 29 unit sumur bor, pembangunan jaringan irigasi tersier sebanyak tiga unit dengan total panjang 300 meter, serta bantuan benih untuk 1.001 hektar sawah dengan total 25.025 kilogram.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Keji Beling Desa Kaotan, Isa Ansori, mengaku bersyukur atas bantuan sumur bor tersebut. Menurutnya, sejak adanya sumur bor, ketersediaan air menjadi lebih melimpah dan stabil.

“Sebelum ada sumur bor, petani harus bergantian untuk dapat air, sekarang tidak lagi. Masa tanam dan panen juga bertambah, dari yang tadinya dua kali setahun bisa tiga kali setahun. Kami juga tidak perlu khawatir lagi menanam di musim kemarau karena airnya cukup,” jelas Isa.

Dirinya juga mengaku, keberadaan rumah pompa dan sumur bor juga membuka peluang usaha baru bagi Poktan. Selain untuk pertanian, air dari sumur bor kini dimanfaatkan untuk budidaya ikan hingga wahana kolam renang anak yang dikelola kelompok tani.

“Penghasilan dari usaha itu sebagian digunakan untuk biaya operasional sumur bor, seperti membeli token listrik dan kebutuhan operasional kelompok tani lainnya,” imbuhnya.

Produksi padi di Banyuwangi sendiri, kini terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2025, produksi padi Banyuwangi mencapai 806.771 ton dengan luas tanam 121.319 hektar. Angka tersebut meningkat dibanding tahun 2024 yang mencapai 794.783 ton dengan luas tanam 119.651 hektar. (kom/bwi/gie)

Dikonfirmasi terkait hal itu, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Natanegara, saat mendampingi kunjungan kerja Dirjen Perkebunan menyampaikan terima kasih karena sudah meluangkan waktu berkunjung di Kabupaten Trenggalek. “Saya mewakili Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih karena tadi sudah banyak terdistribusi alat pertanian di Kabupaten Trenggalek,” ujarnya, Rabu (24/04/2024) malam.

Dirinya menyampaikan, misi ini selaras dengan cita-cita Kementrian Pertanian yang mendorong peningkatan produksi tanaman pangan, khususnya padi di tengah iklim yang tidak menentu ini. “Pertanian di Trenggalek harus terus bangkit dan tidak berbangga diri atas capaian hari ini. Karena inovasi akan terus berjalan. Semoga ini membawa manfaat untuk Kabupaten Trenggalek kedepannya,” tambah Wabup Syah.

Sementara itu dalam kunjungannya, Nur Alam Syah menuturkan, semua harus memastikan bahwa pompa irigasi berfungsi. Kehadirannya di sini bukan hanya mengecek terkait distribusi pompa hingga digunakan, tapi juga luas tanam harus dimaksimalkan.

Baca juga :

“Saya apresiasi Pak Kadis dan Pak Wakil Bupati yang sudah bergerak cepat. Lahan-lahan kita yang sudah dipanen satu dua minggu yang lalu. Hampir semua sudah di olah tanah dan proses tanam. Persiapan benihnya juga saya lihat tidak masalah, tinggal bagaimana lahan tadah hujan kita bisa kita maksimalkan dan perlu kita perencanaan yang detil supaya tidak salah,” kata Nur Alam Syah.

Pada April ini, ujarnya, secara nasional harus dapat 2 juta hektare lahan yang ditanami. Dirinya pun berharap, mudah-mudahan Jawa Timur memberi kontribusi besar terhadap target yang telah dicanangkan itu.

“Kita juga pastikan bahwa pompa irigasi kita berfungsi. Dan kehadiran saya di sini bukan hanya mengecek terkait distribusi pompa hingga digunakan. Tapi juga tanam kita harus kita maksimalkan. Mana sumber airnya, mana sawahnya sehingga bantuan pipa dan pompa itu bisa maksimal dan benar-benar memberikan kontribusi. Kalau lahan seperti ini tidak masalah, sepanjang ada air kita bisa tanam,” jelasnya.

Apa yang dilakukan oleh Pemkab Trenggalek ini sangat luar biasa. Bahkan, pihaknya sempat mendapat kabar kalau siang hari cuaca cukup panas. Maka para petani ini mengakali nya dengan mengolah tanah itu pada malam hari.

