Bupati Madiun, H Ahmad Dawami, mengatakan bahwa bantuan yang diserahkan ini merupakan bentuk perhatian dari pemerintah bagi masyarakat umum. “Semoga bantuan ini dapat menjadi penyemangat bagi warga untuk lebih berkarya dalam mencari nafkah,” ujarnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Dirinya mengimbau, agar masyarakat selalu berhati-hati menjalankan aktivitasnya, menginggat saat ini mobilitas sangat tinggi dan arus lalu lintas cukup padat. Dirinya juga berpesan, agar masyarakat ikut menjaga dan merawat lampu penerangan jalan di wilayah Kabupaten Madiun yang akan mulai menyala pada pertengahan tahun 2023.

Perlu diketahui bahwa Kabupaten Madiun telah menjalin kerjasama dengan skema KPBU APJ berupa lampu jalan sejumlah 7.400 titik se Kabupaten Madiun dan akan ditambah 300 titik. (pro/gie)

Menanggapi hal itu, pihaknya pun mengimbau kepada SPBU di Situbondo, khususnya agar mengikuti aturan yang sudah ditetapkan Pertamina. Sehingga, masyarakat terlayani secara maksimal dan merata.

Menurutnya, selama ini ada dugaan para pengimbal dapat mengisi kembali BBM Pertalite di SPBU, antara tiga sampai empat kali dalam sehari. Dan sekali pengisian, bisa sampai 30 liter dengan menggunakan sepeda motor kapasitas tangki besar ataupun jerigen.

Mereka, tambahnya, kemudian mengecer kembali bensinnya kepada masyarakat menggunakan botol dengan harga jual lebih mahal. Karenanya, pada pihak yang berkompeten terhadap pengawasan, agar ketertiban dalam hal pembelian di SPBU, sesuai dengan harapan pemerintah. Diskoperindag didampingi APH, agar selalu melaksanakan monitoring.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Di SPBU harga BBM pertalite yang awalnya Rp 7.650 sekarang naik Rp 10 ribu perliter. Sedangkan kalau sudah di pengimbal pengecer luar, BBM pertalite bisa naik lagi harganya menjadi sekitar Rp 12 ribu sampai 13 ribu perliternya. Tentunya, dampak kenaikan BBM sangat besar sekali terhadap masyarakat,” ujar Abdul Aziz.

Politisi Fraksi Gerakan Indonesia Sejahtera (GIS) tersebut menambahkan, bahwa dirinya melihat sendiri ada sekitar ratusan orang yang mengantre di salah satu SPBU, sedang menunggu giliran hendak membeli BBM Pertalite. Namun di tengah antrean, Pertalite terkadang sudah habis karena telah melayani pengimbal.

Padahal, tambahnya, ada masyarakat lain, yang juga membutuhkan. Seperti pedagang pentol, roti yang membeli bensin paling banyak 2 liter. Melihat fenomena itu, dirinya meminta Pertamina agar segera melakukan penertiban dan mencabut izin usaha terhadap SPBU yang kedapatan melanggar. Apalagi, aturannya yang berhak melayani pengeceran BBM adalah SPBU dan pertashop.

“Saya juga berpesan kepada seluruh SPBU di Kabupaten Situbondo, hendaknya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pertamina, supaya tidak menyimpang. Kemarin sudah ada kebijakan dari Komisi II, bahwa setiap pengimbal dibatasi 50 liter perharinya. Kalau memang terpaksa, kita batasi mungkin setiap pengimbal 30 liter perhari. Insyaallah, rencana bulan ini kami akan panggil pelaku usaha SPBU untuk menerapkan peraturan yang ditetapkan oleh Pertamina,” ungkapnya. (her/gie)

Dalam sambutan yang membacakan langsung sambutan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Bupati Yuhronur mengajak untuk mendorong lahirnya game changers (pengubah permainan atau keadaan) baru dengan daya kreativitas dan daya inisiatif, Kolaborasi dan inovasi (IKI) yang mampu memberikan perubahan bermakna dalam kehidupan.

