Dalam pelaksanaan itu, respon positif diperlihatkan warga. Bahkan sejak pagi, ratusan masyarakat terlihat mengantri di gerai operasi pasar di Pasar Ngempit. Yang mana, warga cukup membawa KTP elektronik untuk bisa mendapatkan kesempatan membeli tiga komoditas yang dijual, yakni beras SPHP dalam bentuk kemasan 5 kg sebesar RP 58 ribu. Kemudian, Minyakita kemasan 1 liter seharga Rp 15.500 serta gula pasir 1 kg yang dijual hanya Rp 15 ribu.

“Murah sekali, selisihnya antara seribu sampai empat ribu kalau beli di toko-toko atau di pasar sendiri,” ungkap salah seorang warga Plinggisan, Wahyuni.

Baca juga :

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Pasuruan, Taufiqul Ghoni, mengatakan bahwa tujuan digelarnya operasi pasar tidak lain untuk mengendalikan laju inflasi yang kerap bergejolak di masa hari besar keagamaan seperti Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Selain menekan harga, operasi ini juga berfungsi untuk mengecek kesiapan serta menjamin ketersediaan stok pangan bagi seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan.

“Kami jamin ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di pasar. Sehingga menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat,” jelasnya.

Tidak selesai sampai di situ, dilaksanakannya operasi pasar juga untuk mencegah praktek penimbunan dan spekulan harga. “Kami ingin masyarakat memahami bahwa pemerintah hadir untuk masyarakatnya. (kom/pas/sit)

Langkah ini, tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan populasi tikus secara alami, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian dan mendukung program swasembada pangan di daerah tersebut. Keterangan ini, disampaikan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat beraudiensi dengan Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Muhammad Mujiburrahman, di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Rabu (30/04/2025) tadi.

Baca juga :

Dalam pertemuan tersebut, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menyampaikan bahwa penggunaan burung hantu sebagai predator alami tikus terbukti efektif mengurangi kerugian yang dialami petani akibat serangan hama tersebut. Karenanya, ke depan pemerintah daerah berencana untuk menambah jumlah Rubuha dengan menggandeng perusahaan kayu di Lumajang melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Perusahaan-perusahaan tersebut, tambahnya, akan menyuplai bahan kayu untuk pembuatan Rubuha, yang akan melibatkan petani setempat dalam proses pembuatannya. Langkah ini, diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yakni mengatasi masalah hama tikus serta memberdayakan petani lokal.

Dengan upaya ini, paparnya, diharapkan hasil pertanian di Lumajang akan semakin optimal. Termasuk, mampu membantu meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung ketahanan pangan nasional melalui penerapan metode ramah lingkungan dan berkelanjutan. (kom/adi/gie)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan bahwa itu dilakukan untuk memastikan inflasi tetap terkendali di penghujung tahun ini. Pihaknya juga mengapresiasi terhadap kinerja TPID yang berhasil menjaga inflasi dengan stabil.

“Angka inflasi kita, alhamdulillah masih terkendali. Year on year (yoy), yaitu 1,22 persen. Kemudian month to month (mtm) nya di angka 0,24 persen. Artinya, di penghujung tahun ini kinerja para stakeholder terkait TPID, masih menjaga dan mengendalikan inflasi dengan baik,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Dirinya juga menekankan, akan pentingnya langkah konkret untuk mengendalikan inflasi di momen Nataru ini. Ada jangka panjang dan jangka pendek tahun 2025-2029 yang tengah disiapkan. Itu nantinya akan menjadi pedoman strategis sesuai arahan Presiden dan Menteri Dalam Negeri.

Baca juga :

“Untuk jangka panjang itu melaksanakan Program Kerja yang tertuang dalam Roadmap TPID 2025-2029 dan menemukan formula pengendalian inflasi sesuai arahan Kemendagri RI,” tambahnya.

Sementara itu, untuk jangka pendek tahun 2025-2029 yang sedang disiapkan yakni melaksanakan program unggulan TPID dengan mewujudkan sekolah peduli inflasi, kantor peduli inflasi dan sepasar pedas di kolaborasikan dengan meningkatkan literasi inflasi kepada pedagang di Pasar Rakyat.

