Kunjungan tersebut dilakukan, dalam rangka meninjau kawasan Kayutangan Heritage, yang dinilai layak menjadi percontohan nasional dalam program penataan kawasan padat perkotaan yang digalakkan Kementerian PKP.

Wali Kota Wahyu menjelaskan, bahwa dalam pertemuan tersebut pihaknya memaparkan proses, konsep, serta perkembangan penataan Kayutangan Heritage hingga menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Malang, khususnya saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). “Kami menceritakan progres Kayutangan Heritage dan story-nya seperti apa sampai akhirnya menjadi salah satu tujuan wisata terbanyak saat Nataru. Pak Sekjen dan Bu Dirjen diminta untuk mereplikasi bagaimana konsep penataannya dan apa saja yang dilakukan. Ini bisa menjadi pilot project di beberapa daerah di Indonesia,” ujar Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, keberhasilan Kayutangan Heritage tidak hanya terletak pada pembangunan fisik kawasan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat yang terlibat aktif dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata tersebut. Konsep penataan difokuskan pada pelestarian kawasan bersejarah, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, serta penguatan peran masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.

Wali Kota Wahyu juga mengungkapkan, bahwa ketertarikan Kementerian PKP terhadap Kayutangan Heritage bermula dari kunjungan Menteri PKP ke Kota Malang beberapa waktu lalu. Saat itu, secara langsung dia mengajak Menteri PKP meninjau kawasan Kayutangan Heritage dan menjelaskan berbagai capaian yang telah diraih.

Baca juga :

“Saya jelaskan juga penghargaan yang diterima, yakni Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik I nasional dan Pokdarwis Terbaik I nasional. Pak Menteri melihat perubahan kawasan ini luar biasa, termasuk perubahan mindset masyarakatnya,” katanya.

Wali Kota Wahyu berharap, keberhasilan penataan Kayutangan Heritage dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam menata kawasan padat perkotaan secara berkelanjutan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menyampaikan bahwa pada tahun ini Kementerian PKP mulai menjalankan sejumlah program prioritas nasional, salah satunya penataan kawasan padat dan kumuh di perkotaan. Dalam pelaksanaannya, Menteri PKP meminta jajarannya melakukan kunjungan ke sejumlah daerah yang dinilai berhasil menata kawasan perkotaan padat, termasuk Kayutangan Heritage di Kota Malang.

“Kami datang ke Kota Malang bersama jajaran kelurahan dari wilayah padat penduduk di Jakarta untuk belajar langsung bagaimana penataan kawasan dan pemberdayaan masyarakat di Kayutangan. Harapannya, ini bisa diterapkan di wilayah masing-masing,” ucap Didyk.

Senada, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Hariyati, menyebut bahwa konsep penataan kawasan permukiman seperti Kayutangan Heritage berencana direplikasi di berbagai daerah di Indonesia. “Bagaimana kawasan perkotaan yang padat tetap bisa tertata, menarik dan ekonominya berkembang. Dari Kayutangan ini, kita akan mengambil praktik-praktik baik untuk dirumuskan menjadi konsep penataan perkotaan secara nasional,” imbuhnya. (kom/rsy/sit)

Most Inspiring Tourism Leader sendiri, diberikan kepada kepala daerah yang mampu menggerakkan pariwisata di wilayahnya dan berkontribusi dalam memajukan pariwisata Indonesia. Penghargaan ini, hanya diberikan kepada tiga kepala daerah di Indonesia, mewakili kategori provinsi, kota dan kabupaten.

Menpar Widiyanti Putri mengatakan, penghargaan diberikan karena kontribusi nyata dalam pengembangan destinasi, peningkatan pelayanan serta penguatan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Bupati Ipuk menjadi salah satu pemimpin daerah, yang dinilai pemerintah sebagai sosok penting dalam pengembangan pariwisata nusantara. Berbagai terobosan, dilakukan Bupati Ipuk selama memimpin Banyuwangi dan berperan besar untuk kemajuan pariwisata daerah, yang juga berdampak pada pariwisata Indonesia.

Menurut Menpar Widiyanti, hal ini tidak hanya sekedar menjadi ajang penghargaan, tetapi juga instrumen perubahan yang memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, dalam memastikan arah pembangunan pariwisata nasional tetap berada di jalur yang benar. “Wonderful Indonesia Awards adalah cermin perjalanan bersama. Kita ingin memastikan pariwisata Indonesia tumbuh dengan arah yang tepat, kuat dan berkelanjutan,” kata Menteri Widiyanti.

Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk berterima kasih atas penghargaan ini. Menurutnya, Banyuwangi tidak hanya membangun pariwisata, tetapi menumbuhkan ketahanan masyarakat melalui inovasi, kolaborasi dan keberanian mengambil keputusan.

Baca juga :

“Kami telah menegaskan visi pariwisata Banyuwangi dalam lima tahun menjadi pariwisata unggul berdaya saing dan memberi manfaat besar bagi masyarakat. Apapun program daerah yang kami lakukan, ujungnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan, termasuk dari sektor pariwisata juga,” kata Bupati Ipuk.

Ditambahkannya, Pemkab Banyuwangi terus berbenah menjaga Banyuwangi tetap menarik untuk terus dikunjungi. “Tidak hanya destinasi yang terus kita garap, tapi atraksi wisata juga kami desain agar menarik wisatawan. Dengan demikian wisatawan terus tetap datang ke Banyuwangi,” tambah Bupati Ipuk.

Dirinya juga terus mendorong Desa Wisata yang saat ini telah ada 99 desa. Bahkan, baru saja Desa Adat Osing Kemiren, ditetapkan menjadi bagian Jaringan Desa Wisata Terbaik Dunia, The Best Tourism Villages Upgrade Programme 2025, oleh United Nations Tourism (UN Tourism) – Badan Pariwisata PBB.

Selain itu, Bupati Ipuk juga terus berinovasi di sektor wisata, salah satunya Ijen Golden Route. Hasilnya, kunjungan wisatawan ke Banyuwangi terus meningkat. Pada 2024, total kunjungan wisatawan ke Banyuwangi sebanyak 3.405.145 orang, dimana ada kenaikan sebanyak 7 persen dari tahun 2023.

Dari jumlah itu, wisatawan domestik yang datang ke Banyuwangi sebanyak 3.282241 orang. Sementara jumlah wisatawan mancanegara tercatat 122.904 orang. “Seiring peningkatan wisatawan, juga terjadi peningkatan ekonomi Banyuwangi, antara lain pendapatan perkapita dari Rp 58,08 juta pada 2023 menjadi Rp 62,09 juta pada 2024. PDRB meningkat dari Rp 101,29 triliun pada 2023 menjadi Rp 108,92 triliun di 2024,” tambah Bupati Ipuk. (kom/bwi/gie)

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, yang menyerahkan langsung penghargaan tersebut mengapresiasi kerja keras pemerintah daerah dalam mewujudkan kota yang sehat. Disampaikan, kepala daerah dapat turut berkontribusi untuk meningkatkan rata-rata hidup sehat dan angka harapan hidup.

“Ini bukan hanya tugas Kemenkes, tapi kesempatan bagi Kepala Daerah, Bupati, Walikota, Gubernur, untuk turut menjaga kesehatan 280 juta penduduk Indonesia,” kata Budi Gunadi Sadikin.

Saat ini, rata-rata hidup sehat di Indonesia mencapai usia 60 tahun. Hal ini, ditargetkan bertambah menjadi 65 tahun pada 2029. Begitu pula dengan angka harapan hidup. Dari 72 tahun dicanangkan menjadi 75 tahun.

“Strateginya adalah dengan mendidik masyarakat hidup sehat, namanya promotif. Dan, mencegah masyarakat dari penyakit, artinya preventif,” terangnya.

Baca juga :

Perlu diketahui, Anugerah Swasti Saba merupakan upaya untuk mengukur tingkat kesehatan sebuah kota. Hal tersebut, dinilai berdasarkan pencapaian sembilan tatanan. Yakni, mulai kehidupan masyarakat yang sehat mandiri, permukiman dan fasilitas umum, satuan pendidikan, pasar rakyat, perkantoran dan perindustrian, pariwisata sehat, transportasi dan tertib lalu lintas, perlindungan sosial, serta pencegahan dan penanganan bencana.

“Sembilan tatanan tersebut terus kami kembangkan secara terintegrasi dengan berbagai OPD hingga instansi vertikal guna mewujudkan sebagai kota yang sehat, nyaman dan aman,” ungkap Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, seusai menerima penghargaan.

Sedangkan penghargaan STBM sendiri, tambah Bupati Ipuk, merupakan wujud dari kesadaran masyarakat Banyuwangi dalam menjaga kesehatan. “Ini merupakan kolaborasi semua pihak untuk bersama-sama menjaga kesehatan masing-masing. Kesadaran yang patut untuk dijaga dan dikembangkan,” terangnya.