“Dimana saatnya nanti kita harus mengembangkan kembali daya inisiatif kita, daya kolaborasi kita dan daya inovasi kita di tengah zaman yang terus bergerak. Tiga karakter tersebut yaitu karakter pembentuk daya cipta yakni inovasi, kolaborasi dan inisiatif yang selanjutnya saya pendekkan sebagai karakter IKI,” ucapnya.

Mengapa karakter IKI yang di kedepankan di tengah khidmat Hari Jadi Provinsi Jatim, lanjut Yuhronur, bahwa semua hal itu terkait dengan tantangan yang tidak berhenti waktu demi waktu.

Perlunya melakukan perubahan cara pandang, perubahan cara kerja, perubahan sikap, perubahan mental dan perubahan aksi. Perubahan itu adalah sebuah zeitgeist (semangat zaman) dan perubahan itu harus 2 berjejak pada transformasi karakter bangsa yang di dalamnya mengandung dimensi-dimensi karakter inisiatif, kolaborasi dan inovasi.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Kita memiliki khazanah sejarah yang kaya dari kisah-kisah para pendiri bangsa dan pejuang bangsa yang berkarakter IKI. Ketiga karakter ini adalah karakter utama dari figur dan sosok penggerak dan perubah zaman, karakter yang saya sebut sebagai karakternya sosok game changer, pertama, Dr Soetomo pendiri organisasi Boedi Oetomo. Kedua, Presiden pertama Republik indonesia lr Soekarno dan sosok waskita, tawadhu’ dan beradab tinggi tokoh kelahiran Jombang yakni KH. Abdul Wahab Hasbullah,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, puncak peringatan HUT ke-77 Jatim yang diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kabupaten Lamongan juga menerima penghargaan dari Pemprov Jatim yang diserahkan secara langsung oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Yakni sebagai Juara I Kelompok Asman Pelayanan Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga dan Akupresur Tingkat Jatim yang diberikan kepada Kelompok Asman Anggrek, Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Usai menjadi Inspektur Upacara, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyerahkan penghargaan kepada kecamatan-kecamatan yang telah menggelar berbagai event dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata dan upaya memunculkan potensi daerah sebagai pendongkrak kebangkitan perekonomian. Juga, penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bingkisan kepada lima perwakilan masyarakat yang terdampak kenaikan BBM.

Lima penerima bantuan tersebut terdiri dari dua pengemudi angkutan umum, Ojol, ojek pangkalan dan becak Lamongan (bela). Sedangkan tiga diantaranya adalah masyarakat berpendapatan rendah yang bermukim di sekitar kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan. (zen/gie)

Kenaikan BBM pun bukan isu besar yang terbaru karena, tidak lama setelahnya, publik juga dikagetkan oleh berita sejumlah peretasan yang dilakukan sebuah entitas digital bernama Bjorka.

Perbincangan soal Bjorka tersendiri menjadi sangat menarik karena serangan yang tadinya hanya berupa peretasan saja telah berubah menjadi aksi politik karena peretasan semakin diarahkan pada tokoh-tokoh politik besar. Karena itu, tidak heran bila saat ini banyak orang yang memberi perhatian pada perkembangan berita Bjorka.

Di balik itu, kita juga tidak boleh melupakan sejumlah isu besar lain yang bermain di belakang layar. Contohnya adalah kenaikan harga telur ayam, wacana tambahan anggaran Ibu Kota Negara (IKN), dan keprihatinan terhadap ancaman inflasi.

Sebagian orang yang mulai menyadari bahwa sudah terlalu banyak isu yang bergulir saat ini akan mengatakan bahwa berita-berita besar yang beredar adalah pengalihan isu. Well, terlepas dari benar atau tidaknya dugaan seperti ini, kita memang tidak bisa pungkiri bahwa perhatian publik berhasil terpecah, bahkan ketika suatu isu belum mencapai kesimpulan akhirnya.

Tapi pertanyaan besarnya adalah, jika masing-masing isu besar yang beredar dianggap sebagai pengalihan isu, mengapa pengalihan tersebut datang secara bertubi-tubi. Kira-kira, apa sebenarnya motif tersembunyi di balik pengalihan-pengalihan isu tersebut? Memang membingungkan.

Penulis adalah Dirut Memo X Grup, Prayogi Pangestu.

