Gelaran Pasar Murah ini, dilaksanakan selama dua hari, yaitu mulai 25 Mei hingga 26 Mei 2026 (besok, red). Sementara selama pelaksanaan berlangsung, masyarakat dipersilahkan datang dan membeli kebutuhan bahan pokok yang dijual dengan harga lebih murah dari harga di pasaran pada umumnya.

Salah satunya, seperti beras SPHP kemasan 5 kg seharga Rp 55 ribu, beras premium Rp 70 ribu, gula Rp 14 ribu per 1 kg. Kemudian, juga ada Minyakita Rp 14 ribu perliter, minyak premium Rp 17 ribu, bawang merah 250 gram dijual Rp 8 ribu, bawang putih per 250 gram Rp 6 ribu, telur ayam Rp 22 ribu dan bahan pokok lain.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Pasuruan, Taufiqul Ghoni, mengatakan dalam Pasar Murah ini, pemerintah menyediakan Sembako dengan harga terjangkau sesuai dengan harga di tingkat distributor. “Contohnya telur ayam per kilogramnya sekarang Rp 24 ribu, ada yang sampai Rp 26 ribu. Tapi kita di sini jual Rp 22 ribu. Gula juga begitu, di pasaran sekarang itu Rp 17.500 tapi kita jual Rp 14 ribu,” jelasnya.

Dalam gelaran Pasar Murah ini, Pemkab Pasuruan menggandeng sejumlah pihak. Diantaranya, seperti Bulog, Rajawalinusindo, DKP3, hingga pihak lain yang mensupport kegiatan ini.

Baca juga :

“Matur nuwon kami sampaikan untuk semua pihak yang telah mensupport Pasar Murah ini,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, mengajak masyarakat untuk bisa menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sebab selain Sembako, Pemda juga menghadirkan produk-produk khas UMKM dan IKM yang ada di Kabupaten Pasuruan. Tujuannya, tentu tidak lain untuk semakin memperkenalkan produk kepada masyarakat di seluruh wilayah se-Kabupaten Pasuruan.

“Pemerintah daerah juga memfasilitasi UMKM dan IKM untuk bisa mengenalkan produk-produk buatannya. Mulai dari Mamin, kerajinan tangan sampai produk home made atau barang-barang perabotan rumah tangga,” ujarnya.

Lebih lanjut Yudha menegaskan, bahwa digelarnya Pasar Murah juga merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah serta menjaga stabilitas harga bahan pokok di semua pasar. Khususnya, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 H.

“Harapannya, keberadaan Pasar Murah bisa membantu masyarakat untuk menekan gejolak harga di pasar dan membantu masyarakat dalam menjangkau Sembako dengan harga yang ringan di kantong,” ungkapnya. (kom/puj/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa dalam hal ini telah dilakukan koordinasi bersama dengan Perum Bulog, terkait distribusi Minyakita yang belakangan dikeluhkan pedagang karena sulit diperoleh. “Memang beberapa pedagang menyampaikan Minyakita agak sulit didapatkan. Kami akan koordinasi lagi dan segera cek di lapangan untuk mengetahui penyebabnya,” ujar Wali Kota Wahyu, Senin (20/04/2026) tadi.

Selain itu, Pemkot Malang juga mulai mengantisipasi kenaikan harga sejumlah bahan pokok yang perlahan merangkak naik. Dalam hal ini, nantinya akan dilakukan pemantauan langsung ke pasar.

“Nanti kami bersama TPID akan melihat langsung, harga apa yang naik signifikan dan apa penyebabnya. Dari situ nanti kita lakukan intervensi,” tuturnya.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa kondisi global, termasuk dinamika konflik di Timur Tengah, turut memberi dampak terhadap harga pangan tersebut. Sebagai langkah antisipasi, TPID Kota Malang telah menyiapkan sejumlah skenario pengendalian harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Salah satu opsi yang disiapkan adalah pemberian subsidi harga bahan pokok melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Intervensinya bisa berupa subsidi untuk beberapa komoditas agar harga bisa ditekan. Tapi pelaksanaannya tetap menunggu arahan dari pemerintah pusat,” katanya.

