Adapun tersangka lainnya, yakni Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC, Sisprian Subiaksono (SIS), Kepala Seksi Intelijen DJBC, Orlando (ORL), pemilik PT Blueray, Jhon Field (JF), Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray, Andri (AND) dan Manajer Operasional PT Blueray, Dedy Kurniawan (DK).

Plt Direktur Penyidikan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan kasus bermula ketika ada pemufakatan jahat antara Kepala Seksi Intelijen DJBC, yakni ORL dan Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC, SIS, bersama pemilik PT Blueray, JF, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray, AND dan Manajer Operasional PT Blueray, DK. Pemufakatan tersebut, terkait pengaturan importasi barang yang akan masuk ke Indonesia. Pertemuan itu, terjadi pada Oktober 2025.

Setelah itu, oknum DJBC menyesuaikan parameter ‘jalur merah’ dan menindaklanjuti menyusun rule set sebesar 70 persen. “Penyesuaian ini, agar barang palsu yang dibawa PT Bluray tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Sehingga barang-barang yang diduga palsu, KW dan ilegal, bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan oleh petugas Bea Cukai,” terangnya, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (05/02/2026) malam.

Asep menambahkan, setelah adanya pengkondisian tersebut, pihak PT Blueray menyerahkan uang kepada pegawai DJBC selama rentang waktu Desember 2025 hingga Februari 2026 di sejumlah lokasi. “Bahwa, uang ini sebagai jatah bagi oknum di DJBC,” jelasnya.

Baca juga :

Dalam OTT yang dilakukan KPK kali ini, berhasil mengamankan barang bukti dengan total senilai Rp 40,5 miliar. Rinciannya, uang tunai senilai Rp 1,89 miliar, uang tunai senilai USD 182.900, uang tunai senilai SGD 1,48 juta, uang tunai senilai JPY 550.000, logam mulia seberat 2,5 kg atau setara Rp 7,4 miliar, logam mulia seberat 2,8 kg atau setara Rp 8,3 miliar dan 1 jam tangan mewah senilai Rp 138 juta.

“Lima tersangka untuk 20 hari ke depan dilakukan penahanan di Rutan cabang Gedung Merah Putih KPK. Untuk JF, saat OTT dilakukan yang bersangkutan melarikan diri. Kita sudah mengajukan pencekalan ke luar negeri dan menerbitkan perintah penangkapan yang bersangkutan. Sudah kita terbitkan juga Daftar Pencarian Orang (DPO),” tegas Asep.

Pihaknya mengimbau, agar JF segera menyerahkan diri. “Pada kesempatan ini, KPK mengimbau kepada JF atau kepada seluruh masyarakat yang mengetahui keberadaannya segera untuk menyerahkan diri pada yang bersangkutan,” imbuhnya.

Akibat perbuatannya, Rizal, Subiaksono dan Orlando selaku penerima suap, dijerat Pasal 12a dan b UU Tipikor dan Pasal 605 ayat 2 dan Pasal 606 ayat 2 juncto Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP. Sementara tiga tersangka lainnya selaku pemberi, disangkakan Pasal 605 ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 606 ayat 1 KUHP.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KPK telah melakukan operasi senyap lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan. Diketahui sebanyak 17 orang diamankan dari Jakarta dan Lampung, Rabu (04/02/2026). Rinciannya, terdiri atas 12 orang merupakan pegawai Ditjen Bea Cukai Kemenkeu dan 5 orang dari pihak swasta yakni PT BR. (gie)

Dalam forum tersebut, Bupati Ipuk menjadi pembicara bersama Programme Specialist, International Geoscience and Geoparks Programme, Unesco, Özlem Adiyaman Lopes, Penasihat Menteri PPN/Bappenas/Ketua Kadin Komite Singapore, Michael Goutama, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo AATeguh Sambodo, serta Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal.