Seperti yang dirasakan oleh salah satu sopir angkot, Solikin (58), dirinya mengaku sangat terbantu dengan adanya program pembebasan pajak kendaraan bermotor (PBK) tersebut, sebagai dampak dari kenaikan BBM bersubsidi. “Alhamdulilah sangat terbantu. Biasanya, saya membayar pajaknya Rp 200 ribu lebih,” ucapnya usai menerima bantuan pembebasan PKB, Sabtu (24/09/2022) tadi.

Dengan program yang telah diberikan ini, dirinya berharap agar kedepan tetap selalu ada. Karena semenjak kenaikan harga BBM ini, dan sepinya penumpang membuat dirinya bersama rekan sopir angkot mengalami pengurangan pendapatan yang siginifikan.

“Semoga keringanan ini selalu ada selanjutnya dan kita hanya membayar iuran Jasa Raharja saja sebesar Rp 70 ribu,” lanjutnya.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Senada dengan itu, hal yang sama juga diungkapkan okeh wanita pengemudi ojek online, Fitri (30). Dirinya mengaku sangat senang menerima bantuan PKB ini. “Terima kasih Bu Gubernur. Alhamdulillah ini sangat membantu kami dimasa sulit seperti ini,” imbuh wanita yang sudah 4 tahun menjadi Ojol.

Dikatakan oleh Fitri, bahwa kenaikan BBM ini sangat berpengaruh baginya. Sebab, tarif sedikit meningkat dibanding sebelumnya, dan dibebankan juga kepada para pelanggan. Sehingga, minat pelanggan jadi menurun.

“Perbandingannya kalau sebelum ada kenaikan BBM ini biasanya 60 persen, sekarang 30 persen pendapatannya. Jadi ya lumayan turun,” imbuhnya. (rsy/sit)

Salah satu pedagang di pasar tradisional Trenggalek, Fitri (35), mengatakan jika kenaikan harga BBM tidak terlalu berpengaruh terhadap kebutuhan keperluan dapur. “Meski harga BBM naik, tapi untuk harga kebutuhan pokok atau bumbu dapur masih cukup stabil (aman),” ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (22/09/2022) pagi.

Naik-turunnya harga komoditas pangan, ini masih seperti sebelum adanya kenaikan BBM. Artinya, kenaikan dan penurunannya masih seperti biasa.

Baca Juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Memang beberapa hari pasca BBM naik, harga cabe sempat naik hingga Rp 80 ribu perkilogram. Namun saat ini, harganya sudah turun menjadi Rp 40 ribu perkilogram,” kata Fitri.

Sementara itu, sambungnya, harga cabe merah besar yang sebelumnya menyentuh angka Rp 60 hingga 70 ribu perkilogram, saat ini juga turun hingga Rp 35 hingga 40ribu perkilogram. Stabilnya harga, dimungkinkan karena stok yang ada masih mencukupi. “Mungkin karena stoknya masih mencukupi. Belum lagi, saat ini juga masih musim panen. Jadi, barangnya masih banyak. Makanya tidak berpengaruh meski harga BBM naik,” jelasnya.

Masih terang Fitri, untuk harga telur ayam ras, harganya juga turun dari yang sebelumnya Rp 30 ribuan menjadi Rp 22 hingga 23 ribu perkilogram. Sedangkan harga bawang merah, sampai saat ini masih stabil. Jika sebelumnya bawang merah di harga Rp 30 ribu, saat ini masih bertahan di harga Rp 26 ribu perkilogram.

“Kalau harga bawang putih juga relatif stabil, harganya sekitar Rp 20 ribuan per kilogram,” papar Fitri. (mil/sit)

Untuk memastikan penyalurannya lancar dan tepat sasaran, Gubernur Jawa Timur didampingi Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, turun langsung menyalurkan bantuan program perlindungan sosial kepada ribuan masyarakat Lamongan di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran.

