Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Cris Kuntadi, menjelaskan bahwa Karirhub menjadi pintu masuk yang memudahkan pencari kerja. “Informasi lowongan kerja makin terpusat, sumbernya jelas dan lowongan yang ditampilkan diverifikasi oleh Pusat Pasar Kerja Kemnaker agar masyarakat lebih terlindungi. Selain itu, pelamar bisa memilih jalur melamar yang paling praktis sesuai skema integrasi yang tersedia,” katanya, dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker Jakarta, Rabu (11/02/2026) tadi.

Upaya integrasi ini, tambahnya, merupakan bagian dari penguatan layanan pasar kerja nasional melalui Karirhub. Kerja sama dijalankan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dengan job portal mitra dan mulai dirintis sejak Agustus 2025 oleh Menteri Ketenagakerjaan, Prof Yassierli.

“Kemnaker menggandeng total delapan job portal swasta untuk diintegrasikan. Hingga saat ini, empat job portal telah terhubung dan dapat diakses resmi di Karirhub, yakni HiredToday, Toploker, Redy dan Glints. Keempat job portal lainnya masih dalam tahap proses integrasi sistem,” tambah Cris.

Agar publik mudah mengenali asal informasi, lanjutnya, lowongan dari portal mitra yang tampil di Karirhub (karirhub.kemnaker.go.id) dilengkapi penanda atau logo sumber pada tampilan lowongan. Dengan begitu, pencari kerja dapat mengetahui asal informasi secara jelas saat memilih lowongan kerja.

Baca juga :

Kemnaker, lanjut Cris, menyiapkan dua skema integrasi. Skema pertama adalah full integrasi, yaitu lowongan tampil di Karirhub dan pencari kerja bisa melamar tanpa berpindah platform. Dengan persetujuan pengguna, data lamaran dikirimkan kepada perusahaan melalui job portal mitra.

Sementara proses rekrutmen mulai seleksi awal, wawancara, hingga keputusan akhir diterima atau ditolak dikelola oleh perusahaan melalui job portal mitra. Status proses rekrutmen dapat dipantau secara otomatis melalui Karirhub. Skema full integrasi ini, telah diterapkan pada job portal HiredToday.

Skema kedua, adalah semi full integrasi, dimana lowongan kerja dari job portal mitra tetap ditampilkan di Karirhub, namun pencari kerja yang ingin melamar akan diarahkan ke situs web job portal masing-masing untuk melakukan registrasi dan proses lamaran. Pada skema ini, Karirhub berperan sebagai media publikasi lowongan kerja, sedangkan seluruh proses rekrutmen dilakukan sepenuhnya di platform job portal mitra. Skema semi full integrasi saat ini sudah diterapkan pada Toploker, Redy dan Glints.

“Ke depan kerja sama ini akan terus diperluas dan diperkuat agar akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja yang terpercaya semakin mudah, sekaligus membuka lebih banyak pilihan peluang kerja lintas sektor,” kata Cris.

Berdasarkan data Pusat Pasar Kerja Kemnaker, sepanjang 2025 terdapat 115.182 lowongan kerja di Karirhub dari 2.135 perusahaan. Kemnaker mengajak masyarakat memanfaatkan Karirhub melalui tautan resmi, memperhatikan penanda sumber lowongan dan menggunakan informasi yang tersedia untuk mengambil keputusan kerja secara lebih aman dan tepat. (hms/ker/gie)

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, ketika membuka sosialisasi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah, khususnya dalam menciptakan perluasan kesempatan kerja. “Saya minta sosialisasi ini direplikasi ke daerah-daerah lain. Sehingga, bisa sebagai bentuk kontribusi ketenagakerjaan bagi perbaikan pengelolaan industri smelter yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN),” ujarnya.

