Dalam pengembangannya, petugas KPK telah memeriksa puluhan saksi. Bahkan, sebelumnya puluhan kelompok masyarakat (Pokmas) di wilayah Kabupaten Pamekasan dan Pokmas Kabupaten Sampang, juga pihak swasta turut menjadi sasaran konsentrasi penyidikan.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Bahkan, kali ini giliran Mantan Kepala Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, M Nasir dan Mantan Kepala Desa Lar Lar, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Duri, yang menjadi sasaran pemeriksaan sebagai saksi. Keduanya, diperiksa di Kuningan Persada Kav.4 Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (20/03/2023).

“Keduanya diperiksa sebagai saksi TPK suap dalam pengelolaan dana hibah Provinsi Jawa Timur, untuk tersangka SHTPS” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri.

Tentunya, kasus ini terus bergulir dan tidak menutup kemungkinan akan ada nama-nama baru sebagai tersangka. Pastinya kini petugas KPK masih konsentrasi terhadap pengembangan kasus tersebut. (gie)

Dalam kegiatan ini, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Widodo Ekatjahjana, turut hadir menyapa dan memberikan arahan kepada para kepala desa dan lurah, serta camat se Kabupaten Malang yang hadir di Pendopo Agung.

”Terima kasih kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham yang telah memberikan atensinya terhadap Kabupaten Malang. Mudah-mudahan melalui pelaksanaan kegiatan ini, kami yang ada di daerah juga akan semakin terbuka cakrawala berpikirnya, dapat menambah wawasan dan pengetahuan, sehingga ke depannya akan lebih baik, dalam melaksanakan agenda pembangunan daerah, maupun dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat,” ujar Bupati Sanusi.

Bupati Malang juga mengucapkan apresiasinya kepada kepala desa dan camat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. “Terima kasih kepada semua pihak, utamanya para camat dan kepala desa atau lurah se-Kabupaten Malang, yang telah berpartisipasi serta hadir dalam pelaksanaan kegiatan asistensi ini. Semoga nantinya kegiatan ini dapat menjadi wadah strategis dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan kapasitas kepala desa di Kabupaten Malang sebagai Non Litigation Peacemaker,” tambahnya.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Dalam kesempatan ini, Bupati Malang menyebut sejumlah kepala desa berprestasi yang telah mampu mengharumkan nama Kabupaten Malang, baik di tingkat nasional dan ASEAN. Di antaranya, Kepala Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, serta Kepala Desa Sanankerto dan Sananrejo, Kecamatan Turen.

Dirinya berharap, melalui pelaksanaan kegiatan ini, para kepala desa/lurah nantinya dapat benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan Non Litigation Peacemaker, yang pada dasarnya konsep Paralegal Justice ini sudah diamanatkan dalam Pasal 26 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yakni menyebutkan bahwa salah satu peranan kepala desa atau lurah juga untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat yang ada di desa.

”Guna semakin mempertajam dan memantapkan peran kepala desa atau lurah sebagai aktor penting penguatan peran paralegal, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar penganugerahan Paralegal Justice Award dan juga Penghargaan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita. Ini sebagai bentuk apresiasi kepada kepala desa dan lurah yang telah berperan dalam menyelesaikan permasalahan hukum secara non litigasi di masing-masing wilayahnya,” tambahnya.

Bupati berharap, momen ini bisa semakin mendorong para kepala desa maupun lurah di wilayah Kabupaten Malang, untuk semakin lebih baik lagi. ”Hal tersebut pastinya akan memicu terciptanya motivasi bagi yang lain dan secara bertahap dengan bertambahnya prestasi serta semakin terampilnya kepala desa dan lurah diberbagai bidang. Maka, insyaallah jalannya pembangunan dan pemerintahan desa juga akan semakin baik, sehingga cita-cita untuk mewujudkan World Class Good Governance dapat tercapai,” tegasnya. (pro/gie)

“Kita sudah sepakat, untuk mengumumkan sosok kepala desa yang dicalonkan guna maju dalam bursa Balon Wali Kota Batu pada Pilwali 2024. Sengaja, kita tidak sebutkan partai atau sosok, karena masih tahun 2024,” terang Andi, saat berada di Gebyar Omah Durian, Jalan Imam Bonjol Kota Batu, Senin (20/02/2023) sore.