Adapun berbagai bantuan yang diserahkan, yakni bantuan sosial untuk 1.706 nelayan, bantuan paket untuk pencegahan stunting kepada 110 anak, bantuan kepada sopir angkot dan ojek online berupa pembebasan pokok pajak 100 persen, serta bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) kepada 76 difabel di Lamongan. Meski pada dasarnya ASPD ini sudah mendapatkan intervensi dari Pemprov perbulannya sebesar Rp 300 ribu, namun karena ada dampak kenaikan BBM, ASPD berat kembali menerima bantuan sosial top up sebesar Rp 600 ribu.

“Kita menyerahkan bantuan sosial untuk 1.706 nelayan dalam bentuknya top up dari kartu yang dikeluarkan Kementerian KKP. Untuk nelayan, kita memang masih verifikasi ulang karena ada yang mendapat support dari Kementerian KKP. Yang belum dapat itulah, yang disisir oleh Pemprov. Selain itu, kita juga menyampaikan ada bantuan bebas pokok pajak 100 persen bagi angkot dan ojol. Untuk angkot dan ojol ini kemarin seluruh UPT Bapenda sudah memberikan layanan itu dan tadi saya mendapatkan update bahwa animo masyarakat untuk pembebasan pokok pajak 100 persen bagi ojol dan angkot itu besar sekali,” kata Gubernur Khofifah.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Selain berbagai bantuan tersebut, Pemprov Jatim juga memberikan bantuan token listrik kepada 3.200 sambungan listrik selama enam bulan, yang diharapkan bisa meringankan beban masyarakat terutama yang terkena imbas kenaikan BBM. Dalam kunjungannya tersebut, Khofifah juga meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dengan kapasitas 7500 Watt dan Peresmian Aula Ponpes Tarbiyatul Tholabah Desa Kranji Paciran.

Sebelumnya, Gubernur Khofifah didampingi Bupati Yuhronur, juga menyerahkan zakat produktif kepada pelaku usaha ultra mikro di Pasar Ikan Lamongan. Hal ini, rutin dilakukannya sebagai bentuk kepedulian dalam memberikan bantalan ekonomi kepada masyarakat.

Usai menyerahkan bantuan zakat produktif sekaligus operasi pasar murah, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa skema pembiayaan yang digelontorkan Pemprov Jatim dalam program perlindungan sosial akibat dampak inflasi dan kenaikan BBM ini sebesar Rp 257 Miliar, yang terdiri dari berbagai jenis bantuan.

”Itulah kenapa, saya kemudian turun sambil memastikan bahwa program ini sudah bisa berjalan. Program ini sudah sampai ke penerima,” imbuh Khofifah.

Bersama program perlindungan sosial tersebut, Pemkab Lamongan juga hadir untuk memberi perlindungan kepada masyarakat, yang salah satunya dengan memberikan bantuan berupa BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan, pelatihan keterampilan, bantuan alat serta bedah rumah bagi warga kurang mampu. “Membersamai kegiatan Pemprov, Pemkab Lamongan juga ada empat program yang dilakukan untuk masyarakat salah satunya untuk nelayan. Kita akan memberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi 500 nelayan, mengadakan pelatihan dan memberikan bantuan alat, kemudian juga ada beberapa kegiatan lain termasuk bedah rumah bagi masyarakat rentan,” papar Bupati Yuhronur. (zen/sit)

Dirinya mengatakan, bahwa naiknya harga BBM tidak berpengaruh pada kunjungan wisatawan yang hendak berwisata ke Gunung Bromo melalui Rest Area Gubuklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Sebaliknya, naik-turunnya wisatawan, sangat bergantung pada musim liburan atau tidak.

“Penurunan wisatawan bukan karena kenaikan harga BBM. Tetapi, lebih dikarenakan musim liburan. Seperti sekarang ini, itu banyak dihabiskan wisatawan pada saat libur Hari Raya Idul Fitri hingga liburan sekolah,” kata Wilda Angga kepada Memontum.com.

Dirinya juga menerangkan, untuk sekali pergi dan kembali ke Rest Area Gubuklakah atau Tumpang ke Gunung Bromo, saat mengangkut wisatawan, maka konsumsi BBMnya sekitar Rp 200 ribu. Dengan adanya kenaikan BBM, sekarang untuk kebutuhan transportasinya menjadi Rp 280 ribu.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Kenaikan biayanya hanya sekitar Rp 100 ribu. Jika sebelumnya untuk mengantar wisatawan atau satu jip, sekitar Rp 750 ribu, maka sekarang menjadi Rp 850 ribu perJip,” tambahnya.