“Ini sinergitas luar biasa antara Kementrian, TNI dan Pemkab Trenggalek dan saya akan senantiasa ada untuk Jawa Timur. Memastikan bahwa pertanaman padi kita dan irigasi teknis, utamanya pada daerah-daerah yang tadah hujan. Kita juga mendorong Padi Gogo di lahan lahan perkebunan, Perhutani segera kita perbaiki regulasinya, sehingga bisa mendapatkan bantuan,” papar Nur Alam Syah. (mil/sit)

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyampaikan bahwa salah satu program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang sangat penting adalah penanaman komunitas pokok, termasuk bawang merah. Dan, dalam upaya menjaga ketahanan pangan, Kementan sendiri telah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan. Salah satunya, adalah Alsintan.

“Sebanyak 284 Alsintan disediakan Kementan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dan mencegah inflasi di Kota Batu,” terangnya, saat panen bawang merah varietas Batu Ijo dan Ikan Nila di Dusun Durek, Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jumat (15/09/2023) tadi.

Baca juga :

Sedangkan, tambahnya, 284 Alsintan dari Kementan itu terdiri atas 44 unit mesin cultivator dan 240 buah sprayer. “Yang jelas, Alsintan ini yang disediakan Kementan. Diharapkan, ini dapat membantu petani dalam proses budidaya Bawang Merah varietas Batu Ijo,” ujarnya.

Lebih dari itu, jelas Aries, data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sepanjang tahun 2023 sampai dengan Juli, komoditas bawang merah merupakan salah satu dari lima komoditas yang memiliki andil besar sebagai penyumbang inflasi selama empat bulan. “Kelompok tani adalah setengah dari penduduk Kota Batu. Jika kita tidak menjaganya, ini akan menjadi permasalahan. Sektor pertanian bisa menjadi keunggulan Kota Batu. Mudah-mudahan, penyediaan Alsintan ini memberikan berkah dan rejeki bagi petani dan masyarakat setempat,” paparnya. (put/sit)

Kedua durian tersebut, resmi masuk dalam daftar resmi buah unggulan lokal di Kementerian Pertanian. Sementara kabar baik tersebut, disampaikan Bupati Jember, Hendy Siswanto, saat pencanangan Hari Budaya dan Gebyar Sedekah Bumi Kabupaten Jember di Alun-alun, Sabtu (04/03/2023) tadi.

“Hari ini kita mendapatkan dua sertifikasi varietas unggul untuk durian dari Kementerian Republik Indonesia,” kata Bupati Hendy Siswanto, Sabtu (04/03/2023) tadi.

Bahkan, tambah Bupati Hendy, tidak hanya dua varietas tersebut yang akan disertifikasi. Namun, ada 39 varietas durian lokal lainnya, yang kini akan diuji kualitasnya.

Baca juga:

• 11 Ribu Nakes dan Named di Kota Malang Diusulkan Terima Vaksin MR Dewasa
• Realisasi Opsen PKB Kota Malang Tembus 30,36 Persen, Bapenda Optimalkan Layanan Jemput Bola
• Usai Pasar Gadang dan Kebalen, Pemkot Malang Siapkan Penataan Bertahap untuk Pasar Blimbing
• Perketat Akses Bendungan Lahor, PJT I Siapkan Mitigasi Risiko Jangka Panjang
• Kurun Sebulan, Polresta Malang Tangkap 39 Tersangka Narkotika

“Jadi ini (sertifikasi) adalah cikal bakal ya permulaan. Tadi juga dihadiri Dr Lilik dan beliau yang memberikan perizinan tentang kualitas tanaman yang dibudayakan di Kabupaten Jember, salah satunya durian,” tambahnya.

Buah-buahan lokal lainnya, ujarnya, ternyata juga layak untuk mendapatkan sertifikasi dari kementerian. “Bukan durian saja. Kita punya klengkeng, kita punya yang lain juga, seperti jambu air dan kita punya macam-macam buah,” ungkapnya.