Bupati Ipuk mengatakan, meski kawasan Geopark tidak semua kewenangan pemerintah daerah, melainkan banyak yang berada di wilayah Kementerian dan BKSDA, namun Banyuwangi berupaya mencari manfaat bagaimana keberadaan Geopark Ijen berdampak pada kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. “Kami jadikan Geopark Ijen promosi. Kami buat beragam event sport tourism dan seni budaya, agar masyarakat Banyuwangi mendapat manfaat dari Geopark Ijen,” kata Bupati Ipuk.

Banyuwangi menggelar beragam sport tourism bahkan berskala internasional, seperti Tour dr Banyuwangi Ijen, Ijen Geopark Downhilll, Ijen Green Trail Run, serta beragam atraksi seni budaya seperti Jazz Gunung Ijen, Musik Tepi Sawah dan beragam event lainnya. Bahkan, untuk mengenalkan lebih luas keelokan kawasan Ijen, telah diluncurkan pula Program Ijen Golden Route.

Program ini, mengkolaborasikan seluruh potensi yang ada di Ijen. Menelusuri destinasi wisata hidden gem di kawasan kaki Gunung Ijen yang ada dan dikelola masyarakat Banyuwangi.

Baca juga :

Ada beragam destinasi yang terangkum dalam Ijen Golden Route. Mulai dari aneka wisata alam, kuliner lokal, cafe yang instagramble, hingga tempat staycation yang keren hingga yang etnik, memadukan keindahan alam dan keluhuran budaya. Banyuwangi juga menggandeng seniman dan budayawan di berbagai atraksi wisata.

“Semua kita berdayakan dan kolaborasikan. Program ini bertujuan agar pelaku wisata, UMKM, seniman, budayawan, dan masyarakat Banyuwangi mendapat manfaat dari Ijen,” kata Bupati Ipuk.

Bahkan berkat beragam program tersebut, Desa Adat Osing Kemiren yang juga merupakan salah satu kawasan Geopark Ijen, ditetapkan menjadi bagian Jaringan Desa Wisata Terbaik Dunia, The Best Tourism Villages Upgrade Programme 2025, oleh United Nations Tourism (UN Tourism) – Badan Pariwisata PBB.

Apa yang dilakukan Banyuwangi, diapresiasi Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal. Menurutnya, Banyuwangi mampu mengelola potensi untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Untuk itu, Lalu yang baru sembilan bulan menjabat sebagai gubernur, berharap bisa mengikuti jejak Banyuwangi. “Saya tahu betul tentang Banyuwangi, karena ibu saya orang Pasuruan. Jadi saya mengerti tentang Jawa Timur. Saya tahu Banyuwangi yang dahulunya daerah miskin, kini justru menjadi daerah dengan angka kemiskinan terendah di Jawa Timur,” kata Lalu.

Mendengar paparan Bupati Ipuk, Prof Gautama mengapresiasi apa yang dilakukan Banyuwangi selama ini. “Welldone. Selamat buat Banyuwangi. Seharusnya ini bisa menjadi yang terbaik di dunia,” kata Prof Gautama. (kom/bwi/gie)

Dalam momen itu, Wamen Helvi hadir dengan didampingi Deputi Bidang Usaha Mikro, Riza Adha Damanik dan staf lainnya. Sementara di lokasi itu, Wamen UMKM sudah ditunggu sekitar 550 UMKM dari Kota dan Kabupaten Pasuruan, yang akan menerima bantuan akses permodalan maupun Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Disampaikan Wamen Helvi, bahwa Lokamodal adalah program baru yang menawarkan berbagai solusi pembiayaan alternatif di luar Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM. Hadirnya program ini, bertujuan untuk meningkatkan kelas usaha dengan memberikan akses pembiayaan yang lebih luas dan menyediakan layanan pendukung seperti edukasi literasi keuangan, konsultasi bisnis dan networking.

“Kita meluncurkan program akses pembiayaan bagi UMKM, namanya Lokamodal. Dan ini, menyediakan pembiayaan alternatif di luar KUR melalui kerja sama dengan Baznas, Pegadaian, PNM dan Bank Himbara seperti BNI, BRI, Bank Jatim dan Bank Swasta Nasional,” katanya.

