Poin utama kerja sama ini, adalah kemudahan akses sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lintas daerah, yang memungkinkan siswa dari Lumajang dan Malang, bisa mendaftar ke sekolah di kabupaten tetangga selama memenuhi ketentuan zonasi dan kapasitas sekolah. Prosedur mutasi siswa pun akan dipermudah, tanpa lagi harus melewati rantai birokrasi yang panjang.

Kerja sama ini, juga menyentuh aspek krusial lainnya, yakni penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui komunikasi lintas dinas, serta peningkatan mutu pendidikan nonformal melalui penguatan LKP dan PKBM. Pelatihan bersama untuk guru dan tenaga kependidikan, hingga pertukaran praktik baik dalam pengembangan kurikulum, turut menjadi bagian dari kesepakatan strategis ini.

Baca juga :

“Kami memandang ini bukan sekadar kerja sama administratif, tapi langkah nyata untuk menjawab kebutuhan pendidikan lintas wilayah. Masyarakat kita saling terhubung secara geografis dan sosial sudah saatnya sistem kita juga terhubung,” kata Plt Sekretaris Disdikbud Lumajang, Yusuf Ageng Pangestu, Rabu (28/05/2025) tadi.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Disdikbud Lumajang, ini dihadiri jajaran kepala bidang dari kedua belah pihak, dan dipimpin oleh Kepala Bidang Tenaga Teknis Pendidikan Dispendik Kabupaten Malang, Syamsul Arifin. Kedua instansi menegaskan, komitmennya membangun sistem pendidikan yang lebih responsif, inklusif dan kolaboratif.

Langkah ini menandai babak baru dalam kolaborasi antar daerah sebuah pendekatan yang semakin dibutuhkan untuk menjawab kompleksitas tantangan pendidikan di era modern. Disdikbud Lumajang pun berharap inisiatif ini menjadi model praktik baik yang dapat direplikasi di daerah lain demi Indonesia yang lebih cerdas dan merata pendidikannya. (kom/adi/sit)

Qrupi sendiri, merupakan sistem revolusioner dan transformasi digital yang baru pertama kalinya hadir di Kota Malang. Di mana cara kerja Qrupi sendiri juga sangat sederhana, yakni masing-masing siswa diberikan lima lencana yang berisikan QR pada baju sekolahnya.

“Kalau seragamnya ada lima, maka akan kami berikan di masing-masing seragam dan itu bisa digunakan selama setahun. Kalau dicuci tidak akan luntur, karena sudah menggunakan bahan khusus,” kata CEO Jaxer Indonesia, Ansari Kadir.

Kemudian, ditambahkannya jika cara kerjanya yaitu para guru akan melakukan scan melalui Handphone (HP) dan para siswa tentu akan terrecord setiap harinya. Mulai dari masuk sekolah, hingga kegiatan apa yang yang dilakukan selama di sekolah.

“Mulai hal baik atau buruk dan apa saja yang sekiranya dilakukan di sekolah, itu nanti terlaporkan. Jadi, dengan Qrupi ini orang tua tidak perlu khawatir lagi dengan anaknya. Karena bisa memonitoring langsung,” tambahnya.

Dengan adanya aplikasi tersebut, nantinya para siswa juga dapat termotivasi untuk membentuk karakter baik. Karena setiap kali dilakukan scan barcode di lencana yang tersedia, akan mendapatkan reward dari sekolah yang akan mendukung siswa menjadi berprestasi.

Baca juga :

“Jadi memang cara kerjanya sangat gampang. Cuma butuh discan, data akan terrecord. Manfaatnya juga sangat luar biasa. Karena, guru akan diringankan beban kerjanya tidak perlu lagi melaporkan secara manual pada orang tua. Karena ini juga sudah digitalisasi, memanfaatkan kecerdasan buatan (AI),” tambahnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa Qrupi sudah diuji cobakan di beberapa sekolah yang ada di Kota Malang. Hasilnya, pun menurutnya juga luar biasa. Karena orang tua dan guru merasa terbantu.

“Hasilnya ini luar biasa. Karena kita dapat memantau terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh anak-anak di sekolah dan itu langsung terlaporkan pada orang tua di rumah,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Melalui Qrupi tersebut, diharapkan juga dapat meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Baik itu, mengenai kekerasan, bullying atau pun sebagainya.