Angga juga menjelaskan, bahwa penyesuaian naiknya ongkos tarif wisatawan ke Bromo, masih akan disesuaikan, khususnya untuk wisatawan yang sudah booking sebelum kenaikan harga BBM. “Kalau yang sudah pesan sebelumnya, maka agennya masih menyesuaikan, karena mereka sudah booking. Naiknya ongkos nanti bertahap,” jelasnya.

Dirinya juga optimis, ke depan wisatawan yang hendak ke Bromo, juga akan mengalami penyesuaian harga karena kenaikan BBM. “Untuk tren wisatawan, tetap naik. Minggu kemarin, itu juga masih ramai dan sampai macet. Kendala kami, saat ini hanya tiket online, karena tidak bisa diakses saat di atas, dikarenakan tidak ada signal,” terangnya. (cw1/gie)

Setelah sebelumnya dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), kali ini sejumlah elemen masyarakat Kecamatan Watulimo, melakukan aksi damai di Kantor DPRD Trenggalek, Rabu (14/09/2022) sore. Kenaikan harga BBM, ini dinilai tidak sejalan dengan situasi di sektor ekonomi yang belum sepenuhnya pulih akibat dampak pandemi Covid-19.

“Hari ini kami mewakili warga Kecamatan Watulimo, datang ke Kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi. Salah satunya, menolak kenaikan harga BBM, khususnya Solar. Mengingat, sebagian besar masyarakat di Watulimo bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Di mana solar sangat dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaannya,” ujar Koordinator Aksi, Anugerah Iskandar.

Disampaikan Iskandar, kenaikan harga BBM, tentu mengakibatkan inflasi secara umum. Karena, akan merambat ke seluruh sektor termasuk harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, dampak kenaikan harga BBM ini dinilai menganggu perputaran roda ekonomi dalam sektor-sektor strategis negara.

“Bisa saya katakan demikian, karena sebagian besar aktifitas perekonomian nasional berangkat dari sektor transportasi, industri, pertanian, kelautan, perikanan dan pariwisata,” imbuhnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Karenanya, sambungnya, sudah semestinya pemerintah fokus untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi. Faktanya, saat ini masih banyak orang-orang yang memanfaatkan BBM bersubsidi. Seharusnya, hanya orang-orang kalangan menengah ke bawah yang hanya boleh mendapatkan BBM bersubsidi ini.

Tidak hanya itu, warga Kecamatan Watulimo, ini juga menolak kebijakan pemerintah terkait Tarif Dasar Listrik (TDL) per tanggal 1 Juli 2022. Selain akan menambah laju inflasi, kenaikan ini akan menambah beban operasional bagi pelaku industri makro maupun UMKM.

“Diketahui tarif dasar listrik mengalami kenaikan pada beberapa golongan. Salah satunya, pelanggan rumah tangga golongan R2 dengan daya 3.500 VA ke atas. Dan ini sangat menyusahkan para pengusaha khususnya pelaku UMKM,” kata Iskandar.

Adapun hal lain yang juga disampaikan warga Kecamatan Watulimo ke wakil rakyat, adalah soal rencana eksplorasi tambang emas yang salah satu lokasinya ada di Watulimo. Mereka menyebut, jika rencana tersebut akan menghilangkan sumber air dan menimbulkan kerusakan alam yang berdampak signifikan bagi masyarakat.

“Dampak dari tambang emas ini jika dilakukan, tentu akan merugikan masyarakat. Karena, banyak juga masyarakat di sana yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan, kebun dan sawah,” tegasnya.

Dirinya berharap, seusai bertemu dengan anggota DPRD, aspirasi mereka segera ditindaklanjuti dan mendapatkan solusi terbaik. “Kita datang ke sini, karena bapak-bapak yang ada di sini merupakan wakil kita (masyarakat). Jadi, kalau bukan mereka (wakil rakyat), siapa lagi yang kita datangi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kecil,” ujar Iskandar. (mil/gie)