Dalam sambutannya, Bupati Fawait menegaskan bahwa eksistensi ASN bukan sekadar pengisian pos administratif, namun melainkan instrumen perubahan. Dirinya menaruh harapan besar, agar tenaga muda ini memberikan warna baru dalam efisiensi birokrasi.

Gus Fawait-sapaan Bupati Fawait juga menekankan, akan pentingnya sinergi kolektif sebagai kunci kemajuan daerah. “Saya mengajak kepada seluruh ASN untuk menyampaikan energi positif dan optimisme kepada masyarakat Jember maupun masyarakat di luar Jember, terutama lewat media sosial yang dimiliki oleh para ASN,” kata Bupati Fawait.

Baca juga :

Dirinya juga menginstruksikan, agar seluruh ASN yang baru, terlibat aktif dalam isu fundamental daerah, yakni pengentasan kemiskinan ekstrem. Sebab, diketahui bila selama satu dekade terakhir, data kemiskinan di Jember masih berada di angka 200 ribu jiwa.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Jember mewajibkan keterlibatan ASN dalam proses verifikasi dan validasi (Verval) data kemiskinan Desil 1. “Selain untuk mendapatkan data yang akurat, keterlibatan ASN dalam Verval ini bertujuan agar mereka memahami secara langsung permasalahan nyata di lapangan,” jelasnya.

Secara administratif, keterlibatan lintas sektor mulai dari Sekda hingga Kepala OPD, dalam proses Verval ini bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi data yang presisi. Dengan proyeksi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp 1 triliun, Pemkab Jember optimis mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan.

“Tujuan dari Verval ini, selain ketepatan data, agar para ASN mengetahui permasalahan utama di Kabupaten Jember, yaitu masalah kemiskinan ekstrem, sehingga bersama Bupati bisa bersama-sama mengatasi hal tersebut,” imbuh Gus Fawait. (rio/gie/adv)

Langkah ini, dirasa sangat kontekstual dengan kondisi Jember saat ini. Karena meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, Gus Fawait tidak mau menutup mata terhadap realita, bahwa masih ada rakyatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem, terutama mereka yang tinggal di tepian hutan dan perkebunan.

Bagi Bupati Fawait, Jember adalah kabupaten yang kaya akan lahan, namun kekayaan itu harus dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan. Karenanya, dalam orasi yang penuh semangat itu, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, membedah potensi besar yang selama ini mungkin ‘tertidur’.

Jember sendiri, memiliki sekitar 36 hingga 38 ribu hektare lahan hutan sosial. Luasan itu, setara dengan puluhan ribu harapan bagi masyarakat yang masuk dalam desil 1 atau kelompok ekonomi terbawah.

“Bayangkan, jika lahan ini dikelola oleh masyarakat miskin kita berbasis data DTKS. Mereka tidak lagi menjadi penonton di tanah sendiri, tapi menjadi pelaku ekonomi yang produktif,” kata Gus Fawait, dalam diskusi bersama pakar.

Baca juga :

Diskusi ini, menjadi sangat aktual karena menyentuh isu keadilan agraria dan pemberdayaan ekonomi secara bersamaan. Gus Fawait melihat, bahwa PTPN dan Perhutani bukan sekadar korporasi negara, melainkan mitra strategis yang memiliki kunci untuk membuka pintu kesejahteraan bagi 90 ribu kepala keluarga (KK) di Jember yang masih berstatus miskin ekstrem.

Langkah konkretnya, adalah pemanfaatan lahan tidur. Gus Fawait ingin, lahan-lahan yang belum optimal dikelola oleh PTPN, diubah menjadi lapangan kerja bagi warga lokal. Sehingga, sektor ekonomi informal di desa-desa bisa kembali berdenyut kencang,

Menariknya, Gus Fawait menyampaikan hal ini dengan nada yang rendah hati namun tegas. Dirinya mengakui, bahwa Jember saat ini mencatatkan rekor penurunan angka kemiskinan tercepat di Jawa Timur. Namun, bagi bupati muda ini, prestasi itu hanyalah angka jika belum menyentuh mereka yang paling bawah.

