Dalam SE itu dijelaskan, dalam rangka mendukung PPKM dan demi mencegah penyebaran Covid-19 dengan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat dan percepatan pemberian vaksin bagi seluruh masyarakat, Mendagri Tito meminta seluruh kepala daerah melakukan enam langkah yang ditentukan pemerintah pusat.

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes

Pertama, mengevaluasi secara reguler penertiban pelaksanaan PPKM di wilayahnya untuk mengetahui efektivitasnya menekan penularan kasus Covid-19.

Kedua, Mendagri Tito memerintahkan jajaran Satpol PP di daerah masing-masing mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM.

Ketiga, kepala daerah diminta membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi akibat terdampak Covid-19 hingga terdampak PPKM. Kepala daerah bisa membantu masyarakat dengan cara memberikan masker, hand sanitizer, bantuan sembako, suplemen makanan sehat dan disesuaikan dengan kondisi/kemampuan keuangan daerah.

“Nanti saya akan bertanya lebih lanjut ini apa yang dimaksud ‘terdampak’ Covid-19 hingga PPKM ini, apakah yang terkonfirmasi positif Covid-19 atau siapa dan kriteria terdampak ini seperti apa. Kalau penjabaran secara Bahasa Indonesia, terdampak itu ya semua,” kata Bupati Hendy Siswanto dalam rakor tersebut.

Untuk pemberian masker, hand sanitizer, bantuan sembako, suplemen makanan sehat, Bupati Hendy menginstruksikan untuk membuat rincian belanja terlebih dulu dengan menyesuaikan dengan kekuatan anggaran.

“Untuk vaksinasi, buatkan mapping dan laporan perwilayah. Misal untuk Kecamatan Kaliwates sudah berapa persen yang tervaksinasi,” sambungnya

Keempat, kepala daerah diminta melaksanakan percepatan pemberian vaksin Covid-19 bagi masyarakat.

Kelima, kepala daerah diminta melakukan sosialisasi penerapan 5M yakni menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas secara masif kepada masyarakat dan mendistribusikan masker kepada masyarakat luas menggunakan anggaran yang tersedia.

Keenam, melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Menteri ini kepada Menteri Dalam Negeri. “Untuk Kepala BPBD terkait untuk segera mengadakan belanja masker untuk masyarakat Jember, seluruh Kepala OPD harus gerak cepat terhadap SE Mendagri ini, prinsipnya harus cepat dan penuh kehati-hatian dalam melangkah,” pesan Bupati. (kom/ed2)

Menurut Sambari, Penandatanganan antara Kepala OPD dengan Bupati Gresik ini dilakukan setelah semua berkas program dari seluruh OPD dipelajari oleh Bupati.

“Dalam seminggu terakhir ini kita telah membuka seluruh program dan anggaran dari seluruh OPD. Selanjutnya kepada seluruh Kepala OPD untuk mempresentasikan dihadapan saya beserta tim. Nantinya kami bersama tim akan memutuskan setelah terlebih dahulu merevisi segala sesuatunya untuk perbaikan” tegas Sambari.

Pada kesempatan itu Bupati juga mengingatkan agar seluruh pejabat dan bawahannya untuk bekerja lebih hati-hati.

“Semua kesalahan, Kepala OPD yang bersangkutan harus ikut bertanggungjawab. Untuk itu para pimpinan jangan hanya pasrah saja atas kinerja bawahannya. Tolong apabila ada pengajuan anggaran yang tidak pantas untuk dilaksanakan agar jangan ditandatangani. Saya tidak mungkin membaca satu persatu. Untuk itu anda harus cek dan ricek,” tandas Sambari seakan gak mau kecolongan.

Bupati Sambari juga menyebutkan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sampai tanggal 31 Desember 2017 pukul 24.00 yang mencapai Rp. 153 miliar. Jumlah ini lebih besar dari perkiraan Bupati Gresik yang hanya Rp. 100 miliar. Memang saat itu pada Jum’at pagi tanggal 29 Desember 2017 Bupati menyebutkan jumlah Silpa hanya Rp. 81 miliar.  

“Jumlah Silpa ini murni dari penghematan setelah semua program dilaksanakan. Perhitungannya, dari total Anggaran 2017. Dikurangi total belanja langsung dan belanja tidak langsung. Jadi ada nilai SILPA sebesar Rp. 153 miliar. Prinsipnya semua sudah dilaksanakan” tandas Sambari.

Menanggapi pengarahan Bupati, Kepala Bagian Humas dan Protokol Suyono mengatakan, memang pada tahun 2017 ini Bupati mengawal langsung sejak mulai perencanaan, penganggaran maupun saat pelaksanaan.

“Bupati banyak mengevaluasi anggaran yang tidak masuk akal dan yang tak mungkin bisa dilaksanakan, atau bahkan ada anggaran yang terlampau besar Bupati tak segan-segan untuk merevisi” tandas Suyono. (sgg/yan)