Hasil kajian tersebut, disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Proyek IFish mulai berkecimpung di Kabupaten Sukabumi, sejak tahun 2018, melalui kegiatan demonstrasi pembesaran benih (glass eel) sidat jenis Anguilla Bicolor. Hingga saat ini, benih sidat masih mengandalkan tangkapan di alam dengan tingkat harapan hidup yang sangat rendah.

Kondisi tersebut menjadi sorotan dalam technical working group pengelolaan perikanan perairan darat yang diinisasi oleh proyek IFish. Berdasarkan masukan para pihak, disepakati upaya pelestarian sidat dan keanekaragaman hayati perairan darat lainnya membutuhkan kebijakan komprehensif yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.

Pengesahan Perda tersebut dilakukan di Sukabumi, Minggu (15/01/2023) lalu. Perda ini mengatur integrasi tata kelola dan sinergi para pihak untuk memastikan sumber daya perairan darat di Kabupaten Sukabumi dapat dimanfaatkan secara lestari dan mendukung ketahanan pangan masyarakat.

Pendataan secara berkala yang dilakukan oleh proyek IFish sejak 2021, menunjukkan sekitar 40 persen hasil tangkapan ikan sungai menjadi konsumsi keluarga di Kabupaten Sukabumi. Sebanyak 11 persen lainnya dijual sebagai mata pencaharian tambahan masyarakat di sekitar sungai. Angka tersebut menunjukkan bahwa sungai dan perairan darat lainnya penting untuk mendukung pemenuhan nutrisi dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten tersebut.

Baca juga:

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

“Kekayaan sumber daya ikan di perairan darat Kabupaten Sukabumi harus mendapat perhatian dari semua pihak, karena kabupaten ini merupakan jalur strategis migrasi ikan sidat. Oleh karena itu, Kabupaten Sukabumi harus memiliki peraturan yang disusun berdasarkan riset para ahli, science based-policy, agar langkah pengelolaan di sektor perikanan perairan darat dapat dilakukan secara jangka panjang sehingga dapat terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Kepala Pusat Riset Perikanan BRSDM sekaligus National Program Coordinator IFish, Yayan Hikmayani, Rabu (18/01/2023) tadi.

Dirinya mengatakan, pihaknya memberikan perhatian besar terhadap perairan darat di Kabupaten Sukabumi, khususnya dalam pengelolaan ikan sidat. Karena itu, KKP menjadikan kabupaten tersebut sebagai daerah percontohan dalam pengelolaan ikan darat di Indonesia.

Harus diakui, dalam pengelolaan perikanan darat memiliki tantangan yang besar. Sehingga, harus dilakukan secara bersamaan mulai dari pemerintah pusat, daerah hingga pelaku usaha dari perikanan darat ini.

“Kabupaten Sukabumi merupakan satu dari lima daerah yang mendapatkan proyek IFish dan ke depannya tentu harus ditindaklanjuti terutama pembuatan Perda tentang pengelolaan perikanan agar perkembangan perikanan darat semakin terjaga dan terlindungi,” ujar Yayan.

Yayan bersyukur dampak dari kegiatan IFish telah mengantarkan Kabupaten Sukabumi meraih juara 3 inovasi bisnis se-Jawa Barat, dengan proposal Sistem Budidaya Sidat Segmentasi Murah (Si Bulat Merah).

“Nanti akan terjadi sinergi usahanya itu di BBI (Balai Benih Ikan) Tonjong yang keluar sebagai sidat fingerling, disalurkan di masyarakat pelaku usaha rumah tangga untuk membudidayakan ikan. Budidayanya menarik, karena pakai tong. Nah ternyata sidat di situ tumbuh dengan baik. Diharapkan dengan metode ini dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga. Dan untuk pemasarannya sebagai pembelinya yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan menyerap hasil usaha budidaya sekitar 20 ton per bulan,” tuturnya.