Bupati Hendy berharap, pasca mendapat sertifikasi, nilai atau harga jual komoditas buah-buahan akan tinggi dan akan dipercaya oleh penikmat buah. “Akan lebih dipercaya konsumen dan ini dalam pantauan tentang higienis tentang kesehatan, dikonsumsi dan ini akan menjadi nilai tawar tersendiri,” harapnya.

Pada acara tersebut, sebanyak 2023 buah durian yang disusun ala tumpeng raksasa dibagikan kepada masyarakat.(rio/sit)

“Program ini dari kementrian, di mana konsepnya para Gapoktan memiliki Alsintan secara mandiri dan difasilitasi oleh KUR,” jelas Bupati Arifin, saat dikonfirmasi, Rabu (15/06/2022) siang.

Disebut taxi Alsintan, terang Bupati, karena ini diharapkan tidak hanya berorientasi kepada lahan saja. Namun dalam pengelolaannya, para petani di Trenggalek juga punya alat yang bisa disewakan.

“Konsepnya seperti taxi yang bisa disewakan. Artinya, bisa diorder atau disewakan untuk petani-petani lain yang membutuhkan,” imbuhnya.

Baca juga:

• 11 Ribu Nakes dan Named di Kota Malang Diusulkan Terima Vaksin MR Dewasa
• Realisasi Opsen PKB Kota Malang Tembus 30,36 Persen, Bapenda Optimalkan Layanan Jemput Bola
• Usai Pasar Gadang dan Kebalen, Pemkot Malang Siapkan Penataan Bertahap untuk Pasar Blimbing
• Perketat Akses Bendungan Lahor, PJT I Siapkan Mitigasi Risiko Jangka Panjang
• Kurun Sebulan, Polresta Malang Tangkap 39 Tersangka Narkotika

Taxi Alsintan sendiri, tambahnya, diinisiasi oleh Kementrian Pertanian dengan tujuan untuk menghadirkan teknologi pertanian di tengah-tengah petani. Selain itu, ini merupakan salah satu langkah aksekerasi pemulihan ekonomi di sektor pertanian.

“Kita juga berterima kasih karena salah satu vendornya ini, juga produsen asal dalam negeri. Terus mereka juga siap untuk memberikan Technical Assistance sehingga dapat ketemu alsintan yang bagus. Kemudian juga ketemu dengan perbankan yang memfasilitasi lewat KUR. Terus kemudian Dinas pertanian yang membina, harapannya petani bisa memproduksi pertaniannya lebih produktif,” terang Bupati Arifin.

Masih menurut Mas Ipin-sapaan akrab Bupati, bahwa Taxi Alsintan sendiri merupakan program penyediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) secara mandiri oleh pelaku usaha di sektor pertanian melalui fasilitasi bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Sektor pertanian saat ini telah memasuki era teknologi. Artinya, kita sudah harus meninggalkan cara-cara lama dalam bertani. Penggunaan alsintan harus dikedepankan karena dengan Alsintan produktivitas bisa ditingkatkan,” paparnya.

Dirinya juga berharap, nantinya para petani secara pribadi atau bersama-sama bisa lebih mudah memiliki alsintan tanpa harus mengandalkan bantuan dari pemerintah. (mil/sit)

Dalam kesempatan kali ini, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim IV, menyampaikan syarat untuk mendapatkan bantun dan macam-macam bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Kehutanan.

Kegiatan sosialisasi penyerapan aspirasi tersebut, dihadiri sekitar 100 orang anggota kelompok tani. Selain itu, juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Mujib, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Blitar.

Ir Endro Hermono MBA, mengatakan bahwa ada beberapa bantuan berupa alat, bibit, pakan dan makanan olahan dari Kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi IV DPR RI. Diantaranya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan.

“Bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa bibit dan pakan ikan, termasuk bantuan makanan olahan ikan maupun ikan segar. Sedangkan dari Kementerian Pertanian berupa alat mekanik dan ternak. Sementara dari Kementerian Kehutanan berupa bibit tanaman keras,” kata Ir Endro Hermono MBA.

Lebih lanjut Endro Hermono menyampaikan, adapun persyaratan penerima bantuan pemerintah, yaitu bantuan calon induk ikan diberikan kepada unit pembenihan rakyat atau hatchery skala rumah tangga atau pendederan atau penggelondongan, pembenih atau pembudidaya ikan, kelompok masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan, dan badan usaha milik desa (BUMDes).

