Demikian penegasan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKP SDM) Kabupaten Situbondo, Fathor Rahman, Selasa (19/04/2022). “Semua ASN di lingkungan Pemkab Situbondo, dilarang menggunakan fasilitas mobil dinas untuk kepentingan pribadi atau mudik lebaran tahun 2022 ini,” paparnya.

Larangan menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran, itu terhitung pada Hari Raya, yakni tanggal 2 dan 3 Mei, hingga cuti bersama pada 29 April, 4, 5, dan 6 Mei 2022 mendatang. Larangan ASN menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran tahun 2022, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

“Bahkan, SE larangan penggunaan kendaraan dinas tersebut  ditandatangani langsung Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo tertanggal 13 April 2022,” bebernya. 

Pria yang akrab dengan panggilan Fathor ini menegaskan, kendaraan dinas yang melekat pada pejabat merupakan kendaraan operasional untuk pelayanan kepada masyarakat. “Namun, untuk pelaksanaan larangan tersebut, kami masih menunggu petunjuk Bupati Situbondo (Karna Suswandi), yang telah menyiapkan teknis pengaturan untuk mengandangkan kendaraan dinas pejabat,” jelasnya. (her/gie)

Penyekatan lalu lintas ini dipimpin Sekretatis Daerah (Sekda) Pamekasan, Totok Hartono, didampingi Kapolres, AKBP Apip Ginanja. Penyekatan tersebut dalam rangka vaksinasi Covid-19 untuk para pengendara, baik roda dua ataupun roda empat.

Baca Juga:

• 27 Pensiunan Perumdam Pamekasan Lakukan Gugatan Perdata ke Pengadilan
• 21 Pejabat Eselon II Dimutasi, Bupati Pamekasan Sampaikan Demi Penyegaran
• Pemkab Pamekasan Salurkan BLT DBHCHT untuk Ribuan Petani Tembakau

Pengendara terlebih dahulu harus menjalani swab antigen untuk memastikan kondisi kesehatan pengendara sebelum menjalani vaksinasi Covid-19. Vaksinasi tersebut dilaksanakan di atas kendaraan mereka dengan istilah ‘Vaksinasi Drive Thru’.

“Vaksinasi drive thru ini salah satu upaya kita untuk mencapai target sasaran vaksinasi. Kami tahu tujuan vaksinasi ini adalah untuk mengurangi angka penyebaran dan juga mencapai kekebalan kelompok,” ujar Sekda Pamekasan, Totok Hartono.

Menurutnya, vaksinasi Covid-19 sangat penting menjaga kekebalan tubuh diri sendiri agar tidak berdampak terhadap lingkungan sosial. Masyarakat tidak perlu takut untuk mengikuti vaksinasi tersebut demi kesehatan bersama.

“Yang perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman dan halal. Kalau ada berita-berita lain jangan diikuti,” teghas Sekda.

Mantan Kepala Dinas PU Bina Marga itu melanjutkan, pelaksanaan vaksinasi drive thru untuk memperingati hari ulang tahun ke 75 Bhayangkara yang akan terus dilakukan dengan tidak menentukan target dari vaksinasi tersebut.

Sementara itu, Kapolres Pamekasan, AKBP Apip Ginanjar, mengungkapkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dengan sistem drive thru menjadi yang pertama di pulau Madura. Drive thru inovasi memastikan kesehatan masyarakat. “Kita melihat animo dari masyarakat cukup tinggi. Semoga terus berjalan dengan baik,” imbuh Kapolres. (adi/ed2)

“Pemeriksaan Ranmor kali ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kendaraan operasional yang dimiliki Polres Situbondo dalam rangka menunjang kinerja Kepolisian setiap hari untuk melayani masyarakat, “ujar Waka Polres Situbondo, Kompol Pujiarto SH.

Baca Juga:

• Tekan Balap Liar, Kapolres Situbondo Tantang Pemuda Adu Cepat di Lomba Lari 100 Meter
• DPRD Situbondo Ikuti Gelaran Bimtek Penguatan Perda dan Reformasi Birokrasi di Surabaya
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Menurutnya, Ranmor Dinas berupa Roda 2 (R2), R4 dan R6 yang tersusun rapi per bagian (Bag) dan Satuan Fungsi (Satfung) tidak luput dari Waka Polres, Kasubbag Sarpras dan Kasi Propam yang juga bertujuan untuk melaksanakan pengecekan kondisi fisik kendaraan.

Selain itu, Lanjut mantan Kasat Intelkam Polres Situbondo itu, kami juga memeriksa kebersihan dan kelengkapan serta kondisi mesin kendaraan, guna memastikan tidak ada kendaraan dinas yang mengalami kendala saat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari seperti Patroli, mendatangi TKP ataupun kegiatan Kepolisian lainnya. “Kondisi kendaraan harus dijaga agar selalu siap Operasional, sehingga dapat menunjang kecepatan dalam melaksanakan tugas Kepolisian melayani masyarakat,“ pesan Waka Polres kepada anggota yang bertugas bertanggung jawab terhadap Ranmor dinas. (mam/ed2)

Dari sekian banyak sepeda motor yang platnya sudah mati mulai tahun 2010 an dan tidak bisa digunakan tersebut, paling banyak kendaraan roda dua jenis yang lama, yaitu motor Suzuki X Super.

Baca juga:

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

”Semua kendaraan plat merah yang tidak terpakai tersebut setahu saya sudah dilaporkan ke aset daerah,” ujar salah satu Pegawai Dinas Pendidikan Lamongan, Kamis (08/04).

Dia mengatakan, kewenangan saat ini ada di Aset Daerah, mengenai mau diapakan keberadaan kendaraan tersebut pihaknya kurang begitu mengetahui, karena bukan wewenangnya.

”Saya kurang tahu, mungkin bisa ditanyakan langsung ke pihak aset daerah, lebih jelas atau detailnya yang mengetahui adalah aset daerah,” ungkapnya.

Menurut dia, seandainya keberadaan sepeda motor yang tidak terpakai tersebut diparkir di halaman Pemda Lamongan, dimungkinkan akan memerlukan lahan parkir yang cukup luas.

”Juga kurang sedap dipandang mata. Lahan parkir disini kan cukup luas, jadi sementara sama aset daerah mungkin ditaruh di belakang Disdik dulu, perkiraan saya seperti itu,” tuturnya. (son/ed2)