Tak hanya Perda, Yayan berharap adanya pengembangan tindak lanjut Proyek IFish di Kabupaten Sukabumi oleh pemerintah daerah seperti kegiatan demosite yang sudah dilakukan dapat terus dikembangkan dan didesiminasikan secara sistematis sebagai bentuk peningkatan kapasitas bagi masyarakat. Ada pula kerja kolaborasi terkait pembangunan fishway dapat terus dikembangkan dan terus di-scale up agar manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Selain itu, terdapat sistem pendataan partisipatif dan monitoring terkait perairan darat dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan agar dapat terus memberikan informasi yang baik dan sesuai sebagai dasar pengelolaan dan kebijakan. Pelibatan masyarakat merupakan bentuk kolaborasi yang baik dan sangat butuh untuk terus dilanjutkan.

Terakhir, ada pengelolaan bersama melalui forum kelompok kerja pengelolaan perikanan perairan darat menjadi satu langkah besar dalam pengelolaan kolaboratif. Upaya tersebut dapat menghasilkan capaian-capaian besar lainnya dalam mengelola perikanan perairan darat, khususnya di Kabupaten Sukabumi. “Dengan langkah-langkah besar ini, Kabupaten Sukabumi dapat menjadi salah satu pusat pembelajaran pengelolaan perikanan perairan darat di Indonesia,” jelas Yayan.

Disampaikan Deputy FAO Representative in Indonesia Ageng Heriyanto, KKP dan FAO melalui proyek IFish juga memfasilitasi penyusunan Master Plan Pengelolaan Perikanan Sidat di Kabupaten Sukabumi. Ia berharap kedua kebijakan ini dapat menciptakan integrasi tata kelola perikanan darat, serta sinergi kuat para pihak dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan darat khususnya untuk perikanan sidat.

Sementara itu Wakil Bupati Sukabumi Iyos Somantri mengatakan, pembentukan kebijakan yang kuat di tingkat kabupaten merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung program dan kebijakan pemerintah pusat, terutama Perpres No.87 tahun 2021 tentang pembangunan Provinsi Jawa Barat Bagian Selatan.

“Ini juga sebagai salah satu langkah kongkrit bagi pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi untuk menjamin terjaganya ekosistem dan populasi ikan lokal yang memiliki nilai konservasi yang tinggi dan memiliki nilai ekonomis penting. Hal ini tentunya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada pemanfaatan sumber daya perikanan perairan darat,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, sumber daya ikan di Indonesia, termasuk sidat yang beragam ini perlu dikelola secara bertanggung jawab agar lestari dan memberi kemakmuran bagi masyarakat nelayan sidat. Penerapan prinsip-prinsip konservasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya sidat diharapkan dapat memberikan jaminan bagi keberlanjutan sumber daya sidat di Indonesia. (hms/kkp/gie)

Sikap tegas ini, sejalan dengan arahan Menteri Trenggono yang meminta agar tidak ada kompromi terhadap pelaku pencurian ikan di laut Indonesia. Pemusnahan kapal pelaku illegal fishing ini dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Aceh sebagai eksekutor bekerjasama dengan KKP.

“Ini merupakan rangkaian kegiatan pemusnahan kapal ilegal yang telah memperoleh putusan berkuatan hukum tetap dari Pengadilan,” jelas Plt. Direktur Penanganan Pelanggaran, Nugroho Aji mewakili Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Nugroho menjelaskan, bahwa kedua KIA ilegal ini adalah KM. KHF 1980 (64,19 GT) dan KM. KHF 2598 (63,74 GT). Kedua KIA tersebut yang diawaki oleh awak kapal berkebangsaan Thailand yang ditangkap di Perairan ZEEI Selat Malaka oleh KP HIU 12, pada Februari 2019 lalu.

“Kedua kapal tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dengan mengoperasikan alat tangkap trawl,” ujar Nugroho.

Sementara itu, Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, Elan Suherlan menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun baik antara KKP dan Kejaksaan RI dalam pemberantasan illegal fishing, termasuk dalam eksekusi atas putusan pengadilan terhadap kapal-kapal pelaku illegal fishing.

Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Muhammad Yusuf dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara dibakar di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo kemudian lokasi akan dibersihkan, sehingga tidak berpotensi menggangu kolam labuh.

Eksekusi terhadap kedua kapal pelaku illegal fishing ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Edi Ermawan.