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sendiri mencakup verifikasi lapangan atas upaya penguatan implementasi 5 pilar STBM. Pilar tersebut meliputi Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, dan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga.

Penghargaan tersebut, tambah Bupati Ipuk, bersifat fluktuatif. Setiap tahun bisa berubah seiring dengan naik turunnya kualitas berbagai indikator penilaian. Untuk itu, Ipuk berpesan ke seluruh stakeholder terkait serta masyarakat luas, untuk turut menjaga kualitas kesehatan di lingkungannya masing-masing.

“Sebagaimana pesan pak menteri, mari kita mulai dengan menjaga pola makan kita, pola istirahat, gaya hidup sehat hingga olahraga. Semuanya turut berkontribusi dalan mewujudkan kota sehat,” paparnya. (kom/bwi/sit)

Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS), Septi Eka Wardhani, memastikan bahwa semua pihak yang berada di Ranu Kumbolo, tetap dalam kondisi aman. “Jumlah orang yang berada di Ranu Kumbolo sebanyak 178 orang. Mereka terdiri dari 137 pendaki, 1 petugas, 2 saver, 7 PPGST, 15 porter dan 6 orang dari Kementerian Pariwisata,” jelasnya, Rabu (19/11/2025) malam.

Untuk alasan keselamatan, tambahnya, evakuasi malam tidak direkomendasikan karena kondisi jalur yang gelap, licin dan rawan longsor. Tim TNBTS memastikan, seluruh pendaki tetap bertahan di Ranu Kumbolo sambil siap siaga jika situasi mengharuskan turun.

Baca juga :

Meski berada di area rawan, tim penyelamat dan petugas terlatih terus memantau kondisi secara real-time. Termasuk, memastikan setiap pendaki memperoleh arahan, pengawasan dan dukungan logistik yang memadai.

Pendaki juga dihimbau tetap tenang, mematuhi instruksi petugas dan menjaga jarak aman satu sama lain untuk mengurangi risiko. “Keputusan untuk tetap bertahan di Ranu Kumbolo adalah langkah paling aman saat ini. Kami prioritaskan keselamatan jiwa dan akan melakukan evakuasi segera ketika kondisi memungkinkan,” ujar Septi Eka Wardhani.

Koordinasi antara BB TNBTS, relawan, dan aparat terkait menjadi kunci dalam memastikan keselamatan pendaki. Langkah-langkah mitigasi bencana yang sistematis dan disiplin menunjukkan bahwa penanganan Semeru bukan hanya responsif, tetapi juga proaktif dan terencana, sehingga risiko dapat diminimalkan tanpa menimbulkan kepanikan.

Pendaki dan masyarakat diimbau untuk terus mengikuti informasi resmi dari BB TNBTS dan pemerintah daerah, serta tidak menyebarkan kabar yang belum diverifikasi. Kesadaran dan kepatuhan terhadap arahan petugas menjadi bagian penting dari keselamatan bersama di tengah kondisi Gunung Semeru. (kom/adi/sit)

“Saya selalu mengenalkan diri sebagai petani saat ditanya apa pekerjaan saya,” ujar Dori.

Ada nada optimis dari pernyataan Dori, saat mengucapkan kata petani. Dori yang usianya masih 26 tahun, ini membuat tamu dari Timor Leste kagum. Tentunya, pernyataan Dori tentu ada dasarnya.

Pemuda asli Desa Sidomulyo ini mengatakan, penghasilan rata-rata petani kopi seperti dirinya, bisa mencapai Rp 8 juta hingga Rp 10 juta perbulan. Jauh lebih tinggi dari Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Jember, yang berkisar di angka Rp 2,6 juta. Itupun baru penghasilan dari kopi, belum penghasilan dari panen buah naga, alpukat, sengon dan atau ternak kambing.

Tidak heran, jika Dori dan kawan-kawannya tidak malu lagi menjadi petani. Keberhasilan Dori berkebun kopi, membuatnya jadi role model petani milenial oleh Bank Indonesia (BI). Bahkan, Minggu ini rencananya Dori diminta BI pusat ke Padang, untuk menjadi pembicara di kegiatan yang didukung oleh BI.