Di hadapan ratusan UMKM, Wamen Helvi menegaskan bahwa Lokamodal adalah kabar baik. Mengingat, pembiayaan sering kali menjadi hambatan utama pelaku UMKM untuk berkembang. Oleh karena itu, melalui Lokamodal, pemerintah ingin memastikan para pelaku usaha memiliki akses yang lebih luas, inovatif dan sesuai kebutuhan masing-masing sektor usaha.

“Karena tidak lagi hanya mengandalkan pinjaman bank dengan agunan standar, tetapi membuka peluang melalui berbagai instrumen, salah satunya sertifikat tanah,” tegasnya.

Baca juga :

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro, Riza Adha Damanik, menambahkan hingga 3 November 2025, jumlah KUR yang telah disalurkan mencapai Rp 37,5 triliun. Sedangkan jumlah UMKM penerimanya sebanyak 713 ribu orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 ribu UMKM di Kabupaten dan Kota Pasuruan tercatat telah menerima KUR dengan total mencapai Rp 1,2 triliun. “Memang cukup banyak. Namun belum semua UMKM mendapatkan akses pembiayaan. Maka dari itu hadirlah Lokamodal dengan skema pembiayaan di luar skema KUR, mendapatkan akses pembiayaan yang mudah dan murah,” ujarnya.

Skema permodalan yang dimaksud, lanjutnya, diantaranya SHAT, Purchasing Order Financing, Intellectual Property Financing serta Social Funding alias bantuan modal produktif bagi pengusaha yang terdampak bencana. “Kalau Property Financing itu hak kekayaan intelektual seperti merek dagang, paten, hingga hak cipta dapat dimanfaatkan sebagai agunan. Kalau Purchasing Order Financing itu kontrak kerja sama atau surat pemesanan barang bisa dijadikan dasar untuk memperoleh pembiayaan. Bisa juga skema Baznas, sehingga mereka tetap bisa bangkit dan melanjutkan usaha,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Bupati Rusdi berterima kasih kepada Kementerian UMKM yang telah menunjuk Kabupaten Pasuruan sebagai tuan rumah roadshow Program Lokamodal 2025. Sekaligus memberikan banyak bantuan bagi UMKM di Kabupaten Pasuruan.

“Senang sekali karena kami ditunjuk jadi tempat program yang sangat bagus dari Kementerian UMKM. Road Show Lokamodal, pembiayaan UMKM di luar KUR yang manfaatnya luar biasa sekali bagi keberlangsungan usaha UMKM,” ucapnya.

Dengan banyaknya bantuan yang diberikan kepada UMKM di Kabupaten Pasuruan, Mas Rusdi berharap agar betul-betul memanfaatkannya dengan baik. “Saya cuma mengucapkan selamat kepada UMKM yang hari ini bisa datang dan bergabung. Ini ilmu, jangan sampai ketinggalan. Ini informasi pengembangan usaha dan permodalan, jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” harapnya. (kom/pas/gie)

Pernyataan Bupati Fawait itu, disampaikan saat memberi sambutan dalam kegiatan Penguatan Kemitraan Usaha Mikro yang digelar di Gedung Balai Serbaguna Kabupaten Jember, Senin (03/11/2025) tadi. Kegiatan yang merupakan bagian dari Program Kemitraan Usaha Mikro Terpadu (Kumitra), itu dihadiri langsung Wakil Menteri Koperasi dan UMKM, Helvi Yuni Moraza.

“Angka kemiskinan ekstrem di Jember, salah satu tertinggi di Jawa Timur. Sepertinya, ini perlu ada pelatihan untuk calon pengusaha baru dari masyarakat miskin ekstrem dari usia produktif. Dan alhamdulillah, beliau langsung menjawab boleh Gus dan ini luar biasa,” kata Gus Fawait.