Wali Kota Wahyu menegaskan, anggaran BTT memang dicadangkan untuk kondisi tertentu, termasuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat apabila terjadi gejolak harga. “BTT ini bisa digunakan untuk situasi darurat, termasuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan, mengatakan bahwa produksi telur dari peternak masih terbatas. Di Kota Malang sendiri hanya ada sekitar sembilan kandang peternak ayam petelur di Kawasan Wonokoyo, dengan kapasitas yang bervariasi.

“Harga telur broiler saat ini Rp 29 ribu, kalau telur ayam kampung Rp 60 ribu. Kalau di masing-masing kandang petelur itu berisi antara 2.500 hingga 9.000 ekor ayam,” ucap Slamet, Jumat (06/03/2026) tadi.

Dengan kapasitas tersebut, produksi telur dari peternak lokal masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Malang. Akibatnya, pasokan telur di pasar masih bergantung pada distribusi dari daerah lain.

Baca juga :

“Produksi yang ada di Kota Malang belum mencukupi, sehingga telur juga masuk dari daerah lain,” tambahnya.

Sementara itu, untuk peternakan ayam pedaging di Kota Malang juga tergolong terbatas. Slamet menyebut hanya terdapat sekitar lima lokasi peternakan ayam pedaging dengan populasi rata-rata antara 3 ribu hingga 6 ribu ekor.

Di sisi lain, pedagang telur di pasar turut merasakan kenaikan harga dalam beberapa hari terakhir. Salah satu penjual telur, Ratnasari, mengatakan harga telur mulai naik sejak tiga hari terakhir.

“Sekarang Rp 29 ribu. Sebelumnya masih Rp 26 ribu sampai Rp 27 ribu. Kalau mau Lebaran biasanya memang naik,” imbuh Ratna. (rsy/sit)

Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran pada Januari lalu bukan tanpa alasan. Penerbitan PBB harus menunggu rampungnya Perwal, sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan baru.

“Memang belum bisa di awal tahun, karena Perwal-nya baru. Prosesnya cukup panjang, mulai harmonisasi di Kemenkumham, evaluasi di Biro Hukum Provinsi, sampai persetujuan Gubernur. Yang penting, sekarang sudah bisa aksi dan melakukan pembayaran,” ujar Handi, Sabtu (28/02/2026) tadi.

Diuraikannya, pada Januari hingga awal Februari, untuk pembayaran memang belum bisa dilakukan. Namun, semua sudah sesuai dengan yang diharapkan dan kebijakan yang diterbitkan tidak menimbulkan dampak di kemudian hari.

“Dalam Perda terbaru, diterapkan skema single tarif. Jika diberlakukan tanpa pengaturan lanjutan, secara hitungan potensi kenaikan PBB bisa mencapai 363 persen. Kalau diterbitkan tanpa stimulus, bisa menimbulkan gejolak. Maka Perwal ini mengatur agar PBB tidak naik,” tegasnya.

Baca juga :

Handi juga memastikan, bahwa PBB Tahun 2026 tidak mengalami kenaikan. Bahkan, terdapat kebijakan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk ketetapan PBB dengan nominal Rp 30 ribu ke bawah, statusnya langsung lunas atau digratiskan.

“Nominal tetap tercantum dalam SPPT, tapi langsung lunas. Jadi, wajib pajak tidak perlu membayar apapun,” ucapnya.

Lebih lanjut Handi juga menyebut, bahwa untuk target penerimaan PBB Tahun 2026, yakni Rp 73 miliar, sama seperti tahun sebelumnya. Meski pembayaran sempat mundur sekitar dua bulan, pihaknya optimis target tersebut tetap tercapai.

Bahkan, kini masyarakat tidak perlu menunggu SPPT versi cetak. Pembayaran dapat dilakukan melalui e-SPPT dan berbagai kanal non-tunai seperti QRIS, Alfamart, Indomaret, OVO, Tokopedia, serta layanan perbankan yang bekerja sama dengan Pemkot Malang.