Mengenai sosok yang tidak disebutkan terlebih dahulu itu, ujarnya, karena masih belum saatnya diumumkan. “Sosoknya satu orang. Kalau nanti sudah saatnya, akan diumumkan di publik supaya suasana politik lebih kondusif,” tambahnya.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Oleh sebab itu, mengenai kriteria sosok tersebut, berdasarkan kesepakatan Apel diharapkan yang memimpin Kota Batu ke depan, mengetahui seluk beluk desa. Bukan artinya, ini paling tahu tentang desa. Tetapi, siapapun sosok itu mengerti tentang kebutuhan desa.

“Sosoknya satu orang. Kriterianya tentu kami berharap yang memimpin Kota Batu ke depan, mengetahui desa-desa. Bukan artinya sok tahu tentang desa, itu bukan. Tapi, siapapun sosok itu mengerti tentang desa. Dengan segala macam kearifan kebutuhannya sosok ini yang kita harapkan mampu membangun Kota Batu dari bawah,” jelas Andi.

Sekedar diketahui, Apel membawahi sembilan desa yang ada di Kota Batu. Artinya, apabila dari jumlah tersebut dicalonkan satu kepala desa untuk maju menjadi Wali kota Batu pada Pilwali 2024, maka didukung oleh 8 kepala desa yang lain. (put/gie)

“Hari ini kita melantik Pak Amari, sebagai Kepala Desa Dermolemahbang untuk masa jabatan 6 tahun yang akan datang. Kenapa Pak Amari sendirian dilantik? karena kemarin memang masa jabatan beliau baru berakhir hari ini, sehingga baru bisa kita laksanakan pelantikannya menyesuaikan dengan masa jabatan beliau,” jelasnya.

Baca Juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Diungkapkan Bupati Yuhronur, Pemerintah Kabupaten Lamongan terus menekankan agar desa-desa di Lamongan, supaya terus dapat berkembang. Terkait infrastruktur, dirinya juga terus diupayakan bersama-sama karena merupakan tanggungjawab bersama baik pemerintah daerah juga pemerintah desa.

Bupati Yuhronur juga mengatakan, bahwa desa-desa di Kabupaten Lamongan, semuanya sedang bergerak untuk maju. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), terdapat 34 desa mandiri di tahun 2021. Pada tahun ini Lamongan menargetkan tambahan 28 desa yang dapat ditingkatkan menjadi desa mandiri, dan hingga bulan ini jumlah desa yang masuk dalam kategori desa mandiri telah melebihi target, yakni 97 desa mandiri di Kabupaten Lamongan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Yuhronur juga berpesan kepada Kades Amari, yang merupakan Kades incumbent (kades lama terpilih kembali), agar terus semangat membangun Desa Dermolemahbang menjadi desa yang berdaya. “Saya yakin dengan pengalaman beliau menjadi kades 6 tahun sebelumnya, pengalaman-pengalaman yang telah dilaksanakan untuk membangun desa dapat mendorong menyempurnakan apa yang kurang di tahun kemarin, dan dapat memberikan inovasi-inovasi baru bagi desa untuk dapat menjadi mandiri, maju, dan berkembang,” pesannya. (zen/sit)

“Iya betul, untuk lebih detailnya hubungi Kasat (Reskrim) AKP Komang,” katanya melalui pesan WA.

Menurut informasi yang dihimpun, pengungkapan kasus pupuk ini disupervisi langsung oleh Polda Jatim. Tersangka Nurkholis sendiri, ternyata pernah tersandung masalah serupa. Yakni, sekitar awal tahun 2014 lalu, polisi menggerebek salah satu rumah yang dijadikan pabrik insektisida palsu di Desa Karang Semanding, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan dua orang peracik bernama Buchori dan Mansur. Kedua peracik tersebut, kepada polisi mengaku bekerja atas perintah Nurkholis. Atas pengakuan dua tersangka tersebut, jajaran Satreskrim Polres Jember, kemudian menangkap dan menahan Nurkholis.

Baca juga:

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Kala itu, Nurkholis belum menjadi kepala desa. Nurkholis terpilih menjadi kepala desa, dalam Pilkades serentak tahun 2019 lalu.

Sementara dalam aksinya dahulu, modus tersangka dengan mencampur atau mengoplos insektisida asli bermerek Furadan 3G dengan insektisida palsu bikinan mereka sendiri. Nurkholis di depan polisi mengaku, bahwa insektisida palsu bikinan mereka hanya terbuat dari pasir halus yang dicampur cat berwarna ungu dan air.