Berdasarkan data BPS, jumlah warga miskin di Kota Tembakau per Maret 2025 tercatat sebanyak 216,76 ribu jiwa atau 8,67 persen. Angka ini, menurun dari 224,77 ribu jiwa (9,01 persen) pada Maret 2024. Sementara angka ini, didasarkan pada pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan Jember, bukan kemiskinan ekstrem secara khusus.

Terkait kegiatan tersebut, Bupati Fawait mengapresiasi pihak kementerian. Dirinya menilai, acara tersebut bentuk dukungan konkret dari kementrian terhadap sektor UMKM di Jember.

“Kita bisa menyaksikan langsung ada langkah konkret dari pemerintah pusat bagaimana membina UMKM. Dimana UMKM disambungkan dengan usaha-usaha besar sehingga akan menjamin UMKM di Kabupaten Jember,” katanya.

Pemkab Jember sendiri, saat ini terus berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan dengan melakukan berbagai hal. Salah satu yang disebutkan Fawait adalah dengan pelatihan dan pemberian gerobak serta kemudahan mengakses permodalan.

Baca juga :

“Orangnya dilatih, kemudian kita akan berikan gerobak. Selanjutnya, pinjamannya (modal) kita dorong agar kemudian Pemkab memberikan subsidi terhadap bunga (pinjaman) UMKM,” sebutnya.

Sebagai informasi, Kabupaten Jember mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp1,5 triliun untuk 32.949 debitur.

Sementara itu, Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, mengatakan telah menyiapkan Program UMKM khusus pertanian. Alasannya, potensi yang tinggi di Jember adalah sektor pertanian.

Helvi juga mengakui, Bupati Jember dan Gubernur Jatim telah berdiskusi dengan pihaknya untuk mengurangi besarnya angka kemiskinan di Jember dengan memanfaatkan potensi alam Jember yang sangat kaya. “Pak Bupati meminta kepada kita bahwa pembinaan UMKM yang sudah jalan tetap kita upayakan pendampingan, pelatihan, kemitraan, pembiayaan bahkan legalitas usahanya,” katanya.

Wamen juga menjelaskan, bahwa Jember sendiri saat ini menjadi pilot project ekosistem pertanian. Bupati Jember disebutnya saat ini sedang melakukan pemetaan. “Tetapi jangan lupa generasi terus bertumbuh, ada generasi baru yang ingin berwirausaha. Pak Bupati minta pelatihan wirausaha muda, kita lakukan di Kabupaten Jember. Sekarang sudah jalan pembuatan pekerjaan ekosistem pertanian dan Jember salah satu pilot projeknya,” jelasnya.

Wamen UMKM pada kesempatan tersebut juga memperkenalkan Program Entrepreneur Hub untuk mendorong wirausaha muda di daerah. Program tersebut adalah sebuah program pelatihan dan penghubung antara UMKM dengan pembiayaan serta pasar.

“Nah agar UMKM kita naik kelas butuh pelatihan yang melibatkan perguruan tinggi dan universitas. Di Jember banyak universitas, kita akan bekerjasama. Kita akan membuat inkubator bisnis untuk melatih masyarakat yang ingin berwira usaha,” tambahnya. (kom/rio/gie)

Wakil Bupati Trenggalek, Syah Natanegara, menyambut baik dan berterima kasih kedatangan Tim Pemasaran Pariwisata Kementrian Pariwisata ke daerahnya. “Kedatangan tim dari Kementrian Pariwisata yang melakukan perjalanan wisata ini diharapkan dapat membantu mengenalkan pariwisata di daerahnya lebih luas lagi,” ujarnya, Senin (06/10/2025) tadi.

Dirinya berharap, wisatawan yang datang ke Trenggalek tidak hanya fokus menikmati satu destinasi. Melainkan, dalam berwisata di daerahnya bisa menikmati destinasi wisata satu ke destinasi wisata lain.