Untuk diketahui sebelumnya 16 kapal pelaku illegal fishing juga dimusnahkan di Batam dan Belawan. Pemusnahan kapal pelaku illegal fishing yang dilakukan KKP bersama Kejaksaan masih akan berlanjut di beberapa lokasi diantaranya di Natuna sebanyak 10 kapal, Pontianak 4 kapal, Sebatik-Nunukan 1 kapal, Bitung 1 kapal, Merauke 3 kapal, dan Batam 1 kapal. (hms/kkp/aye/ed2)

Sambil membawa poster berbagai tulisan dukungan, kekecewaan dan kecamannya atas kejadian kekerasan terhadap wartawan serta para wartawan meminta kepada APH dan pihak-pihak terkait untuk tidak melecehkan profesi wartawan saat menjalankan tugasnya, karena wartawan juga di lindungi dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Kita prihatin dengan arogansi oknum pengawal Menteri KKP RI yang menghalangi tugas peliputan wartawan atau jurnalis. Padahal, wartawan yang melakukan peliputan berita telah menghargai atau mentaati rambu-rambu protokoler,” jelas Imam, wartawan Harian Memo-X.

Aksi solidaritas yang dilakukan oleh puluhan wartawan yang bertugas di Kabupaten Situbondo tampak membeberkan poster dan tanpa bicara dan jaga jarak serta mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Baca Juga : Kunker Menteri KKP Diwarnai Aksi Boikot

“Kedatangan kami ke sini untuk memberikan dukungan Polres atas laporan Andi Nurkholis yang mendapat perlakuan kurang mengenakkan dari para pengawal Menteri KKP RI pada liputan panen udang vaname di tambak Milenial Kementerian Kelautan dan Perikanan di Dusun Gundil, Desa Klatakan, Kacamatan Kendit, Kabupaten Situbondo,” jelas Zainal Aliyy Mustafa, tim advokasi IJTI Tapalkuda.

Lebih lanjut, Zainal menjelaskan bahwa, aksi solidaritas yang dilakukan wartawan di Kabupaten Situbondo, selain akan memberikan support penanganan hukum yang dilakukan Polres Situbondo juga memberikan pernyataan sikap IJTI.

“Kami hanya minta ada penegakan supremasi hukum. Kami di undang, kami datang tapi jangan lalu kami di tendang,” tutur Zainal kontributor Trans 7.

Sementara itu, Kapolres Situbondo, AKBP Ach Imam Rifai SH SIK M PICT M ISS mengatakan, bahwa dirinya telah menerima keluhan teman-teman jurnalis yang menyampaikan aspirasinya tentang penghalangan tugas jurnalistik yang dilakukan oleh orang tertentu.

“Kita akan menindaklanjuti proses laporan wartawan tersebut. Kami akan bekerja secara profesional dan akan melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang diduga telah mendorong wartawan,” tegas Kapolres. (her/ed2)

Berdasarkan keterangan Kepala BPBAP Situbondo, Nono Hartanto, target produksi tambak MSF di Situbondo ini sebanyak 1,5 ton per kolam atau 30 ton per hektare per siklus. Nono menjelaskan bahwa pihaknya berupaya mewujudkan usaha budidaya rakyat dalam bentuk klaster dengan skala ekonomi. 

“Minimal 60 unit kolam dengan 60 pembudidaya, dan hal itu diharapkan dapat menjamin peningkatan kesejahteraan pembudidaya dengan pendapatan Rp 5 juta per bulan,” jelas Nono, Selasa (16/03) saat panen tambak milenial yang dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. 

Selain itu, BPBAP Situbondo juga membentuk kelembagaan usaha profesional (corporate farming) dimana shareholdernya adalah rakyat atau pembudidaya, yang tergabung dalam Koperasi, BUMDES dan Swasta Profesional. 

MSF Situbondo ini menerapkan inovasi teknologi budidaya kolam bundar dengan diameter 20 m yang dapat dibongkar pasang dengan padat tebar mulai dari 250 ekor per meter persegi. 

Lebih lanjut, Nono menjelaskan bahwa MSF Situbondo berinovasi melalui digitalisasi tambak yang meliputi penyediaan CCTV, pengukur kualitas air, automatic feeder serta ruang data. 

“Inovasi yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi berbasis industri 4.0, terdapat automatic feeder, water quality monitoring, nanobuble, oksigen murni yang dilengkapi aplikasi budidaya berbasis data atau smart farming,” terang Nono.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto menegaskan bahwa konsep tambak milenial ini memiliki beberapa keunggulan dengan tetap memperhitungkan keberlanjutan lingkungan dan juga keberlanjutan usaha.