“Ketiganya ini perlu diimplementasikan dengan baik dan perlu langkah konkret yang dilakukan oleh stakeholder di Kota Malang. Ini menjadi konsen kami dalam pengendalian inflasi baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang,” ujarnya.

Selain itu, program Gerakan Sosial Terpadu (Gesit) turut disoroti sebagai upaya komprehensif mengatasi inflasi, kemiskinan, dan stunting. Dalam program tersebut meliputi distribusi sembako murah, bantuan sosial dan beasiswa pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (rsy/sit)

Disampaikan Pjs Bupati Imam Hidayat, bahwa penghargaan itu diperoleh setelah Pemkab Jember dinilai berhasil mengendalikan angka inflasi. Bahkan, keberhasilan ini juga mengantarkan Pemkab meraih dua penghargaan sekaligus, yakni dari pemerintah pusat dan Provinsi Jatim.

“Ini merupakan apresiasi, bahwa Jember dapat mengendalikan inflasi. Hasilnya, diakui oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Sehingga, mendapatkan penghargaan ini,” kata Pjs Bupati Imam.

Baca juga :

Pjs Bupati Jember menambahan bahwa Jember termasuk tiga besar daerah dengan kategori TPID kabupaten atau kota pantauan IHK berkinerja terbaik di wilayah Jawa Timur. “Artinya, Jember dalam pengendalian inflasi di Jawa Timur, termasuk tiga terbaik yang memang diakui dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pengendalian inflasi ini,” paparnya.

Namun, lanjut Pjs Bupati Imam, banyak hal yang harus dilakukan untuk mempertahankan capaian ini. Pemkab Jember tentunya tetap harus melakukan berbagai upaya seperti bersinergi dengan para pemangku kebijakan lainnya.

“Banyak hal yang harus dilakukan baik secara koordinatif, artinya kita harus tetap melakukan koordinasi dan sinergi, dengan stakeholder terkait, maupun langkah-langkah taktis,” ujarnya.

Khususnya, lanjut Pjs Bupati Imam, saat terjadi lonjakan harga pada komoditas tertentu. “Seperti operasi pasar, pemantauan harga dan lain sebagainya, yang diperlukan mana kala ada komoditas yang dianggap atau dipantau harganya melebihi batas kewajaran,” terangnya. (kom/rio/sit)

Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyampaikan bahwa itu akan dilakukan sesegera mungkin. Sehingga stabilisasi harga di pasar dan masyarakat dapat terjaga.

“Beberapa hari ke depan kita akan melakukan operasi pasar dan juga akan memantau harga sembako. Kami dari Diskopindag Kota Malang, setiap hari juga sudah melakukan pemantauan harga sembako,” kata Eko, Rabu (18/09/2024) tadi.

Baca juga :

Untuk saat ini, menurutnya harga sembako juga masih normal-normal saja. Namun, Diskopindag Kota Malang tetap melakukan pemantauan dan memfasilitasi masyarakat terkait dengan kebutuhan Sembako.

“Sehingga bisa terpenuhi dengan harga normal dan ketersediaan stok juga ada, jangan sampai kekurangan,” tambahnya.

Sampai dengan hari ini, menurutnya belum ditemukan informasi mengenai pembelian sembako dalam jumlah banyak. Ditekankan, Diskpindag Kota Malang akan terus melakukan pengecekan hingga menjelang Pilkada serentak.

“Nanti pasti kita cek semua, kita pantau harga sembako di pasar dan bulog. Kita juga ada tim pengawas sembako dan terus akan keliling di setiap pasar tiap hari, untuk melihat perkembangan, distribusi, sirkulasi dari perputaran di pasar,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Secara simbolis, penanaman cabai tersebut dilakukan oleh Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, bersama dengan Dispangtan Kota Malang dan jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang. “Pada hari ini kami menanam cabai di lahan kurang lebih seluas 3.500 meter persegi dan ini memang program untuk mengendalikan inflasi. Dengan kita menanam dan memanen, tentu nantinya dapat menambah jumlah stok, apalagi menjelang Idul Adha diprediksi akan ada kenaikan harga,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Dengan digalakkannya program tersebut, ujarnya, diharapkan dapat menambah jumlah stok cabai di Kota Malang. Walaupun memang belum dapat mencukupi kebutuhan secara menyeluruh, tetapi upaya-upaya menjaga ketahanan pangan di Kota Malang terus dilakukan.

