“Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk terus mendorong program-program yang mendukung kesehatan mental dan pemberdayaan remaja, khususnya remaja perempuan. Tujuannya, tentu agar mereka dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya,” kata Wabup Lathifah, saat hadir dan menutup pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di Gedung Lantai 5 Malang Creative Center (MCC) Kota Malang, Sabtu (04/04/2026) tadi.

Baca juga :

Gelaran pelaksanaan sendiri, dalam kesempatan itu dihadiri Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Direktur Pelaksana Ruang Mitra Perempuan (Rumpun), camat hingga kepala desa lokasi program, kepala sekolah mitra program, Ketua dan Tim Indonesia Sehat Jiwa, serta pengurus dan anggota Serumpun. “Saya mengapresiasi setinggi-tingginya dukungan dari Kedutaan Irlandia untuk Indonesia serta seluruh pihak, yang telah berkolaborasi. Ini adalah bukti bahwa ketika kita bekerja bersama, kita mampu menciptakan perubahan yang nyata,” tambah Wabup Malang.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa para peserta telah belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang berbicara di depan, tetapi juga tentang mendengar, memahami dan hadir untuk sesama. “Dalam konteks kesehatan mental, empati menjadi kekuatan utama. Kemampuan untuk menjadi kawan sebaya yang peduli merupakan bekal penting di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks,” imbuh Wabup Lathifah.

Wakil Bupati Malang juga kembali menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada Rumpun sebagai lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan remaja perempuan di Kabupaten Malang, serta Kedutaan Irlandia untuk Indonesia yang telah memberikan dukungan penuh kegiatan ini. (pro/gie)

Pada awal periode ke dua itu, Pemkab Kediri menghadapi kebijakan penyesuaian dan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada fiskal daerah dengan nilai efisiensi mencapai Rp 265 miliar. Kemudian pada 30 Agustus 2025, Kabupaten Kediri sempat dilanda kerusuhan massa yang menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas publik, termasuk di lingkungan kantor pemerintahan.

Meskipun demikian, Pemkab Kediri bergerak cepat melakukan pemulihan fisik maupun pelayanan. Proses normalisasi layanan dilakukan secara bertahap, agar masyarakat tetap dapat mengakses kebutuhan administratif tanpa hambatan berarti.

Meski begitu, Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, mencatatkan capaian signifikan dalam sektor pelayanan publik selama setahun belakang di tahun 2025. Bahkan, Mall Pelayanan Publik (MPP) juga  diresmikan sebulan pasca terjadi kerusuhan.

MPP sendiri, dirancang sebagai pusat layanan terpadu untuk memudahkan masyarakat dalam urusan administrasi pemerintahan. Sejak dibuka hingga Januari 2026, MPP telah melayani lebih dari 11.360 kunjungan masyarakat, dengan rata-rata 100–130 pengunjung perhari, capaian ini menunjukkan kebutuhan publik terhadap layanan terpadu yang efisien dan ramah.

Baca juga :

“Meski di tengah efisiensi, MPP harus tetap jalan. Ini salah satu bentuk konsistensi Pemkab Kediri dalam melayani masyarakat,” kata Mas Dhito, Sabtu (21/02/2026) tadi.

Selain MPP, capaian lain adalah terbukanya layanan administrasi kependudukan (Adminduk) di seluruh desa di Kabupaten Kediri. Sebelumnya, pelayanan Adminduk hanya terpusat sebatas kantor kecamatan dan Dinas Dukcapil. Sementara di tahun pertama kepemimpinannya, titik layanan bertambah di kantor desa sesuai domisili warga.

Bahkan, kini masyarakat bisa menikmati layanan yang diberi nama Satu Hari Jadi Masuk Desa (Sahaja Suka) di 326 desa atau 95 persen dari seluruh desa di Kabupaten Kediri. Program ini, ditujukan agar proses pengurusan hingga pengambilan dokumen dapat dilakukan lebih dekat.