“Mudah-mudahan dengan adanya ini dapat meminimalisir. Sehingga, orang tua hanya tinggal mengawasi dan mendampingi, agar anak-anak dapat tumbuh berkualitas dan sesuai dengan harapan kita bersama,” tambah Pj Wali Kota Wahyu.

Diakhir, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa Qrupi sudah diterapkan di 8 sampai 10 sekolah tingkat SD dan SMP di Kota Malang. “Harapan kami, semua nantinya dapat diterapkan di seluruh sekolah di Kota Malang. Karena, Kota Malang menjadi barometer Kota Pendidikan Nasional bahkan Internasional. Otomatis, kami akan menggunakan ini karena memudahkan orang tua akan memantau dan bisa terawasi dari program ini,” imbuh Suwarjana. (rsy/sit)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa izin dari pelaku usaha berbasis risiko itu nantinya akan berdampak pada iklim investasi di Kota Malang. Terlebih, prestasi investasi di Kota Malang saat ini sudah sangat baik sekali.

“Investasi di Kota Malang kemarin naiknya tinggi sekali, 100 koma sekian persen dari Rp 1 triliun. Berarti, inikan investor sudah merasa nyaman dan aman bisa investasi di Kota Malang, terutama terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko bagi masyarakat pelaku UMKM,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Selama ini, menurut Wahyu, dalam mengurus perizinan tersebut dianggap sulit oleh masyarakat. Diharapkan melalui sosialisasi tersebut, nantinya juga dapat memberikan pemahaman.

“Mudah-mudahan mereka paham dan yakin, sehingga masyarakat Kota Malang ini terus bisa meningkatkan usahanya di tempat masing-masing,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pengaduan Data dan Informasi Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal, Pelayanana Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang, Ni Kadek Yulie Diansari, menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut difokuskan pada UMKM atau pengusaha kecil di Kota Malang. “Kami mengkhususkan untuk para pengusaha kecil yang sepertinya masih agak kurang untuk pengisian perizinannya. Selama 2024 ini ada 342 yang mengajukan dan yang paling banyak jenisnya itu di makanan,” kata Ni Kadek.

Tidak hanya itu, melalui kegiatan tersebut Disnaker PMPTSP juga memberikan kemudahan dalam perizinan Nomor Izin Berusaha (NIB) bagi para pelaku usaha. Itu juga langsung diselesaikan pada hari ini.

“Beberapa sudah banyak yang pengajuan, ada juga yang bertanya apabila mempunyai dua usaha tapi hanya memiliki 1 NIB, nah kalau mau mengurus yang baru itu langsung kita selesaikan saat ini juga,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurutnya yang menjadi kendala dalam pengurusan tersebut yaitu karena saat ini menggunakan aplikasi Online Single Submassion (OSS). Sehingga, hal itu dianggap tidak mudah oleh masyarakat apalagi bagi mereka yang gagap teknologi (Gaptek).

“Atau bisa saja mereka itu tidak tahu bagaimana cara masuk ke link tersebut dan di link itu sebenarnya semua sudah ada, dari berbagai macam ragam apapun jenis bidang usaha masyarakat. Nah ini yang menjadi kendalanya,” imbuhnya. (pro/rsy/sit)

Diantaranya kemudahan yang diberikan, yakni dengan melakukan perekaman jemput bola ke 46 kelurahan yang dilaksanakan secara bergilir mulai 23 April hingga menjelang Pilkada 2024.

Kepala Dispendukcapil Kota Kediri, Marsudi Nugroho, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa perekaman jemput bola telah dilakukan dari tahun lalu. “Kalau kemarin menjelang Pileg dan Pilpres, perekaman kita lakukan di sekolah-sekolah. Nah untuk sekarang, perekaman kita lakukan di kelurahan-kelurahan,” jelasnya, Kamis (16/05/2024) tadi.

Marsudi mengatakan, saat ini perekaman jemput bola dilaksanakan dua kali dalam seminggu dan rencananya akan dilakukan tiga atau empat kali dalam seminggu ke depan. Hal ini dilakukan, untuk mempercepat perekaman KTP bagi pemilih pemula, dimana persyaratan Pilkada nanti, pemilih harus menunjukkan KTP.