“Keberhasilan yang sudah diraih justru harus menjadi semangat untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem secara lebih terukur,” tegasnya.

Kehadiran tokoh-tokoh penting, seperti dari PTPN 1 Regional 5, Benny Hendricrianto dan Kepala Perum Perhutani Jawa Timur, Wawan Tri Wibowo, memberikan sinyal positif bahwa kolaborasi ini akan segera terealisasi. Bahkan, keterlibatan akademisi seperti Prof Ahmad Zainuri dan pihak BPN, menunjukkan bahwa aspek legalitas dan kajian ilmiah akan menjadi landasan utama program ini.

Masyarakat Jember kini menaruh harapan besar pada sinergi ini, dan berharap hutan serta kebun Jember tidak lagi sekadar menjadi pemandangan hijau, melainkan menjadi sumber kehidupan yang memuliakan warga miskinnya. (rio/gie/adv)

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan bahwa masih ada sejumlah persoalan mendasar yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Pemkot Malang. Dalam hal ini, berbagai rekomendasi dan evaluasi kebijakan sebenarnya telah disampaikan DPRD melalui pandangan fraksi maupun momentum peringatan HUT DPRD sebelumnya.

“Catatan pasti banyak. Mulai dari persoalan kemiskinan, banjir, kemacetan, hingga isu perempuan dan anak yang masih membutuhkan perhatian serius,” ujar Mia-sapaannya.

Mia menekankan, pembangunan Kota Malang ke depan harus mengedepankan kolaborasi lintas sektor serta melibatkan seluruh elemen masyarakat. Termasuk juga semangat gotong royong menjadi kunci utama, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang menuntut pemerintah bekerja lebih efektif dan terintegrasi.

“Saya berharap, sebetulnya ego sektoral dari masing-masing perangkat daerah harus sudah dihilangkan. Karena kalau misalnya kita tidak ada koordinasi yang kuat, energi, biaya dan program bisa terbuang, tetapi sasarannya tetap itu-itu saja. Maka banyak program harus kita sinergikan,” jelasnya.

Baca juga :

Mia juga mencontohkan, pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) yang membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah. Dinas Tenaga Kerja diperlukan untuk pendataan pekerja penerima upah agar kepesertaan BPJS Kesehatan tidak seluruhnya membebani APBD, sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan memastikan validitas data penduduk.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-112 Kota Malang menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen merealisasikan janji politik yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurutnya, dalam satu tahun masa kepemimpinan bersama Wakil Wali Kota, sejumlah program prioritas dan Dasa Bakti Unggulan telah berjalan dan sebagian telah direalisasikan.

“Beberapa janji politik sudah kita selesaikan dan semuanya berjalan sesuai RPJMD. Tinggal beberapa terkait infrastruktur perkotaan yang harus diselesaikan secara bertahap,” tutur Wali Kota Wahyu.

Dirinya mengakui, bahwa masih terdapat program yang belum optimal, terutama penanganan banjir, parkir dan kemacetan. Namun, dirinya menegaskan penyelesaiannya membutuhkan proses bertahap dan tidak dapat dilakukan secara instan.

“Tidak bisa simsalabim setelah dilantik semua selesai. Tapi tahapannya sudah berjalan dan progresnya sangat baik. Kami optimistis seluruh target bisa direalisasikan,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Pertemuan ini, bukan sekadar seremoni keagamaan, melainkan sebuah forum konsolidasi kebijakan publik yang bertujuan mengurai persoalan krusial di daerah melalui pendekatan berbasis komunitas religi. Langkah ini, sebagai upaya memperkuat struktur sosial dan ekonomi di wilayah Kabupaten Jember.

Dalam pemaparannya, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, menekankan bahwa pemerintah daerah memerlukan mitra yang memiliki pengaruh akar rumput (grassroots) yang kuat. Menurutnya, pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, melainkan episentrum perubahan sosial.