“Persyaratan penerima bantuan calon induk ikan terbagi dalam tiga persyaratan. Yaitu, persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan lokasi,” jelas Endro Hermono.

Baca juga :

• 11 Ribu Nakes dan Named di Kota Malang Diusulkan Terima Vaksin MR Dewasa
• Realisasi Opsen PKB Kota Malang Tembus 30,36 Persen, Bapenda Optimalkan Layanan Jemput Bola
• Usai Pasar Gadang dan Kebalen, Pemkot Malang Siapkan Penataan Bertahap untuk Pasar Blimbing
• Perketat Akses Bendungan Lahor, PJT I Siapkan Mitigasi Risiko Jangka Panjang
• Kurun Sebulan, Polresta Malang Tangkap 39 Tersangka Narkotika

Endro Hermono menjelaskan, persyaratan administrasi bagi calon penerima bantuan diantaranya, harus berbadan hukum, hasil produksi yang dihasilkan oleh penerima bantuan tidak untuk tujuan ekspor. Penerima bantuan bukan kepala desa, perangkat desa atau kelurahan, ASN atau TNI atau Polri atau anggota legislatif, penyuluh atau PPB.

Sedangkan untuk persyaratan teknis meliputi, untuk unit pembenihan milik kelompok masyarakat (UPR/HSRT/pendederan/penggelondongan) dan kelompok pembenih atau pembudidaya ikan (Pokdakan), bersedia menerapkan prinsip-prinsip Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).

Bagi lembaga swadaya masyarakat yaitu berbadan hukum, sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan. Sedangkan untuk lembaga pendidikan, terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Agama. Sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan. Sementara untuk lembaga keagamaan, diutamakan berbadan hukum, sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.

Sementara untuk persyaratan lokasi, Endro Hermono menegaskan, untuk lokasi budidaya sesuai dengan peruntukannya untuk kegiatan perikanan budidaya, kepemilikan lahan jelas dan bebas konflik, lahan milik sendiri atau sewa minimal 1 tahun dan mempunyai aksesibilitas dan mudah dijangkau.

Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Jatim VI ini menjelaskan, penerima bantuan Alsintan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu masyarakat (Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/ Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian. Dan pemerintah yaitu Pemda Provinsi, Kabupaten atau Kota.

Sedangkan menurut Endro Hermono, kriteria lokasi kegiatan bantuan alsintan untuk pengadaan di pusat dan di provinsi harus mempertimbangkan beberapa hal. “Kriteria lokasi penerima bantuan alsintan diprioritaskan pada daerah sentra produksi tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan. Mempertimbangkan kebutuhan alsintan dan kondisi lokal spesifik yang secara teknis memenuhi persyaratan untuk operasional alat dan mesin pertanian. Mempertimbangkan komitmen yang kuat dalam mendukung program peningkatan produksi pertanian,” papar anggota Komisi IV DPR RI Dapil Jatim VI, yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Blitar. (jar/sit)

Pengucuran dana KUR di Pendapa Bupati Bondowoso tersebut mengawali launching pembangunan ekonomi nasional melalui KUR oleh Kementan bersama Pemkab.Bondowoso, perbank-kan dan koperasi.

Direktur Pembiayaan Pertanian Kementan RI, Ir. Indah Megawati MP, mengatakan, di Provinsi Jawa Timur pihaknya sudah mengucurkan hampir Rp 3 triliun. Kini meningkatkan lagi di Provinsi Jawa Timur sekitar Rp 5 triliun. Khusus untuk di Bondowoso pihaknya berharap bisa ada penyerapan hingga Rp 500 milliar.

“Untuk Bondowoso ini, saya menginginkan Rp 500 miliar untuk bisa cepat diserap,” katanya.

Bondowoso sendiri dipilih oleh Kementan karena dinilai merupakan penyangga katahanan pangan nasional ketiga setelah Sulawesi Selatan dan Kalimantan.

Dalam hal penyerapan KUR, kata Indah Megawati, Bondowoso serapan KURnya cukup tinggi. Begitu juga dengan Jawa Timur juga menjadi provinsi dengan penyerapan KUR tertinggi di Indonesia.