Insektisida bikinan mereka kemudian dioplos oleh para pelaku dengan insektisida asli dengan perbandingan 1 banding lima. Hasil oplosan tersebut kemudian di jemur atau disangrai. Setelah kering, insektisida abal-abal itu kemudian dikemas dengan kemasan Furadan 3G palsu yang dipesan di kota Malang. (rio/sit)

Bupati Jombang dalam sambutan menyampaikan ucapan selamat kepada Pengurus PPDI Kecamatan Kudu, yang sudah dilantik serta dikukuhkan oleh Ketua PPDI Kabupaten Jombang. “Semoga PPDI di Kecamatan Kudu bisa berjalan dengan baik serta tetap mengutamakan tupoksi sebagai perangkat desa. Sebagai perangkat desa, tentu harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Harus bisa bersinergi dengan kepala desa,” ujarnya.

Terkait dengan kondisi jalan di Kabupaten Jombang, ujarnya, sebenarnya kondisi itu tidak hanya di Jombang, yang kondisi jalannya perlu perbaikan. Namun, juga wilayah lain.

“Kondisi hujan yang terus-menerus, serta ditambah dengan adanya kendaraan muatan melebihi tonase, sehingga menyebabkan kerusakan jalan. Nanti di tahun 2022 dan 2023, akan kita gerojok anggaran untuk perbaikan jalan. Tidak semua jalan di Jombang adalah wewenang Pemerintah Kabupaten Jombang, tetapi ada jalan provinsi serta jalan nasional, yang merupakan wewenang dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Jombang tidak memiliki wewenang untuk memperbaiki. Anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki jalan di Kabupaten Jombang, memakan biaya cukup besar sekitar 2 triliun,” ungkapnya.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Di tempat sama, Ketua PPDI Kabupaten Jombang, Teguh Wahyudi, juga menyampaikan secara organisasi PPDI tidak akan menandingi kepala desa atau melawan kepala desa. Keberadaan PPDI akan membantu tugas kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

“Kami sangat menyadari, kepala desa tanpa perangkat desa, tidak bisa berjalan normal. Begitu juga sebaliknya, kami tanpa kepala desa juga tidak bisa berjalan dengan normal,” ujarnya.

Kesejahteraan perangkat sudah semakin meningkat, diharapkan teman-teman perangkat desa kedepannya bisa melaksankan tupoksinya dengan baik. “Kedepannya, di Kabupaten Jombang akan dilaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Desa yang akan merubah mainset teman-teman perangkat desa, baik pola pikir maupun pola kerja. Kedepannya perangkat desa akan seperti di kecamatan, harus membuat laporan yang akan mempengaruhi penerimaan Siltap. Harapanya, teman-teman perangkat desa bisa mempersiapkan diri,” himbaunya.

Ditambahkannya, keberadaan PPDI sangat diapresiasi mulai dari Pemerintahan Pusat hingga Pemerintahan Kabupaten Jombang. Bukti nyata, yaitu di setiap kegiatan pelantikan PPDI di tingkat kecamatan, jika tidak ada halangan yang tidak bisa ditunda maka Bupati, Wakil Bupati, Camat, Kapolsek, Danramil, kepala desa, pasti hadir. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jombang juga mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp 5 miliar. (azl/sit)

Sosialisasi sendiri, diselenggarakan Bagian Perekonomian dan SDM Setda Kota Batu yang bekerjasama dengan Kantor Bea Cukai Malang. Pelaksanaan itu, digelar salah satu hotel di Jalan Ir Soekarno Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

Yang istimewa dari pelaksanaan sosialisasi kali ini, hadir Wakil Wali Kota Batu, Ir Punjul Santoso, Ketua DPRD Asmadi dan kepala kantor Bea Cukai Malang, Gunawan Tri Wibowo.

Kabag Perekonomian dan SDM, Emilyati, menjelaskan bahwa kegiatan hari ini adalah sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ( DBHCHT) untuk yang ke 24 dari 30 target di tahun 2021. Sosialisasi DBHCHT, dimaksudkan dan tujuannya untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pita cukai rokok legal atau resmi kepada pemangku kepentingan. Seperti kepada pejabat, para Kades serta Darma Wanita sebagai mitra Pemerintah.

“Dengan demikian, diharapkan kepada peserta yang hadir saat ini bisa menyebarluaskan informasi kepada masyarakat secara luas. Sehingga, penyebaran rokok ilegal (rokok polos, pita cukai palsu, pita cukai asli tapi tidak pada peruntukannya) bisa ditekan peredarannya,” terangnya.

Wakil Wali Kota Batu, Ir Punjul Santoso, menjelaskan bahwa tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi terkait Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT). Selain itu, juga dijelaskan tentang peningkatan optimalisasi DBHCHT agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Acara ini, tambahnya, juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat Kota Batu dalam pemberantasan rokok ilegal. Punjul juga menjelaskan, bahwa Kota Batu mendapatkan alokasi DBHCHT sebesar Rp 18,9 miliar dan SILPA sebesar Rp 5,7 miliar. Rencananya, 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 25 persen untuk kesehatan dan 25 persen untuk penegakan hukum.