Oleh karena itu, Pemkab Jember berencana membentuk Forum Komunikasi Khusus yang bersifat terstruktur. Rantai komando forum ini, direncanakan akan dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) di tingkat kabupaten, yang kemudian akan terintegrasi secara vertikal hingga ke tingkat kecamatan melalui koordinasi dengan para camat di 31 kecamatan di Jember.

Fokus utama dari sinergi ini, lanjutnya, adalah penanganan kemiskinan yang menurut data statistik masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan. Dengan melibatkan tokoh agama, diharapkan mampu menjadi kunci untuk menggerakkan roda ekonomi desa. Sementara santri dan lembaga pesantren, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan melalui program-program pemberdayaan yang disinkronkan dengan kebijakan pemerintah.

Baca juga :

Selain aspek ekonomi, isu kesehatan masyarakat menjadi agenda prioritas dalam forum ini. “Jember masih menghadapi tantangan besar terkait tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), serta prevalensi stunting,” tegasnya.

Gus Fawait menginstruksikan, agar pesantren menjadi garda terdepan dalam sosialisasi kesehatan dan gizi. “Edukasi mengenai kesiapan rumah tangga bagi para santri sebelum lulus, menjadi langkah preventif untuk menekan angka pernikahan dini, yang selama ini diidentifikasi sebagai salah satu akar penyebab tingginya angka kemiskinan dan masalah kesehatan reproduksi,” imbuhnya.

Bupati Fawait juga menyoroti, mengenai aspek peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Melalui penyelarasan dengan program nasional terkait SMK Global, lulusan pesantren diharapkan tidak hanya memiliki kedalaman ilmu agama, tetapi juga kompetensi teknis yang relevan dengan kebutuhan industri global. Hal ini penting, agar santri Jember memiliki daya saing tinggi di pasar kerja internasional.

Secara makroekonomi, Gus Fawait melihat potensi Jember sebagai destinasi pendidikan pesantren nasional. “Jika Jember mampu menarik lebih banyak santri dari luar daerah, maka hal ini secara otomatis akan memicu peningkatan perputaran uang di masyarakat serta menarik lebih banyak alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah,” urainya.

Strategi ini, diharapkan mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi kesejahteraan masyarakat Jember secara keseluruhan. Penutupan acara ini, ditandai dengan komitmen bersama bahwa pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab kolektif yang memerlukan paduan antara kebijakan formal pemerintah dan pengaruh kultural pesantren. (rio/gie/adv)

Sementara keterangan tersebut, disampaikan Bunda Indah dalam penyampaian Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025, pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang, Senin (09/03/2026) tadi. Bunda Indah menjelaskan, bahwa IPM Kabupaten Lumajang pada 2025 mencapai 71,02.

Angka tersebut, lanjutnya, meningkat 0,71 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 70,31. Sementara peningkatan IPM tersebut, mencerminkan perbaikan pada sejumlah indikator utama pembangunan manusia, terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, serta peningkatan daya beli masyarakat.

Selain itu, tambahnya, sejumlah indikator sosial lainnya juga menunjukkan perkembangan yang positif. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lumajang, tercatat menurun dari 8,65 persen pada Maret 2024 menjadi 8,60 persen pada Maret 2025.

Baca juga :

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan. Pada 2025, angka pengangguran terbuka tercatat sebesar 3,08 persen atau turun sekitar 0,20 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.

Bunda Indah juga menyampaikan, bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. “Alhamdulillah, berbagai indikator pembangunan manusia di Kabupaten Lumajang menunjukkan tren yang positif. Peningkatan IPM serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran ini merupakan bukti bahwa berbagai program pembangunan yang kita jalankan mulai memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai program pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan layanan dasar, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Lumajang akan terus memperkuat berbagai kebijakan strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Ke depan, kami akan terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, sekaligus memperluas peluang kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan kolaborasi seluruh pihak, kami optimistis kesejahteraan masyarakat Lumajang akan terus meningkat,” imbuhnya.