“Kami hadir ke Bondowoso untuk mendorong agar penyerapan KUR maksimal. Sesuai dengan yang dicanangkan Presiden RI, Joko Widodo,”tuturnya.

Adapun model pencariannya adalah klasterisasi. Ada offtaker, avalis (penjamin), dan ada asuransinya. “Untuk offtaker kita bekerja sama dengan Koperasi Indonesia Citra Berdikari,” imbuhnya.

Ia meminta, penggunaan KUR nanti juga bisa digunakan untuk modernisasi misalnya untuk pembelian alat mesin pertanian seperti traktor dan sebagainya.

“Saya menginginkan pertanian berbasis industri. Pertanian untuk ekspor. Selama pandemi ini, komoditas pertanian tertinggi PDB-nya yakni sekitar 12,9 persen,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat, menyambut baik pengucuran KUR untuk pertanian di Kabupaten Bondowoso.

“Kredit Usaha Rakyat (KUR) bidang peternakan untuk Kabupaten Bondowoso, sudah tersebar di 18 kecamatan. Diharapkan dapat membuka peluang bagi para peternak untuk mengakses permodalan,” harapnya. (dul/syn)

Wakil Bupati Bondowoso, H. Irwan Bachtiar Rahmat, SE, MSi mengatakan, pinjaman lunak ini (soft loan) berupa KUR (Kredit Usaha Tani). Peternak kalau ingin mengembangkan usahanya bisa mengajukan pinjaman ini.

“Peternak boleh mengajukan kredit melalui BI. KUR yang disiapkan oleh Kementan untuk Pemkab Bondowoso Rp 50 M. Kalau peternak bisa memanfaatkan dana ini, bisa meningkatkan kesejahteraannya,” kata Irwan sapaannya, Selasa (11/08/2020).

Ditambahkan, Bank off taker (penyalur) yang ditunjuk Kementan adalah BNI. Kemudian BNI mempercayakan proses pengajun kreditnya pada avalist (penjamin) IJB (Ikatan Koperasi Berjikari). Pemkab, lanjut Politisi PDIP ini, hanya sebagai fasilitator. Yang relibat proses secara langsung adalah peternak, BNI/IJB, dan Kementan. Ini demi meningkatkan kesejahteraan petani.

Bondowoso merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi lumbung daging. Jawa Timur, yang meliputi 38 Kabupaten dan Kota, setahun mengekspor daging ke laur negeri hingga 300 ribu ton.

“Serapan kredit untuk peternak di Jatim sedikit lambat. Dari Rp 50T yang disiapkan Kementan, baru terserap Rp 10T. Padahal, untuk membantu peternak, dana soft loan terserap 100%,” kata Irwan.

Tujuannya, tambah Irwan, dalam kondisi pademi CoViD-19 ini, petani, hususnya peternak, dapat terbantukan. “Makanya pemerintah gencar melakukan sosialisasi ke sejumlah daerah,” pungkasnya. (edi/sam/mzm)

Menteri Pertanian melalui Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian langsung turun mengatasi persoalan pupuk yang dipermasalahkan bagi para petani tambak di Lamongan. Dalam kehadiranya ke Lamongan, kemarin (7/2/2020). Kementerian Pertanian langsung menjanjikan akan mengatasi persoalan pupuk yang dikeluhkan petani tambak di Lamongan.

“Inti dari kedatangan saya ke sini untuk menyelesaikan masalah dan pupuk bersubsidi akan segera kami selesaikan. Selain itu, berkaitan dengan pupuk bersubsidi ini tidak ada masalah, jadi untuk jangka pendek, jatah padinya ditarik dulu untuk digunakan dalam waktu singkat,” tegas Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP), Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, di Guest House Pemkab Lamongan.

Tak hanya itu, kedatangan kementan ke Lamongan tak luput, merespon surat dari Pemkab Lamongan melalui Dinas Perikanan dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan dan demo dari para petani tambak Kabupaten Lamongan bertujuan meminta alokasi tambahan pupuk bersubsidi untuk petani tambak.

“Saya berkunjung ke sini berharap permasalahan petani bisa teratasi dan akan segera kami tindaklanjuti. Alhamdulillah sekarang sudah ada solusi bahkan semuanya juga bisa menerima,” ujarnya.

