“Soal tarif, kita mengacu pada Pergub Jawa Timur tahun 2022. Itu sudah resmi muncul SK Jawa Timur, yaitu mengenai tarif bawah, tengah dan atas. Tarif bawah, ketentuan perusahaan daerah air minum (PDAM) Kota Batu sebesar Rp 3.325,” terang Edi Sunaedi, Rabu (01/03/2023) tadi.

Dengan tarif yang sudah berlaku sejak 2003 itu, ujarnya, dipastikan tidak akan ada kenaikan. “Karena, tarif yang dikenakan hari ini berpedoman pada tahun 2003 yang berjalan hampir 19 tahun. Ini tidak dinaikkan,” ujarnya.

Disinggung mengenai pengelolaan laba, dirinya mengaku, bahkan pihaknya tengah membentuk tim operasi ekonomi. Dimana, tim ini melakukan operasi lapangan yang bisa menentukan status kelas pelanggan, dengan fakta yang ada yang ditargetkan selama 40 hari.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Contohnya, urainya, rekening PDAM di rumah tangga ternyata di lapangan jadi OYO atau Indomaret. Sehingga, ini harus dirubah dari rumah tangga menjadi niaga. Jadi, inilah yang menjadi kajian teknis dari bagian hubungan dengan pelanggan (hublang) terkait indikator tentang pelanggan ini akan dikenakan pelanggan golongan apa.

“Sampai sekarang, kita memang tidak pernah menaikkan tarif dasar air di masyarakat Kota Batu. Namun, yang akan kami lakukan penyesuaian di sektor kelas pelanggan di golongan niaga dan industri,” tuturnya.

Langkah yang dilakukan oleh Perumdam Among Tirto itu, tegas Edi Sunaedi, bukan menaikkan angka perkubiknya. Tetapi, menambah status golongan. “Artinya di sini, bukan menaikkan angka perkubiknya. Tapi, menambah status golongan. Meski, dari 19 ribu pelanggan kedapatan 7 ribu pelanggan yang rekeningnya tidak sesuai kebutuhan,” tegasnya.

Berdasarkan catatan perusahaan ini, laba yang didapat pada 2020 lalu Rp 1,19 miliar naik menjadi Rp1,30 miliar pada 2021. Kenaikan ini, meningkat menjadi Rp 2,5 miliar pada 2022. Sedangkan, target tahun 2023 ini Rp 2,9 miliar. (put/sit)

Dijelaskan Kepala Seksi (Kasi) Angkutan Dalam Trayek Dishub Kota Malang, Jose Belo, bahwa tarif angkutan umum di Kota Malang saat ini masih mengacu pada Peraturan Wali (Perwal) Kota Malang No 6 Tahun 2012. Dimana nantinya itu akan disesuaikan berdasarkan kondisi saat ini.

“Tarif masih mengacu pada Perwal, untuk umum Rp 3 ribu, pelajar Rp 2 ribu. Kita sedang berusaha untuk melakukan kajian lagi, mengusulkan kepada pak wali untuk merubah Perwal No 6 Tahun 2012,” jelas Jose Belo, Minggu (05/06/2022) tadi.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Pihaknya mengatakan, bahwa kondisi saat ini sudah berbeda, mengkhawatirkan untuk kesejahteraan para sopir. Karena Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini mengalami kenaikan, begitupun juga dengan sparepart mobil.

“Karena kondisi saat ini sudah berbeda, BBM mengalami kenaikan, lalu sparepart juga dan lain sebagainya. Apalagi saat ini bersaing dengan transportasi online, kondisinya jadi makin sulit,” lanjutnya.

Dalam proses kajian Perwal itu nantinya akan membahas beberapa hal, seperti tarif, rute jalur, dan renovasi terhadap angkutan umum. Selain itu, pihaknya juga akan melibatkan beberapa elemen terkait. “Mungkin tahun 2023 akan ada perubahan tentang tarif, tapi harus melalui kajian dulu. Kajian itu nanti tentu harus ada kesepakatan dulu dengan pihak konsumen dan paguyuban sopir angkot. Tentunya dengan menemukan tarif yang sebenarnya, hingga mencapai ambang batasnya berapa,” imbuhnya. (rsy/sit)

Sebab aturan tarif terbaru dinilai tidak manusiawi. Selama ini dengan target 17 trip dirasa cukup susah payah, seiring bertambahnya driver ojol baru. Namun, dengan perubahan target terbaru minimal 22 trip dan maksimal 48, sangat berat dan penuh resiko.

“Coba dibayangin mas, sehari 48 trip dalam 24 jam, apa mungkin dengan kondisi jalanan yang sering macet di Malang? Logikanya setengah jam jalan. Sementara saingan kami banyak, sangat susah dapat order. Bagaimana dengan waktu istirahat dan kumpul keluarga? Jelas tak manusiawi. Lha wong status kita mitra, seharusnya sama-sama menguntungkan. Aturan baru ini jelas merugikan kami, sangat menguras waktu dan tenaga,” jelas Kusuma Jaya salah satu peserta aksi, didampingi Dedi Hermawan, Wakil Ketua GGMB Grab Go-Jek Malang Bersatu.