Baca Juga : 2 Ton Pupuk Urea Bersubsidi dari Bondowoso Diamankan di Tengah Jalan Berikut Pickup oleh Polres Situbondo

“MSF ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya konstruksi lebih murah kalau dibandingkan dengan tambak konvensional, operasionalnya juga mudah, manajemen risikonya lebih rendah, sudah menerapkan digitalisasi data operasional, dan yang tak kalah penting, memperhitungkan keberlanjutan usaha dan lingkungan. Karena dalam satu klasternya harus memiliki unit pengolahan limbah, kolam tandon dan juga kolam sedimentasi,” urai Dirjen Slamet.

Program tambak milenial tersebut sejalan dengan program Menteri Trenggono, yaitu pengembangan perikanan budidaya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Diperlukan pengembangan perikanan budidaya yang didukung kajian ilmiah dan perencanaan bisnis yang matang. 

“Seperti kita ketahui, perikanan budidaya mendapat perhatian Presiden Joko Widodo. KKP mendapat mandat untuk mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, sebanding dengan potensi yang dimiliki,” ujar Menteri Trenggono. 

Menteri Trenggono juga memaparkan bahwa KKP fokus pada produk ekspor komoditas unggulan Indonesia yang memiliki nilai ekonomis tinggi, yaitu udang, lobster dan rumput laut. 

Menurutnya, komoditas udang dipilih menjadi prioritas berdasarkan data ekspor periode 2020. Diketahui, volume ekspor udang Indonesia mencapai 239.227 ton, dengan nilai US$2,04 miliar. 

“Diperlukan para kaum milenial yang memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi terutama dalam dunia industri 4.0. Kita ini punya potensi besar, sehingga perlu kita libatkan kaum milenial untuk mengenal dan terjun langsung dalam dunia akuakultur,” terang Trenggono.

Menanggapi hal tersebut, BPBAP Situbondo senantiasa berupaya mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, serta bertekad untuk mencetak semakin banyak petambak milenial yang diharapkan akhirnya dapat terus meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar dan bisa menjadi percontohan bagi daerah lain. (her/ed2)

Produksi garam di Kabupaten Indramayu, mencapai 361 ribu ton pada tahun lalu. Namun, penyerapannya belum menyeluruh sebab garam yang dihasilkan kelompok petambak hanya dijual ke pabrik-pabrik untuk diolah lagi menjadi garam dalam bentuk kemasan.

Alhasil setiap tahunnya, ada saja garam yang tersimpan di gudang sebab pabrik juga memiliki keterbatasan dalam melakukan pengolahan. Untuk produksi tahun lalu misalnya, masih ada sekitar 37.000 ton garam yang sampai sekarang tersimpan di gudang-gudang pergaraman yang ada di Cirebon.

“Kalau gitu dikemas supaya bisa langsung dijual ke pasar, bukan hanya dijual ke pabrik,” ujar Menteri Trenggono saat mengunjungi washing plant di Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Minggu (14/03).

Ketua Koperasi Garam Inti Rakyat (GIR) Sari Bobos, Amin Muhaimin, menjelaskan saat ini penjualan masih bergantung kebutuhan pabrik sebab perizinan untuk mendukung produksi garam kemasan sedang diurus. Salah satunya izin edar dari BPOM.

Disamping itu, pihaknya juga membutuhkan pendampingan dari pemerintah agar garam kemasan yang diproduksi nantinya mempunyai daya saing tinggi sehingga tidak kalah dengan garam-garam yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik besar.

“Perizinan sedang diurus pak,” ujar Amin saat berdialog dengan Menteri Trenggono.