Selain itu, ditegaskan Sarwo Edhy, para petani tambak di Lamongan juga sebenarnya termasuk petani tanaman pangan. Karena tambahnya, menurut laporan yang diterima disaat saat musim kemarau, petani tambak di Lamongan juga lahannya beralih fungsi untuk ditanami padi.

“Menurut laopran yang masuk ke kementerian, petani tambak di Lamongan bukan hanya bertabur ikan, ada juga ditanami padi, dan kebutuhan pupuk bersubsidi juga untuk tananam padi. Berarti secara otomatis petani tambak juga berhak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain itu, yang terpenting, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)-nya akan kami siapkan, kami bisa memerintahkan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. RDKK itu penting untuk mengeluarkan pupuk bersubsidi,” tuturnya menegaskan.

Lebih jauh dikatakan Sarwo Edhy, untuk menyelesaikan masalah kekurangan pupuk dan pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk para petani tambak merupakan solusi jangka pendek yang harus terselesaikan dalam kurun waktu dekat.

“Itu untuk jangka pendek, silahkan pak Bupati Lamongan dan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan untuk segera menyiapkan pengajuanya,” jelasnya menambahkan.

Sementara Kata Sarwo Edhy, untuk jangka panjangnya, antar Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan, dan Perikanan (KKP) akan saling berkoordinasi.

“Untuk jangka panjangnya, nantinya akan ada surat ke Menteri KKP ke Menteri Pertanian, kalau petani tambak tetap akan mendapatkan jatah pupuk bersubsidi, karena Menteri Pertanian segeta berkirim surat ke Menteri Keuangan,” katanya menandaskan.

Selain itu, dikatakan Bupati Lamongan, H. Fadeli, SH, MM, sebelumnya, dirinya sudah mendapat bocoran dari Ditjen PSP karena pupuk bersubsidi sudah bisa didapatkan para petani tambak dan atas tuntasnya persoalan itu.

“Alhamdulillah, Saya lega,” adalah kalimat pertama yang meluncur dari Bupati Fadeli usai berdialog dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan RI Sarwo Edhy di Guest House Pemkab Lamongan.

Karena rupanya, menurut Fadeli, Kementan memiliki pemahaman yang sama dengan Pemkab dan petani budidaya Lamongan. Bahwa petani budidaya bisa memanfaatkan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan mereka.

“Dialog tersebut juga memberikan solusi kongkrit, dalam waktu 4 hari kedepan Sarwo Edhi menjanjikan alokasi pupuk sudah normal seperti tahun lalu dan bisa dimanfaatkan petani budidaya,” ujarnya.

Bahkan Bupati Fadeli menyampaikan, kedatangan Ditjen PSP merupakan bentuk respon cepat dari Menteri Pertanian.

“Pak Menteri langsung menerjunkan pak ditjen ke sini. Dan Alhamdulillah ini dikembalikan ke aturan kemarin. Dan sebetulnya menurut saya tidak ada yang salah di tingkat kementerian,” katanya.

Bupati Fadeli juga menegaskan, di Lamongan tidak perlu dibedakan antara petani tanam dan petani tambak.

“Masalah budidaya masalah pertanian itu sudah jadi satu, di Lamongan ini masalah pertanian dan perikanan jadi satu, kita tidak perlu merubah peraturan,” ujarnya usai dialog bersama Ditjen PSP Sarwo Edhy dan para petani.

Beruntung, tenggat waktu 4 hari yang diminta petani budidaya Lamongan agar pupuk bersubsidi disalurkan ternyata dipenuhi lebih cepat.

Sehari kemudian pupuk untuk petani budidaya sudah disalurkan di wilayah Kecamatan Turi dan Kalitengah, Sabtu (8/2/2020).

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Rujito mengungkapkan penyaluran ke petani Sabtu 8 Februari 2020 untuk pupuk Urea 426 ton dan SP-36 sebesar 115 ton.

“Ini adalah respons cepat Kementerian Pertanian usai dialog tripartit antara Bupati Fadeli, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan RI Sarwo Edhy bersama perwakilan petani budidaya kemarin,” tandanya. (aju/zen/yan)