“Semua sudah aktif. Masyarakat bisa langsung membayar dengan mudah,” imbuh Handi. (rsy/sit/adv)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa kenaikan UMK tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama melalui mekanisme tripartit. Yaitu, dengan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, pekerja dan akademisi.

“Kesepakatan ini sudah dibahas bersama dalam forum tripartit. Dalam pengupahan itu tidak hanya pekerja, tapi juga pengusaha dan akademisi. Range-nya pun sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” ujar Wali Kota Wahyu.

Ditambahkannya, bahwa kenaikan UMK tersebut tidak semata dipandang sebagai beban bagi pengusaha, melainkan investasi jangka panjang bagi keberlangsungan perusahaan. Dengan peningkatan kesejahteraan, pekerja diharapkan dapat bekerja lebih produktif dan loyal.

Baca juga :

“Jangan dilihat sebagai beban, tapi sebagai investasi. Kalau pekerja merasa diperhatikan, produktivitas akan naik dan dampaknya juga akan dirasakan oleh perusahaan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, mengatakan bahwa penetapan UMK 2026 menjadi catatan tersendiri, karena hanya menghasilkan satu angka kesepakatan. Hal itu menurutnya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya memunculkan beberapa opsi usulan.

“Tahun ini istimewa karena hanya ada satu usulan yang disepakati bersama, dengan koefisien 0,7. Kenaikannya sekitar Rp 211 ribu,” jelasnya.

Kemudian, dikatakannya apabila ada perusahaan yang merasa keberatan, mekanisme pengajuan penangguhan dapat dilakukan melalui Disnaker Provinsi Jawa Timur, sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, hingga saat ini menurutnya belum ada laporan keberatan dari perusahaan di Kota Malang.

“UMK 2026 akan mulai diberlakukan per 1 Januari 2026 dan evaluasi nantinya akan kami lakukan di akhir Januari,” imbuh Arif. (rsy/sit)

Hadir dalam agenda ini, Wali Kota Probolinggo, dr Aminuddin, Wakil Wali Kota, Ina Dwi Lestari, Ketua Harian TPID sekaligus Pj Sekda, Rey Suwigtyo, serta Deputi Bank Indonesia Cabang Malang, Dedi Prasetyo.

Wali Kota Aminuddin menegaskan bahwa pada periode akhir tahun, ruang intervensi terhadap inflasi cukup terbatas sehingga keberadaan pasar murah menjadi instrumen yang paling efektif dan cepat. “Lonjakan harga sedikit saja dapat langsung kita tekan dengan pasar murah. Ini terapi yang paling efisien,” ujar Wali Kota Aminuddin.

Dirinya mengingatkan, akan pentingnya peran camat dan perangkat kewilayahan dalam memantau cuaca dan kondisi lahan hortikultura yang mendekati masa panen. Informasi cuaca harus disebarkan secara cepat agar petani dapat mengambil langkah mitigasi, seperti percepatan panen untuk menghindari kerusakan akibat hujan.

Dirinya meminta, BPBD dan perangkat daerah terus memantau kondisi cuaca hingga pertengahan Januari 2026 untuk mengantisipasi potensi gangguan yang dapat mempengaruhi produksi pertanian maupun pergerakan harga.

Dokter Amin juga menyinggung, tingginya konsumsi emas masyarakat yang berdampak pada inflasi daerah, serta kebutuhan pengawasan terhadap komoditas transportasi dan kebutuhan perayaan tahun baru. Menurutnya, stabilitas inflasi di kisaran 2,5 persen sangat penting untuk memberikan kepastian bagi investor dan masyarakat.

Baca juga :

“Inflasi yang stabil akan menciptakan iklim investasi yang baik dan memberikan rasa aman bagi warga bahwa harga kebutuhan pokok tetap terkendali,” ujarnya.

Melalui HLM TPID ini, Dokter Amin berharap sinergi antar lembaga semakin kuat dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi menjelang masa libur akhir tahun.