Menaker Ida Fauziyah menambahkan, perbaikan tata kelola industri smelter perlu dilakukan, agar kehadirannya mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. “Setiap perusahaan smelter harus menjadi contoh penerapan norma K3. Serta, hubungan industrial yang harmonis untuk menjamin kelangsungan usaha dan ketenangan bekerja,” tambahnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Menaker Ida juga menekankan, untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan K3 pada industri smelter, perlu langkah perbaikan dan antisipasi. Yaitu, dengan cara penetapan industri smelter sebagai industri yang memiliki potensi bahaya tinggi, sehingga wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara terstruktur.

Adapun langkah berikutnya, lanjut Menaker Ida, dengan mendorong industri smelter agar mengembangkan program kepatuhan ketenagakerjaan secara mandiri. Serta, mengembangkan forum dialog sosial untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial.

“Setiap industri smelter harus memiliki program yang terstruktur dalam penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan,” tambahnya. (hms/sit)

Dijelaskannya, bahwa terkait WLKP sudah diatur dalam undang-undang. “Jadi, kita ada undang-undang yang sudah mengatur bahwa perusahaan itu harus melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan,” terang Sunardi.

Untuk pendaftaran, ujarnya, itu gratis. Di mana, Kemnaker sendiri menyediakan Aplikasi WLKP secara online. Selain perusahaan yang melaporkan ketenagakerjaan, bagi orang yang mendirikan perusahaan tidak perlu lagi membawa berkas, tetapi langsung membuka aplikasi tersebut.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Nah, wajib lapor perusahaan ini sangat penting. Makanya, saya minta Pak Wali Kota, mungkin kalau ada acara dengan berbagai perusahaan, agar saya minta ikut serta mendorong perusahaan untuk mendaftarkan ke WLKP online,” imbuhnya.

Untuk saat ini, tambahnya, jumlah perusahaan secara nasional mencapai 26 juta dan jumlah perusahaan yang mendaftarkan di WLKP ini baru satu juta lebih. Oleh sebab itu, diharapkan seluruh perusahaan wajib lapor melalui sistem tersebut. Karena, ini menjadi basis data pemerintah untuk mengambil kebijakan yang keterkaitan dengan ketenagakerjaan.

“Dari perusahaan yang wajib lapor di WLKP online ini, supaya kita tidak buta. Karena, dari hasil laporan ketenagakerjaan perusahaan merupakan potret ketenagakerjaan Indonesia,” tegas Sunardi.

Menanggapi terkait laporan ketenagakerjaan perusahaan, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menegaskan akan mematuhi apa yang disampaikan oleh Kemnaker. “Pasti kita patuhi bersama. Tentunya dengan adanya fasilitas yang memudahkan perusahaan ini, kita lakukan dengan terus sosialisasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut untuk melaporkan ketenagakerjaan. Karena ini sangat penting,” ujarnya. (put/gie)

Memontum Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), terus mematangkan persiapan Presidensi G20 Indonesia di bidang ketenagakerjaan, baik pada sisi substansi maupun sisi teknis. Kemnaker bertekad untuk mencapai target excellent dari pelaksanaan Presidensi G20 di tahun 2022 nantinya.

Hal tersebut, disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, saat membuka Pertemuan Teknis Tim Presidensi G20 EWG dan Penyusunan Agenda beserta Administrative Circular G20 EWG di Jakarta, Jumat (12/11/2021) tadi. 

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional

Sebagaimana diketahui, di masa Presidensi G20, Indonesia juga akan melaksanakan Employment Working Group (pertemuan kelompok kerja ketenagakerjaan) dan Labour and Employment Minister’s Meeting (pertemuan menteri-menteri bidang ketenagakerjaan) di tahun 2022 nanti. Dalam menyukseskan sisi teknis, Sekjen Anwar mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembentukan, pelatihan dan pembinaan bagi Liaison Officer (LO) dan Tim Teknis. 

“Kita sudah kumpulkan Liaison Officer yang akan memberikan dukungan teknis agar kepemimpinan kita betul-betul bisa berjalan optimal,” ungkapnya. 

Sementara di sisi susbtansi, G20 bidang ketenagakerjaan akan mengangkat tema Improving The Employment Condition To Recover Together (Meningkatkan kondisi pekerjaan untuk pulih bersama). Hal tersebut, guna mendukung tujuan G20 Presidensi Indonesia 2022 yaitu, Recover Together, Recover Stronger (Pulih bersama, pulih lebih kuat). 