Keberhasilan Dori, memang tidak bisa lepas dari keberadaan Koperasi Ketakasi, yang berdiri sejak tahun 2007 lalu dan yang dibidani oleh Fakultas Pertanian Universitas Jember (UNEJ). Karena keberhasilan petani kopi di Desa Sidomulyo, tidak datang tiba-tiba alias melalui proses panjang sehingga bisa seperti saat ini. Ada kerja keras dan konsistensi yang tak pernah redup.

“Awalnya seperti anak muda Sidomulyo lainnya. Selepas lulus SMA, saya mengadu nasib ke luar Jember. Tak pernah terpikir bakal menekuni profesi petani kopi,” ungkap Dori.

Baca juga :

Maklum, saat itu siapa yang mau menjadi petani, jika harga kopi rendah. Namun lambat laun, berkat bimbingan dari para senior seperti Ketua Koperasi Ketakasi, H Suwarno, akhirnya mampu meyakinkan Dori dan kawan-kawan seusianya menekuni pekerjaan petani kopi.

Dori bisa dibilang generasi ketiga, dari petani kopi binaan UNEJ melalui Koperasi Ketakasi. Kopi yang tadinya dijual secara gelondongan, diolah dahulu jadi green bean.

Setelah mendapatkan pelatihan dari Fakultas Pertanian UNEJ, mereka mulai serius mengelola tanaman kopi dari hulu hingga hilir. Termasuk membangun kelembagaan, pendampingan hingga hingga menjadikannya produk siap konsumsi dan memberikan nilai tambah lebih tinggi, daripada dijual gelondongan saja.

“Kami anak-anak muda Sidomulyo terus berusaha belajar, sebab kopi bisa menjadi sumber penghidupan kami. Apalagi prinsip saya, sukses sendiri itu biasa, namun sukses bersama itu baru luar biasa,” imbuh Dori.

Sementara itu, penanggung jawab unit proses hilirisasi sekaligus merangkap penangungjawab pengembangan pasca panen kopi Arabika, Sunari, kepada tamu dari Timor Leste, menjelaskan jika proses penanaman kopi jenis Robusta langsung di lahan. Dari proses penanaman, proses stek dua jenis tanaman kopi, tanaman naungan hingga pemrosesan kopi setelah dipanen.

Saat ini, harga Green Bean Kopi Robusta Sidomulyo dihargai Rp 65 ribu rupiah perkilogramnya. Sementara untuk Kopi Arabika bisa 2 kali lipatnya. “Bahkan kalau saya olah menjadi Kopi Wine, maka saya sendiri yang menetapkan harganya. Saya jual Rp 300 ribu perkilogram pun, ada yang mau beli. Sebab, Kopi Wine ini soal rasa,” ujar Sunari.

Saat ini, ada 127 petani didominasi anak muda, yang aktif bergabung di Koperasi Ketakasi. Desa Sidomulyo juga jadi jujugan petani lain untuk belajar, bahkan Juni lalu ada mahasiswa dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang magang tentang kopi. Kini anak muda Sidomulyo yang mengambil peranan. (Kom/rio/gie)

Penghargaan itu, diterima langsung Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Muhammad Ghozali, dari Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Tatang Muttaqin.

Keberhasilan dan prestasi jajaran Dinas Pendidikan, itu mendapat pujian dari Bupati Jember, Muhammad Fawait. Mantan legislator yang akrab dipanggil Gus Fawait, itu menyebut capaian ini sebagai buah kerja kolektif.

“Alhamdulillah, penghargaan ini bukti bahwa jika kita fokus kerja, kerja dan kerja sesuai arahan Presiden. Insyaallah, kita akan terus berkomitmen memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM demi masa depan Jember yang lebih baik,” katanya, di sela kegiatan Bunga Desaku, Jumat (26/09/2025) tadi.

Baca juga :

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini telah terjadi penurunan angka putus sekolah secara signifikan. Jika dibandingkan dengan 3 tahun lalu, saat ini menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Hadi Mulyono, terjadi percepatan yang luar biasa.

“Dua hingga tiga tahun lalu, Dapodik dan EMIS mencatat 42 ribu anak putus sekolah. Setelah verifikasi ulang bersama mahasiswa KKN, angka itu menurun signifikan jadi 22 ribu,” ujarnya.

Dengan capaian tersebut, membuat Jember menjadi salah satu dari 4 daerah di Indonesia, yang mendapat apresiasi. Bahkan, dinas setempat telah membuat program strategis untuk menopang, mulai dari penguatan pendidikan vokasi, verifikasi data berbasis mahasiswa KKN, hingga perluasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari 14 menjadi 28 lembaga.