Sementara itu, Ketua Harian TPID, Rey Suwigtyo, memaparkan implementasi strategi 4K sepanjang tahun 2025 di Kota Probolinggo, yaitu meliputi keterjangkauan harga, melakukan intervensi pemantauan harga komoditas pangan utama seperti beras, minyak goreng dan komoditas penyumbang inflasi lainnya.

Ketersediaan pasokan, memastikan pasokan pangan, baik yang dikuasai pemerintah maupun yang tersedia di gudang, pasar tradisional dan ritel modern. Lalu, kelancaran distribusi, memastikan tidak ada hambatan distribusi pangan, termasuk kelancaran perjalanan kendaraan pengangkut komoditas. Selanjutnya komunikasi efektif, menyampaikan informasi harga dan stok secara transparan kepada masyarakat, sekaligus mengimbau perilaku konsumsi bijak.

Dirinya juga memaparkan berbagai langkah konkret yang dilakukan Pemkot Probolinggo, seperti pelaksanaan pasar murah, Sidak harga, kerja sama lintas daerah, termasuk dengan Kabupaten Blitar untuk pasokan daging ayam dan telur serta penguatan gerakan menanam di lingkungan perangkat daerah.

“Meski inflasi di Kota Probolinggo pada triwulan kedua 2025 masih terkendali, kita tetap harus waspada terhadap potensi tekanan harga jelang Nataru 2026. Kami berharap ketersediaan pasokan tetap aman,” tegasnya. (kom/pro/gie)

Dalam sambutannya, Wali Kota Wahyu menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha kendaraan, agar informasi mengenai PKB dan Opsen BBNKB dapat tersampaikan secara benar kepada masyarakat. “Acara ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman dari dealer kepada pengendara roda empat yang belum paham terkait pemaksimalan PKB dan BBNKB. Karena kita punya target yang harus direalisasikan dan mudah-mudahan bisa tercapai,” kata Wali Kota Wahyu.

Kemudian, ditambahkannya bahwa tidak ada kenaikan pajak kendaraan sebesar 66 persen, seperti yang ramai dibicarakan di media sosial. “Kita ingin meluruskan, supaya tidak ada kesalahpahaman. Tidak ada kenaikan 66 persen,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, mengatakan bahwa isu kenaikan pajak tersebut bermula dari kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat. Akibat pemberitaan dan konten yang ada di media sosial.

“Awalnya kami dapat keluhan dari dealer, karena penjualan motor turun. Setelah dicek, ternyata muncul isu bahwa pajak naik 66 persen. Padahal, itu tidak benar,” kata Handi.

Baca juga :

Menurutnya, opsen merupakan sistem bagi hasil antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. “Kalau dulu 100 persen masuk ke provinsi, sekarang 66 persen masuk ke kas kabupaten/kota dan 34 persen ke provinsi. Jadi bukan naik 66 persen, tapi pembagian hasil,” tegasnya.

Handi menambahkan, secara nominal, pajak kendaraan yang dibayarkan masyarakat tahun ini sama dengan tahun lalu, tanpa kenaikan satu rupiah pun. “Yang berbeda hanya tampilan di lembar pembayaran, ada tambahan kolom opsen. Tapi total nilai yang dibayar masyarakat tetap sama,” ujarnya.

Namun, akibat isu tersebut, tren pembelian kendaraan baru di dealer dan showroom sempat menurun signifikan. Bahkan, masyarakat yang membeli kendaraan bekas enggan segera melakukan balik nama karena khawatir dikenai pajak tinggi.

“Dampaknya terasa di Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di triwulan satu agak seret, triwulan tiga juga melambat. Karena itu, kami lakukan sosialisasi masif, termasuk lewat media, agar masyarakat tahu bahwa tidak ada kenaikan pajak,” tambahnya.

Terkait realisasi pendapatan, Handi menyebutkan bahwa hingga 9 November 2025, realisasi opsen PKB mencapai Rp 110,5 miliar dari target Rp 126,2 miliar, sedangkan opsen BBNKB terealisasi sebesar Rp 45,2 miliar dari target Rp 57,8 miliar.