“Manakala menemukan rokok tanpa label atau cukai, mohon disampaikan ke pemerintah desa atau Pemkot,” pesan Punjul untuk masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi SP, mengatakan bahwa Kota Batu mendapatkan anggaran yang cukup besar dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT). “Semoga dengan sosialisasi ini, bisa memaksimalkan anggaran DBHCHT dan terserap ke masyarakat,” ujar Asmadi.  

Kepala Bea Cukai Malang, Gunawan Tri Wibowo, saat wawancara meminta para pemangku kebijakan atau stakeholder dapat meneruskan informasi mengenai Perundang-undangan Bea Cukai kepada masyarakat yang lebih luas. “Diharapkan, para stakeholder dapat menyebarluaskan tentang cukai ilegal agar dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya peredaran rokok ilegal di Kota Batu,” terangnya.

Secara umum, Gunawan juga menjelaskan, potensi bea dan cukai nasional mencapai Rp 180 triliun. Selain itu, target ekspor sebanyak Rp 1.8 triliun dan bea masuk Rp 33.2 triliun. Di Malang Raya, perolehan hingga Oktober 2021 ini telah mencapai Rp 15.6 triliun.

Target awal pada 2021, mencapai Rp 20.5 triliun. Lalu, ada redistribusi akibat pandemi Covid-19 menjadi Rp 18.9 triliun. “Potensi Malang Raya cukup besar dibanding tempat-tempat lain di Jawa Timur. Sepertinya nomor satu untuk penerimaan cukai. 80 sampai 90 persen itu berasal dari cukai rokok. Lainnya ekspor dan impor,” papar Gunawan.

Di Malang Raya, Kota Batu mendapatkan jatah Rp 18.922.459.000, Kota Malang Rp 30.367.991.000 dan Kabupaten Malang Rp 80.025.348.000. Penerimaan bea cukai terdiri atas 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 25 penegakan hukum dan 25 persen untuk kesehatan. “Beredarnya rokok ilegal sangat merugikan pemasukan negara. Oleh sebab itu, kita harus bersama-sama memberantasnya,” ajak Gunawan.

Rokok ilegal itu, terangnya, seperti rokok polos yang tidak ada pita cukainya, lalu rokok pita cukai bekas, pita cukai palsu dan pita cukai berbeda. Dalam sosialisasi itu, petugas dari Bea Cukai Malang memberikan edukasi untuk mengetahui tanda-tanda cukai ilegal. “Di Malang Raya, dari hasil penindakan, perkiraan kerugian negara kurang lebih Rp 6.372.431.220,” terang Gunawan. (bir/sit/adv)

Ketua Komisi D, Erna Kuswati, menyampaikan bahwa Komisi D DPRD Kabupaten Jombang, baru bisa melakukan hearing terkait insiden penyegelan Puskesmas Bandar Kedungmulyo oleh Kepala Desa. “Insiden penyegelan Puskesmas Bandar Kedungmulyo, merupakan suatu miskomunikasi antara pihak Puskesmas Bandar Kedungmulyo dengan Pemerintahan Desa. Ini, disebabkan oleh kurangnya kordinasi antar kedua belah pihak,” ujar Erna Kuswati.

Baca Juga:

• Perwakilan OSIS SMP Kabupaten Jombang Dibekali Ilmu Komunikasi di Era Digital
• Tingkatkan Literasi Informasi di Era Digital, Pemkab Jombang Beri Bimtek Literasi Informasi
• Tingkatkan Kinerja Organisasi, Pemkab Jombang Gelar Uji Kompetensi dan Evaluasi Pejabat Tinggi Pratama

Di tempat sama, Camat Bandar Kedungmulyo, Mahmudi, menyampaikan peristiwa ditutupnya Puskesmas bukan karena ada bermasalah dengan pihak Puskesmas, juga bukan dengan Rumah Sehat. Insiden ini, murni miskomunikasi antara Kepala Desa dengan Kepala Puskesmas

“Insiden Penutupan Puskesmas merupakan kesepakatan dari seluruh Kepala Desa yang ada di Kecamatan Bandar Kedungmulyo. Penutupan tersebut tidak menutup pelayanan, karena di Puskesmas terdapat 3 pintu, penutupan tersebut hanyalah sebuah simbol untuk meminta perhatian Pemerintah Kabupaten Jombang,” tutur Mahmudi.