Adapun dokumen yang dilayani di kantor desa yaitu paket Akta Kelahiran (KK dan KIA), paket Akta Kematian (KK dan KTP elektronik), serta Kartu Keluarga (pecah KK, update elemen data, perubahan KK lama menjadi barcode atau TTE). Sejak diluncurkan pada awal tahun 2025 hingga berita ini dibuat, layanan Sahaja Suka di tingkat desa telah menerbitkan 9.501 dokumen administrasi kependudukan, yang terdiri dari 4.942 Kartu Keluarga, 1.144 Akta Kelahiran, 1.144 Kartu Identitas Anak (KIA), serta 2.271 Akta Kematian.

Memasuki tahun kedua periode kepemimpinannya, Bupati Hanindhito menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pelayanan berbasis desa dan digitalisasi. “Keberhasilan pemerintah diukur bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dari layanan-layanan yang diberikan,“ imbuhnya. (pan/gie)

Pendidikan yang diselesaikan itu, adalah cara yang paling tepat agar mereka bisa menjadi generasi yang tangguh serta memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan mampu menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan kehidupan di masa yang akan datang. Sementara kegiatan penutupan pendidikan itu, juga dimeriahkan oleh beberapa atraksi. Seperti drumband, line dance, angklung, bela diri, karawitan dan tari Beksan Keprajuritan, band pamong dan defile oleh siswa-siswi SMA Taruna Nusantara.

Baca juga :

Bupati Sanusi menyampaikan, bahwa dirinya sangat bersyukur, karena anak-anak Kelas X angkatan 36 yang juga dari SMA Taruna Nusantara Malang, hari ini bisa melewati satu masa yang tidak mudah dan proses pembelajaran di SMA Taruna Nusantara. Yaitu, pelatihan dasar kepemimpinan dan kedisiplinan.

“Semoga ini menjadi langkah awal untuk menuju masa depan yang lebih baik. Dengan telah melewati tahapan-tahapan yang tentunya sudah diajarkan pada PDK, kedepannya pasti kalian sudah mempunyai pengalaman untuk mampu menghadapi ujian yang akan datang dengan baik,” kata Bupati Sanusi.

Tidak ketinggalan, Bupati Sanusi juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran SMA Taruna Nusantara dan visitas, yang telah mendidik, membina, memberi arahan kepada siswa-siswi kelas X angkatan ke-36. (pro/mlg/sit)

Acara tersebut, dihadiri jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkot Malang serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus. Dalam kesempatan tersebut, Iwan Kurniawan mengucapkan terima kasih atas kerja sama para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Malang selama masa kepemimpinannya.

“Banyak pengalaman baru yang saya dapat di Kota Malang. Selain kotanya yang indah dan nyaman, keakraban serta keguyuban masyarakat menjadi sesuatu yang tak akan terlupakan,” kata Iwan, yang kini kembali bertugas sebagai Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) di Kementerian Dalam Negeri.

Dirinya juga optimis, bahwa di bawah kepemimpinan Wahyu-Ali, ke depan Kota Malang akan semakin maju dan berkembang. “Pak Wahyu adalah birokrat berpengalaman. Saya yakin, Kota Malang akan menjadi kota yang mbois dan berkelas, sesuai jargon yang diusungnya,” tambahnya.

Baca juga :

Menanggapi hal itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan apresiasi atas kontribusi Iwan Kurniawan selama sekitar tujuh bulan memimpin Kota Malang. “Banyak permasalahan di Kota Malang yang berhasil ditangani dengan baik berkat tangan dingin Pak Iwan,” kata Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menegaskan, bahwa komunikasi dan sinergi dengan Iwan tetap akan terjalin meskipun tugasnya di Kota Malang telah berakhir. “Jangan lupakan Kota Malang ya, Pak! Kami akan selalu menyimpan semua kenangan selama Bapak bertugas di sini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wali Kota Wahyu juga mengajak seluruh jajaran perangkat daerah, untuk terus memperkuat sinergi demi mewujudkan Kota Malang yang lebih maju di masa mendatang. “Dengan kerja sama yang solid, apa yang kita cita-citakan bersama akan terwujud dengan baik,” imbuh Wali Kota Wahyu.