Capaian tersebut, diharapkan menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk terus menghadirkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Lumajang. (kom/adi/gie)

Gus Ipul-sapaan akrab Mensos, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang secara khusus dengan pendekatan yang berbeda dari sekolah pada umumnya. Di dalamnya, terdapat unsur perlindungan sosial, rehabilitasi, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.

“Sekolah Rakyat ini memang disiapkan untuk mengubah kehidupan. Kurikulumnya khusus, gurunya khusus dan output lulusannya juga khusus. Anak-anak ini disiapkan agar cerdas, punya keterampilan dan kelak menjadi penggerak perubahan di lingkungan keluarganya,” kata Mensos.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menyoroti latar belakang para peserta didik Sekolah Rakyat. Menurutnya, mereka adalah anak-anak dengan potensi luar biasa yang selama ini hidup dalam keterbatasan dan kerap luput dari perhatian.

“Mereka anak-anak istimewa. Ada yang orang tuanya tukang parkir, buruh tani dan pekerja sektor informal lainnya. Presiden Prabowo menyebut mereka sebagai invisible people, kelompok masyarakat yang penderitaannya sering tidak terlihat,” ungkapnya.

Dirinya juga menambahkan, di tengah keterbatasan yang dimiliki, satu-satunya harta terakhir keluarga miskin adalah harapan. Karena itu, negara wajib hadir untuk menjaga dan menguatkan asa tersebut.

“Selama enam bulan terakhir, kita sudah melihat buktinya. Ketika harapan itu dijaga dan dikawal, anak-anak Sekolah Rakyat mampu menorehkan prestasi. Saya bangga melihat perkembangan mereka dan berharap prestasi ini terus berlanjut,” imbuh Gus Ipul.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof Muhammad Nuh, yang turut hadir menekankan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat sangat ditentukan oleh kesetiaan para pendidik dalam mendampingi anak-anak. “Yang paling mahal dalam mengurusi Sekolah Rakyat ini adalah kesetiaan. Kesetiaan yang melampaui tugas dan tanggung jawab formal,” ujarnya.

Dirinya juga menegaskan, bahwa setiap anak Sekolah Rakyat memiliki keunikan yang harus ditemukan dan diasah melalui pendidikan berbasis karakter dan kecakapan hidup, yang diperkuat dengan sistem berasrama. Sejumlah siswa Sekolah Rakyat se-Jawa Timur turut memeriahkan acara dengan menampilkan bakat mereka, mulai dari menyanyikan lagu Laskar Pelangi, pembacaan puisi, hingga pidato dalam bahasa Indonesia, Inggris, Jepang dan Arab.

Penampilan para siswa disaksikan dengan penuh kekaguman oleh Gus Ipul, Prof Nuh, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, serta seluruh peserta yang hadir. Gubernur Jatim juga memberikan apresiasi langsung kepada para siswa atas keberanian dan prestasi yang ditunjukkan. Hal itu, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang proaktif dalam menyukseskan Program Sekolah Rakyat.

Hingga saat ini, sebanyak 166 Sekolah Rakyat rintisan telah dibuka di berbagai wilayah Indonesia. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak, yakni 26 sekolah.

Turut hadir dalam pelaksanaan kegiatan itu, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Supomo, Staf Khusus Menteri Sosial, Fatkhurrohman Taufik, Tenaga Ahli Menteri, Andy Kurniawan, Kepala Biro Humas Kemensos, Devi Deliani, Kepala Biro OSDM Kemensos, Danu Ardhiarso, Staf Khusus Pelindungan Anak KemenPPPA, Zahrotun Nihayah, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak, Endah Sri Rejeki, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, serta jajaran kepala OPD dan Kepala Dinas Sosial kabupaten/kota se-Jawa Timur. (kom/sby/gie)

Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, mengatakan bahwa penguatan kualitas data menjadi prioritas sebelum melangkah pada kebijakan lanjutan. Menurutnya, data kemiskinan Kota Malang saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun tetap perlu dimantapkan.