Hal ini dikarenakan, Trenggalek mempunyai destinasi wisata lengkap mulai dari pantai, gunung, sawah dan yang lainnya. Dengan begitu, harapannya bisa berdampak meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Hari ini tadi, Fun Trip dari Kementrian Pariwisata terealisasi di Trenggalek berkat juga dorongan dari Ibu Novita Hardini selaku anggota DPR RI Komisi VII. Karena sesungguhnya, Fun Trip ini hanya bisa atau bisa dilakukan di tempat-tempat wisata mainstream seperti Danau Toba, Bali, Lombok dan seterusnya. Tetapi Trenggalek dapat bagian untuk hari ini, luar biasa,” jelasnya.

Wabup Syah juga berterima kasih, karena mereka yang datang ke Trenggalek berasal dari berbagai kalangan. Ada asosiasi, dari konten kreator level nasional maupun regional, yang bisa memberikan saran masukan secara jujur, apa adanya membawa masukan yang baik untuk berbenah.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua Tim Pemasaran Pariwisata Wilayah I Kementrian Pariwisata, Rina Irawati, dalam kunjungannya mengatakan jika kedatangannya ke Trenggalek dalam rangka tindak lanjut kunjungan lapangan dari Kementrian Pariwisata beberapa waktu lalu. Kegiatan ini, dalam rangka membantu mempromosikan Trenggalek supaya dikenal lebih luas lagi.

“Jadi kami berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek untuk mengadakan perjalanan pariwisata pengenalan untuk mengenalkan destinasi-destinasi pariwisata di Kabupaten Trenggalek,” tutur Rina.

Dirinya juga mengatakan, dengan membawa unsur media, influencer dan juga travel agen, berharap nantinya dapat membantu untuk lebih mengenalkan Trenggalek sebagai destinasi pariwisata yang potensial dikunjungi wisatawan khususnya wisatawan nusantara. “Alhamdulillah respon dari teman-teman, mereka sangat tertarik sekali dengan destinasi yang ada di Trenggalek. Pantainya bagus, terus aktivitas-aktivitasnya juga seru dan mereka kerasan berkegiatan khususnya di Pantai Prigi dan sekitarnya,” ungkapnya, saat ditanya kesan pertama melihat potensi destinasi di Trenggalek.

Ketua Tim Pemasaran ini memberikan saran dan masukan, untuk perkembangan pariwisata ke depan. “Kalau masukan, mungkin sisi aksebilitas yang perlu diperhatikan lagi. Karena memang kalau dilihat kagi dari bandara masih cukup jauh aksesnya. Dan juga fasilitas penginapan perlu juga diperbanyak lagi,” imbuh Rina.

Ketua Umum Asosiasi Kembali Berwisata Indonesia (Kemberin), Sean Ricard Bangun, menceritakan pengalaman melakukan perjalanan wisata di Trenggalek. “Selama dua hari mengeksplor pariwisata di Trenggalek, potensinya sangat luar biasa. Punya pantai yang bagus dan tadi siang kami ke Goa Lowo. Ini menarik karena di Jakarta tidak ada dan ini menjadi daya tarik tersendiri di Trenggalek. Rasanya ini potensi wisata yanga dapat kita kembangkan di luar Trenggalek,” katanya.

Di Pantai Mutiara, Ketua Umum Kemberin dan teman-temannya merasakan sensasi berbeda ketika merasakan wahana bermain di pantai tersebut. Sampai dirinya tidak berhenti-berhenti bermain Jetski. “Ini membuktikan potensi wisata di Ttenggalek memang sangat luar biasa dan layak untuk kita kembangkan bersama-sama. Kami berharap bersama Kementrian dan stake holder di sini, bisa berkolaborasi mempromosikan pariwisata di Trenggalek agar semakin dikenal lebih luas lagi,” tambah Sean.