Selain itu, terdapat empat isu prioritas yang akan menjadi fokus bahasan terkait dengan tema. Pertama, Sustainable Job Creation towards Changing World of Work (Penciptaan Lapangan Kerja Berkelanjutan menuju Perubahan Dunia Kerja). Kedua, Inclusive Labour Market and Affirmative Jobs for Persons with Disabilities (Pasar Tenaga Kerja Inklusif dan Pekerjaan Afirmatif untuk Penyandang Disabilitas). 

Ketiga, Human Capacity Development for Sustainable Growth of Productivity (Pengembangan Kapasitas Manusia untuk Pertumbuhan Produktivitas yang Berkelanjutan). Keempat, Adaptive Labour Protection in the Changing World of Work (Perlindungan Tenaga Kerja Adaptif di Dunia Kerja yang Berubah). 

Menurut Sekjen Anwar, keempat isu tersebut berkaitan erat dengan tugas seluruh unit teknis Kemnaker. Dirinya berharap, pelaksaan EWG dan LEMM harus dijadikan sebagai pekerjaan bersama.

“EWG adalah event kita bersama, event yang menjadi tanggungjawab seluruh unit Kemnaker. Mulai dari substansi kita bicara masalah penciptaan lapangan kerja hingga pelindungan pekerja, ini semua berkaitan dengan unit eselon Kementerian Ketenagakerjaan,” ujarnya. (hms/ker/aye)

“Ini dikarenakan sektor kelapa sawit identik dengan pekerjaan yang menyerap banyak tenaga kerja dengan tingkat mayoritas pendidikan rendah,” kata Dirjen PHI Jamsos, Indah Anggoro Putri saat memberikan arahan secara virtual pada Dialog Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Bidang Persyaratan Kerja Pada Sektor Sawit di Jakarta, Selasa (14/09) tadi. 

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Dirjen Putri menjelaskan, data Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2019 menunjukkan jumlah petani kelapa sawit sebanyak 2,67 juta orang dan jumlah tenaga kerja sebanyak 4,42 juta pekerja. Jumlah tersebut, terdiri dari 4 juta atau 90,68 persen pekerja kelapa sawit besar swasta nasional; 321 ribu atau 7,26 persen pekerja kelapa sawit besar milik negara; dan 91 ribu atau 2,07 persen pekerja kelapa sawit besar milik swasta asing.

Dirinya juga mengatakan, hubungan kerja pekerja atau buruh di sektor perkebunan sawit sebagian besar dilakukan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), termasuk di dalamnya pekerja harian. “Ini berdampak pada perlindungan dan syarat kerjanya tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja,” tegasnya.

Dirjen Putri menambahkan, berdasarkan data BPS pada bulan November tahun 2020, jumlah total luas area kelapa sawit di Indonesia mencapai sekitar 14,60 juta hektar. Dari luasan tersebut, Perkebunan Besar Negara (PBN) memiliki sebagian kecil yaitu 614.756 hektar atau 4,29 persen; sementara sebagian besar diusahakan oleh Perusahaan Besar Swasta (PBS) yaitu sebesar 55,09 persen atau seluas 7.892.706 hektar dari total produksi minyak sawit Indonesia. “Oleh karena itu, sektor kelapa sawit menjadi salah satu isu hubungan industrial yang perlu diperhatikan, khususnya mengenai perlindungan tenaga kerjanya,” kata Dirjen Putri.

Lebih lanjut Dirjen Indah Anggoro Putri menyatakan, Pemerintah berkepentingan agar produk-produk hasil industri dapat diterima secara kompetitif di pasar global. Dalam konteks ini, beberapa pembeli/buyers terkadang menghendaki adanya standar-standar produksi yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau industri.Selain itu, dirinya mengatakan bahwa, kondisi hubungan kerja di sektor kelapa sawit tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang memunculkan berbagai kemungkinan terburuk akibat dari pandemi Covid-19, seperti penutupan pabrik karena kasus penularan. “Perlunya antisipasi kemungkinan terburuk akibat pandemi Covid-19 dengan meningkatkan kualitas dialog sosial dalam merespon dampak kemungkinan akibat pandemi Covid-19 terutama dampak pada kondisi hubungan kerja,” ungkap Dirjen Putri.