“Dengan data yang semakin akurat dan terbarui, penanganan kemiskinan bisa lebih komprehensif. Tidak hanya oleh Dinsos, tetapi melalui kolaborasi lintas perangkat daerah,” ujar Donny, Sabtu (03/01/2026) tadi.

Dikatakannya, bahwa dalam penanganan kemiskinan ke depan tidak lagi bersifat sektoral. Namun, Dinsos P3AP2KB Kota Malang akan berkolaborasi dengan Bappeda dan perangkat daerah terkait. “Sehingga seluruh intervensi menggunakan basis data yang sama dan kebijakan yang diambil lebih terintegrasi, serta holistik,” tambahnya.

Baca juga :

Berdasarkan data terakhir, angka kemiskinan di Kota Malang berada pada kisaran 3,87 persen atau sekitar 34 ribu jiwa. Jumlah tersebut didominasi masyarakat pada desil 1 dalam DTSEN, yakni kategori miskin ekstrem. Sementara intervensi pemerintah daerah difokuskan pada desil 1 hingga desil 4, yang mencakup miskin ekstrem, miskin dan kelompok rentan.

“Selama lima tahun terakhir angka kemiskinan di Kota Malang terus menurun, dari sekitar 4,95 persen menjadi 3,87 persen. Ini menunjukkan tren yang positif,” ucapnya.

Dalam hal ini, bentuk intervensi yang dilakukan meliputi bantuan sosial, dukungan usaha dari pemerintah provinsi, hingga pelatihan keterampilan yang melibatkan perangkat daerah lain. Namun, Donny menekankan bahwa validitas data tetap menjadi kunci utama keberhasilan program.

“Bantuan dari pusat itu sangat banyak, seperti PKH, PKH Plus, BLTS dan program lainnya. Kalau data daerah tidak valid, justru akan menyulitkan proses penyaluran,” tegasnya.

Ke depan, Pemkot Malang menargetkan seluruh masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dapat terjangkau intervensi pemerintah, sekaligus mencegah kelompok rentan jatuh ke kategori miskin ekstrem. “Kita ingin menjaga agar masyarakat rentan tidak semakin terpuruk, dan mereka yang berada di desil bawah bisa segera naik kelas atau tergraduasi,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Melalui penguatan program lintas sektor, Pemkab Lumajang berupaya memastikan intervensi kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“Capaian penurunan angka kemiskinan menunjukkan bahwa kebijakan yang kami jalankan bukan sekadar perencanaan di atas kertas, tetapi hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Bupati Lumajang, Rabu (24/12/2025) tadi.

Berdasarkan data terkini, angka kemiskinan di Kabupaten Lumajang berhasil ditekan secara signifikan, dari 9,50 persen menjadi 8,60 persen. Penurunan tersebut mencerminkan efektivitas program pengentasan kemiskinan yang dijalankan secara konsisten, mulai dari perlindungan sosial, peningkatan akses layanan dasar, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Baca juga :

Selain itu, Pemkab Lumajang juga mencatat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kini mencapai 71,02. Kenaikan IPM ini menjadi indikator penting membaiknya kualitas hidup masyarakat, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak.

“IPM yang terus meningkat menandakan bahwa pembangunan manusia di Lumajang berjalan secara berkelanjutan dan inklusif. Ini menjadi fondasi penting dalam upaya jangka panjang pengentasan kemiskinan,” ungkapnya.

Dalam mendukung strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemkab Lumajang turut mengoptimalkan program hilirisasi pada berbagai sektor unggulan daerah. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat nilai tambah produk lokal, membuka peluang kerja, serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

“Melalui hilirisasi, potensi daerah tidak hanya berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi diolah agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat,” tegas Bunda Indah.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, Pemkab Lumajang optimistis percepatan pengentasan kemiskinan dapat terus diwujudkan. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga kesinambungan program agar kesejahteraan masyarakat Lumajang tumbuh secara merata dan berkeadilan. (kom/adi/gie)

Pernyataan Bupati Fawait itu, disampaikan saat memberi sambutan dalam kegiatan Penguatan Kemitraan Usaha Mikro yang digelar di Gedung Balai Serbaguna Kabupaten Jember, Senin (03/11/2025) tadi. Kegiatan yang merupakan bagian dari Program Kemitraan Usaha Mikro Terpadu (Kumitra), itu dihadiri langsung Wakil Menteri Koperasi dan UMKM, Helvi Yuni Moraza.