“Tentu dengan adanya stok ini bisa mengurangi harga cabai dan daya beli masyarakat juga bisa tercapai. Memang untuk cabai yang dihasilkan tidak sebanding dengan kebutuhan, tetapi kita tentu melakukan upaya-upaya yang lainnya, bisa Kerjasama Antar Daerah (KAD),” ujarnya.

Baca juga :

Kemudian, saat disinggung mengenai memasifkan gerakan menanam cabai di lima kecamatan yang ada di Kota Malang, Wahyu menuturkan bahwa ada kendala keterbatasan lahan. Untuk penanaman cabai sendiri, hanya bisa dilakukan di lahan tadah hujan. Di Kota Malang hanya ada di dua kecamatan, yakni Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru.

“Tadi saya tanya ke petani itu penanaman cabai lebih mudah daripada yang lain dan dengan waktu tiga bulan setengah saja sudah bisa panen. Setelah mereka menanam ada yang datang kesini untuk mengambil dan dijualkan di Pasar Gadang, untuk kesulitannya hanya di pupuk saja,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan bahwa salah satu komiditi yang berpengaruh terhadap inflasi yakni cabai. Sehingga, kegiatan tersebut dilakukan.

“Kegiatan hari ini merupakan salah satu dari sembilan langkah dalam rangka penanggulangan inflasi daerah. Insyaallah di luas lahan sekitar 3.500 meter persegi ini kita tanami bibit cabai sekitar 10 ribu bibit. Mudah mudahan 3 bulan atau 3 bulan setengah sudah bisa mulai panen,” imbuh Slamet. (pro/rsy/sit)

“Saya apresiasi gelaran pangan murah ini. Tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat, karena harus dilihat dari rantai pasokan dan daya beli masyarakat. Tidak hanya itu, dengan GPM salah satunya membantu stabilisasi harga, apalagi mendekati Hari Raya Idul Adha. Kalau tidak dibantu, takutnya inflasi tambah tinggi,” kata Pj Bupati Lumajang.

Dalam GPM kali ini, ujarnya, menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok. Seperti Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Bawang Merah, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Cabe Merah Besar dan Cabe Rawit. Sedangkan harga yang ditawarkan di GPM, jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran. Hal ini, tentu saja menjadi angin segar bagi masyarakat di tengah melambungnya harga bahan pokok di pasaran.

Baca juga :

“Gerakan seperti ini kami pasti harus melakukannya. Terutama, mendekati hari besar keagamaan, apalagi ada musim manten. Itu akan kita support dan jangan sampai inflasi tinggi melebihi dua atau tiga, karena itu berat bagi masyarakat. Jadi, harus ada stabilisasi pasokan dan stabilisasi harga harus kita jaga terus,” jelasnya.

Selain membantu masyarakat, GPM juga diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Dengan demikian, diharapkan inflasi di daerah dapat dikendalikan dan daya beli masyarakat dapat terjaga.

“Di Lumajang dalam minggu ini inflasi 0,69. Sementara di sekitar kita, Sekar Kijang malah terjadi deflasi. Kita tidak apa-apa inflasi tapi tidak terlalu tinggi, karena kalau deflasi terus bisa mempengaruhi daya beli masyarakat. Kemungkinannya rantai pasokan yang tidak ada, bisa mungkin karena daya beli masyarakat yang berkurang. Ini yang harus kita seimbangkan, kasihan pedagang dan petani karena saat ini sudah masuk musim panen seperti cabe, beras sudah musim panen,” paparnya. (kom/adi/sit)

Kios Pangan tersebut, diresmikan secara langsung oleh Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Provinsi Jawa Timur, Dydik Rudy Prasetya, Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tugu Aneka Usaha (Tunas), Dodot Tri Widodo, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) dan jajaran terkait lain, Sabtu (08/06/2024) tadi.