Dirjen Putri mengharapkan, dari dialog sosial ini dapat merumuskan dan menyepakati hal-hal yang akan menjadi solusi bersama dalam meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan pekerja sektor kelapa sawit. “Adanya gagasan serta rekomendasi tentang pelaksanaan hubungan kerja dalam penyempurnaan regulasi terkait hubungan kerja di sektor kelapa sawit dalam meningkatkan produktifitas kerja dan kesejahteraan pekerja,” katanya.

Dalam arahannya, Dirjen Putri juga mengatakan, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menginginkan agar sektor kelapa sawit bisa berperan penting dalam menyerapan tenaga – tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja, akan terus bertambah seiring meningkatnya produksi kelapa sawit.Hadir secara langsung Staf Khusus Menaker, Dita Indah Sari, GAPKI Pusat dan Daerah terdiri dari sembilan Federasi SP dan SB dan Federasi SP BUN; serta peserta secara virtual dari 16 Disnaker Provinsi yang memiliki wilayah pembinaan sektor kelapa sawit. Dialog ini juga menghasilkan 11 komitmen bersama antara Organisasi Pengusaha dengan SP/SB Sektor Kelapa Sawit. (hms/ker/aye)

“Tidak dipungkiri terdapat kebijakan negara penerima yang untuk sementara menutup masuknya Pekerja Migran Indonesia ke negara tersebut,” terang Menaker Ida di Jakarta, Rabu (08/09) tadi.

Baca Juga:

• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Menko Zulhas Tinjau Pelaksanaan KDKMP Candirenggo Kabupaten Malang

Namun demikian, Menaker Ida mengungkapkan, bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mengadakan komunikasi, penjajakan, dan kerja sama untuk dapat membuka peluang penempatan pekerja migran indonesia.

“Kami terus berkomunikasi, dari mulai sebelum PPKM hingga saat ini. Komunikasi ini tentunya juga melibatkan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta koordinasi dengan lintas kementerian/lembaga,” ungkapnya.

Menurutnya, Pemerintah tengah fokus berupaya agar lokasi favorit tujuan penempatan dapat memberikan kesempatan bagi PMI. Ia mencontohkan bagaimama dibukanya penempatan PMI ke Hong Kong kembali per 30 Agustus 2021, melalui rangkaian negosiasi oleh Perwakilan RI dan koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait penyiapan mekanisme teknis, untuk pemenuhan persyaratan yang diminta Pemerintah Hong Kong.

Ia menambahkan, upaya juga telah dan akan diterus dilakukan pemerintah dengan otoritas Taiwan. Pemerintah disebutnya, terus melakukan persiapan-persiapan untuk meyakinkan keseriusan Indonesia dalam pengelolaan proses persiapan untuk meminimalkan risiko terinfeksi Covid-19.

“Pemerintah juga terus berupaya melakukan penjajakan penyiapan kerja sama dengan negara-negara, meski pun dengan rencana implementasi tidak dalam waktu dekat,” ucapnya.

Ia menjelaskan, bekerja, baik di dalam maupun di luar negeri merupakan hak dan pilihan setiap tenaga kerja. Pemerintah dalam hal ini, berkewajiban untuk memfasilitasinya, baik melalui layanan-layanan maupun pengaturan atau tata kelola pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia. “Pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi kepentingan CPMI atau PMI beserta keluarganya dalam rangka mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak dalam keseluruhan kegiatan baik sebelum bekerja, selama bekerja maupun setelah bekerja,” tuturnya. (hms/ker/aye/ed2)

Saat ini, pengangguran merupakan permasalahan serius yang memerlukan penanganan melalui berbagai kebijakan, baik dari Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dukungan dari pihak swasta.