“Angka kemiskinan ekstrem di Jember, salah satu tertinggi di Jawa Timur. Sepertinya, ini perlu ada pelatihan untuk calon pengusaha baru dari masyarakat miskin ekstrem dari usia produktif. Dan alhamdulillah, beliau langsung menjawab boleh Gus dan ini luar biasa,” kata Gus Fawait.

Berdasarkan data BPS, jumlah warga miskin di Kota Tembakau per Maret 2025 tercatat sebanyak 216,76 ribu jiwa atau 8,67 persen. Angka ini, menurun dari 224,77 ribu jiwa (9,01 persen) pada Maret 2024. Sementara angka ini, didasarkan pada pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan Jember, bukan kemiskinan ekstrem secara khusus.

Terkait kegiatan tersebut, Bupati Fawait mengapresiasi pihak kementerian. Dirinya menilai, acara tersebut bentuk dukungan konkret dari kementrian terhadap sektor UMKM di Jember.

“Kita bisa menyaksikan langsung ada langkah konkret dari pemerintah pusat bagaimana membina UMKM. Dimana UMKM disambungkan dengan usaha-usaha besar sehingga akan menjamin UMKM di Kabupaten Jember,” katanya.

Pemkab Jember sendiri, saat ini terus berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan dengan melakukan berbagai hal. Salah satu yang disebutkan Fawait adalah dengan pelatihan dan pemberian gerobak serta kemudahan mengakses permodalan.

Baca juga :

“Orangnya dilatih, kemudian kita akan berikan gerobak. Selanjutnya, pinjamannya (modal) kita dorong agar kemudian Pemkab memberikan subsidi terhadap bunga (pinjaman) UMKM,” sebutnya.

Sebagai informasi, Kabupaten Jember mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp1,5 triliun untuk 32.949 debitur.

Sementara itu, Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, mengatakan telah menyiapkan Program UMKM khusus pertanian. Alasannya, potensi yang tinggi di Jember adalah sektor pertanian.

Helvi juga mengakui, Bupati Jember dan Gubernur Jatim telah berdiskusi dengan pihaknya untuk mengurangi besarnya angka kemiskinan di Jember dengan memanfaatkan potensi alam Jember yang sangat kaya. “Pak Bupati meminta kepada kita bahwa pembinaan UMKM yang sudah jalan tetap kita upayakan pendampingan, pelatihan, kemitraan, pembiayaan bahkan legalitas usahanya,” katanya.

Wamen juga menjelaskan, bahwa Jember sendiri saat ini menjadi pilot project ekosistem pertanian. Bupati Jember disebutnya saat ini sedang melakukan pemetaan. “Tetapi jangan lupa generasi terus bertumbuh, ada generasi baru yang ingin berwirausaha. Pak Bupati minta pelatihan wirausaha muda, kita lakukan di Kabupaten Jember. Sekarang sudah jalan pembuatan pekerjaan ekosistem pertanian dan Jember salah satu pilot projeknya,” jelasnya.

Wamen UMKM pada kesempatan tersebut juga memperkenalkan Program Entrepreneur Hub untuk mendorong wirausaha muda di daerah. Program tersebut adalah sebuah program pelatihan dan penghubung antara UMKM dengan pembiayaan serta pasar.

“Nah agar UMKM kita naik kelas butuh pelatihan yang melibatkan perguruan tinggi dan universitas. Di Jember banyak universitas, kita akan bekerjasama. Kita akan membuat inkubator bisnis untuk melatih masyarakat yang ingin berwira usaha,” tambahnya. (kom/rio/gie)