Sementara itu, washing plant atau unit pengolahan garam di Kecamatan Krangkeng merupakan bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendorong produktivitas garam lokal di Indramayu. Washing plant berdiri tahun lalu dan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kapasitas produksi washing plant ini mencapai 20 ton per hari. Sedangkan garam yang dihasilkan nilainya mencapai Rp 1.800 per kilogram. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Tb Haeru Rahayu mengatakan, washing plant ini terbukti mendorong produktivitas pergaraman di Indramayu. Tadinya, petambak mengeluhkan biaya produksi yang lebih tinggi dibanding harga jual garam. Namun saat ini mereka bisa mendapat keuntungan hingga Rp 600 per kilogram garam yang dihasilkan. Selain itu, garam yang dihasilkan juga higienis karena prosesnya menggunakan sentuhan teknologi. (hms/kkp/aye/ed2)

Memontum Jakarta – JAKARTA (24/02) – Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan program dana pensiun bagi nelayan mendapat sambutan positif dari masyarakat nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Gagasan baru ini menjadi angin segar sebab berdampak pada kehidupan sosial nelayan nantinya.

Ketua KNTI Riza Damanik bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Kantor KKP, Selasa (23/02). Dalam pertemuan ini juga hadir perwakilan nelayan dari berbagai daerah, di antaranya Indramayu, Semarang, Medan, Lombok, dan Tuban.

“Kalau kami ikuti dalam beberapa pekan terakhir, Pak Menteri sempat menyampaikan kaitannya dengan asuransi tunjangan hari tua. Ini kan satu wacana baru yang saya kira menarik. Banyak anggota yang merespon positif inisiatif itu,” ujar Riza Damanik.

Riza berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa segera merealisasikan program asuransi dana pensiun tersebut. Karena dampaknya tidak sebatas memberi jaminan sosial, tapi juga mendorong produktivitas nelayan yang selama ini menjadi kekuatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, dana pensiun nelayan akan melengkapi program asuransi nelayan yang sudah berjalan. Dimana dua asuransi sebelumnya meliputi kecelakaan dan kematian.

Sejalan dengan program asuransi nelayan ini, pihaknya akan membenahi tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan tangkap sehingga bisa meningkat dari Rp 600 miliar menuju Rp 12 triliun.

“Kenapa PNBP harus meningkat? Kemudian hasil dari PNBP itu kita turunkan lagi untuk pembangunan masyarakat nelayan,” ujar Menteri Trenggono.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Trenggono mengajak masyarakat nelayan untuk menekuni budidaya perikanan sebagai sumber penghasilan baru. KKP katanya, akan membangun kampung-kampung budidaya berbasis komoditas unggulan lokal dengan melibatkan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat.

Selain soal asuransi dan budidaya perikanan, juga dibahas tentang Kartu Kusuka, akses BBM bersubsidi untuk nelayan, akses permodalan usaha bagi nelayan, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, hingga pemanfaatan lahan perhutanan sosial di wilayah pesisir untuk tempat budidaya. (Bernavita Fiana)

Operasi penangkapan ini merupakan upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama aparat terkait untuk memberantas penyelundupan benih bening lobster menyusul kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk menghentikan sementara dan mengkaji kebijakan ekspor BBL.

“Kami mengkonfirmasi penangkapan NS (36 tahun) diduga berperan sebagai pengepul BBL di wilayah Lebak pada Sabtu sore (20/02). Penangkapan ini dilakukan melalui operasi gabungan yang melibatkan KKP-POLRI,” ungkap Plt. Direktur Jenderal PSDKP, Antam Novambar, yang juga Sekretaris Jenderal KKP ini.

Antam menambahkan bahwa dalam penangkapan yang dilakukan di rumah terduga tersebut juga diamankan sejumlah barang bukti diantaranya BBL sebanyak 4.153 ekor yang terdiri dari Lobster Pasir sebanyak 3.868 ekor dan Lobster Mutiara sebanyak 285 ekor. Aparat juga mengamankan 1 tabung Oksigen, satu paket Aerator dan 6 buah blower.

“Pelaku diamankan saat sedang melakukan pengepakan BBL tersebut,” terang Antam.

Antam juga menyampaikan bahwa penangkapan pelaku ini cukup sulit karena memang sangat licin dalam menjalankan aksinya. Aparat gabungan bahkan butuh empat hari melakukan pengintaian sebelum akhirnya berhasil menangkap pelaku.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Drama Panca Putra yang juga hadir dalam pelaksanaan operasi gabungan ini menyampaikan bahwa baik dari KKP maupun Polri sedang melakukan pengembangan terhadap kasus ini. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan agar seluruh jaringan yang selama ini terlibat dalam praktik perdagangan ilegal BBL bisa dibasmi.