Baca Juga:

• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Menko Zulhas Tinjau Pelaksanaan KDKMP Candirenggo Kabupaten Malang

“Upaya mengatasi pengangguran ini menjadi hal yang penting di tengah terpuruknya kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19, serta mencegah munculnya masalah sosial masyarakat,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, saat memberikan arahan pada kegiatan Rekonsiliasi Data Penempatan Tenaga Kerja BKK/LPK/Disnaker Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2021 di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (02/09) tadi.

Sekjen Anwar Sanusi, menjelaskan revolusi industri 4.0 saat ini, memaksa untuk terjadinya perubahan dalam perkembangan teknologi digital di semua sektor, termasuk juga dalam sektor ketenagakerjaan. Perubahan ini, harus disikapi dengan kebijakan yang tepat dan cepat dalam penyerapan tenaga kerja.

“Bisa dikatakan bahwa sektor-sektor tersebut mempunyai kontribusi besar terhadap pertumbuhan secara nasional maupun domestik,” ujar Sekjen Anwar Sanusi.

Berdasarkan survei dari Sakernas BPS per Februari 2021, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebanyak 139,81 juta jiwa atau 68,08 persen, dengan penduduk yang bekerja sebanyak 131,06 juta orang atau 93,74 persen, sementara jumlah pengangguran terbuka sebanyak 8,75 juta jiwa atau 6,26 persen.

Jumlah angkatan kerja yang terdampak Covid-19, pada sektor ketenagakerjaan sekitar 19,10 juta orang, dimana sebanyak 1,62 juta orang merupakan pengangguran yang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19, sebanyak 0,65 juta orang tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 1,11 juta orang; dan penduduk yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 15,72 juta orang.

Dampak dari pandemi Covid-19 ini, diprediksi ada sekitar 10 juta pengusaha mandiri akan berhenti bekerja dan 10 juta lainnya pendapatan menurun lebih dari 40 persen.

Selain itu, adanya pertambahan jumlah angka pengangguran pada angkatan kerja usia muda, disebabkan oleh berbagai faktor seperti spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan pendidikan mereka, kurangnya pengetahuan dan keahlian terhadap lowongan pekerjaan. “Ini merupakan tantangan yang berat bagi ketenagakerjaan di Indonesia meskipun meningkatnya jumlah pengangguran ini juga dialami oleh hampir semua negara di dunia,” tutur Anwar Sanusi.

Anwar Sanusi menambahkan, sesuai dengan arahan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam mengurangi angka pengganguran ini, diperlukan keterlibatan semua lembaga terkait. “Adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta lembaga penempatan tenaga kerja dalam meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja untuk mengurangi angka pengangguran,” terangnya. (hms/ker/aye/ed2)

Hal tersebut, diutarakannya saat meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi 500 orang keluarga pekerja Panasonic Gobel yang dilakukan oleh Federasi FSPPG K-Sarbumusi di Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas FSPPG-K Sarbumusi, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (21/08) tadi.

Baca Juga:

• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Menko Zulhas Tinjau Pelaksanaan KDKMP Candirenggo Kabupaten Malang

“Hari ini saya menyaksikan secara langsung proses vaksinasi yang diinisiasi oleh FSPPG K-Sarbumusi dengan memprioritaskan keluarga pekerja Panasonic Gobel,” kata Dirjen Putri.

Dirjen Putri mengatakan, bahwa sesuai dengan arahan dari Menaker, Ida Fauziyah, untuk mendukung program vaksinasi Covid-19 nasional, pihaknya akan terus mendorong Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) perusahaan untuk dapat mengupayakan vaksinasi bagi para pekerja dan keluarganya.

“Selain lewat perusahaan, vaksinasi bagi pekerja atau serikat pekerja dapat dilakukan melalui perusahaan yang bekerjasama dengan Kadin,” ucapnya.

Dirjen Putri menjelaskan, peningkatan Herd Immunity ini tidak hanya pekerjaan dari Pemerintah, tapi juga ada kontribusi pengusaha dan juga dari pekerja melalui Serikat Pekerja.