Sembari menunggu perwakilan berdiskusi di ruang rapat dewan. (rhd)

Dedi menambahkan, untuk mengejar poin resiko kelelahan dapat menyebabkan kecelakaan. Dimana resiko tersebut harus dibayar sendiri oleh ojol. “Kami ini sering urunan untuk membantu rekan kami yang mengalami kecelakaan. Kami telah menyampaikan kepada manajemen langsung. Namun selalu dijanjikan dengan kopdar (kopi darat), namun belum ada realisasi dari pihak manajemen,” jelas Dedi.

Selain sambat kepada dewan untuk membantu menyampaikan kepada manajemen, massa juga menuntut agar manajemen menaikan tarif dasar yang saat ini sebesar Rp 4 ribu, serta menjadikan semua order adalah prioritas. Beberapa perwakilan lantas diterima untuk berdialog langsung dengan dewan di ruang rapat.

Keluhan melalui perwakilan ojol diterima para anggota DPRD Kota Malang, dan berjanji akan meminta penjelasan langsung kepada manajemen terkait.

“Kami akan tindak lanjuti apa yang dikeluhkan, ini nanti akan diproses. Dalam minggu ini kami akan undang pihak manajemen ke dewan,” kata Ketua DPRD Kota Malang Bambang Heri Susanto, dihadapan ratusan driver ojol.

Menurut Bambang, semua tuntutan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan. Dimana dari awal sudah menuju jalan yang baik, tapi hari-hari terakhir ini menurun. Dicontohkannya keluhan soal tarif dasar senilai Rp 4 ribu memang terlalu kecil.

“Dari angka Rp 4 ribu, dipotong Rp 1.300. Belum kena parkirnya. Terimanya itu hanya Rp 2.700, kan kasian. Akan kami samakan persepsi dulu, sehingga ada solusi,” tandas Politisi PDI Perjuangan ini. (rhd/yan)

“Tarif sekarang biasanya Rp 39.000 akan menjadi Rp 46.500 ,” kata Direktur PDAM Lamongan, Ali Mahfudi saat sesi jumpa pers di Restoran Cacak, Lamongan, Rabu (3/10/2018).

Ali mengatakan besaran penyesuain tarif tersebut sesuai dengan petunjuk dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Inonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian subsidi dari pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara PDAM, serta Permendagri Nomor 71 tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum.

Ia mengaku telah melakukan sosialisasi terkait penyesuaian tarif kepada FKP (Forum Komunikasi Pelanggan) PDAM Lamongan.

“Prinsipnya dari teman FKP menyetuhui itu karena memang cukup lama PDAM belum ada penyesuaian tarif sudah lima tahun,” ujar Ali.

Tak hanya melakukan penyesuain tarif, Ali menyebut pihaknya juga akan meyesuaikan terkait jenis tarif rumah tangga yang saat ini hanya ada satu jenis.

Menurutnya sejak Februari lalu pihak DPRD dan bupati Jember telah menyepakati penyesuaian kenaikan tarif dasar PDAM hanya 20%.

“Sejak Februari lalu sudah ada kesepakatan antara bupati dan DPRD Jember terkait rencana kenaikan Tarif PDAM sebesar 20%. Dan itu akan dilaksanakan per 1 April mendatang. Jadi tidak ada lagi kenaikan tarif PDAM meski tarif dasar listrik naik lagi beberapa waktu lalu, “ungkapnya.

Meski demikian, diakui olehnya bahwa kenaikan tarif dasar listrik berpengaruh terhadap kenaikan biaya operasional PDAM.

“Penyesuaian tarif dasar PDAM yang rencananya akan diberlakukan per tanggal 1 April mendatang sudah sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan air minum. Sedangkan untuk tarif PDAM rumah tangga golongan 1 dan 2 tetap mendapatkan subsidi,” ujarnya. (cw3/nay)

Sesuai Perda No 7 Tahun 2017 sebagai pengganti Perda No 8 Tahun 2011 tentang Retribus Jasa Umum, menyebutkan tarif retribusi parkir untuk sepeda motor yang semula Rp 1.000 naik menjadi Rp 2.000. Sedangkan untuk kendaraan roda empat yang sebelumnya Rp 2.000 naik menjadi Rp 3.000. Dan untuk tarif retribusi parkir truk dan sejenisnya ditetapkan Rp 5.000.

“Per 1 November 2017, tarif baru retribusi parkir tersebut mulai diberlakukan. Sekarang kami sedang menyiapkan karcis baru, papan pengumuman dan sosialisasi ke para jukir”, kata Kepala Dishub Kota Blitar, Priyo Suhartono, Rabu (25/10/2017).

Menurut Priyo Suhartono, ada perubahan bentuk karcis retribusi parkir yang baru. Pada karcis parkir baru, terdapat tanda khusus hologram pada logo Kota Blitar. Tanda hologram di karcis baru tersebut, yang membedakan dengan karcis lama. Karcis lama hanya mencantumkan tarif dan logo Kota Blitar tanpa ada hologramnya.

“Kami memberi tanda khusus hologram di karcis baru agar tidak gampang dipalsu”, tandas Priyo. Masyarakat dihimbau, agar meminta karcis resmi yang ada tanda hologram kepada jukir saat parkir. Masyarakat diminta tidak usah membayar uang parkir, kalau jukir tidak memberikan karcis resmi berhologram.