“Dengan menambahkan hari perekaman, kami berharap pada Agustus atau September, perekaman jemput bola sudah selesai. Sehingga, dua bulan sebelum Pilkada, seluruh pemilih pemula di Kota Kediri sudah memiliki KTP dan bisa ikut serta menyumbangkan hak pilihnya pada 27 November,” ungkapnya.

Baca juga :

Tidak hanya dapat melakukan perekaman KTP-el, Marsudi menjelaskan bahwa pada perekaman jemput bola ini masyarakat juga bisa melakukan pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA), akte kelahiran dan Identitas Kependudukan Digital (IKD). “Monggo masyarakat yang belum memiliki KTP-el, KIA, akte kelahiran ataupun IKD bisa datang ke kelurahan yang dijadwalkan. Tidak harus di kelurahan domisili, masyarakat Kota Kediri bisa datang di semua layanan perekaman jemput bola di kelurahan manapun,” jelasnya.

Marsudi berpesan, agar masyarakat yang administrasi kependudukannya belum lengkap, untuk segera mengurus. Yakni, bisa di perekaman jemput bola atau langsung ke Kantor Dispendukcapil Kota Kediri.

“Administrasi kependudukan itu sangat penting. Jadi saya berpesan kepada masyarakat Kota Kediri, agar melengkapi administrasi kependudukannya. Supaya jika sewaktu-waktu diperlukan Adminduk ini sudah siap. Monggo panjengan bisa manfaatkan program perekaman jemput bola di kelurahan ini,” pesannya.

Sementara itu, salah satu warga Kelurahan Manisrenggo, Endang, mengaku terbantu dengan adanya pelayanan jemput bola ini. “Alhamdulillah Dispendukcapil bisa langsung datang ke kelurahan. Kalau harus mengurus ke Kantor Dispendukcapil, sedikit terkendala waktu,” jelasnya.

Endang berharap, layanan jemput bola dari Dispendukcapil bisa terus dilakukan. Sehingga, akan sangat membantu masyarakat. (kom/pan/sit)

Menurutnya, jika link CCTV yang ada di desa-desa di Lumajang saat ini bisa diakses oleh warga, maka satu sisi seperti langkah penanganan keamanan akan kian optimal. Hal itu perlu dicoba dan dilakukan, agar masyarakat bisa dengan cepat merespon setiap ada kejadian yang terjadi di desa.

“Seharusnya itu (link, red) bisa dibuka kepada warga. Tujuannya, supaya jika ada kejadian di satu desa, maka warga dengan cepat bisa memberikan respon. Baik itu misalkan ada kecelakaan lalu lintas, pencurian hewan atau kejadian lainya,” terangnya, Senin (29/04/2024) tadi.

Baca juga :

Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu menjelaskan, keberadaan CCTV yang sudah terpasang, diharapkan bisa memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Salah satunya, minimal untuk mengetahui situasi dan kondisi desa.

“Kita berharap, setiap anggaran pemerintah, termasuk anggaran CCTV, benar-benar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Akhmat menjelaskan, bahwa pihaknya sangat mendukung jika desa memberikan akses link CCTV tersebut kepada warga. “Akses ini tidak ubahnya CCTV jalan raya. Artinya, bagaimana kondisi jalan saat itu, bisa dilihat secara langsung dan memberikan manfaat,” paparnya. (adi/sit)

Program melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tersebut, diharapkan dapat memberi gebrakan inovatif dengan meluncurkan sebuah aplikasi digital yang dirancang untuk pengembangan kompetensi ASN. “Langkah ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN,” kata Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, saat dikonfirmasi, Selasa (12/03/2024) tadi.

Suami Novita Hardiny, ini mewajibkan setiap ASN melakukan pengembangan minimal 20 Jam Pelatihan (JP) pertahun. Ini dilakukan, dalam upaya meningkatkan kompetensi seluruh ASN di Pemkab Trenggalek.

Baca juga:

Melalui Sipka, diharapkan bisa memberikan kemudahan kepada semua ASN. Mulai dari pimpinan perangkat daerah hingga staf di tingkat bawah. Aplikasi ini, memungkinkan setiap ASN untuk menyusun rencana pengembangan yang terarah, sesuai dengan kebutuhan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Sehingga, target pengembangan dapat tercapai secara efektif,” harapnya.

Mas Ipin-sapaan akrabnya menambahkan, launching aplikasi ini berlangsung, Jumat (08/03/2024) lalu. Dirinya juga mengungkapkan, kegembiraannya karena aplikasi ini memungkinkan ASN untuk menjalani pembelajaran tanpa harus meninggalkan tempat tinggal mereka.