Dalam kesempatan tersebut, Forkopimda Kota Malang memberikan cinderamata kepada Iwan Kurniawan serta kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin. (pro/rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus, kembali menunjukkan peran sentralnya sebagai pemimpin yang tegas dan visioner dalam menjaga jalannya sidang paripurna. Dalam suasana tersebut, sempat memanas akibat perdebatan antar fraksi. Namun, pimpinan sidang berhasil menjaga forum tetap kondusif.

Tidak hanya berperan sebagai penengah, namun Ketua DPRD Kota Kediri juga mengarahkan diskusi ke inti permasalahan. Yakni, memastikan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri. “Kritik adalah bagian dari demokrasi, tetapi harus tetap dalam bingkai solusi,” kata Ketua DPRD Firdaus, saat mendorong seluruh fraksi menyampaikan pandangan secara konstruktif.

Baca juga :

Dirinya juga menegaskan, akan pentingnya transparansi dan keberpihakan pada rakyat dalam penyusunan APBD 2025. Di bawah kepemimpinannya, DPRD Kota Kediri mencatat berbagai kemajuan, termasuk peningkatan pengawasan anggaran dan optimalisasi program prioritas.

Dalam paripurna itu, Firdaus menekankan bahwa APBD 2025 harus mencerminkan prinsip keadilan dan keberlanjutan, dengan fokus utama pada sektor pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi lokal. Kemampuannya dalam menjembatani aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah, mendapat apresiasi luas.

Ketua DPRD Kota Kediri sendiri, juga dikenal selalu mengutamakan musyawarah dan kepentingan bersama dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini, menjadikannya sosok pemimpin yang dihormati dan dipercaya berbagai pihak.

Konsistensi Firdaus dalam menjalankan tugasnya di tengah berbagai tantangan, menunjukkan komitmennya sebagai penjaga demokrasi di Kota Kediri. Dengan integritas tinggi, dirinya diharapkan terus membawa Kota Kediri menuju masa depan yang lebih baik. (pan/gie)

Dijelaskannya, bahwa pemerintah daerah siap mengikuti dan menyelaraskan perubahan yang dilakukan oleh tingkat pusat. “Kabinet baru telah terbentuk dan akan ada sejumlah kebijakan serta perencanaan nasional yang perlu disesuaikan. Kami (Pemkot Malang, red) tentunya, siap mengikuti arahan dan kebijakan top-down yang akan datang, terutama dalam perencanaan strategis yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),” kata Pj Wali Kota Iwan, Senin (21/10/2024) tadi.

Baca juga :

Tidak hanya itu, Pj Wali Kota Iwan juga menginstruksikan jajarannya untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan arah kebijakan nasional, termasuk di bidang anggaran dan perencanaan. “Saya sudah minta seluruh jajaran Pemkot Malang, agar segera bersiap menghadapi perubahan ini. Termasuk, mencermati isu-isu strategis yang bisa diselaraskan dengan kebijakan pusat,” tambahnya.

Pj Wali Kota Iwan juga menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tidak lupa juga, dirinya mengucapkan terima kasih pada Presiden dan Wakil Presiden periode sebelumnya, Joko Widodo dan Amin Ma’ruf, atas kepemimpinannya yang luar biasa.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan bahwa dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 nanti tentunya akan mencermati arahan dari RPJMN terbaru. “Kami akan menyesuaikan perencanaan teknokratik RPJMD dan APBD Kota Malang dengan arah kebijakan nasional, agar pelaksanaan program di daerah bisa sinkron dengan pusat,” tambah Sekda Erik. (pro/rsy/sit)

Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Iwan memaparkan potensi Kota Malang yang dikenal sebagai pusat pendidikan dan pariwisata, serta potensi ekonomi kreatif dan budaya yang bisa mendukung pembangunan berkelanjutan. Sehingga dalam hal ini Iwan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

“Kota Malang bukan hanya tentang pendidikan dan pariwisata, tetapi juga berbagai potensi ekonomi kreatif dan budaya yang harus dikelola bersama demi pembangunan yang berkelanjutan,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Baca juga :

Selain itu, dirinya juga menjelaskan bahwa dalam masa kepemimpinannya, telah disusun 11 program prioritas. Dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan infrastruktur, pendidikan, serta penguatan ekonomi lokal.