Insiden ini merupakan puncak kekesalan ketidakharmonisan antara Kepala Desa dengan Kepala Puskesmas. Sejak terjadi bencana banjir di Kecamatan Bandar Kedungmulyo, miskomunikasi sudah dimulai.

“Bahkan Kepala Desa sudah mengajukan kepada Bupati melalui lisan maupun tulisan supaya Kepala Puskesmas diganti dengan Kepala Puskesmas yang bisa berkoordinasi dengan Kepala Desa. Sebenarnya, upaya komunikasi sudah dilakukan oleh pihak Kepala Desa kepada Kepala Puskesmas sejak dimulainya PPKM. Bahkan setiap hari Rabu, selalu diundang untuk rapat kordinasi,” papar Mahmudi.

Ketika insiden penutupan Puskesmas tersebut Pelayanan Kesehatan juga masih terus berlangsung. Kemudian selisih beberapa jam ketika Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang turun meninjau ke lokasi dan memerintahkan untuk di buka, maka pintu Puskesmas segera dibuka kembali.

Kepala Desa Bandar Kedungmulyo, Zainal Arifin, yang melakukan penutupan Puskesmas Bandar Kedungmulyo, juga menyampaikan jika dirinya mulai tahun 2015 sudah menjadi perangkat desa dan tidak pernah ada permasalahan dengan Kepala Puskesmas sebelumnya.

“Saya selalu berkoordinasi untuk membantu masyarakat. Pihak desa juga tidak segan-segan untuk membantu. Bahkan desa juga memberikan hibah tanah seluas 3.000 meter kepada Puskesmas, supaya fasilitas kesehatan lebih memadai seperti adanya rawat inap. Sehingga, masyarakat Kabupaten Jombang bagian barat tidak perlu jauh-jauh ke Jombang, jika memerlukan fasilitas kesehatan rawat inap biasa,” katanya.

Ditambahkan, apa yang menjadi kebutuhan dari Puskesmas yang bisa diberikan oleh pihak desa akan diberi, supaya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan maksimal. “Padahal dana desa belum cair, dana yang dipakai adalah dana iuran kepala desa setiap melakukan pertemuan hari Rabu,” ungkap Zainal Arifin.

Tenda untuk pelayanan vaksinasi di Puskesmas merupakan tenda dari desa, jika Pemerintah desa tidak sayang dengan pihak Puskesmas, tidak mungkin akan difasilitasi. Pemerintahan desa hanya ingin melindungi masyarakat serta bagaimana caranya supaya Dinas Kesehatan, Forkopimcam dan pihak desa bisa berkolaborasi bersama menanggulangi Covid. “Permasalahannya, Kepala Puskesmas yang sebelum-sebelumnya ketika saya telepon jam berapa saja selalu diangkat walaupun tengah malam, karena tau kalau ini merupakan urgen. Sedangkan Kepala Puskesmas yang sekarang sore saya telepon sampai 3x tidak diangkat,” jelas Kepala Desa. (azl/ed2)

“Musim penghujan yang bertepatan dengan Pandemi Covid-19 membuat masyarakat harus lebih ekstra menjaga kebersihan pribadi dan lingkungannya,” kata Sersan Satu Rudi

Kepala Desa Malasan Wetan, M. Sali berkaitan keterlibatan anggota TNI dalam kegiatan Kerja Bhakti tersebut mengatakan, kegiatan ini memang sudah direncanakan bersama Babinsa dan Masyarakat untuk mengadakan pembersihan dengan pertimbangan karena Balai Desa merupakan pusat pemerintahan yang tentunya harus menjadi contoh dalam segala hal termasuk soal kebersihan dan kerapian.

Baca Juga : Baznas Probolinggo Bentuk Tim Relawan Tanggap Bencana, Penanganan Cepat Bisa Menggunakan Dana Infaq

“Terimakasih kepada Sertu Rudi sebagai Babinsa di desanya karena sangat perhatian dengan Desanya dan selalu memberikan masukan untuk kemajuan Desa Malasan Wetan,” kata M. Sali.

Sementara itu, Kapten Kav. Jahuri Komandan Koramil 0820/26 Tegalsiwalan mengatakan, Babinsa merupakan ujung tombak TNI AD untuk melaksanakan tugas-tugas teritorial dalam pembinaan wilayahnya, jadi sudah seharusnya seorang Babinsa bisa menjadi pelopor dalam mengatasi kesulitan rakyat disekelilingnya, sesuai dalam salah satu pasal 8 dalam Wajib TNI. Babinsa akan selalu hadir dalam kegiatan didesa binaannya apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas Kapten Kav. Jahuri. (geo/ed2)