“Upaya ini adalah langkah bersama. Bukan semata karena jumlahnya menurun, tetapi karena percepatan penanganan yang terukur, sesuai data resmi BPS. Itulah yang dinilai pemerintah pusat sebagai dedikasi nyata Jember,” imbuh Hadi.

Tidak sekedar mengejar penghargaan, masih banyak tugas yang harus diselesaikan pemerintah setempat untuk menyelesaikan persoalan pendidikan. Salah satunya, angka anak tidak sekolah masih relatif tinggi.

Pemkab Jember telah menyiapkan langkah lanjutan, antara lain memperluas program pendidikan kecakapan bagi masyarakat, menambah beasiswa, hingga memperkuat jalur pendidikan non formal. “Kami berkomitmen memastikan setiap anak di Jember mendapat hak pendidikan, karena masa depan daerah ini ditentukan oleh kualitas pendidikan hari ini,” imbuhnya. (kom/rio/gie)

Dalam beberapa momen, atau seperti tatkala Wabup Lathifah audiensi bersama Kementrian Sosial, dalam pelaksanaan itu diterima langsung oleh Menteri Sosial, H Syaifullah Yusuf, atau Gus Ipul. Bahkan, turut hadir Staf Khusus Mensos RI, Wakil Mensos RI, Sekjen Kemensos RI, Dirjend GTK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) RI di Jakarta.

Sementara dalam rangkaian selama dua hari itu, Wabup mengawali audiensi dengan bertemu Menko Pemberdayaan Masyarakat. Tujuannya, adalah untuk memastikan Program Migran Center dan tetap di Kabupaten Malang sebagai pilot project.

Di kesempatan sama, Menko PM juga akan mendorong akselerasi program yang berada di bawah naungan Kemenko untuk Kabupaten Malang. Khususnya, terkait program terbaru yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo, yaitu 17 Paket Stimulus Ekonomi termasuk delapan Program Akselerasi.

Audiensi sendiri, kemudian berlanjut dengan Kemensos RI, Kemendikdasmen RI dan Kemen PUPR, di hari berikutnya. Dalam pertemuan itu, beberapa poin penting berhasil disepakati. Seperti lokasi Sekolah Rakyat (SR), diputuskan tetap di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, dengan melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Surat Keputusan (SK) untuk Sekolah Rakyat di Srigonco, akan segera diproses, dengan rencana lelang dalam waktu 1 hingga 2 minggu ke depan.

Baca juga :

Kemensos juga menyatakan, akan membackup Kabupaten Malang dengan berbagai program, dengan syarat dinas terkait mengirim surat. Selain itu, dibahas pula program-program Kemensos yang relevan dengan kebutuhan di Kabupaten Malang.

Sementara itu, pembicaraan mengenai rencana Proyek Tol Malang-Kepanjen, juga dilakukan dengan Kemen PUPR. Direncanakan, rapat bersama Menteri PUPR untuk memasukkan proyek tersebut dalam program prioritas eksekusi tahun 2026-2027. Kemudian, rencana revitalisasi Pasar Lawang juga dibahas sebagai bagian dari upaya meningkatkan infrastruktur dan perekonomian lokal.

Terakhir yang juga turut dibahas dalam serangkaian audiensi, yakni masalah tenaga pendidik juga menjadi topik pembicaraan dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Diantaranya, posisi kepala sekolah yang kosong akan segera diisi definitif, serta dibicarakan aturan khusus terkait guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Serangkaian audiensi ini, menunjukkan komitmen Pemkab Malang melalui Wakil Bupati Malang, dalam menjalin kerja sama dengan kementerian terkait untuk mendukung pembangunan dan kemajuan Kabupaten Malang. “Sejumlah audiensi yang berlangsung sejak Senin hingga Selasa ini, adalah untuk menindaklanjuti serangkaian program strategis di Kabupaten Malang. Harapannya, apa yang sudah menjadi visi dan misi Bupati Malang dan saya bisa berjalan dan memberikan manfaat untuk masyarakat,” kata Wabup Hj Lathifah. (pro/mlg/gie)

Rakor sendiri, dipimpin langsung Ketua DEN, Luhut Binsar Panjaitan dan dihadiri empat menteri dan empat wakil menteri, yaitu Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, Menpan RB, Rini Widyantini, Menkomdigi, Meutya Hafid dan Menteri Bappenas, Rachmat Pambudy. Termasuk, hadir pula Wamensesneg, Juri Ardiantoro, Wamendagri Bima Arya, Wamen BUMN, Kartiko Wirjoatmodjo, Wamen Hukum, Edward Omar, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dan sejumlah lembaga.