Kemberin sendiri terdiri dari 500 anggota pelaku usaha pariwisata yang ada di Indonesia. Sedangkan di Jawa Timur, ada sekitar 65 pelaku usaha. Diantaranya ada travel agen, operator, transporter, hetel dan lain sebagainya.

Sayangnya, dari 65 anggota itu tidak ada satupun yang ada dari Trenggalek. Ini menjadi clister Ketua Umum Kemberin itu untuk mengembangkan dan mengkonsolidasikan anggota-anggota yang ada di Trenggalek. (mil/gie)

Penyerahan tersebut, dilakukan di Pelabuhan Masami, PT Pasifik Masama Indonesia, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, yang dihadiri pula Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Jumat (27/12/2024) tadi. Dua kapal tersebut, diserahkan kepada KUD Mina Blambangan Muncar dan Koperasi Pemasar Pasir Mutiara Pancer, Kecamatan Pesanggaran. Adapun dua kapal ikan yang diserahkan itu, masing-masing berkapasitas 106,67 GT dan 60,05 GT.

Dirjen Latief membeberkan, jika kapal tersebut berasal dari barang rampasan yang sudah ditetapkan pengadilan menjadi milik negara. Agar barang rampasan dapat bermanfaat, KKP memiliki kebijakan ‘Tangkap-Manfaat’, yakni salah satunya dengan menyerahkan kapal tersebut kepada Pemkab Banyuwangi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan.

“Pak Menteri KKP telah mengeluarkan kebijakan agar kapal tangkapan ilegal fishing bisa digunakan bagi nelayan kita, agar meningkatkan produktifitas dalam menangkap ikan,” kata Dirjen Latief.

Dengan kapal tersebut, tambahnya, diharapkan nelayan bisa menangkap ikan dengan jarak yang lebih jauh dan daya tampung tangkapannya lebih banyak. “Kapal ini secara umum sudah siap digunakan dan sudah dilakukan perbaikan di Pontianak. Para nelayan mungkin di awal mendapatkan pendampingan dari kita, nantinya kalau masih ada kekurangan kita akan lakukan pembenahan,” ujar Dirjen Latief.

Banyuwangi, papar Latief menjadi salah satu prioritas yang mendapat hibah kapal hasil rampasan untuk diserahkan ke nelayan. KKP melihat pengelolaan kapal yang dilakukan nelayan Banyuwangi bisa menjadi contoh bagi daerah lain.

Baca juga :

“Saya punya keyakinan Banyuwangi bisa menjadi contoh baik bagaimana pemanfaatan kapal ini kelak. Saya yakin pengelolaan kapal bantuan di Banyuwangi akan berjalan baik. KKP Akan terus melakukan pendampingan,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan rasa terima kasih kepada KKP yang telah memberikan bantuan kapal pada nelayan Banyuwangi. Bantuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi para nelayan Banyuwangi.

“Kami harap dengan kapal yang lebih besar, tentunya hasil tangkap nelayan lebih banyak. Yang ujungnya, pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Dan tentunya akan berdampak pada produksi perikanan tangkap,” kata Bupati Ipuk.

Salah satu penerima, yakni Nurul Bahri dari Koperasi Pemasar Laut Pantai Mutiara Pancer, mengatakan bahwa kapal bantuan dari Kementrian tersebut akan digunakan bersama-sama dengan sejumlah nelayan lain yang tergabung dalam koperasinya. “Di koperasi kami ada lima kelompok usaha bersama (KUB) nelayan. Nantinya kapal tersebut akan digunakan secara bergantian,” ujar Bahri.

Bahri juga mengatakan, kapal bantuan tersebut memiliki ukuran yang lebih besar daripada kapal yang saat ini digunakan olehnya dan rekan-rekan. Sehingga, diharapkan bisa digunakan untuk menjangkau lebih luas dan lebih banyak ikan.