Selain itu, Dirjen Putri mengajak untuk ikhtiar melawan Covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik di lingkungan masyarakat maupun di tempat kerja.

Sementara itu, Sekjen DPP K-Sarbumusi, Eko Darwanto, mengatakan program vaksinasi ini yang menentukan bukan hanya dari pekerjanya, tapi juga pekerja yang ada di rumah harus juga diperhatikan kesehatannya dari Covid-19.

“Vaksinasi ini menitikberatkan kepada keluarga pekerja, sehingga Herd Immunity nya bisa kita bangun melalui dua sisi yaitu pabrik dan rumah tangga,” kata Eko.

Eko Darwanto menginginkan, pemerintah bisa memberikan penegasan kepada serikat pekerja untuk melakukan vaksinasi, tentu melalui Kemnaker sebagai central pointnya. “Saya rasa target dari Pemerintah untuk menjalankan industri yang bebas dari Covid-19 Insyaallah bisa tercapai,” ucapnya. (hms/ker/aye/ed2)

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, selaku co-chair National Programme Advisory Committee (NPAC) Meeting, menjelaskan bahwa diskusi konsultasi secara virtual ini bertujuan untuk memberikan kesempatan berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan relevan untuk mengidentifikasi area aksi prioritas.

Baca Juga:

• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Menko Zulhas Tinjau Pelaksanaan KDKMP Candirenggo Kabupaten Malang

“Selama diskusi, didapatkan informasi bahwa beberapa pemangku kepentingan telah memiliki atau dalam proses mendirikan pusat-pusat layanan untuk sektor perikanan dan pengolahan hasil ikan,” kata Anwar Sanusi.

Dialog yang secara luas, melibatkan para pemangku kepentingan di Indonesia ini bertujuan menangkap berbagai pandangan yang beragam dan representatif dari pekerja, pemberi kerja, pemerintah, sektor swasta, para pembeli, organisasi non pemerintah, masyarakat sipil, peneliti, dan para mitra pembangunan.

“Para peserta banyak gagasan dan usulan kegiatan. Banyak permasalahan dalam sektor perikanan muncul dan didiskusikan dan solusi pun ditawarkan dengan niat untuk memperbaiki situasi, agar dapat lebih mendukung dan melindungi para pekerja migran,” katanya.

Anwar Sanusi juga menambahkan, beberapa pemangku kepentingan mengusulkan adanya dukungan bagi pengembangan lebih lanjut dari apa yang sudah mereka miliki. Namun hingga saat ini, masih terkendala adanya ketidaktepatan dalam memahami lingkup dan keefektifan layanan yang saat ini diberikan, serta termasuk apa yang dapat dikembangkan kemudian.

“Misalnya, Kemnaker kini telah memiliki Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di beberapa lokasi. Terkait awak kapal ikan, beberapa peserta merasa perlu untuk meng-upgrade kurikulum pelatihan maritim yang saat ini ada untuk memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan awak kapal ikan migran bekerja di kapal-kapal ikan asing,” ujar Anwar Sanusi.

Sementara Koordinator Program Nasional, Ship to Shore Rights Southeast Asia (SEA) Programme ILO, Alberta Bonasahat, mengungkapkan bahwa tujuan lain dari diskusi Ship To Shore Rights SEA ini, yaitu melindungi hak-hak tenaga kerja dan mendorong lingkungan kerja yang aman dan nyaman, bagi para pekerja migran sepanjang siklus migrasi, mulai dari masa perekrutan hingga akhir masa kontrak kerjanya. Selanjutnya, memberdayakan pekerja migran, keluarga mereka, organisasi, dan komunitasnya dalam mendorong terwujudnya dan menjalankan hak-hak mereka. “Gagasan dan usulan aksi yang mengemuka dalam dialog ditangkap dan didokumentasi, area aksi prioritas akan menjadi dasar pengembangan rencana kerja Ship to Shore Rights SEA Indonesia,” lanjut Albert. (hms/ker/aye/ed2)