Dengan Sipka, pelatihan 20 jam yang dipersyaratkan dapat diakses melalui ponsel atau perangkat lainnya, memudahkan setiap ASN untuk mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan OPD masing-masing. “Semoga Sipka diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik. Dan hasilnya, kompetensi para ASN kita dapat meningkat,” papar Bupati Arifin. (mil/sit)

Kepala Dispussipda Kota Malang, Yayuk Hermiati, menyampaikan bahwa titik baca digital tersebut menjadi salah satu inovasi, agar masyarakat mendapatkan kemudahan akses bacaan di era digital saat ini. “Kami punya tugas untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Dengan adanya titik baca digital ini, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk bisa membaca tanpa harus membawa buku secara fisik, namun bisa membaca lewat HP atau tabletnya masing-masing,” ujar Yayuk, Kamis (08/02/2024) tadi.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya jika titik baca digital tersebut tentunya juga untuk mendukung Kota Malang sebagai kota smart city. Dalam titik baca tersebut, tersedia sebanyak 250 judul dengan genre atau subyek umum dari berbagai penerbit. Selain itu juga ada 1.000 judul buku digital dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Untuk koleksi di setiap titiknya itu berbeda-beda. Kita juga bekerja sama dengan PT Kubuku dan PT Media Digido Nusantara, untuk pusat baca yang dari Digido inj berisi 62 judul buku digital dengan genre atau subyek umum yang berasal dari penerbit-penerbit lokal Kota Malang,” katanya.

Sebagai informasi, untuk cara kerja titik baca digital ini cukup mudah, yakni masyarakat hanya perlu memindai QR Code yang tersedia. Lalu akan muncul berbagai koleksi buku digital yang bisa dipilih dan dibaca dengan radius 100 meter dari posisi tugu Titik Baca Digital tersebut. (rsy/sit)

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Komisioner KPU Trenggalek Divisi Teknis Penyelenggaraan, Istatiin Nafiah, mengatakan Sahabat Disabilitas nantinya memiliki perlakuan yang berbeda. Diantaranya, memberikan akses bagi sahabat disabilitas agar mereka dapat dengan mudah menggunakan hak suara jika memungkinkan.

“Tujuan kita itu, untuk memudahkan akses dari pemilih sahabat disabilitas ini. Kalau memang menginginkan untuk dijemput ataupun memilih di lokasi, juga bisa kita layani. Nanti teman KPPS nanti bersama saksi sama pengawas itu (bisa) datang ke rumahnya yang bersangkutan,” ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (18/12/2023) siang.

Iin-sapaan akrabnya menyampaikan terkait ketentuan lebih lanjut nanti masih akan diatur di Peraturan KPU (PKPU) bagi sahabat disabilitas. Dengan beberapa kriteria yang berbeda-beda, sebenarnya sudah ada by name by address untuk masing-masing setiap TPS. “Memang kita itu, TPS aksesnya memudahkan dan bisa diakses baik dari pemilih sahabat disabilitas,” jelas Iin.

Pihaknya juga akan melakukan sosialisasi dan edukasinya bagi sahabat disabilitas, agar nantinya mereka tidak terkendala dalam memberikan hak pilihnya. Termasuk saat memberikan pemberitahuan C6 atau undangan mencoblos dan mensosialisasikan agar datang ke TPS di jam-jam yang ditentukan.

Baca juga :

Akan tetapi, jika dari pihak keluarga tidak bisa mendampingi. Maka bisa meminta bantuan pendampingan yang ada di TPS (lokasi mencoblos).

“Untuk pendamping sahabat disabilitas harus mengisi surat pendamping pemilih, ada formnya ada tersendiri,” imbuhnya.

Wanita berhijab ini menambahkan, bahwa sesuai data, ada 3.264 untuk pemilih sahabat disabilitas dalam DPT Pemilu 2024. Dengan klasifikasi disabilitas fisik 1.404, intelektual 130, sahabat disabilitas mental 864 sensorik wicara 350. Lalu sensorik rungu 144 dan sensorik netra 372.