“Kapal kami kapasitasnya 30 GT dan kalau kapal bantuan ini 60 GT. Semoga dengan bantuan ini makin banyak ikan yang bisa kami tangkap di laut,” paparnya. (kom/bwi/sit)

Kepala Rutan Kelas IIB Situbondo, Rudi Kristiawan, mengatakan bahwa penyaluran paket Sembako kepada keluarga narapidana dari keluarga kurang mampu ini, untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “Selain itu, juga merupakan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto,” katanya di Situbondo, Jumat (29/11/2024) tadi.

Kegiatan sosial pemberian paket Sembako ini, lanjut Rudi Kristiawan, dilaksanakan di halaman rumah tahanan negara, di mana saat itu keluarga warga binaan hendak membesuk. Dirinya juga menyampaikan, akan pentingnya bantuan sosial berupa paket Sembako sebagai bentuk kepedulian Rutan Kelas IIB Situbondo terhadap kondisi keluarga para narapidana, khususnya saat menghadapi kesulitan ekonomi.

Baca juga :

“Bantuan sosial ini kami harap dapat meringankan beban keluarga warga binaan kurang mampu. Kami berkomitmen untuk terus memberikan perhatian dan dukungan kepada mereka, terutama dalam masa-masa sulit seperti sekarang,” ujar Rudi Kristiawan.

Dalam pelaksanaan itu, Rutan Situbondo menyalurkan bantuan sosial pada tahap pertama sebanyak 20 paket Sembako, yang berisi beras, minyak goreng, tepung dan gula pasir. Penyaluran sendiri dilakukan Rudi Kristiawan, yang dalam momen itu juga menyampaikan pesan kepada keluarga warga binaan penerima bantuan.

“Semoga bantuan sosial paket Sembako ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat dan keluarga warga binaan,” tambahnya. (her/sit)

Razilu menjelaskan, bahwa proses mendapatkan sertifikasi IG untuk Kopi Robusta Java Banyuwangi melalui proses panjang. Dimulai sejak 2022 melalui kerja sama antara Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, MPIG Kopi Robusta Bumi Blambangan (MPIG-KRBB) dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember.

“Harapannya, perkembangan usaha Kopi Robusta Java Banyuwangi ini mendapatkan perlindungan hukum, mendapat pengakuan atas mutu dan kekhasan produk dan melestarikan tradisi tata cara produksi kopi (adat istiadat) yang telah ada di Kabupaten Banyuwangi,” kata Razilu.

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk karena faktor lingkungan geografis seperti faktor alam, faktor manusia atau kombinasi keduanya yang memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu.

Sementara itu, Tim Kemenkumham yang dipimpin tim ahli Indikasi Geografis (IG) DJKI telah melakukan pemeriksaan substantif pada Juli 2024. Salah satunya, dengan diskusi langsung bersama beberapa kelompok tani untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya terkait Kopi Robusta Java asal Banyuwangi untuk ditindaklanjuti dalam rapat penetapan kelayakannya sebagai IG.

“Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu penyumbang produksi Kopi Robusta di Jawa Timur dengan luas wilayah perkebunan kopi mencapai 9.778 hektar, dengan kontur tanah berbukit-bukit dengan rata-rata ketinggian tanam bervariasi antara (100 -1.000) mdpl, yang dianggap ideal untuk pohon Kopi Robusta,” kata Plt Bupati Sugirah.

Baca juga :

Adapun penghasil Kopi Robusta di Banyuwangi, yakni area Gunung Raung dan Gunung Ijen. Ditopang bibit unggul dan topografi, Kopi Robusta Banyuwangi terutama yang berada di lereng Gunung Raung mampu menghasilkan cita rasa unik. Ada kombinasi rasa acid dengan karamel coklatnya yang terasa di lidah.

Kopi Robusta Banyuwangi sendiri, telah diekspor dan memasok pasar Eropa, antara lain seperti Swiss hingga Italia. Bahkan di tengah pandemi Covid 2020 lalu, Banyuwangi masih konsisten mengekspor kopi unggulannya untuk memasok pasar Eropa.