Kios Pangan tersebut, mendapat apresiasi dari Direktur SPHP Bapanas, Maino Dwi Hartono. Sebab, Kota Malang menjadi kota pertama yang mendirikan kios pangan tersebut. Sehingga, diharapkan nantinya dapat dicontoh dan berkembang di kota-kota lainnya.

“Hari ini kami sangat senang. Terima kasih Pemkot Malang atas inisiasinya mengembangkan kios pangan. Sehingga, harapannya kita semua bisa mengendalikan harga, begitu juga dengan inflasi, khususnya di Kota Malang,” kata Maino.

Kemudian, ditambahkannya bahwa untuk bahan pangan yang disediakan dari kios pangan sendiri, tentu lebih murah dan terjangkau. Apalagi, itu dikelola oleh Pemkot Malang yang bersinergi dengan semua stakeholder pangan.

“Karena suplier untuk bahan pangan tersebut dari tangan pertama produsen. Ada dari Badan Usaha Logistik (Bulog), Id food, petani dan peternak semuanya. Kita pemerintah hadir agar masyarakat ini tidak khawatir,” ujarnya.

Baca juga :

Usai meresmikan kios pangan, Maino meninjau masing-masing toko atau bedak di Pasar Dinoyo tersebut. Menurutnya, sebagian besar bahan pangan mengalami penurunan, termasuk beras, gula dan berbagai sayuran.

“Sebagian besar memang mengalami penurunan. Cuma memang ada satu hal yang masih menjadi perhatian kita bersama, khususnya minyak. Tapi itu tidak hanya Kota Malang tapi diseluruh wilayah,” ujarnya.

Sementara itu, Kadispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan bahwa ketersediaan minyak di Kota Malang cukup bagus. Apalagi, Perumda Tunas Kota Malang selalu mengupdate ketersediaan dalam penyaluran ke kios pangan yang ada di Kota Malang.

“Untuk Kota Malang relatif aman. Begitupun juga dengan beras kami selalu berkoordinasi dengan Bulog untuk ketersediaan. Termasuk juga stok untuk menyalurkan bantuan pangan beras selama 6 bulan,” ucap Slamet.

Lebih lanjut, untuk mengatasi soal kenaikan harga bawang merah, menurutnya Kota Malang melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan berbagai kabupaten dan kota. Seperti, dengan Probolinggo, Kota Batu, Kabupaten Malang dan lain sebagainya.

“Untuk bawang putih kita koordinasi dengan penyalur bawang putih di Pasar Gadang,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa inflasi di Kota Malang masih terkendali dengan baik. Sebab, di April inflasi Kota Malang month to month (m-to-m) 0,08 persen dan year on year (y-to-y) 2,89 persen. Angka tersebut, lebih rendah di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

“Ini kita termasuk yang diapresiasi, karena bisa menekan terkait inflasi. Saat cuti bersama kita relatif stabil, tidak ada kenaikan harga komoditas tertentu yang terlalu tinggi,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Selasa (28/05/2024) tadi.

Baca juga :

Enam upaya pengendalian inflasi tersebut, urainya, diantaranya dengan melakukan High Level Meeting, Warung Tekan Inflasi (WTI), Gerakan Pangan Murah (GPM), Kerja Sama Antar Daerah (KAD), operasi pasar dan kios pangan. Dalam hal ini, tentunya memberikan dampak yang signifikan dalam pengendalian inflasi.

“Alhamdulillah kita sudah buka WTI. Pada saat kita buka ke sana, juga sudah ada bawang. Karena harga bawang memang lagi ada peningkatan dan saya juga sudah memerintahkan ke Pak Kadisperindag kemudian difasilitasi BI, kita ada KAD dengan Probolinggo,” katanya.

Sehingga, lanjutnya, diharapkan dengan beragam upaya yang dilakukan oleh Pemkot Malang dapat terus mengendalikan inflasi di Kota Malang. Apabila inflasi tersebut dapat terkendali, maka kondisi daya beli masyarakat juga akan semakin baik.

“Kalau inflasi naik, daya beli akan jadi sulit. Sehingga kita selalu kendalikan inflasi, supaya daya beli masyarakat bisa tercapai,” imbuh Wahyu. (pro/rsy/sit)