“Saya mengajak semua keluarga supaya mendampingi sanak saudaranya yang membutuhkan pendampingan khusus. Pasalnya, fasilitas bagi sahabat disabilitas sudah tersedia termasuk pendampingan dari petugas maupun pengawas TPS. Sehingga tidak perlu khawatir menyalurkan hak suara,” terang Iin.

Dirinya menambahkan, upaya-upaya itu akan dilakukan guna memberikan pemahaman hak dan kewajiban bagi calon pemilih dari segmen disabilitas dalam pemilihan umum tahun 2024. “Semoga, kedepannya baik sosialisasi maupun edukasi yang akan kita berikan bermanfaat bagi mereka. Dan, kita minta dukungan semua elemen masyarakat dalam mensukseskan Pemilu 2024 dengan memfasilitasi sahabat disabilitas di Kabupaten Trenggalek untuk menggunakan haknya untuk mencoblos,” paparnya. (mil/sit)

Wali Kota Malang, Sutiaji, mengapresiasi launchingan kedua layanan tersebut. Menurutnya, itu merupakan langkah maju dari PT BPR Tugu Artha Sejahtera, yang sebelumnya masih menggunakan sistem konvesional.

“Saya ucapkan selamat karena hari ini ada dua product yang dilaunching kan oleh BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang, satu berkaitan dengan virtual account, kedua sudah pakai ATM. Jadi kalau dulu kan susah, masih konvesional sekali. Sekarang harus disesuaikan dengan tuntutan pasar,” kata Wali Kota Sutiaji.

Pelaunchingan layanan tersebut, ujarnya, juga bertepatan di Hari Ulang Tahun BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang yang ke 72 tahun. Tentunya, usia tersebut menurutnya bukanlah usia yang muda lagi dan pasti telah melewati beberapa proses yang panjang.

“Memang usianya sudah tua, dulu memang pernah kita mengalami beberapa masalah dan untuk menutupi itu, luar biasa. Maka saya minta pada BPR Tugu Artha ini untuk selalu melakukan penguatan,” katanya.

Ditambahkan, jika sistem internal, performa dan rencana bisnis dari BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang harus dikuatkan, berseiring dengan yang saat ini sudah go public. Sehingga, harus lebih profesional lagi dalam menjalankan perbankan.

“Jadi kita sudah buka saham untuk orang lain, sudah ada PT berarti ada orang yang memegang saham diluar milik kita. Sehingga harus lebih profesional,” tambah Sutiaji.

Baca juga :

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) BPR Tugu Artha Sejahtera, Nyimas Nunin Anisah, mengatakan jika kedua layanan tersebut tentunya untuk mempermudah pelayanan yang diberikan. Sehingga, diharapkan pelayanan yang diberikan lebih efisien.

“Jadi kami inginnya pelayanan ke nasabah untuk lebih efisien, tidak perlu ke kantor. Kalau bagi BPR, kami juga menghemat kertas. Kami sifatnya juga jemput bola dan tidak ada biaya admin yang diberikan,” ucap Nyimas.

Kemudian, pihaknya juga menjelaskan mengenai kedua layanan tersebut. Jika virtual account, para nasabah bisa melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja. Sehingga, tidak perlu datang ke kantor BPR untuk menyetorkan uangnya, hanya melalui M-Banking saja.

“Nanti prosesnya adalah dari bank umum manapun, nasabahnya BPR yang mau menabung atau mau setor angsuran kepada BPR Tugu Artha tidak perlu datang ke kantor. Jadi dari M-Banking manapun juga di ponselnya itu bisa langsung transfer ke BPR Tugu Artha. Itu real time, jadi begitu disetorkan akan otomatis masuk,” jelasnya.

Selain itu, jika mobile collection berkaitan dengan setoran tunai. Selama ini menurutnya dalam melakukan setoran tunai masih memakai slip, yang kemudian dicatat. Sehingga, untuk meminimalisir kesalahan pencatatan maka dibuatlah mobile collection tersebut.

“Jadi nasabah setor ke kami, langsung dimasukkan ke HP. Kemudian transaksinya dicatat berapa, nah itu akan muncul setornya berapa dan saldo akhirnya berapa. Itu kita printkan sebagai bukti setoran. Itu juga langsung masuk ke rekeningnya nasabah di BPR Tugu Artha,” lanjutnya.

Sebagai informasi, BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang ini adalah bank milik Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Sehingga, terus dilakukan pembenahan untuk terus maju dan berkembang. (hms/rsy/sit)