“Kita semua masih terus berkoordinasi secara intensif untuk melakukan pengembangan yang terkait dengan penangkapan pelaku NS ini,” ujar Drama

Sampai dengan saat ini, KKP terus melakukan evaluasi kebijakan ekspor BBL. Sejalan dengan upaya perbaikan tata kelola lobser, KKP juga terus melakukan langkah-langkah pemberantasan ekspor ilegal BBL. (humas PSDKP)

Kondisi ini mengundang perhatian Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti, ketika Sabtu (9/02/2019) siang bersama rombongan mengujungi petani hingga . memberikan BLU (Bantuan Langsung Umum) berupa pinjaman lunak, bagi para petani rumput laut.

Menteri Perikanan dan Kelautan yang akrab disapa Susi menjelaskan jika Desa ini penduduknya mayoritas berpenghasilan dari rumput laut. Dan kesehariannya, hidup bertopang dari penjualan rumput laut. Adanya musim penghujan, produksi rumput laut semakin berkurang. Dikarenakan proses pengeringan rumput laut, membutuhkan sinar panas matahari.

Kondisi tersebut ditambah adanya infrastrukur, atau akses jalan yang tidak mendukung. Kerusakan jalan, belum teraspal, bergelombang, berlumbang serta banyaknya – kubangan-kubangan air. Itu juga faktor penyebab menurunnya produksi, dan penghasilan petani.

” Kami disini di Dusun Tanjungsari, Desa Kupang Jabon, guna melihat dari dekat, keseharian petani rumput laut. Saya kesini usai menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional, yang berlangsung di Surabaya. Keluh kesah para petani rumput laut, mulai menurun penghasilanya,” katanya.

Untuk meringankan beban merek, pemerintah mengucurkan BLU (Bantuan Lunak Umum), berupa pinjaman lunak sebesar Rp. 10 juta per-Kepala Keluarga. Ini untuk peningkatan ekonomi para petani rumput laut, agar kedepannya bisa berproduksi seperti sediakala.

Sementara itu , H. Mustofa salah satu perwakilan petani rumput laut menyambut gembira atensi dan bantuan dari Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti. Tidak hanya itu, Ia meminta kepada Menter agar i jalan penghubung masih berupa tanah liat, segera diperbaiki, dan dinaikkan menjadi jalan aspal beserta lampu Penerangan Jalan Umum.

” Atas kedatangan Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti di Dusun Tanjungsari, Desa Kupang, Jabon, kami dan petani, sangat bersyukur dan akan menggunakan bantuan tersebu, untuk mendongkrak produktifitas, rumput laut di Jabon, Sidoarjo ini “, pungkas H Mustofa (gus/yan)

Diprediksi akan banyak pekerjaan konvensional menghilang, karena kemudahan arus teknologi yang semakin berkembang. Untuk itu, pemerintah harus berpikir akan kemana generasi muda nanti ditempatkan.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Dr (HC) Susi Pudjiastuti saat memberikan pembekalan bertemakan “Pembangunan Kemaritiman Indonesia” kepada 11.033 mahasiswa baru (maba) Universitas Brawijaya (UB) dalam Rangkaian Acara Jelajah Almamater (RAJA) Brawijaya, di gedung Samantha Krida UB, Selasa (14/8/2018).

Indonesia memiliki panjang pantai 97.000 kilometer, sebagai pantai terpanjang kedua di dunia, memiliki visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, dengan laut adalah masa depan bangsa.

Ramah tamah dan tanya jawab dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Dr (HC) Susi Pudjiastuti. (rhd)

“Untuk itu, mari kita bersama menghadap ke laut. Kita cari permasalahan, dan berpikir solusinya, kemudian mulai darimana. Laut merupakan warisan untuk anak cucu kita. Wujudkan gemah ripah loh jinawi dari laut. Sesuai UUD 1945 pasal 33 dimana bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Semua ilmu akan digunakan untuk mengolah kelautan, bukan hanya insinyur kelautan saja, tapi juga melibatkan ahli hukum, ahli teknik, dan ahli lainnya,” papar pemilik dan Presdir PT ASI Pudjiastuti Marine Product, dan PT ASI Pudjiastuti Aviation (Susi Air).