“Kekurangan untuk PKB tinggal Rp 15,7 miliar, sementara BBNKB masih kurang Rp 12,5 miliar. Mudah-mudahan di triwulan empat yang tersisa dua bulan ini bisa tercapai,” imbuh Handi. (rsy/sit/adv)

Dalam paripurna tersebut, alokasi belanja pegawai disebut naik signifikan sebesar Rp 177,5 miliar. Sehingga, total mencapai Rp 1,199 triliun atau hampir 52 persen dari total belanja daerah.

“Kondisi ini, mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan publik. Badan Anggaran DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota Malang untuk menata ulang struktur belanja pegawai agar proporsinya tidak terus membengkak dan mengorbankan belanja publik,” tegas Juru Bicara (Jubir) Banggar, Tinik Wijayanti.

Baca juga :

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menambahkan bahwa kenaikan belanja pegawai salah satunya dipengaruhi tambahan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Memang ada komponen tambahan. Jadi otomatis belanja pegawai naik. Kami akan melakukan rasionalisasi untuk melihat apakah masih ada ruang optimalisasi,” ucap Mia, sapaan Ketua DPRD Kota Malang.

Mia mengakui, kenaikan tersebut juga berimbas pada belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Namun, DPRD menekankan agar pelayanan masyarakat tetap berjalan.

“Kami mendorong strategi lintas perangkat daerah (crosscutting), sehingga dengan keterbatasan anggaran tetap bisa menyasar kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa pegawai baru, terutama 1.728 PPPK yang baru saja menerima SK, ikut menambah beban anggaran. “Untuk gaji pokok tidak bisa diubah. Jadi yang mungkin dibahas nanti terkait tunjangan. Tapi ini masih tahap KUA PPAS, belum RAPBD. Jadi pembahasan detail masih akan dilakukan,” kata Wali Kota Wahyu.

Wali Kota Wahyu juga mengatakan, bahwa Pemkot Malang masih akan menunggu masukan dari tujuh fraksi DPRD Kota Malang, sebelum melangkah lebih lanjut. “Kalau efisiensi, pasti ada dasarnya. Tapi apa yang dipangkas akan dibahas lebih rinci di RAPBD nanti,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Pegawai Toko Emas Majusari, Fina Okhtalia, menjelaskan bahwa kenaikan harga emas sudah terlihat sejak dua minggu terakhir. Bahkan, di pekan ini harga mencapai puncaknya.

“Sebelumnya harga emas masih berada di kisaran Rp 750 ribu sampai Rp 800 ribu per gram. Sekarang, untuk emas 24 karat sudah mencapai Rp 2 juta,” ujar Fina, Jumat (26/09/2025) tadi.

Menurut Fina, ada beberapa faktor yang memengaruhi kenaikan harga emas. Di antaranya pelemahan nilai tukar dolar AS dan juga konflik antarnegara yang berdampak pada pasar global.

“Kondisi ini membuat harga emas terus bergerak naik, sehingga dalam kurun waktu dua minggu terakhir kenaikannya cukup tajam,” katanya.

Baca juga :

Meski harga emas melambung tinggi, tren pembelian konsumen tetap terjaga. Hanya saja, sebagian besar pembeli kini lebih menyesuaikan dengan kemampuan finansial yang dimiliki.

“Konsumen cenderung membeli dengan budget rendah, tetapi tetap banyak yang memilih emas sebagai instrumen investasi,” lanjut Fina.

Untuk menjaga minat pembeli, toko emas tersebut gencar melakukan promosi melalui media sosial. Strategi tersebut dilakukan dengan memberikan diskon maupun hadiah, agar konsumen tetap tertarik berbelanja.

Terkait prediksi harga emas ke depan, Fina mengaku masih sulit dipastikan. Namun, melihat tren dalam dua minggu terakhir, harga emas cenderung masih bergerak naik.

“Kami sarankan masyarakat yang ingin berinvestasi emas sebaiknya membeli dari sekarang, sebelum harganya semakin melonjak,” imbuh Fina. (rsy/sit)