“Karena kopi olahan kita, itu ada rasa khas seperti coklat yang disukai lidah orang Italia,” kata Plt Bupati Sugirah.

Dirinya berharap, dengan disahkannya IG Kopi Robusta Banyuwangi ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi menjadi cerminan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki Banyuwangi. “Dengan disahkannya IG Kopi Robusta Banyuwangi ini, maka akan mempromosikan produk unggulan kopi kita sebagai bagian dari kekayaan budaya serta upaya perlindungan terhadap penyalahgunaan, pemalsuan serta membantu mempertahankan identitas khas kopi asal kita,” kata Sugirah.

Dalam kesempatan itu, Plt Bupati Sugirah mengungkapkan bahwa Pemkab akan terus memfasilitasi produk-produk khas daerah yang lain untuk mendapatkan pengakuan kekayaan intelektual. Selain kopi, Pemkab juga mendaftarkan Durian Merah untuk mendapatkan IG.

“Durian Merah sudah kita daftarkan dan tinggal melengkapi beberapa dokumen yang masih kurang. Pemkab juga menyiapkan pendaftaran IG untuk Manggis, Kakao dan Kopi Excelsa,” tambahnya. (kom/bwi/gie)

Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Abdullah Azwar Anas, kepada Pj Sekretaris Daerah Banyuwangi, Guntur Priambodo, dalam acara SAKIP Award 2024 di Jakarta, Rabu (02/9/2024) tadi. Sementara SAKIP sendiri, merupakan sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran hingga pelaporan secara rigid dan terukur.

Terdapat sejumlah fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program dan kinerja sasaran. Dengan implementasi SAKIP yang optimal, anggaran dan perencanaan berjalan selaras.

SAKIP sendiri memberi kontribusi terhadap akselerasi agenda pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan. SAKIP memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus berdampak bagi masyarakat.

Rata-rata, pemerintah daerah dengan nilai SAKIP AA memiliki angka kemiskinan lebih rendah dari rata-rata kemiskinan nasional. Tidak hanya kemiskinan, tetapi juga agenda pembangunan lainnya. Seperti, penurunan angka pengangguran.

Baca juga :

Banyuwangi sendiri, sebelumnya berhasil mempertahankan predikat SAKIP A selama tujuh tahun beruntun sejak 2017. Saat itu, Banyuwangi juga menjadi kabupaten pertama peraih SAKIP A.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kemenpan RB, Erwan Agus Purwanto, mengatakan bahwa SAKIP Banyuwangi berhasil terkerek menjadi AA lantaran beberapa hal. Diantaranya, pemanfaatan data yang selalu update dan realtime. Sehingga, mendukung program pembangunan yang akurat dan efektif, pengolahan data kinerja menggunakan teknologi digital serta ⁠implementasi data yang berdampak pada program prioritas pembangunan.

Misalnya penurunan angka kemiskinan, stunting, terkendalinya inflasi, peningkatan investasi dan berbagai indikator makro pembangunan lain dengan rata-rata di atas nasional. “Banyuwangi sendiri sudah lama menjadi best practise SAKIP nasional. Harapannya, peningkatan nilai ini bisa menjadi semangat bagi daerah lain untuk berupaya lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Pj Sekda Banyuwangi, Guntur Priambodo, mengaku bersyukur Banyuwangi dapat meraih SAKIP AA. Menurut Guntur, semua OPD dituntut untuk fokus pada kinerja yang menghasilkan outcome yang berdampak pada masyarakat, bukan hanya sekadar bekerja.

“Penghargaan ini menjadi tanggung jawab dan evaluasi bagaimana kita bisa terus meningkatkan akuntabilitas dan dampak kinerja yang terukur. Bagaimana program-program yang dijalankan Banyuwangi bisa berhasil menurunkan kemiskinan misalnya,” ujar Guntur.

Dirinya berharap, semoga raihan ini menjadi motivasi untuk melakukan terobosan dalam menggerakkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. (kom/bwi/sit)