Dalam Rakor itu, menjelaskan bahwa program tersebut akan diluncurkan perdana, September 2025 dan Banyuwangi yang akan menjadi pilot project. “Nanti September minggu ketiga, kami sudah mulai pilot project di Banyuwangi. Rencananya Presiden Prabowo Subianto akan datang sendiri,” kata Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga menjadi Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sendiri, merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2025. Sistem digital itu, dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri.

Proses back end sendiri, nantinya akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN hingga Samsat. Sementara Luhut sendiri, menjelaskan bahwa digitalisasi Bansos itu akan berkontribusi dalam penghematan anggaran hingga lebih dari Rp 500 triliun. Sebab, sistem akan membuat penerima Bansos menjadi tepat sasaran.

“Dan ingat, Bansos itu bisa berdampak 0,3 persen sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Baca juga :

Luhut juga mengatakan, bahwa penerapan digitalisasi Bansos akan diperluas ke daerah lain setelah diterapkan di Banyuwangi. Komite akan melihat perkembangan hingga Desember mendatang sambil mensosialisasikan ke kabupaten dan kota lainnya agar mereka bisa bersiap untuk mengimplementasikan sistem bansos digital.

“Kalau Banyuwangi sampai Oktober hingga Desember bagus, nanti pada Januari 2026, Presiden bisa mencanangkan secara nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Ipuk mengungkapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Banyuwangi berkomitmen kuat untuk mewujudkan pemerintahan digital.

“Kami telah mengupayakan transformasi digital sejak 2012. Bahkan, hingga ke level desa atau kelurahan dengan memasang fiber optic sebagai infrastruktur utama. Ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi Banyuwangi. Saya kira dengan digitalisasi akan lebih tepat sasaran,” katanya.

Untuk mendukung program tersebut, Banyuwangi telah menyiapkan Inovasi Banyuwangi One ID. Sistem ini dapat mengakses berbagai layanan yang berbasis pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui aplikasi Smart Kampung.

“Ini telah terintegrasi dan siap untuk disatukan dalam Data Tunggal Sensus Ekonomi Nasional,” tambah Bupati Ipuk. (kom/bwi/gie)

Penghargaan ini, diserahkan Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BPNT), Komjen Pol Eddy Hartono. Berikutnya, diterima ke Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi, Henik Setyorini, di Auditorium KH M Rasjidi, Kementerian Agama RI, Jakarta, Jumat (08/08/2025) malam.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan bahwa penghargaan ini diberikan oleh Kementerian PPPA atas komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman dan ramah bagi tumbuh kembang anak. “Kita bersyukur upaya kita menciptakan ruang yang nyaman bagi tumbuh kembang diberikan apresiasi. Upaya ini adalah komitmen kita semua untuk menjadikan Banyuwangi semakin ramah anak,” kata Bupati Ipuk Fiestiandani, Sabtu (09/08/2025) tadi.

Baca juga :

Bupati Ipuk menegaskan, penghargaan ini merupakan hasil dari kerja kolektif semua pihak dan menjadi pemacu semangat untuk terus menghadirkan layanan terbaik bagi anak-anak Banyuwangi. “Ini adalah hasil kerja keras kita semua mulai dari jajaran pemerintah, sekolah, masyarakat, dunia usaha, termasuk TNI Polri hingga para orang tua yang berperan aktif menjaga dan mendukung hak-hak anak,” ungkap Bupati Ipuk.

Lebih lanjut Bupati Ipuk menyebut, bahwa pihaknya terus menghadirkan berbagai program yang berpihak pada anak. Diantaranya, penyediaan fasilitas publik ramah anak, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ruang kreatif sebagai media partisipasi anak.

“Kami juga aktif memberikan ruang dan membuka konsultasi bagi anak dan remaja, sebagai upaya menjaga kesehatan mental mereka. Selain itu, kami juga rutin menggelar Musrenbang anak. Kami mendengarkan aspirasi mereka dan mengupayakan program yang menjadi rekomendasi mereka,” tambah Bupati Ipuk.

Dirinya lalu mengajak seluruh elemen masyarakat, untuk aktif menciptakan lingkungan yang ramah anak. “Ini adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas. Kita semua harus punya peran untuk menciptakan daerah yang ramah anak,” imbuh Bupati Ipuk. (kom/bwi/gie)