“Program-program ini, bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan telah dirancang sebagai upaya jangka pendek maupun panjang,” tambahnya.

Melalui kunjungan tersebut, diharapkan nantinya dapat memberikan wawasan mengenai penerapan kepemimpinan yang efektif dan inovatif di lingkungan pemerintahan daerah. (pro/rsy/sit)

Terkait kegiatan itu, Kadisbud mengatakan sangat memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan Orientasi Kepemimpinan Himpaudi. Itu karena, kegiatan orientasi kepemimpinan sangat penting untuk meningkatan kapasitas jajaran pengurus Himpaudi, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan.

“Kepemimpinan yang kuat dan efektif sangat penting bagi Himpaudi untuk memajukan pendidikan anak usia dini di Lumajang,” kata Yudha, Jumat (04/10/2024) tadi.

Baca juga :

Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai materi. Seperti manajemen organisasi, komunikasi efektif dan strategi pengembangan organisasi. Sehingga, peserta juga mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan nara sumber dan sesama pengurus Himpaudi.

Dalam kesempatan tersebut, Yudha berpesan, agar Himpaudi dapat menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak. Termasuk, organisasi profesi dan stakeholder pendidikan lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. “Dengan kolaborasi yang baik, Himpaudi dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Lumajang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PB Himpaudi Kabupaten Lumajang, Endang Satrianingsih, mengungkapkan bahwa kegiatan orientasi kepemimpinan tersebut bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada pengurus Himpaudi tentang pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan yang dibutuhkan dalam menjalankan organisasi. “Kami berharap kegiatan ini dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Himpaudi yang berkualitas dan mampu membawa organisasi ini ke arah yang lebih baik,” tambahnya. (kom/adi/gie)

Bupati Hendy menjelaskan bahwa penurunan persentase kemiskinan terjadi karena Pemkab Jember terus mendorong berbagai sektor ekonomi yang ada. Mulai dari geliat ekonomi kreatif hingga UMKM, yang menjadi gerakan ekonomi kerakyatan.

“Sejak awal kami memimpin, kondisi ekonomi Jember memang kurang stabil. Maka dari itu, sejak awal kami fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat,” katanya, Kamis (08/08/2024) tadi.

Baca juga :

Melalui berbagai event, ujarnya, baik itu tingkat desa atau kelurahan hingga kabupaten, selalu menghadirkan potensi yang ada. Salah satunya, UMKM dan potensi lokal. Sehingga, dari situ diharapkan ekonomi kerakyatan bakal tergerak karena komposisinya sudah lengkap. Ada orang yang berkumpul karena event dan ada UMKM yang menyediakan berbagai produk.

Kerja sama dengan berbagai stakeholder, lanjutnya, tentu tidak kalah pentingnya sebagai upaya penurunan penduduk miskin di Jember. Salah satunya, dengan berbagai perusahaan untuk membuka lowongan kerja di Jember. Sehingga, setiap tahunnya Pemkab Jember selalu membuka Program Job Fair dengan ribuan lowongan pekerjaan.

Bupati Hendy menambahkan, bahwa hingga saat ini upaya-upaya tersebut masih masif dilakukan. Meski persentase kemiskinan di Jember mengalami penurunan, namun pihaknya akan terus memaksimalkan angka penurunan.

“Harapannya, tentu angka kemiskinan bisa diminimalisir sekecil mungkin. Sehingga, dampaknya akan langsung bisa dirasakan masyarakat. Salah satunya, tentu seperti kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (kom/rio/gie)